Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia secara manifes pada dekade 90-an menimbulkan keterkejutan banyak pihak di negeri. Keterkejutan ini terjadi karena beberapa alasan: pertama, kekuatan hegemonik Orba, pada saat itu sangat anti dengan gerakan Islam radikal, sehingga sekecil apapun potensi yang mengarah pada terbentuknya gerakan ini akan cepat dihabisi; kedua, munculnya gerakan ini akan mengancam integritas negara Kesatuan Rl yang masyarakatnya majemuk; ketiga, gerakan ini secara sosiologis tidak memiliki akar di Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak memiliki tradisi radikal dalam beragama. Atas pertimbangan ini, maka banyak kalangan yang merespons munculnya gerakan Islam radikal ini degan berbagai pandangan, ada yang keras menolak, ada yang ketakutan, ada yang khawatir bahkan ada yang bangga.Sebagai fenomena sosial, gerakan ini menarik untuk diteliti, karena kemuncularmya yang mendadak dan terjadi secara massif. Gerakan seperti ini tidak akan bisa muncul tanpa koordinasi yang rapi dan didukung dengan dana yang memadai. Untuk mencari akar sosiologis gerakan ini, penulis melakukan penelitian terhadap gerakan FPI sebagai bagian dari gerakan Islam radikal.Memang masih perlu perdebatan untuk menyebnut gerakan FPI sebagai gerakan Islam? apakah gerakan tersebut memang benar-benar gerakan Islam, dalam arti memperjuangkan suatu ideologi Islam? Atau sebaliknya, hanya gerakan politik yang menggunakan simbol-simbol Islam dan dipimpin oleh seorang tokoh Islam. Penulis tetap menyebut gerakan FPI ini sebagai gerakan Islam, karena menggunkan simbol-simbol, ritus, retorika dan ummat Islam sebagai basis gerakan. Karena banyaknya model dan jenis gerakan Islam dan luasnya spektrum ideologi maupun karakter ummat Islam, memang perlu ada penamaan dan katagorisasi yang spesilik terhadap masing-masing gerakan Islam. Dalam tesis ini penulis menyebut gerakan FPI sebagai gerakan Islam Simbolik, karena gerakan ini menggunakan simbol-simbol keislaman.Dalam penelitian ini penulis menemukan, bahwa gerakan Islam radikal FPI, bukan gerakan ideologis sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Gerakan ini tidak memiliki basis ideologi yang jelas, organisasi yang solid dan konsolidasi yang mapan. Gerakan lebih merupakan suatu proyek politik dari kekuatan politik tertentu, yang menggunakan simbol Islam untuk menutupi kepentingan politik yang sebenarnya. Dari sini juga terlihat adanya dua realitas yang berbeda. Realitas pertama adalah realitas formal material. Realitas ini tampil dalam wujud gerakan sosial yang kasat mata, statement politik dan aturan-aturan organisasi.Realitas kedua adalah realitas politik. Realitas ini tidak tampil ke publik, sifatnya sangat khusus dan tertutup dan berada di balik permukaan (back stage). Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses realitas. Dia tidak tampil di publik namun justru memiliki fungsi yang penting bagi gerakan. Seluruh gerakan ini dikendalaikan oleh realitas politik yang tidak tampak ini. Realitas formal material hanya kamuflase untuk menutupi realitas politik.Para peneliti dan pengamat biasanya hanya menjadikan realitas formal ini sebagai data primer untuk membuat analisa, padahal data ini sebenarnya hanya data maya dalam proses gerakan Islam radikal. Dia bukan realitas yang sebenarnya. Kalau dijadikan sebagai basis dalam membuat analisa maka hasilnya akan bias. Sebagaimana yang terjadi dalam gerakan radikal FPI. Kalau dilihat dari data-data formal material, maka akan didapati suatu kesimpulan bahwa FPI adalah getakan Islam radikal yang ideologis seperti yang terjadi pada lkhwanul Muslim, Hizbuttahrir, al-Qaeda dan sebagainya. Namun apabila diteliti lebih jauh dengan menguak jaringan yang ada dibaliknya, melacak berbagai kelompok politik yang ada di belakangnya, maka akan ditemukan bahwa gerakan radikal Islam FPI tidak lebih dari suatu proyek politik dari kekuatan politik