Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Pemilihan Umun (KPU) sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab atas keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2004 sudah seharusnya berusaha untuk bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, karena hal ini dapat mempengaruhi citra atau pandangan dari masyarakat luas. Salah satu usaha yang dilakukan oleh KPU adalah dengan dibentuknya Media Center dimana dalam pelaksanaan sebagian besar tugasnya sangat sarat dengan aktivitas yang dilakukan lembaga Humas. Walaupun KPU memiliki divisi Humas tersendiri namun karena keterbatasan sumber daya maka dalam hal hubungannya dengan media, Humas KPU belum mampu untuk menjalankan peran tersebut sehingga dibentuklah sebuah lembaga khusus yang berkonsentrasi pada hubungan dengan media massa. Media Center adalah sebuah lembaga yang dibentuk selain bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan media massa dalam memperoleh informasi atau berita dan KPU, Media Center juga diharapkan dapat menciptakan citra baik KPU di mata masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan aktivitasnya Media Center telah membuat beberapa program yang harus jalankan sesuai dengan kebutuhan akan hal-hal yang berhubungan dengan media. Dengan berdasarkan beberapa teori tentang Humas dalam hal ini yang berkaitan dengan bagaimana hubungan media yang baik, Peneliti mencoba untuk melihat seberapa besar efektivitas Media Center dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara KPU dengan masyarakat, yaitu melalui media massa. Seberapa besar peranan Media Center bagi media massa dalam memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam memperoleh berita atau informasi. Hal ini dilihat dan bagaimana tanggapan pihak pers terhadap layanan yang diberikan oleh Media Center. Untuk memperoleh data yang diinginkan Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam kepada beberapa informan yaitu dua informan dari Media Center dan empat informan lagi dari media massa dengan maksud ingin mengetahui apa tanggapan wartawan terhadap dibentuknya Media Center ini. Dari hasil wawancara dengan informan dari Media Center bahwasannya dalam menjalankan semua aktivitasnya Media Center menggunakan konsep kehumasan. Dalam penelitian kali ini Peneliti mencoba melihat efektivitas dari kinerja Media Center dalam hubungannya dengan media massa yang dilihat dan 6 prinsip bagaimana hubungan media yang baik. Pada dasarnya Media Center telah melakukan semua prinsip tersebut sampai evaluasipun dilakukan guna melihat kinerja Media Center. Bentuk kegiatan hubungan media yang dilakukan juga beragam seperti halnya penyebaran siaran pers, konferensi pers. Hal ini menambah kemudahan bagi para jurnalis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang dalam pemberian informasi tersebut mengalami keterlambatan, hal ini tidak begitu menjadi permasalahan bagi para jurnalis karena pada dasarnya para jurnalis sudah memiliki cukup kedekatan dengan narasumber sehingga merekapun sering secara langsung mendapatkan informasi yang diharapkan. Dari wawancara dengan para jurnalis dikatakan juga bahwa Media Center cukup memberikan kemudahan bagi mereka untuk menjadi penghubung antara KPU dengan media massa."

