Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini hendak menerangkan hubungan antara orientasi religius dengan sikap terhadap konservasi alam. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang apakah halhal religius di masa kini memiliki makna fungsional dalam menjawab persoalanpersoalan jaman modem. Pertanyaan tersebut menggugah peneliti untuk mempersoalkan arti agama dalam kaitannya dengan kehidupan masa kini. Tema yang diangkat di sini adalah mengenai lingkungan hidup atau ekologi. Tema ini menjadi penting mengingat kondisi alam yang semakin hari semakin banyak mengalami kerusakan di sana-sini. Sementara ketergantungan manusia terhadap alam sulit dihilangkan karena bagaimana pun manusia adalah bagian dari proses evolusi alam (Wackemagel, 1997). Dengan latar belakan yang demikian, dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah ada hubungan antara orientasi intrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam? Dan (2) Apakah ada hubungan antara orientasi ekstrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam? Untuk menjawab masalah tersebut diajukan hipotesa: (1) Ada korelasi yang signifikan antara orientasi intrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam; dan (2) Ada korelasi yang signifikan antara orientasi ekstrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam. Masalah dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan pendekatan teori ekiektik humasnistik dari Gordon W. Allport (1950) dipadu dengan teori sikap dari Krech, Crutchfield dan Ballachey (1962). Dari sisi metodeologi, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti hendak membuat generalisasi tentang hubungan kedua ide tersebut di atas (religiusitas dan sikap terhadap konservasi alam). Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah kuesioner skala sikap dan sebuah kuesioneryang diskala dengan metode paired comparison judgment (Guilford, 1954).Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi yang merupakan indeks untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (Guilford & Fruchter, 1978). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) orientasi religius intrinksik tidak berkorelasi dengan sikap terhadap konservasi alam; dan (2) orientasi ekstinksik berkorelasi positif dengan sikap terhadap konservasi alam. Hasil ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan Allport Ketidaksesuaian ini dibahas dalam diskusi. Salah satu penjelasan tentang hal ini adalah rendahnya sosialisasi tentang pelestarian lingkungan dalam praktek ajaran agama. Hal lain yang berpengaruh terhadap hasil adalah restricted range karena sampel yang homogen menyebabkan skor-skor yang diperoleh tidak menghasilkan korelasi yang sejalan dengan teori Allport."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Hutan Tesso Nilo di Propinsi Riau adalah salah satu hutan dataran rendah yang masih ada di Sumatra. Hutan ini merupakan salah satu hutan yang memiliki level keragaman tanaman yang tertinggi yang pernah diteliti di dunia, yang mencapai 218 keragaman spesies sementara keragaman. Keragaman ini lebih tinggi dari Hutan Amazon sekalipun dan hutan tropis lainnya di Indonesia. Selain jasa ekosistemnya, hutan ini merupakan kawasan ideal sebagai pendukung populasi gajah dan harimau sumatra yang terancam. Hutan ini juga mendukung perekonomian masyarakat lokal dari adanya akses ke Hutan Tesso Nilo untuk memperoleh madu, kayu bakar, dan ikan selais. Hutan ini sangat potensial untuk dikonservasi karena merupakan High Conservation Value Forest. Hutan Tesso Nilo ini berada diantara 4 kawasan lindung lain, sehingga apabila usaha konservasi hutan ini terwujud maka akan tercipta area konservasi dengan 3 juta hektar yang memiliki multi fungsi meliputi 5 kawasan lindung. Sayangnya hutan seluas 158.000 hektar ini berada di bawah konsesi 4 HPH. Juga terdapat banyak hal yang mengancam eksistensi hutan ini terutama penebangan illegal yang dilakukan secara besar-besaran. Diperkirakan dengan level penebangan illegal seperti sekarang ini, hutan akan habis dalam waktu 8 tahun. Penulis berusaha memonetarisasi manfaat intangible dari konservasi Hutan Tesso Nilo, mengingat begitu banyak tekanan dan ancaman terhadap hutan ini yang motifnya mengacu pada eksploitasi manfaat-manfaat yang memberikan keuntungan finansial. Untuk mengetahui nilai dari konservasi Hutan Tesso Nilo dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan valuasi ekonomi, baik metode primer maupun metode sekunder. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa manfaat hutan bila dikonservasi sangat besar yaitu 33,9 trilyun rupiah. Nilai ini sebagian besar berasal dan manfaat tidak langsung yang disediakan hutan secara gratis bagi kesejahteraan manusia. Rasio dari manfaat biaya memperlihatkan nilai sebesar 55,4. Rasio yang lebih dari satu ini menunjukkan bahwa kegiatan konservasi Hutan Tesso Nilo layak untuk dilakukan karena nilai ekonomi totalnya sangat besar. Konservasi Hutan Tesso Nilo akan berdampak bagi kelangsungan kelestarian Hutan Tesso Nilo dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Selain itu konservasi Hutan Tesso Nilo juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia tanpa merugikan alam dan kehidupan di dalamnya."

"Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris.Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi.Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan.Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa."

