Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi yang diperbaharui (Updated D&M IS Success Model). Variabel penelitian terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Responden adalah pengguna Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas di kawasan DKI Jakarta. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner terkumpul sebanyak 100 responden, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis yang dibangun, 6 hipotesis menunjukkan pengaruh. 3 hipotesis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yaitu kualitas sistem terhadap penggunaan, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, serta penggunaan terhadap kepuasan pengguna. Secara keseluruhan Fitur Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring pada Layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) di Aplikasi Digital Korlantas dapat dikategorikan sukses.

---

This research aims to examine the Online Driver's License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) service in the Digital Korlantas application using the Updated DeLone and McLean Information System Success Model (Updated D&M IS Success Model). The research variables consist of information quality, system quality, service quality, usage, user satisfaction, and net benefits. Respondents are users of the Online Driving License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) Service in the Digital Korlantas Application in the Jakarta Special Capital Region. Primary data were collected through a questionnaire from 100 respondents, subsequently analyzed using structural equation modeling (SEM). The results of this research indicate that out of the 9 constructed hypotheses, 6 hypotheses show influence. The other 3 hypotheses do not demonstrate influence, namely system quality on usage, information quality on user satisfaction, and usage on user satisfaction. Overall, the Online Driving License Extension Feature on the SIM Nasional Presisi (SINAR) Service in the Digital Korlantas Application can be categorized as successful."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota dengan menggunakan model kualitas pelayanan Servqual. Peningkatan kualitas pelayanan menggunakan teknologi informasi di Satpas Polresta Bekasi Kota merupakan sistem yang baru dikembangkan sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil 150 orang kelompok masyarakat yang datang ke Satpas Polresta Bekasi Kota untuk meminta pelayanan Surat Izin Mengemudi. Sampel diambil secara acak dari masyarakat yang datang memerlukan pelayanan. Kuesioner untuk mengukur persepsi masyarakat dari masing-masing dimensi kualitas disebarluaskan kepada responden. Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan statistik deskriptif dan analisis diagram kartesius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (perceived service) telah melampaui harapan masyarakat (expected service) terhadap pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota terhadap semua dimensi kualitas pelayanan. Secara keseluruhan hasil analisis deskritif menunjukkan kualitas pelayanan yang baik untuk masing-masing dimensi. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkan bahwa terdapat 7 butir pernyataan yang termasuk dalam kuadran I sebagai prioritas utama, sembilan pernyataan pada kuadran II yang berarti perlu mempertahankan prestasi yang telah dianggap baik dalam pelyananan, tiga butir pernyataan pada kuadran III yang merepresentasikan prioritas yang rendah dari unsur pelayanan, dan 11 butir pertanyaan yang termasuk pada kuadran IV yang menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan telah berlebihan. Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan Satpas Polresta Bekasi Kota telah memenuhi kepuasan masyarakat. Pemetaan yang dihasilkan dalam analisis Servqual akan menjadi perhatian lebih lanjut oleh Polresta Bekasi Kota.

---

This study examines the quality of the service unit of Police office in Bekasi City in using the Servqual model. The improvement of service quality using technology information at Police office in Bekasi City is the new system which inspiring the intention of this study. The number of samples with quantitative descriptive method in the study was 150 people which include the people requesting the driver license services at Police office in Bekasi City. The samples of the study has been taken randomly from the people come to the Police Office at Bekasi City asking for driving license services. The questionaires to measure the perception of respondents for each dimension were distributed to the people asking for services from the Police office at Bekasi City. The analysis to answer the research questions was using the descriptive statistic and cartesius diagram.

The findings of this study indicated that the perception of the people to the perceived service was beyond the expected services of the Police office in Bekasi City. The people ware satisfied with all dimensions of service quality. Based on the descriptive analysis, the overall service quality was excellent. In addition the cartesius diagram was also indicated there was six item statement include the quadran I considering as the first priority; five items in quadran II that has to maintain considering as the better performance; three items in quadran III which represent the low priority; and elevent items in quadran IV which represent the service quality was far beyond the expectation of the customer. In conclusion, the overall service quality undertaken by the Police Office in Bekasi City was well performed. The item mapping using Servqual model will be further examine by the Police office in Bekasi City."

