Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan korban perkosaan guna memposisikan dan mengakamodasi perlindungan terhadap para korban tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap hukum adat Nagari Lunang terkait perlindungan terhadap korban perkosaan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berperspektif sosio-legal dengan melakukan analisis terhadap aturan terkait perlindungan korban perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengamatan, wawancara secara mendalam dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi dalam rangka mengungkapkan gejala-gejala dalam kehidupan di masyarakat seperti yang dipersepsikan oleh warga masyarakat Nagari Lunang tentang kondisi mereka sendiri. Perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan baik secara yuridis maupun non-yuridis merupakan hal yang penting guna menjamin tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, hingga saat ini, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih sangat minim, seperti yang ditunjukkan dari kurangnya komitmen negara dalam melindungi mereka. Untuk mewujudkan perlindungan yang dimaksudkan tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat mengakamodir hak-hak perempuan atas kebenaran, keadilan dan pemulihannya secara utuh menyeluruh.

---

This undergraduate thesis aims to analyze the laws and regulations in Indonesia relating to rape victims to positioning and accommodate the protection of these victims. Researchers conducted an analysis of the customary law of Nagari Lunang related to the protection of rape victims. The method used in this study is a socio-legal perspective by analyzing the rules relating to the protection of rape victims regulated in Law Number 7 of 1984 concerning the ratification of CEDAW, Criminal Law Book, and Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as by collecting data carried out in several ways, namely observation, in-depth interviews with the help of instruments in the form of interview guidelines, and documentation in order to express symptoms in life in the community as perceived by residents of Nagari Lunang about their own condition. Protection of women victims of rape both legally and non-legally is important to ensure the upholding of a sense of justice in society. However, until now, the protection of women victims of violence is still very minimal, as shown by the lack of state commitment to protect them. To realize the intended protection, a legal instrument is needed that can fully accommodate the rights of women to truth, justice, and its full recovery."

"Sikap menyalahkan korban pemerkosaan yang berkembang di masyarakat menjadikan pemerkosaan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak tidak dilaporkan. Penerimaan masyarakat terhadap mitos pemerkosaan dipengaruhi oleh pandangan yang konservatif, seperti peran gender seksis pada budaya patriarkal yang lahir dari ajaran agama yang kuat di masyarakat. Berbagai penelitian berusaha mengungkap peran religiusitas terhadap penerimaan mitos pemerkosaan dan menemukan bahwa religiusitas pada mahasiswa pria memiliki korelasi dengan penerimaan mitos pemerkosaan. Penelitian ini menguji adanya hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa pria di Jakarta dan sekitarnya dan menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut dan intervensi untuk mengurangi berkembangnya penerimaan mitos pemerkosaan khususnya di institusi pendidikan.

---

Blaming the rape victims is one issue that evolved in our society, making rape as one of the criminal scenes most underreported. Rape myth acceptance is influenced by conservative beliefs, such as sexist gender role in patriarchy culture that was born from strong religious core in certain community. Several studies were conducted to examine the relationship between rape myth acceptance and religiosity and most found that religiosity in male college students correlated with rape myth acceptance. This research is held to find the connection between rape myth acceptance and religiosity in male college students in Jakarta and the surrounding areas and found significant negative correlation (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Researcher suggested further studies to be conducted and also intervention to decrease the development of rape myth acceptance, especially in educational settings."

"Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk melihat pengaruh perlawanan pelapor terhadap persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum tentang kredibilitas laporan kasus pemerkosaan. Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perlawanan korban merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai sikap yang harus dilakukan oleh korban dalam kasus pemerkosaan, sehingga laporan perlapor akan dipersepsikan lebih kredibel ketika pelapor melawan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan stimulus case vignette untuk menggambarkan kasus pemerkosaan.  Peneliti melakukan variasi manipulasi terkait variabel bebas penelitian ini, yaitu perlawanan pelapor ke dalam  dua kelompok, yaitu  pelapor yang melakukan perlawanan dan pelapor yang tidak melakukan perlawanan. Pada variasi pelapor melakukan perlawanan, pelapor akan mendorong dan menendang pelaku, sedangkan pada variasi pelapor tidak melakukan perlawanan, pelapor akan menutup mata dan menangis. Partisipan  dalam penelitian ini (N= 111) adalah mahasiswa ilmu kepolisian yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum dari berbagai universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan pelapor tidak memengaruhi persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum tentang kredibilitas laporan pelapor. Meskipun begitu, mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum yang menerima laporan dimana pelapor digambarkan melakukan perlawanan cenderung mempersepsikan laporan tersebut akan didukung oleh alat bukti yang cukup dibandingkan dengan laporan dari pelapor yang digambarkan tidak melakukan perlawanan. Selain itu, kasus pemerkosaan dimana laporan pelapor tidak konsisten namun melakukan perlawanan dipersepsikan oleh mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum lebih reliabel dibandingkan laporan pelapor yang tidak konsisten dan tidak melakukan perlawanan. Implikasi  penelitian ini menyarankan adanya pelatihan untuk aparat penegak hukum perihal meningkatkan sensitivitas dan berperspektif korban ketika melakukan penyidikan.