tertentu di negeri yang ingin menggunakan Islam sebagai alat politik untuk mencapai target politik tertentu.Cara ini paling mudah dijalankan karena disamping murah, juga efektif. Hal ini bisa terjadi karena kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang masih bersikap mistis terhadap agama, maksudnya agama benar-benar dipahami sebagai sesuatu yang sakral secara mutlak. Cara pandang seperti ini membuat masyarakat tidak bisa bersikap kritis terhadap agama. Mereka menerima agama tanpa reserve. Akibatnya mereka mudah ditipu oleh kelompok lain melalui penggunaan simbol-simbol agama. Kenyataan ini yang tidak dicermati oleh peneliti-peneliti lain ketika melakukan penelitian terhadap gerakan Islam radikal di Indonesia.Radikalisasi gerakan Islam FPI mempakan cerminan pertarungan politik dan pertukaran sosial antar elit di negeri ini, dengan demikian dia tidak akan memiliki daya tahan yang kuat, karena keberadaannya akan sangat tergantung dari proses pertukaran sosial dari berbagai kepentingan kelompok yang ada. Oleh karena ilu dia juga tidak akan memiliki fungsi yang berarti bagi gerakan sosial, kecuali kalau para pemimpin FPI melakukan reorientasi ideologi dan tidak terjebak dalam kepentingan ekonomi-politik praktis yang sesaat."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menunjukkan secara logis bagaimana dialek negatif dan dekonstruksi dan diskontinuitas dapat diterapkan untuk meradikalisasi kekurangan dan non-radikalitas antagonisme politik yang diajukan oleh Mouffe dan Laclau. Berawal dari beberapa indikasi seperti kekuatan hegemonik sebagai alat demokrasi yang mereka proklamasikan tidak akan membawa rakyat ke politik itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi beberapa pemikiran teoritis yang digunakan untuk meradikalisasi politik. Penelitian ini mampu menunjukkan cara linier bagi politik untuk memiliki peluang untuk memenuhi cita-cita politik, di mana setiap orang memegang distribusi kekuasaan dalam jumlah yang sama, tingkat dasar.ABSTRACTThis study aims to demonstrate logically how negative dialects and deconstruction and discontinuity can be applied to radicalize the shortcomings and non-radicalities of the political antagonisms proposed by Mouffe and Laclau. Starting from several indications such as the hegemonic power as a tool of democracy which they proclaim will not bring the people into politics itself. This research will use and modify some of the theoretical thinking used to radicalize politics. This research is able to show a linear way for politics to have a chance to fulfill political ideals, where everyone holds the distribution of power in the same amount, basic level."

"Tesis ini meneliti mengenai radikalisasi gerakan mahasiswa dengan studi kasus HMI MPO tahun 1998 hingga 2001. Rentang waktu ini merupakan rentang waktu dimana aksi-aksi HMI MPO menunjukkan radikalisasinya, misalnya terlihat pada penolakan HMI MPO terhadap pemerintahan Habibie, menolak sidang istimewa MPR, menuntut empat elit politik (Abdurrahman Wahid, Megawati, Amin Rais dan Akbar Tanjung) untuk mundur dari jabatannya, hingga munculnya pemikiran tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional. Realitas ini memunculkan suatu pertanyaan bagi penulis, mengapa terjadi radikalisasi gerakan pada HMI MPO?Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan multilevel analysis untuk menjawab pokok pennasalahan tersebut. Sebuah metode penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisasi pemikiran politik HMI MPO adalah teori radikalisasi yang dikemukakan oleh Horace M Kallen yang mengemukakan bahwa radikalisasi ditandai oleh tiga kecendenmgan, pertama; radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, kedua; adanya upaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang digagasnya, dan ketika; kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program atau ideologinya. Untuk membantu menelusuri radikalisasi gerakan HMI MPO yang merupakan organisasi Islam, penulis memberi porsi bagi penggunaan teori pemikiran politik Islam khususnya yang berdekatan dengan pemildran politik Islam yang radikai. Hal ini terdapat pada Khomaini, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang pemikirannya mengilhami revolusi Islam Iran 1979.