"Krisis dalam suatu organisasi, merupakan masalah yang memerlukan perhatian dari semua pihak, baik dari pihak internal organisasi maupun dari pihak eksternal. Apalagi krisis yang kemudian berdampak pada pembentukkan citra organisasi tersebut. Bila organisasi tidak mampu mengatasi krisisnya, maka citra negatif yang akan diperoleh organisasi itu. Terutama krisis yang terjadi dalam organisasi yang dipandang memiliki suatu pengaruh dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan bantuan dari pihak Humas organisasi itu untuk membentuk citra positif organisasi tersebut. Thesis ini membahas strategi Media Center KPU dalam menangani pemberitaan krisis pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004. Dipilihnya KPU dalam penulisan tesis ini, karena dalam Pemilu 2004 sekarang, kinerja KPU menjadi sorotan masyarakat terutama mengenai pengadaan logistik Pemilu. Yang menjadi kajian dalam tesis ini yaitu pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004, Pembentukkan Media Center KPU adalah untuk membantu tugas - tugas Biro Humas KPU, terutama dalam hal membina hubungan dengan media massa sehingga terbentuk hubungan positif dengan media. Seperti diketahui terbentuknya citra negatif KPU di publik karena akibat pemberitaan media yang selalu menyudutkan KPU. Oleh karena itu Media Center sebagai pihak yang mewakili Biro Humas, sebagai Humas, Media Center menerapkan strategi dalam membina hubungan dengan media massa agar citra negatif tidak terbentuk terus.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Informan berasal dan pihak internal yaitu Wakil Kepala Biro Humas KPU, Media Adviser UNDP, Pimpinan pelaksana Media Center, Koordinator program. Pihak eksternal yaitu wartawan dari sebuah harian ibukota. Dokumen internal dan eksternal digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder.Dalam membangun citra positif KPU, Media Center berusaha mengembangkan hubungan yang baik dengan publik internal maupun publik eksternal. Hubungan dengan publik ekstemal terutama dilakukan dengan menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media massa, hal ini terlihat bahwa setelah Pemilu selesai, bantuan dana dari UNDP ditiadakan, tetapi Media Center akan terus dilanjutkan keberadaannya walaupun nanti yang menjalankan Media Center adalah pars staf Biro Humas KPU sendiri bukan lagi dari pihak konsultan Public Relations. Taktik yang digunakan Media Center melalui pendekatan - pendekatan pribadi seperti pelayanan SMS broadcast. Strategi yang dilakukan Media Center sudah optimal, walaupun pemberitaan mengenai logistik Pemilu masih terus menyudutkan KPU, ini tidak lain disebabkan karena kinerja anggota KPU yang kurang optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang wartawan dari harian ibukota.Visi dan Misi dibentuknya Media Center KPU adalah untuk membantu pihak KPU dalam membina hubungan dengan publik eksternal, khususnya wartawan. Dan juga untuk mensosialisasikan kegiatan KPU mengenai pelaksanaan Pemilu kepada publik melalui pemberitaan di media.Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keberadaan Media Center dipandang positif oleh wartawan. Dan kesimpulan kami menyatakan hendaknya lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta membangun Media Center yang sejenis dengan Media Center KPU."

"Mulai PEMILU 2004, rakyat Indonesia memilih sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Salah satu fenomena yang terlihat cukup menonjol pada masa PEMILU 2004 adalah penggunaan media massa oleh para partai politik sebagai sarana mereka berkampanye. Menurut pandangan penulis sosialisasi kampanye lewat media massa ini berjalan cukup efektif karena masyarakat menjadi lebih mengerti akan situasi politik dan juga bisa memiliki sumber informasi tambahan untuk membantu mereka menentukan pilihan. Hal ini berdasarkan pendapat Harsono Suwardi yang menuliskan bahwa di dalam kehidupan berpolitik fungsi media adalah sebagai penyebar berita kepada khalayaknya secara netral, tanpa memihak dan harus mampu menunjukakan sikap imparsial.Penelitian ini menggunakan Iandasan teori agenda setting oleh M.E. McCombs dan D.L. Shaw pada tahun 1972, agenda setting oleh Lang and Lang dan juga agenda setting oleh David. H. Weaver pada tahun 1981. Objek penelitian terfokus pada media televisi dan surat kabar karena kedua bentuk media ini merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga paiing banyak digunakan oleh partai politik dalam berkampanye.Jenis penelitian ini adalah evaluatif yaitu untuk melihat bagaimana peranan media massa pada suatu peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sederhana yang sifatnya deskriptif Secara lebih spesifik lagi metode yang digunakan adalah metode analisis isi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa khususnya media televisi dan surat kabar memang memjliki peranan dalam kampanye PEMILU Presiden 2004 khususnya beqaeran sebagai penggambar objek para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya pada masa kampanye PEMILU 2004.Implikasi akademis dari penelitian ini akan memperbanyak mengenai kajian-kajian komunikasi mengenai media massa khususnya dengan teori agenda setting, dan dengan hasil penelitian ini akan dapat dUadikan masukan ataupun pembanding bagi peneliti yang akan mengangkat tema peneiitian yang sejenis. Implikasi empiris dari penelitian ini adalah agar para pemain politik lebih menyadari bahwa media massa bukan saja sebagai tempar penyaluran pesan tetapi media massa dapat membuat penggambaran mereka dengan berita kampanye, dan pemanfaatan media massa sebaiknya lebih mempertajam artikel ataupun tayangan mengenai berita kampanye politik sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahan informasi bagi pengguna informasi tersebut."

"Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2004, sebagai Pemilu ke sembilan terhitung sejak Indonesia merdeka. Hal menarik dari Pemilu 2004 adalah karena selain sistem Pemilu baru dan kompleks, pemilih juga tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih langsung calon anggota legislatif dan DPD untuk mewakilinya di badan legislatif. Selain itu melalui Pemilu 2004 masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memperkenalkan sistem dan metode pemilihan yang baru di dalam Pemilu 2004. Mengingat pentingnya menyebarkan informasi yang komprehensif tentang seluk beluk Pemilu 2004, Komisi PemiIihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara Pemilu menyusun kebijakan sosialisasi melalui Keputusan KPU Nomor 623 Tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuan kebijakan KPU adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu dan menyebarluaskan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kebijakan KPU tersebut adalah; (1) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil dan beradab; (2) menumbuhkan kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; (4) meningkatkan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2004. Sasaran sosialisasi Pemilu 2004 adalah masyarakat, khususnya pemilih. Berkaitan dengan itu, agen-agen sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang cukup signifikan dalam menyalurkan pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh KPU. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, di dalam studi ini digunakan teori sosialisasi politik dan kampanye sosial. Kerangka social campaign menjelaskan bahwa KPU melakukan dua strategi utama dalam menyebarkan informasi Pemilu, yaitu; strategi above the line dan below the line, selain itu KPU bekerja sama dengan OMS dan LSM untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan semua kelompok sasaran. KPU juga menggunakan fasilitas website www.kpu.go.id, untuk menginformasikan semua kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004.Sosialisasi Pemilu 2004 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap I adalah sosialisasi tentang sistem barn di dalam Pemilu 2004, pentingnya P4B, serta pencitraan terhadap KPU. Tahap II merupakan tahap menyebarkan informasi tentang agenda Pemilu yaitu penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April, dan pengenalan profil para peserta Pemilu 2004. Pada tahap ini KPU mencetak ribuan poster, leaflet dan brosur tentang tata cara memilih. Tahap III adalah sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan II. Di dalam tahap ini, KPU kembali mengajak pemilih untuk mendaftarkan diri di dalam P4B yang diperpanjang waktunya. Sosialisasi para calon Pilpres juga dilakukan melalui poster, leaflet dan stiker. Selain itu, dalam Pilpres putaran I dan II, KPU dibantu oleh IFES menyelenggarakan debat terbuka antar calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melakukan ketiga tahap sosialisasi tersebut KPU melakukan sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga internasional LSM, serta media massa. Kelompok-kelompok tersebut membantu proses pendidikan pemilih, baik melalui cara pelatihan-pelatihan maupun simulasi tata cara teknis pemilihan.Pencapaian KPU adalah tingkat awareness masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi Pemilu 2004 melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Survey yang dilakukan IFES membuktikan bahwa 96,9% responden mengetahui informasi Pemilu dari televisi dan 42,4% dari radio. 68,0% mengetahui dari poster dan 51% dari spanduk, sisanya sebesar 46,6% dari surat kabar. Selain itu, persepsi masyarakat tentang KPU juga cukup baik, 90% cukup puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 74% percaya bahwa tidak ada korupsi di tubuh KPU, sementara 19% percaya ada korupsi. 82 % percaya bahwa KPU bersifat transparan, jujur dan independen dan 12% tidak percaya."

"Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana isi pemberitaan tentang perempuan, khususnya dalam berita Kampanye Pemilu 2004 di media massa cetak nasional, ditinjau dari aspek karakteristik berita maupun kualitas berita. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana representasi perempuan dalam berita kampanye Pemilu 2004 dengan rnenggunakan beberapa indikator seperti kecenderungan media cetak tersebut untuk menempatkan perempuan melalui tata letak berita maupun pemilihan perempuan sebagai narasumber berita, serta isu-isu apa saja tentang perempuan yang berkembang selama beriangsungnya kampanye.Permasalahan dibatasi pada berita langsung tentang peristiwa kampanye Pemilu Legislatif yang diadakan selama 22 hari, yaitu mulai dari tanggal 11 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2004. Selain itu, berita yang diambil juga hanyalah berita yang memuat perempuan sebagai titik utama pemberitaan atau sebagai narasumber dalam menyikapi suatu peristiwa tertentu selama kampanye berlangsung.Teknik analisis isi diambil dengan pertimbangan bahwa yang menjadi obyek penelitian adalah isi pesan yang disampaikan oieh media komunikasi. Media yang diteliti adalah Suara Pembaharuan, Republika dan Kompas, dengan mempertimbangkan visi dan misi organisasi yang berbeda, sehingga corak dan orientasi pemberitaan pun dianggap berbeda secara signifikan. Data dikumpulkan melalui kliping berita dan wawancara dengan redaksi media, sedangkan untuk data sekunder berupa transkrip wawancara dari beberapa penelitian serupa terdahulu, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara multi-level dan multi-stage dalam tiga tataran atau aras, yaitu tekstual, wacana dan sosiokultural. Untuk analisis teks, data tekstual didapat dengan memperbandingkan sejumlah karakteristik produk berita, seperti sebaran, jenis berita, panjang kolom, jenis kelamin narasumber, status narasumber dan posisi narasumber perempuan dalam berita, serta kualitas berita, dengan indikator faktualitas serta imparsialitas. Sedangkan analisis wacana dilakukan terhadap sejumlah data sekunder tentang kebijakan redaksional media yang bersangkutan, hubungan pemilik dan pengelola media serta pasar pembaca. Untuk praktek sosiokultural, analisis terutama difokuskan pada bagaimana perempuan dalam dunia domestik dan dunia publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik, karena representasi perempuan di media lebih kecil, hampir setengahnya, daripada representasi laki-laki yang dijadikan sebagai narasumber oleh media cetak nasional. Dilihat dari komposisi perbandingan status perempuan dan laki-laki yang menjadi narasumber, masih ada kecenderungan media untuk belum memberikan akses yang sama dan berimbang bagi semua profesi yang ada, khususnya perempuan, untuk menjadi narasumber utama. Perempuan masih lebih banyak diletakkan sebagai sumber pengamatan saja. Walaupun sebagian besar berita sudah obyektif, tetapi ternyata isu perempuan belum menjadi isu penting bagi media massa. Walaupun isu keterwakilan 30 % perempuan dalam lembaga legislatif telah menjadi sebuah peraturan hukum, ternyata isu itu hanya muncul dua kali dalam keseluruhan berita Kampanye Pemilu 2004. Isu-isu tentang perempuan lainnya yang juga dimuat hanya sebatas segelintir isu saja.Dukungan terhadap peran dan akses perempuan yang lebih luas ke dunia politik, atau dunia publik, ternyata sangat kecil. Terbukti hanya sedikit sekali berita yang mengindikasikan dukungan terhadap gerakan wanita. Dari praktek wacana pun ternyata masih banyak kata-kata yang digunakan oleh media cetak justru menghubungkan perempuan dengan dunia domestik, dengan suami atau keluarga besarnya. Perempuan di dunia publik belum dihargai sebagai dirinya sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan nama besar pihak domestik.Hasil penelitian memberikan implikasi perlunya upaya lebih keras bagi, baik dari kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang mendukung gerakan pemberdayaan perempuan untuk memberikan ruang publik yang lebih luas bagi perempuan. Bagi kaum perempuan, kesempatan yang ada untuk masuk ke dunia publik sebaiknya digunakan dengan baik. Bagi kalangan media massa sendiri, walaupun sudah seringkali dibicarakan, tetapi ternyata masih kurang akses yang disediakan oleh media massa bagi kaum perempuan. Karena itu diperlukan pemahaman dan pengamatan akan perspektif gender yang lebih mendalam di kalangan redaksi media massa.Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang manajemen redaksional di berbagai surat kabar lainnya serta penelitian lanjutan tentang manajemen media. Selain itu, diperlukan langkah aksi yang lebih konkrit untuk menekan pihak media massa agar membuka ruangnya lebih luas lagi bagi kepentingan suara kaum perempuan."