"Menghilangnya ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ciri dari munculnya masalah kerusakan di lingkungan pesisir pantai. Hilangnya hutan bakau ini yang sebagian besar dikonversi menjadi lahan tambak ikan dan udang merupakan cerminan dari faktor-faktor yang saling terkait seperti sistem kepemilikan dan model pengelolaan. Untuk menghindari semakin rusaknya wilayah pesisir dan juga untuk mengembalikan kelestariannya, banyak usaha ditempuh oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi atau individu lain yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. Tesis ini berangkat dan upaya-upaya tersebut di atas, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang langsung bersentuhan dan hidup di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan. Dengan mengambil kasus Tongke-tongke yang terletak di pesisir kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penulis berusaha memperlihatkan bagaimana wilayah pesisir yang dulunya hancur oleh abrasi berhasil diselamatkan dengan usaha penanaman bakau oleh penduduk sekitarnya, yang bekerja sebagai nelayan dan mencari nafkah di laut. Secara detail penulis juga memperlihatkan bagaimana lingkungan fisik yang ada disiasati untuk dapat ditanami bakau, bagaimana hubungan pekerjaan kenelayanan dengan keberhasilan penanaman, dan motivasi apa yang membuat penduduk begitu giat melakukan penanaman terus menerus hingga kini. Akan diperlihatkan pula bagaimana hubungan kekerabatan yang mendasari modal sosial (social capital) yang mengarah ke terjadinya kerjasama dapat memberi dukungan terhadap upaya penanaman. Sejauh mana kerjasama tercipta dan dalam konteks apa saja, juga termasuk dalam pembahasan di sini. Fokus utama tesis ini adalah menyoroti bagaimana institusi sosial yang diciptakan penduduk nelayan Tongke-tongke mendukung keberhasilan usaha mereka menyelamatkan wilayah pesisir, dan mengembalikan ekosistem hutan bakau. Dengan menggunakan konsep institusi sosial Ostrom beserta prinsip-prinsip pengembangannya, penulis berusaha memperlihatkan proses penciptaan institusi tersebut sampai akhirnya dapat disepakati penduduk. Konsep Bourdieu mengenai struktur objektif dan teori schema dan Strauss dan Quinn juga digunakan untuk melihat perkembangan dari institusi yang tercipta. "

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui struktur komunitas dari kima di Taman Nasional Kepulauan Seribu pada zona inti dan zona perlindungan meliputi kelimpahan kima, keanekaragaman kima, keseragaman kima dan dominansi kima, dan menganalisis perilaku sosial masyarakat terhadap kima di zona inti dan perlindungan. Pengambilan data kondisi habitat kima dilakukan pada 5 lokasi, yaitu Pulau Jagung, Belanda, Kayu Angin Bira, Nyamplung dan Penajliran Barat. Pengambilan data menggunakan metode bell transect dengan modifikasi under water visual census (UVC). Penilaian kondisi habitat mengacu pada parameter salinitas, kecerahan, derajat keasaman dan suhu. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perairan zona inti dan perlindungan pada 5 lokasi tersebut terdapat 2 jenis kima, yaitu Tridacna squamosa dan Tridacna crocea. Secara keseluruhan pada lokasi pengamatan memiliki nilai keanekaragaman, kelimpahan dan keseragaman yang rendah. Dominasi Tridacna crocea memiliki nilai yang tinggi dan pada Tridacna squamosa memiliki nilai dominansi yang rendah. Pengambilan data sosial perilaku masyarakat di TNKpS dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan Teknik snowball sampling pada masyarakat TNKpS. Hasil dari analisis perilaku sosial masyarakat TNKpS menunjukan bahwa Tridacna squamosa masih diburu untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi terutama pada hari raya lebaran. Rekomendasi yang diberikan bagi Pengelola Kawasan adalah pembentukan daerah konservasi kima yang lebih terfokus pada zona inti dan perlindungan berdasarkan struktur komunitas dari kima.

---

This research was conducted to determine the community structure of giant clams in the Thousand Islands National Park in the core zone and protection zone including giant clam abundance, giant clam diversity, giant clam uniformity and clam dominance, and analyze the social behavior of the community towards giant clams in the core and protection zones. Data collection on clam habitat conditions was carried out at 5 locations, namely Corn Island, The Netherlands, Kayu Angin Bira, Nyamplung and West Penajliran. Data retrieval using the bell transect method with modified under water visual census (UVC). Assessment of habitat conditions refers to the parameters of salinity, brightness, acidity and temperature. The results showed that the waters of the core and protection zones at the 5 locations contained 2 types of clams, namely Tridacna squamosa and Tridacna crocea. Overall, the observation sites have low diversity, abundance and uniformity values. The dominance of Tridacna crocea has a high value and that of Tridacna squamosa has a low dominance value. Social behavior data collection in TNKpS was carried out by in-depth interview method with snowball sampling technique in TNKpS community. The results of the analysis of the social behavior of the TNKpS community show that Tridacna squamosa is still being hunted for its meat for consumption, especially on Eid holidays. The recommendation given to the Area Manager is the establishment of a clam conservation area that is more focused on the core zone and protection based on the community structure of the clam."