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang di lapangan ditemukan bahwa radikalisasi gerakan HMI MPO merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung ini ditemukan ketika penulis menelusuri sejarah munculnya HMI MPO maupun konteks perkembangan HMI MPO selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (tahun 1998 hingga 2001). Ini menunjukkan teori Horace M Kellen yang mengemukakan bahwa radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih cukup relevan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan ada tiga faktor kondisi yang mempengaruhi terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO; Pertama, kondisi perkembangan dunia Islam pads akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, khususnya persentuhan HMI MPO dengan kondisi dunia Islam pada saat itu, yakni adanya peristiwa Revolusi Islam Iran tahun 1979. Dimana pemikir Islam seperti Khomaeni, Ali Syariati, dan Murthadha Muthahari yang sedikit banyak telah mengilhami revolusi Islam Iran, pemikirannnya telah jugs di baca kalangan aktifis HMI MPO hingga kemudian mempengaruhi lahimya Khirtah Perjuangan HMI MPO sebagai paradigma perjuangannya. Dalam Khiltah Perjuangan inilah terlihat persentuhan pemikiran antara HMI MPO dengan ketiga pemikir Iran tersebut, antara lain misalnya mengenai keyakinan HMI MPO terhadap ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, terrnasuk dalam hal politik. Dalam konteks ini, nampaknya pengaruh All Syariati lebih dominan dibanding Khomeini dan Murthadha Muthahari. Khittah Perjuangan tersebut digunakan sebagai materi utama atau materi pokok dalam perkaderan HMI MPO hingga saat ini, sehingga radikalisasi gerakan HMI MPO yang terjadi pada 1998-2001 sesungguhnya merupakan produk dari perkaderan HMI MPO yang menggunakan Khirtah Perjuangan tersebut sebagai hasil persentuhan HMI MPO dengan revolusi Islam Iran 1979.Kedua, realitas kebijakan orde bani yang represif juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi ketiga Orde Baru mengeluarkan kebijakan Azar. Tunggal Pancasila melalui UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan HMI MPO menolak kebijakan tersebut (merujuk Horace M Kallen,ini menunjukkan kuatnya HMI MPO terhadap idiologi atau program yang dianutnya). HMI MPO kemudian muncul sebagai salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang radikal yang melawan Orde Baru bersama kelompok radikal lainnya hingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Kedge', realitas perkembangan reformasi yang dinilai oleh HMI MPO diwarnai kegagalan dengan adanya penghianatan terhadap agenda reformasi yang dilakukan elit politik pasca reformasi Mei 1998 adalah juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap munculnya radikalisasi gerakan HMI MPO. Hal ini terjadi hingga munculnya kehendak HMI MPO tentang perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN).Merujuk pada teori Horace M Kallen, kehendak HMI MPO tentang DPN ini menunjukkan adanya upaya untuk menggantikan tatanan yang ada. Artinya terdapat relevansi teoritis atas realitas radikalisasi gerakan HMI MPO.Selain itu, penulis menemukan bahwa radikalisasi yang terjadi pada HMI MPO tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi yang ada, misalnya faktor persentuhan dengan perkembangan dunia Islam, represifnya Orde Baru, gagalnya reformasi, tetapi jugs terbentuk karena peran aktor atau tepatnya peran para pengader dan alumni HMI yang mendukung perjuangan HMI MPO. Tetapi justru karena peran itulah independensi HMI MPO sebagai sebuah organisasi menjadi berkurang, bahkan diragukan."

"Berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, cara yang paling efektif untuk terhindar darinya adalah dengan mengatakan tidak terhadapnya atau menolaknya. Pertanyaannya adalah: apakah ketidakinginan itu sudah final, tidak dapat ditawar-tawar lagi?, apakah penolakan adalah satu-satunya cara?, dan apakah penolakan adalah cara yang terbaik? Bagi mereka yang menjawab ya, maka problemnya sudah selesai, tidak ada pertanyaan yang dapat diajukan lagi. Sedangkan bagi mereka yang menjawab tidak, maka pertanyaan yang masih bisa diajukan adalah: mengapa sesuatu tersebut tidak diinginkan, apa yang secara esensial ada pada sesuatu tersebut sehingga tidak diinginkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang disodorkan oleh Heidegger, sebuah pemahaman tentang esensi dari sesuatu tersebut. Berangkat dari pemahaman itu, maka ketidakinginan terhadap sesuatu tersebut yang berujung pada penolakan akan dipertanyakan kembali sehingga membuka peluang untuk adanya kemungkinan cara-cara yang lain dalam menghadapinya. Sesuatu tersebut adalah teknologi"

"Munculnya radikalisme di kalangan kaum muda merupakan fenomena yang penting untuk diamati. Di tengah kehidupan sebuah bangsa yang tengah menapaki masa transisi menuju demokrasi, munculnya radikalisme politik bisa dimaknai secara ganda: positif dan negatif. Secara positif ia bisa dipandang sebagai daya dorong yang mempercepat proses demokratisasi, tetapi secara negatif bisa dimaknai sebagai ancarnan bagi tegaknya demokrasi. Dalam tesis ini peneliti lebih melihat radikalisasi pemuda sebagai hal yang positif dalam merombak sistem sosial politik yang lama, menuju ke arah sistem baru yang lebih adil dan demokratis.Tesis ini memfokuskan perhatian pada proses terjadinya radikalisasi politik dalam tubuh Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik yang ikut dalam Pemilu 1999. Sejak awal, PRD merupakan wadah tempat anak-anak muda melakukan serangkaian tindakan radikal dalam menentang kebijakan rezim Orde Baru Soeharto.Dalam terminologi ilmu sosial radikalisme merupakan: suatu paham atau aliran dalam gerakan sosial politik, yang ingin membangun suatu dunia atau tatanan sosial politik yang lebih baik; dengan cara menghancurkan akar kejahatan sosial; menghilangkan institusi-institusi yang dianggap menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi; dengan program membangun sistem politik ekonomi yang demokratis dan bervisi kerakyatan. Sifat gerakan radikal adalah revolusioner (bukan evolusioner, reformis, atau gradual), dan untuk itu gerakan ini senantiasa menantang kemapanan kekuasaan yang tidak populis.Penelitian ini-bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, sikap dan sifat dari tindakan yang diambil oleh PRD dalam merespons perkembangan sosial politik yang ada, baik pada level lokal maupun nasional. Untuk kepentingan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data-data) melalui tiga cara; kajian dokumentasi dan literatur, wawancara mendalam, dan observasi.Yang menjadi pedoman awal penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjalanan bangsa secara umum, yang dengan jelas menempatkan pemuda sebagai salah satu sosok sentral. Di dalam banyak momentum penting, seringkali kaum muda tampil ke depan, memberikan jawaban dan solusi ketika terjadi kebuntuan politik. Eksistensi kaum muda yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam khazanah sejarah bangsa, yang dilukiskan dengan angkatan-angkatan; Angkatan 1908, Angkatan 28, Angkatan 45, dan juga Angkatan 1966. Dan mungkin Angkatan 1998!Pada saat yang sama Peneliti juga menyaksikan ada sekelompok kaum muda yang tidak diukir dengan tinta emas sejarah seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka juga memiliki andil dalam merobohkan struktur politik yang korup dan menindas. Mereka berjuang di tingkat akar rumput (grassroots) dengan penderitaan fisik dan mental karena berbagai tekanan; baik dari penguasa maupun dari masyarakatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka, yang