Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk pada tahun 2000 dalam melaksanakan tugas pembangunan di sektor kelautan dan perikanan menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan tujuannya. Salah satunya adalah sektor kelautan dan perikanan belum dikenal dan dipahami oleh publik sebagai satu isu yang penting untuk membangun bangsa dan mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur. Untuk menyampaikan pesan pembangunan di sektor ini kepada masyarakat perlu langkah sosialisasi terhadap program dan kebijakan kelautan dan perikanan. Tugas penyampaian informasi kepada publik menjadi tugas seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali Humas yang dalam struktur organisasi departemen dinamakan Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat (Pusinfoyanmas). Sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pesan dan membentuk opini publik adalah media massa. Oleh karena itu dipandang perlu bagi Pejabat Humas dan seluruh komponen yang ada di unit kerja humas untuk menjalin dan membina hubungan yang baik dengan media massa.Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan pola hubungan media yang dilaksanakan, cara-cara media mencari informasi dan akses media terhadap informasi, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta menganalisis sikap dan tindakan Humas terhadap suatu pemberitaan yang dianggap menyudutkan instansi.Pada penelitian yang bersifat kualitatif ini data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak eksternal yang terdiri Hari Para wartawan/jumalis yang meliput sektor kelautan dan perikanan serta pihak internal yaitu Pejabat Humas. Untuk memilih informan, penulis menggunakan purposive sampling dan menjaring informasi melalui teknik snowball.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media relations merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan bagi Humas untuk menciptakan opini publik dan memenuhi kebutuhan media massa terhadap informasi. Bentuk kegiatan hubungan media dilakukan melalui dua cars yaitu personal contact dan media services. Dalam aktifitas ini Humas berperan sebagai Communication Technician dan Facilitator Communication. Hambatan utama dalam pelaksanaan media relations adalah keterbatasan data dan informasi, keterbatasan anggaran, dan perbedaan kepentingan antara Humas dan media massa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterbukaan terhadap informasi sangat diperhatikan oleh Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bemada menyudutkan instansi.Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bernada menyudutkan instansi dan menganggap tersebut sebagai kritik membangun. Namun demikian terdapat pula perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap wartawan jika terdapat tulisan yang miring. Perlakuan sumber informasi yang tidak menyenangkan ini tidak selaiu tampak dan hanya dapat dirasakan oleh wartawan yang bersangkutan misalnya tidak diberi akses informasi.Untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami dalam pelaksanaan media relations, penulis menyarankan balk media massa maupun Humas untuk Iebih memahami fungsi, tugas dan menghormati etika profesi masing-masing. Untuk meningkatkan peran sebagai sumber informasi, meningkatkan akses informasi dan mengatasi keterbatasan data dan informasi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh unit kerja melalui Forum Komunikasi Kehumasan di Iingkup departemen, tindakan proaktif (jemput bola) untuk menghimpun data dari seluruh unit penghasil data, serta meningkatkan kemampuan jumaiistik personal Humas melalui berbagai pelatihan sehingga produk tulisan menarik dan bemilai tinggi. Agar peran Humas efektif maka Pejabat Humas hangs menjadi menjadi ujung tombak informasi dan juru bicara departemen. Untuk itu top manajemen perlu memberikan kewenangan penuh dan mempercayakan informasi departemen kepada Pejabat Humas tanpa hambatan birokrasi. riset dan evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program komunikasi guna perencanaan yang lebih baik."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan "Pembentukan Persepsi Mengenai Realitas Sosial oleh Media Massa" Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah bahwa media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi khalayaknya. Namun demikian pembentukan persepsi itu tidak semata mata disebabkan oleh terpaan media massa Pengalaman seseorang dengan suatu realitas sosial, serta aktivitas komunikasi interpersonal tentang realitas dalam kehidupan sehari-hari, bisa membentuk persepsi pada realitas tersebut. Bertitik tolak dari kondisi di atas, dalam penelitian ini ketiga variabel di atas akan dianalisis dalam kaitan dengan pembentukan persepsi pada realitas sosial. Variabel penggunaan media dikembangkan denngan memasukkan beberapa indikator seperti eksposur berita kriminalitas surat kabar non Pos Kota, eksposur berita kriminalitas Pos Kota, eksposur berita kriminalitas televisi dan majalah. Adapun 'realitas sosial" yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah "realitas kriminalitas" dengan indikatornya yaitu pencurian, pencopetan, perampokan/pornografi, dan pembunuhan. Pembentukan persepsi diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu rawan dan tidak rawan. Sedangkan lokasi penelitian dipilih dua kelurahan di wilayah Jakarta Pusat yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan persepsi itu dipengaruhi oleh eksposur terhadap berita kriminalitas pada surat kabar yang memiliki isi spesifik tentang kriminalitas seperti Pos Kota dan daerah tempat tinggal khalayak. Hal mi terlihat pada khalayak yang membaca berita kriminal Pos Kota dan tinggal di wilayah yang tingkat kriminalitasnya rendah, pembentukan persepsi mereka berhubungan dengan membaca Pos Kota tersebut. Sedangkan bagi khalayak yang tinggal di wilayah tingkat kriminalitas tinggi, pembentukan persepsi mereka tidak berhubungan dengan media tersebut, meskipun khalayak ini iuga membaca berita kriminalitas dari surat kabar Pos Kota."

