Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praduga mempakan dugaan awal terhadap seseorang atau sesuatu, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Praduga yang bersifat negatif biasanya disebut prasangka atau prejudice. Praduga dapat terjadi pada siapa saja, dalam skripsi ini penulis membahas praduga petugas polisi, khususnya pemeriksa tersangka dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana dan mengapa praduga tersebut dapat terjadi di kalangan pemeriksa.Untuk itu, penelitian berfokus pada pemeriksa tersangka yang telah berpengalaman menangani kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan harapan dapat diperolah gambaran mengenai proses yang terjadi sebelum dan ketika pemeriksaan dilakukan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang proses praduga, dengan demikian dapat diketahui secara jelas penyebab praduga di kalangan pemeriksa BAP. Pemeriksa di Polda Metro Jaya merupakan subyek yang tepat untuk diambil datanya sebab di sana merupakan pusat pemeriksaan segala kasus, termasuk kasus yang tidak dapat ditangani oleh Polres atau Polsek.Dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif, agar gambaran dan dinamika serta proses yang diceritakan subyek terlihat jelas dan unik sehingga dapat dipahami Iebih baik, sesuai makna yang diberikan dari sudut pandang individu yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena berusaha menggambarkan gejala, keadaan, dan proses yang terjadi pada diri individu. Data untuk penelitian ini didapat dari wawancara mendalam terhadap beberapa pemeriksa tersangka di Polda Metro Jaya. Wawancara dilakukan di rumah kediaman mereka.Pembahasan dimuiai dengan pemberian contoh praduga positif dan negatif pada pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya pembahasan kasus yang dialami subyek pertama. Bagian kedua membahas kasus subyek kedua. Kedua bagian tersebut membahas 4 proses yang masing-masing adalah: Pengaruh kontekstual, impression formation, attribution, dan faktor penyebab praduga pada setiap subyek. Bagian ketiga, berisi pembahasan antar subyek yang membandingkan antara hasil yang diperoleh pada subyek 1 dan 2. Bagian keempat merupakan rangkuman pembahasan, berisi proses-proses kognisi sosial yang terjadi sehingga menghasilkan praduga, baik positif maupun negatif. Proses-proses tersebut antara Iain schema dan prototypes, heuristic, dan automatic vigilance.Penelitian ini menemukan bahwa praduga terjadi karena manusia memiliki proses berpikir yang dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh kontekstual yang termasuk di dalamnya kehidupan masa lalu, pembentukan impresi saat pertama kali pemeriksa bertemu tersangka dan proses selama pemeriksaan, atribusi yang merupakan sikap pemeriksa untuk dapat mengerti penyebab sikap dari tersangka, dan faktor penyebab praduga Iain seperti stereotypes, Iingkungan kerja, desakan tugas dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melandasi proses terjadinya praduga yang dapat diterangkan melalui proses skema dan prototip dimana telah terbentuk suatu framework dalam kognisi pemeriksa saat bertemu tersangka, proses heuristik yaitu jalan pintas yang diambil dalam praduga negatif atau positif, proses yang menimbulkan kesalahan kognisi seseorang yang disebut automatic vigilance dimana seseorang lebih memperhatikan informasi negatif dari tersangka dibanding informasi lainnya sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, dan faktor afektif yang dapat mempengaruhi praduga pemeriksa terhadap tersangka.Praduga yang terjadi pada tersangka tidak selamanya merupakan hal yang buruk, karena berguna agar proses pemeriksaan berjalan Iebih lancar tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Tentunya harus terdapat toleransi pada diri masing-masing pemeriksa agar praduga yang terjadi tetap pada batas-batas yang diperkenankan. Semoga skripsi ini berguna."

"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004."

"Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan.Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi.Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang.Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatanterlibat."

"Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi."

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."