Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pokok permasalahan yang masih tetap aktual untuk dibahas dalam rangka memahami masyarakat di lingkungan perkotaan adalah : masih adakah komunitas lokal di lingkungan perkotaan ?, atau tegasnya, masih adakah ikatan-ikatan lokal di antara warga kota ? Pertanyaan ini menarik perhatian, karena dari beberapa studi dan hasil penelitian yang sempat penulis pelajari menunjukkan bahwa di lingkungan perkotaan terdapat kecenderungan berkembangnya komunitas jenis tertentu yang tidak lagi berhubungan dengan aspek lokal. Komunitas jenis ini lazim disebut dengan community without locality atau community without propinquity. Malahan, Marx Abrahamson (1980 : 145-161), menunjukkan bahwa komunitas lokal di lingkungan perkotaan tersebut sudah sedemikian langkanya dan menunjukkan gejala semakin memudar. Bahkan ia lalu berpendapat bahwa studi lebih lanjut mengenai komunitas lokal di lingkungan perkotaan adalah tidak diperlukan lagi, sebab tidak lagi memiliki relevansi sosiologis sesuai dengan perkembangan struktur sosial masyarakat perkotaan yang lebih didiominasi oleh kelas elite minority yang cenderung menjalankan kekuasaan secara monolithic. Pertanyaan itu menjadi lebih menarik apabila dikaitkan dengan salah satu azas pembangunan yang berlaku di Indonesia; yaitu azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan. Tekanan azas ini adalah partisipasi sebesar-besarnya dart seluruh rakyat secara bergotong-royong dalam semangat kekeluargaan untuk melaksanakan pembangunan. Azas monolitik adalah azas yang sangat dihindari. Orientasi program pembangunan yang sering dicanangkan oleh Pemerintah adalah Community Oriented Program, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama rakyat. Secara garis besar, community oriented program dapat diterjemahkan sebagai program yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya setempat secara bersama-sama atau melibatkan semua anggota masyarakat setempat itu; hasilnya pun untuk kepentingan bersama, sekaligus untuk melestarikan kebersamaan itu. Apabila komunitas itu secara harafiah diartikan sebagai kebersamaan diantara warga dalam satu kesatuan sosial, maka keberhasilan pembangunan selama ini tentulah melestarikan keberadaan kebersamaan tersebut. Kenyataannya memang demikian. Sense of community selalu dicanangkan sebagai norma yang harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata bagi semua anggota masyararakat, back sebagai warga lingkungan ketetanggan, lingkungan Rukun Tetangga (RT), lingkungan Rukun Warga (RW) lingkungan pasar, lingkungan Kelurahan, lingkungan profesi, dan seterusnya."

"[ABSTRAKSkripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan gerakan protes sebuah komunitas atas suatu kebijakan korporasi. Studi kasus yang diambil adalah protes krlmania atas kebijakan yang diterapkan oleh PT. KAI seperti kenaikan tarif KRL Jabodetabek dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagamana bentuk pola protes dan dinamika gerakan yang dibangun serta dampaknya terhadap kebijakan PT. KAI mengenai KRL Jabodetabek setelah protes tersebut. Penelitian bersifat deskriptif dengan penggunaan metode kualitatif. Teori urban social movement (Manuel Castells), privatisasi dibidang transportasi, serta pelayanan publik akan menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis pola gerakan dan respon yang diambil oleh PT. KAI. Penelitian ini menunjukan bahwa protes krlmania berdampak pada respon PT. KAI dan pemerintah dengan menunda kenaikan tarif serta mengeluarkan perarturan terkait untuk penerapan SPM. Terdapat pula faktor privatisasi dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakanya serta tata kelola perkeretapian yang buruk sehingga menyebabkan munculnya protes tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis describes community protest movement on a corporate policy.The study case in this thessis is krlmania protest onPT. KAI policy such as KRL Jabodetabek tariff increase and implementation of Minimum Service Standard.This thesis examine how protest pattern and the effect of protest to PT. KAI policy in KRL Jabodetabek. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of urban social movement(Manuel Castells), privatization in transportation and public service becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are krlmania have effected to PT. KAI and government responds to suspend tariff increase and make new regulation for implementation of minimum service standard. There is also another protest factor like privatization from government and poor railway governance., This thesis describes community protest movement on a corporatepolicy.The study case in this thessis is krlmania protest onPT. KAI policy such asKRL Jabodetabek tariff increase and implementation of Minimum ServiceStandard.This thesis examine how protest pattern and the effect of protest to PT. KAI policy in KRL Jabodetabek. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of urban social movement(Manuel Castells), privatization in transportation and public service becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are krlmania have effected to PT. KAI and government responds to suspend tariff increase and make newregulation for implementation of minimum service standard. There is also another protest factor like privatization from government and poor railway governance.]"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas modal sosial dalam mendukung pelaksanaan urban farming di Kampung Berkebun RW 04. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan urban farming di Kampung Berkebun RW 04 didukung oleh modal sosial. Terdapat tiga bentuk modal sosial dalam pelaksanaannya, yaitu bonding capital, bridging capital, dan linking capital yang didukung komponen seperti kepercayaan, jaringan, norma, dan sanksi. Bonding capital menggambarkan hubungan antar anggota Kampung Berkebun RW 04. Bridging capital menggambarkan hubungan dengan warga RW 04 non anggota, pelaku urban farming di RW 08, dan tamu kunjungan. Linking capital menggambarkan hubungan dengan Dispangtan, PPL, dan Karang Taruna Kelurahan. Bentuk modal sosial tersebut diperkuat jaringan yang didorong oleh kepercayaan sehingga memungkinkan pertukaran sumber daya yang dibutuhkan. Norma dan sanksi mendukung bonding capital meskipun tidak terlalu mengatur hubungan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar Kampung Berkebun RW 04 membuat penyuluhan terkait pengetahuan baru yang dijadikan sarana pertemuan sekaligus pertukaran pengetahuan antar anggota, bisa dengan bantuan Dispangtan, memunculkan key people lain yang memiliki kapasitas seperti pemimpin saat ini, mengembangkan media sosial yang dikelola sendiri untuk memperluas jaringan, dan berkolaborasi dengan pelaku urban farming di RW 08.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses social capital that supports urban farming implementation in Kampung Berkebun RW 04. This research is a qualitative research with descriptive design. The results conclude that urban farming implementation in Kampung Berkebun RW 04 supported by social capital. There are three forms of social capital in the implementation of urban farming, such as bonding capital, bridging capital, and linking capital supported by its components such as trust, network, norms, and sanctions. Bonding capital describes relationship between members in Kampung Berkebun RW 04. Bridging capital describes relationship with non member citizen of RW 04, urban farmer in RW 08, and visitors. Linking capital describes relationship with Food and Agriculture Departments Dispangtan , PPL, dan Karang Taruna Kelurahan. Each forms of social capital strenghtened by the existence of network, enhanced by trust so that enable for the exchange of resources needed. Norms and sanctions supports bonding capital but not really control the relationship. This research suggests Kampung Berkebun RW 04 to make knowledge development made as both meeting and transfer knowledge medium, raise another key people who have capacity like the current leader, developing self managed social media to expand relations, and collaborating with other urban farmers in RW 08."