"Penelitian ini membahas mengenai penjinakan hasrat yang terjadi di dalam ranah Instagram oleh pihak kapitalisme terhadap para pengguna Instagram. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana penulis melihat kebebasan yang terjadi di dalam menggunakan media sosial Instagram hanya sebuah kebebasan semu belaka. Para pengguna Instagram telah diarahkan dalam penyaluran hasratnya dalam menggunakan Instagram sehingga tidak adanya lagi kebebasan, karena dalam penyaluran hasratnya mereka sudah dikotak-kotakkan ke dalam kotak-kotak tertentu agar hasrat mereka dapat tersalurkan.

---

This research is focused to explain about desire taming that occurs in Instagram by capitalism to the Instagram user. Writer used phenomenology approach to examine where the the writer sees that the freedom that happened when using Instagram as social media just a sheer freedom. The user of Instagram have been directed in channeling his desire in using the Instagram so there is no more freedom, because in channeling his desire, the user have been directed to some boxes so that their desire can be channeled."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"[ABSTRAKSetelah pemerintahan Orde Baru tumbang pemberitaan mengenai otonomi daerah mekarbermunculan, media massa yang pada zaman Orde Baru jarang memberitakan mengenai isuotonomi daerah berubah haluan menjadi gadrung memberitakan isu otonomi daerah, berbagaiberita bermunculan ada yang positif dan ada yang negatif, bermacam pertarungan wacanamewarnai isu otonomi daerah di media massa.Penelitian ini bermula dari rasa ingin tahu yang mendalam mengenai berbagai beritatentang isu otonomi daerah yang muncul di media massa dan bagaimana media massamelakukan konstruksi realitas terhadap isu otonomi daerah , selama ini penelitian mengenai isuotonomi daerah banyak dilakukan oleh para ilmuwan yang berlatar belakang ilmu politik, ilmupemerintahan, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum, penelitian yang dilakukan oleh parailmuwan di atas lebih banyak bicara mengenai penerapan kebijakan otonomi daerah. Penelitianmengenai isu otonomi daerah menggunakan perspektif ilmu komunikasi masih jarang bahkanbisa dibilang langka, padahal peran media massa menurut Severin-Tankard (2007:15), adalahmembentuk opini publik. Para penganut mazhab konstruksionisme seperti Tuchman (1978),Fisman (1980), dan Shoemaker (1996), melihat bahwa berita yang disiarkan oleh media massadapat membuat masyarakat mempunyai suatu sudut pandang dan mengkonstruksikan suaturealitas suatu isu dalam masyarakat tak terkecuali isu otonomi daerah.Penelitian dalam disertasi ini menggunakan perspektif interpretif. Perspektif ini dipilihkarena menurut Neuman (2006) teori konstruksi sosial merupakan ranah dalam perspektifinterpretif, untuk membedah teks dalam penelitian ini menggunakan analisa teks framing,model yang digunakan adalah framing Robert N Entman. Framing model Entman dipilih karenadalam konsep Entman framing dapat dipakai untuk menggambarkan proses seleksi suatu isu,serta menonjolkan beberapa aspek tertentu dari suatu realitas oleh media. Empat elemenframing model Entman adalah pertama Define Problem merupakan bingkai utama atau masterframe, kedua Diagnose Causes dalam elemen kedua ini yang menjadi titik berat adalah siapaaktor utama dalam suatu kejadian atau peristiwa, ketiga Make Moral Judgement adalah elemenyang digunakan untuk melakukan pembenaran dengan memberikan berbagai argumentasi padapedefinisian masalah yang sudah dibuat, empat Treatment Recommendation adalah elemen yang digunakan untuk melihat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh wartawan, bagaimana cara yangakan dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah.Dalam disertasi ini ada 3 media yang diteliti yaitu harian Kompas, harian Jurnal Nasional,harian Kedaulatan Rakyat. Dipilihlah tiga surat kabar dengan orientasi yang berbeda, yaitupertama surat kabar Kompas sebagai surat kabar harian terkemuka nasional dengan tiras yangbesar, kedua surat kabar Jurnal Nasional sebagai surat kabar yang mempunyai kedekatan sejarahdengan Partai Demokrat, ketiga surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar daerah yangmasih survive dan masih leading sampai saat ini.Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam level mikro yaitu ada perbedaan framepemberitaan harian Kompas, harian Jurnal Nasional dan harian Kedaulatan Rakyat mengenaiIsu Otonomi Daerah. Pada analisis pada level meso media terlihat faktor kepemilikan dan modalmasih cukup kuat dalam mempengaruhi frame media yang diteliti.Analisis level makro dapat dibagi menjadi dua. Pada harian Jurnal Nasional analisa yanglebih tepat adalah menggunakan pendekatan analisis instrumentalis atau strukturalis daripadastrukturasi karena pada harian Jurnal Nasional struktur organisasi media terlihat mengikat erathuman agent. Tidak terlalu cukup ruang bagi agen melakukan interplay terhadap struktur. Lainhalnya dengan harian Kompas dan harian Kedaulatan Rakyat, yang dapat dibedah dengananalisis strukturasi.Dalam proses strukturasi dari tiga media yang diteliti, terlihat dua media yaitu harianKompas dan harian Kedaulatan Rakyat mampu merubah struktur dari sentralistik kedesentralistik untuk isu Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta,meskipun harus diakui bahwa media bukan satu-satunya faktor yang diterminan dalamperubahan struktur tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa isi dari teks media dalam duaisu tersebut memberikan kontribusi kepada eskalasi tekanan atau adanya akumulasi-akumulasitekanan terhadap penguasa;

---

ABSTRACTAfter the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority;After the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority, After the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority]"

"Masalah Penelitian:Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup belakangan ini kian banyak terungkap di lapangan baik berupa polusi udara, air maupun alam pada umumnya.Polusi udara yang terjadi pada waktu musim kemarau biasanya berupa kabut asap yang terjadi di Sumatera atau Kalimantan Barat.Selain peladang berpindah, yang biasanya dituding melakukan pembakaran hutan adalah pengusaha yang sudah mengantungi izin perkebunan kelapa sawit yang ingin melakukan land clearing secara mudah, murah dan cepat, sehingga bisa menanam benih kelapa sawit tepat waktu ketika musim hujan tiba.Belakangan ini fungsi media massa sebagai sarana hiburan semakin meningkat, terutama dengan munculnya berbagai stasiun televisi yang menambah khazanah media elektronik di tanah air.Di bidang lingkungan hidup dalam fungsinya sebagai sumber informasi media massa berperan untuk melakukan kontrol sosial (watch dog) terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup.Metode Penelitian: Dengan Content Analysis/Analisis Isi dan metode survey/kuesioner di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Jelambar.Tujuan Penelitian ini adalah:Untuk mengetahui peranserta media massa, khususnya media cetak terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan manfaat tulisan-tulisan di media massa tersebut terhadap masyarakat serta mengenai kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.Berdasarkan hasil dan pembahasan data yang diperoleh dan penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:1. Peran serta media massa, khususnya media cetak dalam penyebaran berita-berita/tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah lingkungan ternyata sangatlah kecil. Ini terlihat dari kecilnya persentase pemuatan tulisan mengenai masalah-masalah tersebut (tidak sampai 1%).2. Pemberitaan media massa belum memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari persentase responden yang membaca masalah lingkungan hidup hanya 13%. Sikap masyarakat belum banyak terpengaruh oleh pemberitaan media massa mengenai lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari responden yang menjawab dengan berbagai alasan untuk tidak menerapkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang diperolehnya dari media massa dalam kehidupan sehari-hari.Saran1. Insan Pers perlu mendorong media massa cetak untuk meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai lingkungan hidup. Dorongan pemerintah dalam era reformasi sulit diterapkan dalam era reformasi, karena pemerintah tidak mempunyai wewenang lagi sekuat seperti pada zaman Orba yang bisa mencabut SIUPP suatu Koran.2. Para Redaktur-sebagai pelaku utama pengambil keputusan-di ketiga media cetak tersebut perlu meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai masalah lingkungan di media masing-masing. Sehingga semboyan: think globally, act-locally benar-benar bisa diwujudkan.The Role of Mass Media in Socializing Environmental Aspect (Case Study in Three Newspaper published in Jakarta)Recently cases of environments pollution are increasingly uncovered in the field such as air pollution, water pollution as well as the nature in general.

