Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkhir-akhir ini efektivitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam melakukanpembinaan terhadap narapidana dipertanyakan sehubungan dengan adanya laporan mengenaiperlakuan negatif petugas di dalam Lapas. Dilaporkan pula tentang adanya diskriminasi dalammemperlakukan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.Diskriminasi perlakuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan prasangka petugas terhadapbeberapa kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu. Penelitian ini mencobamembuktikan ada tidaknya perbedaan prasangka pada petugas Lapas terhadap tiga kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana tertentu.Untuk mengukur prasangka petugas digunakan skala sikap yang dikembangkan Likert.Pengambilan data dilakukan dengan teknik incidental sampling. Subyek penelitian dibagidalam tiga kelompok berdasarkan kelompok narapidana yang ditentukan, kelompok narapidanadengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan, kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi.Hasil penelitian menunjukkan nilai F test sebesar 7,366 dengan level of significant0,001. Dengan demikian terdapat perbedaan prasangka pada petugas Lapas Cipinang JakartaTimur terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan,kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana korupsi.Hasil lainnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara prasangka padapetugas Lapas Cipinang terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanaperampokan/pembunuhan dan prasangka terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindakpidana korupsi. Petugas cenderung lebih berprasangka terhadap kelompok narapidana denganjenis tindak pidana perampokan/pembunuhan daripada kelompok narapidana dengan jenistindak pidana pencurian/penodongan dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi. Terdapat kecenderungan efek interaksi antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabelkelompok narapidana dan variabel masa kerja. Dengan demikian perlu diadakan studi lanjutanagar diperoleh hasil yang lebih akurat. Untuk mengurangi perbedaan prasangka petugas perludilakukan rotasi tempat tugas. Selain itu perlu juga melakukan evaluasi terhadap masa orientasitugas agar didapatkan bekal keterampilan yang memadai."

"This thesis discusses about the perfonmmce of security officers and negative behaviour of inmates in Tegal Prison, also the relationship in between based on that matter, the objective of this theses is to find out and ana1ize the perfonnance of security officer and inmates behaviour, also the relationship in between in Tegal Prison. This thesis uses Qualitative method with juridic managerial approach data collected through observation I serveitance, interview and documentation study. The observations carried out by direct observation of acth-ity and accasion accured in the field. Interview" carried out through the informats such as main infum1a11t namely the warden, important informant namely the inmates and security officers, also additional informant namely the officers related with the sludy, Furthermore documentation study is learning the documents such as book, journa1, codes, previous research and other ducuments related.The result is a description about the condition accured in the field. Thus, after being analyzed by theory and interview "'ith the informants, there are conclusions about the perfonnants of security officers in Tegai Prison and the obstacles encomentered in order of improvement, the negative behaviour of inmates in Tega1 Prison and the factors why it occoured, and also symbiotic relation bel:\veen the performance of security officers and inmates behaviour."

"Pemeliharaan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk mengurangi kekerasan, meningkatkan keamanan penghuni dan petugas, dan meningkatkan keberbasilan program pembinaan. Cam terlmik untuk menjaga ketertiban di lapas dituntut adanya kernampuan petugas dalam menggunakan jenis­-jenis kekuasaan terbadap narapidana yang dapat mempengaruhi cara pandang narapidana nntuk mematubi petugas dan peraturan serta tata tertib di dalam lapas. Dengan menggnnakan contoh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba studi ini menggali mengapa narapidana bekerja sama dengan petugas dan selanjutnya menunjukan kepatuhannya selama berada dalam Lapas. Temuan menunjukkan bnhwa walaupnn tidak terlalu tinggi, kebanyakau narapidana melihat petugas mempunyai kekuasaan hadiah, kekuasaan syah, kekuasaan pemaksa, kekuasaan nhli, dan kekuasaan rujnkan serta memiliki kepatuhan terbadap petugas baik kepatuhan paksaan, kepatuhan kalkulatif, maupun kepatnhau normatif. Akan tetapi pada saat yang sama, sebagian mnepidana melihat mereka akan bekerjasama apabila dilakukan dengan melalui pemaksaan. Penemuan juga menunjukan bnhwa bagaimanapun kekuasaan petugas apabila digunakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan narapidana sebesar 51,55%, akan tetapi apabila diuji secara parsial maka masing-masing variabel memiliki pengaruh yang sangat kecil, pengaruhnya terhadap kepatuban untuk kekuasaan hadiah 4,45%, kekuasaan syah 8,82%. kekuasaan pemaksa 0,0036%, kekuasaan nhli 0,36% dan kekuasaan rujukan 5,42%. Selain itu, pemahaman narapidana dan pandangannya terbadap penggunaan jenis-jenis kekuasaan yang dilakukan petugas: memberikan pemahaman mengenai prediksi tinggi rendahnya kepatuban narapidana. Meskipun penelitian memberikan gambaran awal dalam menjelaskan baguimana sikap-sikap narapidana dapat bekerjasama dengan petugas dan dampaknya terbadap perilaku narapidana yang lebih adaftif, penelitian masa depan diperlukan untuk memperbaiki langkah-langknh, menjelajahi distribusi kekuasaan dan kepatuhan di Lapas, dan baguimana jika sikap­ sikap inl diterjemahkan dalam perilaku tertentu.

---

Maintaining order in correctional institutions aimed at reducing violence, improving occupant safety and workers, and increase the success of coaching programs. The best way to maintain order in prisons sued the ability of officers in using the kinds of powers to the inmates that could affect how inmates view officers to comply with rules and regulations as well as in prison. By using the example of inmates in Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba, study explores why prisoners cooperate with officers and then show its compliance during their slay in prison. Findings indicate that although not very high. most prisoners view officers have reward power legitimate power, coercive power expert power and referent power. and having a compliance to officer. But at the same time, some inmates seeing them would cooperate if done through coercion. Although partial, each bas a small effect. reward power 4,45%, legitimate power 8 82%, power 0.36%, and referent power 5,42% the findings also indicate that somehow the power of officers when used together can affect the compliance of prisoners in the amount of 51,55%. In addition, understanding of inmates and their view to the bases of power usage by officers provide a high predictive understanding of the compliance of prisoners. Although the study provides preliminary description in explaining how the attitudes of inmates to be working with officers and their impact on inmate behavior more adaptability, future research is needed to repair the steps, explore the distribution of power and obedience in prisoned how, if these attitudes translated into specific behavior."

"Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Tata Peradilan Pidana, bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi melalui sejarah perkembangan panjang mengikuti sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepenjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada pasal 10 KUHP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara, walaupun tolok ukur diantara keduanya berbeda namun saling melengkapi, saling mempengaruhi, dan selalu terkait dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pelaksanaa putusan bahkan sampai terpidana bebas, apalagi Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan Negara, sehingga menghendaki keterpaduan, dan diperlukan koordinasi antar instansi penegak hukum.Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat, di sisi lain, sebagai aparat.pemerintah maka dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.Pelaksanaannya menemui berbagai hambatan seperti persepsi tentang sistem pemasyarakatan diartikan dengan kelonggaran-kelonggaran, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas kejahatan, sarana dan prasarana yang terbatas, rendahnya budaya hukum petugas pemasyarakatan, pengawasan/penegakan hukum yang lemah, lebih-lebih terjadi peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan menjadi pemicu utama terjadinya transformasi penderitaan dari sistem kepenjaraan berupa penderitaan fisik menjadi penderitaan ekonomis, untuk itu diperlukan terobosan pengawasan yang bisa diakses langsung oleh Pengawas yang sifatnya transparan sehingga mampu menyentuh akar permasalahan."