"Posisi media cetak lokal di tengah pemilihan presiden langsung menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Dikatakan menarik karena pemilihan langsung ini baru pertama kali dilaksanakan sejak Orde Baru. Menjadi penting, karena kalau ditelusuri secara historis akan menemukan beberapa fakta kecenderungan media massa bersifat partisan dengan cara memberikan dukungan atau perlawanan terhadap rezim politik yang ada. Sementara sejatinya media massa, ketika menjadi netral (non-partisan) dalam pemberitaannya dengan tidak melakukan keberpihakan.Untuk mengetahui posisi media cetak lokal pada pemilu presiden 2004, penelitian ini menggunakan beberapa teori. Seperti teori pers libertarian dipergunakan untuk melihat apakah media cetak lokal masih menganut prinsip pers libertarian yang melarang segala bentuk penyensoran. Teori politik lokal, untuk melihat sejauhmana peran media cetak lokal dalam pemilihan presiden. Teori politik editorial, untuk mengetahui apakah dalam penulisan tajuk rencana mengaiami konflik kepentingan politik. Teed pers partisan dan non-partisan, untuk mengetahui netralitas media cetak lokal selama pemilihan presiden 2004. Teori peran media dalam politik, untuk mengetahui bagaimana peran media cetak lokal dalam politik.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dari karakteristik obyek penelitian yang menarik secara faktual. Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis tajuk rencana tiga media cetak lokal di Padang (Singgalang, Haluan, Padang Ekspres) serta situasi dan peristiwa pada saat pemilu presiden 2004. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa pimpinan ketiga media cetak lokal tersebut.Dalam penelitian ini, ditemukan data kalau ketiga media cetak lokal tersebut sudah bersifat non-partisan dalam penulisan tajuk rencananya selama pemilihan presiden 2004. Tidak ditemukan ciri-ciri pers partisan seperti yang dikemukakan oleh Denis MeQuail dalam kerangka teori. Itu berarti teori Laswell "pers pisau bermata dua" tidak relevan lagi, karena tajuk rencana ketiga media cetak lokal tersebut seragam partisan, dan tidak membuka ruang untuk dipengaruhi kenetralanya oleh pihak ketiga. Dengan demikian ketiga media cetak lokal tersebut, sinergis dengan teori politik lokal Gery Stoker untuk mengakomodasi tanpa membeda-bedakan semua kelompok kepentingan.

---

The position of mass media in the direct presidential election is interesting and important to be researched. It is called interesting because the direct presidential election is the first after New Order. It is important because if it is traced historically it can be found several tendency that mass media tends to be partisan. That tendency can be identified from giving support or oppose the regime. Essentially, mass media is neutral and or non-partisan in reporting fact without any tendency.

To analyze the position of printed local media in the presidential election, the research applies some theories. The theories are libertarian press which used to identify whether local printed media is still followed libertarian press principle that prohibit any form of censor. Theory of local politics is applied to explore the role of mass media in the election. Theory of politics of editorial is applied to explore whether the writing of editorial has a conflict of political interest.

Methodology of research which is used is qualitative with descriptive analytic and aims to describe systematically the facts of object of the research. In the context of the research, it will analyze editorial from three printed local media in Padang, which are Singgalang, Haluan, and Padang Ekspress) and the situation and fact in the presidential election in 2004. To support data, interviewed is applied with several editors from those three local media

In the research, it is found that three printed local media tend to be non-partisan, in their editorial during presidential election in 2004. The characteristic of partisan press' is not found as stated by Denis McQuail. It means that theory of two sides of knife initiated by LaswelI is not relevant anymore. It is because those three printed local media are uniformly partisan and do not give any chance to be pressured by others. As a result, those three printed local media are suitable with theory of local politics from Gery Stoker to accommodate every interest group."