Air pollution in the dry seasons usually known as cloud fog that occurs in Sumatera Island or West Kalimantan. The smoke fog usually occurs because of fired forests that cause air pollution in the neighboring countries such Malaysia and Singapore. Because of the air pollution by the smoke fog make the neighboring countries deliver a protest to Indonesian Government.

If we make an exploration, apparently the fired forest is caused by shifting cultivation that wants to make land clearing for their swidden agriculture areas.

Besides that, the next person that accused doing the forest fired are the entrepreneurs that hold approval to build palm field who want to do land clearing easily, chip and rapid, so they can engage in planting the palm seed on time when the rain season come.

While the pollution in the big city that occurs because of the smoke form the muffler of the vehicle that mixed with lead. Pollution of the vehicle is aggravated by the sum of the vehicle those own by the people.

As well as the pollution that occurs in the environment near industries that throws the wastewater to the rivers, to the ground or release to the nature without chemically treatment process. The more over is pollution from the waste of the household to the water bodies such as lake, dam, river, pond or water channel. Those because of the People?s manner that used the water bodies as place to defecation or used the water bodies as `huge septic tank' for their closet in the household.

Whereas in the other edges the people also used the water bodies as water resources for daily need. Recently the need of the environment conservation is felt increasing. Those because increasing of the sum of population of the people made bigger compression to the environment.

Problem Formulation

In the Article 3 of The Law No. 40/1999 about Press, enclosed that national press (mass media) have functions as:

1. As information resources

2. Education

3. Entertainment and

4. Social control.

Recently, entertainment function of mass media is increasing, mainly because of the establishment of new private television stations in the country.

Trend of uniting the education and information function lead to shape of new communication such as Infotainment and Edutainment. (Dahlan 1990:3-20). In the field of environment, int its function as information resources, mass media has important role to provide social control (watch dog) to the private sector those doing pollution or destroying the environment.

But in the context as watch dog, not all of the mass media play its role excellently. Maybe in the side of the management of the mass media less understand the meaning of the air pollutions problems, pollution of the physical or social environment, to be covered intensively.

The less understanding of environmental problems in the management of the mass media, make them not give suitable place for environment news.

Survey Methods:

- Content Analysis for environmental news those were enclosed in the Kompas, Republika and Sinar Harapan Daily Newspaper.

- Purpossive Sampling for wives in the slump area of Jelambar and exclusively area of Menteng.

Purpose of the survey:

- To identify the participation of mass media, especially printed newspaper on environmental problems and the benefit of the articles in mass media on society and about social awareness on environmental sustainability.

From the survey can be made conclusion that:

1. Participation of mass media especially printed mass media in spreading news/articles on environmental news very tiny. This can be seen from very little the percentage of contained in the publication on those issues.

2. Mass media coverage not yet gives bigger benefit on environmental sustainability. Those can be seen from the percentage of respondent only 13% reading environmental news. Society's attitude not yet influenced by newspaper coverage on environment. Those can be seen from the respondent that using various reason not to applicate their knowledge on environment they got from mass media on daily life.