---

This research is an experimental study that aims to see the effect of complainant's resistance on perceptions of credibility of police science students and law students in reports of rape cases. In previous research, it was found that the victim's resistance was one of the things considered as an attitude that must be carried out by the victim, so that the reporting report would be perceived as more credible when the complainant resisted. In this study, researcher used the stimulus case vignette to describe rape cases. The researcher manipulated the independent variables, the complainant's resistance into two groups, namely the complainant resist and the complainant who did not resist, In the variation where the complainant resists, the complainant will push and kick the perpetrator, while in the variation the complainant does not resist, the complainant will close her eyes and cry. The participants in this study (N = 111) were police science students who currently studying at the Police Science High School and law students from various universities. The results of the study showed the resistance that the complainant carried out did not affect the perceptions of students of police science and law regarding the credibility of the reporter’s report. But, the police science students and law students who receive reports of rape cases in which the complainant is described as resisting tend to perceive the report will be supported by sufficient evidence compared to reports which described the complainant as not resisting. Students of police and law science perceived rape cases more reliable when complainant's report was inconsistent but does resist than the complainant's report was inconsistent but did not put up a fight. The findings of this study suggest the existence of training for law enforcement officers regarding increasing the sensitivity and perspective of the victim when carrying out investigations."

"Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki. Pemberitaan tentang anak laki-laki yang menjadi korban perkosaan seringkali mendapat tanggapan buruk oleh pembaca berupa komentar negatif. Hal tersebut dapat disebut sebagai secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Munculnya tanggapan tersebut berhubungan dengan upaya patriarki untuk menegakkan mitos tentang perkosaan laki-laki di masyarakat atau disebut male rape myth. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan konsep male rape myth dari Turchik dan mengelaborasinya dengan konsep secondary victimization dari Tavares. Data yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini diperoleh dari kolom komentar pada dua pemberitaan di media massa online TribunNews, dan dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa komentar buruk yang diberikan masyarakat merupakan bentuk secondary victimization terhadap anak laki-laki korban perkosaan. Komentar buruk tersebut muncul karena adanya upaya untuk menegakkan male rape myth dalam masyarakat patriarki.

---

News about boy being a victim of rape is often get bad responses from readers in the form of negative comments. This can be referred as secondary victimization towards boy victim of rape. The emerge of these responses is related to patriarchal efforts to enforce false beliefs about male rape in society known as male rape myth. To explain this, the authors uses Turchik’s male rape myth concept and elaborates it with Tavares’ concept of secondary victimization. The data used to explain this phenomenon were obtained from the comments column on two news reports in the online mass media TribunNews, and analyzed using qualitative content analysis methods. The results of the analysis show that bad comments that given by the community are form of secondary victimization towards boy victim of rape. These bad comments arise because of efforts to enforce male rape myth in patriarchal society."

"Keterangan korban sangat penting dalam memastikan keberhasilan penuntutan kasus dugaan pemerkosaan yang minim barang bukti. Literatur telah menunjukkan bahwa terdapat karakteristik keterangan korban tertentu yang dianggap kurang kredibel daripada yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi hubungan korban-pelaku terhadap persepsi kredibilitas kasus perkosaan. Sebanyak 130 partisipan mahasiswa fakultas hukum dan perguruan tinggi ilmu kepolisian dengan rentang usia 17-30 tahun (M = 24.02; SD = 3.67) berpartisipasi dalam penelitian ini. Persepsi kredibilitas diukur melalui daftar pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Sumampouw dkk (2022). Informasi hubungan korban-pelaku dimanipulasi ke dalam kondisi stranger rape dan acquaintance rape. Hasil analisis independent sample t-test menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kasus stranger rape tidak secara signifikan dipersepsikan lebih kredibel dibandingkan kasus acquaintaince rape.

---

Victims' statements are critical in ensuring successful legal prosecution of alleged rape cases that lack evidence. Literature has demonstrated that certain characteristics of rape victims' statements are considered less credible than others. This study aims to examine the effect of the victim-perpetrator relationship on the perceived credibility of rape allegation cases. A total of 130 law and police academy (STIK-PTIK) students with an age range of 17-30 years old (M = 24.02; SD = 3.67) participated in this study. Perceived credibility is measured through a list of questions adapted from a study by Sumampouw et al (2022). Information on the victim-perpetrator relationship is manipulated across stranger and acquaintance rape conditions. Independent sample t-test analysis showed that stranger rape is not significantly perceived as more credible than acquaintance rape.

"

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan, serta untuk mengetahui efek moderasi ideologi peran gender pada hubungan tersebut. Responden penelitian ini berjumlah 522 orang, dengan karakteristik laki-laki berusia 18-30 tahun dan berorientasi heteroseksual. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan. Selain itu ditemukan bahwa ideologi peran gender memoderatori hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan, dengan individu yang memiliki ideologi peran gender tradisional lebih rentan terkena efek paparan pornografi terhadap penerimaan mitos perkosaan dibandingkan dengan individu dengan ideologi peran gender egaliter. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran perbedaan individu dalam dalam penelitian pengaruh media.

---

ABSTRACT The purpose of this study was to find the relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance, also to find the moderation effect of gender role ideology on that relationship. Participants of this study were 522 heterosexual men aged 18 30 years old. Result showed that there is no relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance. Moreover gender role ideology moderated the relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance, with individual who endorse traditional gender role is more susceptible to the effect of exposure to pornography on rape myths acceptance. Result of this study indicated the importance of individual difference in media effect research. Exposure to pornography, gender role ideology, rape myths acceptance"