"Masyarakat urban terbentuk seiring dengan munculnya atau terbentuknya kota-kota besar. Mental dan kebiasaan hidup masyarakat tersebut kemudian terus bergerak dan berkembang sesuai dengan modernisasi. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kegiatan-kegiatan dengan norma-norma di desa, harus beradaptasi dengan kehidupan di kota-kota besar yang cenderung bebas. Tulisan ini akan membicarakan karakteristik masyarakat urban film Berlin Alexanderplatz, Die Geschischte Franz Biberkopf karya Alfred Döblin. Dalam film ini, Döblin menggambarkan pengaruh kota pada pemikiran manusia dan bagaimana kehidupan di kota besar berjalan. Karakteristik masyarakat urban yang digunakan dalam tulisan ini berdasarkan pemikiran George Simmel, yang dituangkan dalam yang berjudul 'die Grossstadt und das Geistesleben'.

---

Urbanization is inevitable due to relativitely rapid development in big cities. The urban people's mentality and way of life are shaped along the process of modernization, which occurs more rapidly in big cities (rather than in small towns). In order to survive, urban people have to adjust themselves with sets of values, which may be different with the norms develop in villages. This journal focuses on the characteristic of urban people based of Alfred Döblin's Berlin Alexanderplatz and George Simmel’s essay, die Groβtadt und das Geistesleben."

"Disertasi ini bertujuan menelusuri interaksi dinamis antara fungsi ekologis; estetika dan budaya; serta sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-spasial; dari sudut pandang persepsi pengunjung, kelompok pedagang kaki lima, dan kebijakan pemerintah; melalui pendekatan campuran yang terdiri dari metode kuantitiatif survei dan metode kualitatif studi kasus. Kesetaraan sosial-spasial dalam penelitian ini akan meninjau terlebih dulu faktor aksesibilitas dan ketersediaan RTH, berupa pilot project taman-taman kantung di Jakarta. Penelitian ini kemudian mengeksplorasi fenomena sosial kehadiran RTH sebagai daya tarik ekonomi yang memberi peluang bagi Ruang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui studi kasus di Kawasan Setu Babakan. Penelitian ini menemukan bahwa baik pengunjung maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) menyoroti perlunya akses yang adil terhadap RTH sebagai ruang publik. Studi kasus di Kawasan Setu Babakan ini menjadi spesifik karena kehadiran enam tipe apropriasi warung PKL yang secara spontan muncul di ruang interstisial antara Ruang Terbuka Hijau-Biru dan lahan yang dimiliki masyarakat. Hal ini menggarisbawahi tantangan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mencapai aspek sosial-spasial yang legal, inklusif, dan adil. Perpaduan unik antara nilai-nilai budaya, sosial, dan lingkungan tersebut kemudian memosisikan kembali pemahaman bagaimana RTH secara multifungsi dapat memenuhi beragam kebutuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga kota.

---

This dissertation explores the dynamic interactions between ecology; aesthetics and culture, and social and economic aspects in the use of Green Open Space (GOS). This research uses a social-spatial approach; from the perspective of visitors, street vendors, and government policy; through a mixed methods of quantitative survey and qualitative case study. Socio-spatial analysis will review the accessibility and availability of GOS in the form of pilot projects for pocket parks in Jakarta; then explores the social phenomenon of GOS presence as an economic attraction that provides opportunities for Micro, Small and Medium Enterprises through a case study in the Setu Babakan area. This research found that both visitors and street vendors highlighted the need for equal access to GOS. The case study in the Setu Babakan area is specific because of the presence of six types of street vendor’s appropriation spontaneously appear in the interstitial space between the Blue-Green Open Space and private land. This underlines the government's challenge in designing policies that achieve socio-spatial aspects that are legal, inclusive and equal. The combination of cultural, social and environmental values repositions the understanding of how multifunctional GOS can meet various needs while improving the welfare of citizen."