"Perkembangan teknologi mendorong adanya transformasi menuju era digital. Indonesia, sama seperti negara-negara lain di dunia turut bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dewasa ini sudah dilakukan baik untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pendidikan hingga kegiatan pengolahan data sehari-hari. Kegiatan tersebut kemudian mengakibatkan berbagai aspek kehidupan manusia mulai memanfaatkan sistem teknologi informasi. Isu mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi bagi pengguna internet kian menguat. Salah satu penyebabnya adalah semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan kebocoran data pribadi seseorang. Pemikiran mengenai pentingnya melakukan pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan kebebasan seseorang untuk menentukan dengan siapa mereka ingin membagikan informasi berupa data pribadinya. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang tersebut secara garis besar mengatur tentang kegiatan pemrosesan data pribadi serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu produk hukum yang melibatkan kegiatan pemrosesan data pribadi adalah Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sayangnya, saat ini belum terdapat peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai kegiatan pemrosesan data pribadi dalam penerbitan SIM. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai batasan-batasan yang selayaknya diterapkan dalam kegiatan pemrosesan data pribadi pada penerbitan SIM. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan batasan-batasan tersebut akan membantu dalam menerapkan prinsip pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

---

Technological developments encourage transformation towards the digital era. Indonesia, just like other countries in the world, also depends on the use of information technology. The use of technology today has been carried out both for carrying out government activities, education and daily data processing activities. These activities then resulted in various aspects of human life starting to utilize information technology systems. The issue of the importance of providing protection for personal data for internet users is increasing. One of the reasons is the increasing number of cases involving leaks of someone's personal data. The idea regarding the importance of protecting personal data is closely related to a person's freedom to determine with whom they want to share information in the form of their personal data. In order to answer this challenge, the government then promulgated Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The law broadly regulates personal data processing activities as well as the rights and obligations of the parties involved in them. One of the legal products that involves personal data processing activities is a driving license (SIM). A driver's license is a document that a person must have in order to operate a motorized vehicle on the road. Unfortunately, currently there are no regulations that comprehensively regulate personal data processing activities in issuing driving licenses. This research identifies the limitations that should be applied in personal data processing activities during the issuance of a driver's license. The aspects that need to be considered in determining these limitations will help in implementing the principles of personal data collection which is limited and specific, legally valid and transparent as contained in the Personal Data Protection Law. "

"Pelayanan SIM adalah pelayanan dasar administratif dalam suatu kewajiban pelaksanaan tugas Polri pada pasal 88 dan 89 UU No. 22/2009. Berbagai Inovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara SIM telah dilakukan oleh Polri dengan melihat kondisi perkembangan teknologi dan informasi serta kondisi kebutuhan manusia memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan SIM. Polri telah menetapkan perangkat aturan baru yang mengatur tentang penerbitan dan penandaan SIM ke dalam Perpol 5/2021, yang dapat di implementasikan di Lembaga Satlantas Polres Metro Bekasi. Perubahan peraturan yang mempengaruhi penyelenggaraan penerbitan khususnya di era pandemi Covid-19 juga mempengarui moral dalam pelaksanaanya. Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai perubahan strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kepolisian di masa Pandemi Covid-19 pada penerbitan SIM Polres yang menghasilkan faktor pendukung serta penghambat peningkatan kualitas pelayanan agar mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan bentuk penelitian kualitatif-deskriptif dan sebagai dokumen pendukung penelitian adalah wawancara narasumber dan informan terkait penelitian serta observasi lokasi Satlantas Polres Metro Bekasi. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa dibentuknya Perpol Nomor 5/2021 dapat mempengaruhi inovasi-inovasi berbasis teknologi yang diberikan oleh Kepolisian Satlantas Polres Metro Bekasi akan mempengaruhi faktor pendukung dan penghambat strategi peningkatan kualitas pelayanan publik selama Pandemi Covid-19. Maka, perlu lahirnya SDM yang lebih profesional serta peningkatan layanan go digital untuk mencegah praktik Maladministrasi.