Recommendations:

1. Mass media man need to push the mass media to increasing intensity of coverage on environmental news. Push from the government in reform era rather difficult to applicate, because the government has no power anymore as strong as Orba rezim that can banned license of a media.

2. Editors-as prime actor in decision making-in the three mass media need to increase the intensity of coverage on environmental issues in each media. So the motto: think globally, act locally can be realized."

"Peneliti tertarik membahas dominasi media massa dan pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja pers dalam meliput pemilihan kepala daerah yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, menyusul bergulirnya pilkada sejak Juni 2005..Tesis ini mencoba melihat pilkada sebagai representasi dari alam demokrasi yang coba ditegakkan di tanah air, khususnya di Depok. Mengangkat seputar pemberitaan Pilkada Depok dengan dua tokoh sentral yang menjadi aktor pentingnya. Badrul Kamal dan Nur Mahmudi. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita dalam level mikro yakni berita-berita di Media Indonesia dan Monitor Depok pada periode konflik pilkada Depok yang akhirnya dimenangkan oleh Nur Mahmudi. Sedangkan untuk level Massa peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala daerah Depok yaitu Badrul Kamal dan Nur Mahmudi, begitu juga dengan manajer kampanye keduanya, yaitu Despen Ompusunggu dan Hasan. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) dan pemimpin umum (PU), yaitu Pemred SCTV, Pemred Monitor Depok dan PU Media Indonesia serta pihak lain yang terlibat.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Teori-teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada analisis empiris struktur kepemilikan, kontrol media dan kekuatan pasar.Penelitian ini membatasi pada pilkada Depok, dengan pertimbangan sejak munculnyakonflik antara dua kandidat, menyusul keputusan Pengadian Tinggi (PT) Jawa Barat yang memenangkan salah satu pihak pada Agustus 2005, yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke pentas politik nasional. Pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dicermati adalah posisi Kota Depok yang menjadi peripheral Jakarta, ibukota negara, dan kemudian melihat bagaimana pengaruh ekonomi-politik dalam kinerja media massa.Bisa dilihat bagaimana pihak-pihak berkepentingan dalam pilkada mengkonstruksi realitas bagi kepentingannya masing-masing. Serta memperlihatkan adanya saling mempengaruhi (interplay) dari para kandidat dalam memperoleh akses ke media massa dan kepentingan pers dari kacamata ekonomi-politik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma kritis, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan beberapa metode (tringulasi metode),yaitu pada tahapan teks, wawancara mendalam (disourse practice), dan tahapan pengamatan terhadap situasi (sosiocultural practice).Di tahap teks, peneliti menelaah teks-teks berita seputar pilkada Depok di Monitor Depok, sebagai representasi pers lokal, Media Indonesia dan SCTV sebagai representasi dari pers nasional menggunakan analisis wacana Theo van Leuween; kemudian tahapan discourse practice dengan mewawancara para key informan, yakni kandidat yang bertarung di pengadilan dan pemimpin redaksi dari Monitor Depok, Media Indonesia dan SCTV; pada tahapan sosioculutral practice dengan mengamati perkembangan seputar pelaksanaan pilkada Depok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi-politik,dan untuk membantu mempertajam analisa digunakan Teori Representasi yang dikembangkan Theo Van Leuween, guna mempelihatkan bagaimana media menampilkan para kandidat.Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dua hal pokok yang bisa terlihat, yaitu bagaimana dominasi media massa dalam liputan pilkada Kota Depok dan kenyataan kuatnya pengaruh bisnis dalam mempengaruhi kinerja pers, sehingga media massa terlihat lebih sebagai institusi ekonomi. Namun lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan rii1, bagaimana kandidat yang tidak memiliki "mesin uang" yang kuat ternyata memenangkan pertarungan walau sempat tidak mendominasi pemberitaan di media massa.Kondisi tersebut dapatlah dipahami mengingat tindakan media dalam memproduksi berita tidak terlepas dari proses-proses sosial baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat. Proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media perlu juga melihat suasana politik dan tekanan ekonomi kapitalis yang tercipta selama ini. Terlebih jika mengamati lebih dalam bahwa semuanya itu tidak lepas dari keberadaan masyarakat dan kapitalisme global."