Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Audit internal dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan yang sifatnya memberikan keyakinan secara obyektif dan konsultatif. Dengan audit internal yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, penilaian terhadap faktor Kompetensi, Ukuran Organisasi, Dukungan Manajemen, Independensi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 orang auditor sedangkan penilaian faktor Atribut Auditee dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 auditee atau perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen dan Atribut Auditee berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas audit internal. Sementara Kompetensi, Ukuran Organisasi dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

---

Internal audit is required to be able to give added value to the organization through activities that provide objective and consultative assurance. With effective internal audit, organizations can improve their performance and mitigate risks that can hinder the achievement of organizational goals. This thesis aims to examine the factors that influence the effectiveness of internal audit at the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used a quantitative approach, the assessment of the factors of Competence, Organizational Size, Management Support, Independence was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditors while the assessment of the Auditee Attributes factor was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditees or representatives of work units within the Ministry of Health. The research data were then analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed that Management Support and Auditee Attributes had a significant effect on internal audit effectiveness. While Competence, Organization Size and Independence have no significant effect on the effectiveness of internal audits at the Inspectorate General of the Ministry of Health."

"Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian Kekuasaan, teori sistem pemerintahan, teori demokrasi, teori kewenangan dan teori pengawasan. Serta penggunaan konsep-konsep tentang lembaga negara, lembaga non struktural, serta konsep kedaulatan. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah Kementerian Sekretariat Negara, Proses Penataan Lembaga Non Struktural, Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat secara umum, dan fungsi pengawasan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan penataan lembaga non struktural adalah terbatas pada pemberian dukungan analisis kepada Presiden terhadap keberadaan lembaga non struktural yang ada. Dalam kerangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah terdapat penyimpangan antara praktek dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPR dan dapat menimbulkan abuse of power oleh DPR.

---

This thesis discusses the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non-structural institution structuring process that is triggered by the implementation of the House of Representatives oversight functions are embodied in an address to the State Secretary of the House of Representatives in a working meeting activities. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of division of powers, government systems theory, democratic theory, and the theory of supervisory authority. And the use of the concepts of state agencies, non-structural institutions, as well as the concept of sovereignty. To obtain the conclusion of the study objectives were delivered stuff is covering the history of the Ministry of the State Secretariat, Institute of Non Structural Planning Process, The role of the Secretariat of State in the Ministry of the Indonesian system, the role and function of the House of Representatives in general, and in particular oversight function.

Based on the research results that the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non structural arrangement is limited to providing analytical support to the President of the existence of non-structural institutions that exist. Within the framework of supervision to the Government House of Representatives there are deviations between the theory practice presidential system of government established in the Constitution of 1945 as a government system that is used by the Indonesian nation. Thus resulting in suboptimal function of the House oversight and can lead to abuse of power by the House of Representatives."

"Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960, sistim Administrasi Pertanahan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang pasti dan jelas. Berdasarkan Penjelasan Umum II disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa mengenai sewa menyewa tanah Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan aset / kekayaan negara yang secara langsung atau tidak dikuasai oleh Kementrian Negara, Instansi Pemerintah dan lembaga pemerintahan non departemen, didapati telah terjadi sewa menyewa diatas tanah yang merupakan Barang Milik Negara / Daerah yang didukung dan dilandasi oleh peraturan-peraturan yang menguatkan secara hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep Hukum Tanah Nasional. Karena menurut konsep Hukum Tanah Nasional, Negara tidak dapat menyewakan tanah yang berada dibawah penguasaannya, karena Negara bukanlah pemilik tanah. Sehingga sebaiknya dapat diciptakan Undang Undang atau peraturan yang akan mengatur secara komprehensif dalam rangka menjembatani antara konsep hukum Tanah Nasional dengan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah agra tercapai kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

---

With the enactment of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian known as UUPA on 24 September 1960, Land Administration system in Indonesia has had a clear and legal basis. Based on General Explanation II stated that: UUPA rooted in the establishment, that in order to achieve what is specified in Article 33 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is unnecessary and out of place that the Indonesian nation or the State acting as the owner of the land. The subject of the State of the Republic of Indonesia, is all Indonesian people.

By using normative juridical research method to analyze the lease of land State Property in order to optimize and utilization of assets / wealth of the country are directly or indirectly controlled by the Ministry of State, Government Agencies and institutions of non-departmental government, found to have occurred lease on land the State / Regional supported and guided by rules that strengthen legal. This is contrary to the concept of the National Land Law. Because according to the concept of the National Land Law, the State is not able to lease the land under their control, because the State is not the owner of the land. So it should be created Act or the regulations that will regulate in a comprehensive manner in order to bridge the gap between the concept of the National Land law implementation in State / Region in order to achieve legal certainty in the land sector."

"Penelitian ini bertujuan untu mengetahui pengendalian internal aset tetap Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI. Pengendalian internal aset tetap yang diteliti adalah pengendalian internal aset tetap pada kejadian dan proses penting saat aset tersebut 1.diperoleh, 2.dihapus, 3.Inventarisasi, 4.pengamanan,dan 5.perawatan aset tetap. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan mengobservasi penatausahaan SIMAK BMN dan pengendalian internal aset tetap di Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI yang didominasi oleh aset persenjataan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan pada penghapusan aset persenjataan yang bernilai materil, dan aset yang sudah habis masa manfaat tetapi masih digunakan.Pada invetarisasi terdapat permasalahan, operator yang tidak mengikuti prosedur, permasalahan identifikasi registrasi aset tetap sehingga mempengaruhi pelaporan,pengambilan keputusan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap. Dari segi pengamanan belum ada tag aset. Perawatan terhambat permasalahan inventarisasi aset dan kurangnya anggaran.

---

This study aims to determine the internal control of fixed assets and Accounting Management System of State Property at Echelon Organizational Unit 1 TNI headquarters. Internal control of fixed assets under this study is the internal control of fixed assets at the prominent events and process at 1.acquisition, 2.disposal, 3.Inventory, 4.safeguard, and 5.maintenance process of fixed assets. Research using the case study method to observe SIMAK BMN administration and internal control fixed assets in Organizational Unit Echelon 1 TNI headquarters which dominated by weaponry.

The results showed there were problems in the elimination of weapons that has material values, and the assets that have expired or have no life-cycle but still used. In Inventory process there are problems, the operator does not follow the procedures, registration identification problem fixed assets that affect reporting, decision-making, security and maintenance fixed assets. In safeguarding asset, there is no asset tag. Major Maintenance problems were caused by inventory problems and a lack of budget."