---

SIM service is a basic administrative service in an obligation to carry out the duties of the Police in Articles 88 and 89 of Law no. 22/2009. Various innovations in improving the quality of SIM providers have been carried out by the National Police by looking at the conditions of technological and information development as well as the conditions of human needs to facilitate the community in the process of making and extending SIMs. The National Police has set a new set of rules governing the issuance and marking of SIMs in Perpol 5/2021, which can be implemented at the Bekasi Metro Police Satlantas Institute. Changes in regulations that affect the implementation of publishing, especially in the era of the Covid-19 pandemic, also affect the morale in its implementation. In this thesis research, we will discuss the change in strategy in improving the quality of police public services during the Covid-19 Pandemic in the issuance of the Police SIM which produces supporting factors and obstacles to improving service quality in order to prevent maladministration in public services. This type of thesis research uses a juridical-normative type of research in the form of qualitative-descriptive research and as a supporting document for research is interviews with sources and informants related to research and observations of the location of the Bekasi Metro Police Traffic Unit. Based on these problems, this thesis concludes that the establishment of Perpol Number 5/2021 can affect technology-based innovations provided by the Bekasi Metro Police Satlantas Polres and will affect the supporting factors and inhibiting strategies for improving the quality of public services during the Covid-19 pandemic. So, it is necessary to create more professional human resources and improve go digital services to prevent maladministration practices. "

"Pengembangan Basis Data Dalam Rangka Penerbitan Certificate of Pratique dan Surat Izin Berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. RI melaksanakan tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kegiatan karantina, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di lingkungan pelabuhan.Kep.Menkes No.630 tahun 1985.Seperti diketahui pelabuhan laut lnternasional sebagai pintu masuk/keluar suatu negara, merupakan tempat yang sangat strategis bagi pengawasan dan pengendalian lalu lintas penumpang dan barang yang masuk/keluar ke/dari negara tersebut. Sesuai ketentuan Internasional, di pelabuhan laut lnternasional ini terdapat aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan ini, yang dikenal dengan Custom Imigration Quarantine (CIQ). Dalam hai ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu unsur CIQ yang melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas penyakit karantina yang terbawa oleh alat angkut kapal melalui pintu-pintu masuk/keluar negara ini.Untuk mencegah penularan penyakit antar negara, perlu dilaksanakan surveilans individu dan surveilans epidemiologi dengan prinsip "maximum protection, minimum restriction " Hal ini sejalan dengan konvensi Kesehatan Internasional atau International Health Regulation {1HR) tahun 1969 dan UU.No. l tahun 1962 tentang karantina laut.Sistem surveilans epidemiologi di pelabuhan yang dimaksud adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit karantina, penyakit menular tertentu yang potensial menjadi wabah dan masalah kesehatan pelabuhan serta kondisi pelabuhan yang memperbesar resiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyeleggara program kesehatan.Salah satu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan izin bebas karantina yang berupa (Cetifrcate of Pratique), diberikan kepada kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia untuk Bandar dan melakukan kegiatan bongkar muat.Certificate of Pratique diberikan setelah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan selesai memeriksa kapal dengan kenyakinan bahwa kapal tersebut sehat, tidak ditemukan tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit karantina. Pemeriksaan kapal dilakukan ditengah laut diluar wilayah berlabuh (Anchorage Area). Certificate of Pratique masih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia (UU No.1 tahun 1962 tentang karantina laut pasal 20).Penerapan Radio Pratique, yaitu memberikan izin bebas karantina melalui radio bagi kapal, di Kantor Kesehatan Pelabuhan dimungkingkan dengan mempedomani ketentuan WHO sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation (ER) tahun 1969 edisi ke 3 (tiga) pasal 35. Ketentuan tentang penerapan Radio Pratique juga termuat di dalam Surat Keputusan Dirjen PPM & PLP NO. 970 tahun 1986 pasal 3."