antara lain berupa; `Pencabutan Dwi Fungsi ABRI', `Pencabutan Paket 5 W Politik', `Penurunan Soeharto', `Referendum untuk Rakyat Maubere'. Mereka itu adalah para aktivis Partai Rakyat Demokratik.Dengan menggunakan kerangka strukturasi Giddens-yang menunjukkan adanya sifat dualitas dalam struktur (duality ofstructur)--penelitian ini menunjukkan bahwa meski Orde Baru dengan seluruh perangkat dan sumber daya yang mereka miliki (rules and resources) telah mencoba mendominasi seluruh aktor yang ada di bawahnya, tetap saja ada ruang dan cara yang cukup bagi aktor untuk melakukan 'perlawanan' terhadap struktur. Bahkan dalam banyak hal, aktor justru memanfaatkan kebijakan yang diterapkan oleh struktur sebagai `alat' untuk melawan. Gerakan kaum muda yang semula hanya bersifat protes sosial, karena ditumpas secara represif akhimya malah merubah gerakan menjadi bersifat ideologis dan radikal.Tampak ada korelasi yang signifikan antara tingkat represifitas penguasa dengan tingkat resistensi yang diberikan. Mengikuti teori pegas, semakin kuat penekanan semakin kuat pula tingkat perlawanan.Tesis ini berkesimpulan, pertama, konsep teoritik strukturasi Giddens relevan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya radikalisme kaum muda (meski tesis ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari tiga aspek utama yang disebut Giddens, yaitu aspek struktur `Dominasi'). Kedua, konsep radikalisme Popper berlaku dalam radikalisme PRD dengan catatan radikalisme PRD tidak persis se-ekstrim konstruksi Popper yang menyarankan adanya `pembunuhan, pengusiran dan pendeportasian'.Ketiga, tentang kemunculan radikalisme, penelitian ini dalam beberapa hal mengukuhkan teori Jocano, tetapi ada perbedaan mendasar, jika Jocano menunjukkan radikalisme muncul sebagai respons terhadap modernisasi, PRD tidak pernah menentang atau menolak modernisasi. Radikalisme PRD hanya menentang dan melawan setiap aspek kehduoan yang mengancam tegaknya demokrasi dan HAM."

"Penelitian tesis ini beranjak dari keprihatinan atas tertib politik global yang terjebak bahaya situasi tanpa seteru, yang berbagai imbasnya juga sangat terasa di negeri kita. Ketumbangan Komunisme dan demoralisasi Sosialisme sebagai ikutannya membuat hegemoni Neoliberalisme tak terlawankan. Situasi ini berbahaya tak hanya karena membuat praksis politik global kehilangan alternatif progresif untuk menjawab ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi, melainkan juga karena bertentangan dengan keniscayaan antagonisme relasional yang merupakan sumber ketegangan kreatif politik. Sebagai konsekuensi praksis maupun logis fenomena ini, stagnasi transformasi demokrasi tampak semakin menggejalai realitas politik. Di sisi lain, praksis politik global juga ditandai fenomena proliferasi gerakan¬gerakan sosial baru. Fenomena proliferasi ini memperlihatkan pemajemukan dan peragaman agen perubahan, maupun ranah serta modus pergerakannya dalam melawan relasi-relasi subordinasi dan opresi, sehingga memerlukan penggalangan sebuah solidaritas blok hegemonik baru dengan kesepadanan integratif pada idealitas¬idealitas nilai yang demokratis, pluralistis dan radikal agar dapat sungguh menjadi bagian tranformasi demokrasi. Situasi ini menuntut kehadiran sebuah alternatif progresif baik guna ikut mencari solusi yang lebih radikal terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi, menghidupkan kembali ketegangan kreatif politikal, maupun --secara lebih menyeluruh-- dalam menghadapi hegemoni Neoliberalisme yang terbukti eksesif. Sebagai konsekuensi fenomena proliferasi, alternatif progresif tersebut lalu juga harus mampu menggalang sebuah solidaritas blok hegemonik bare yang sekaligus dapat tetap konsisten dengan idealitas-idealitasnya sebagai sebuah proyek radikalisasi demokrasi yang pluraslistis, yakni tetap mencerminkan imaji dan logika egalitarian.Dalam memahami dan menelusuri kemungkinan solusi terhadap keprihatinan iritt dipakai kerangka teoritis Pluralisme Agonistis. Alternatif progresif Chantal Mouffe ini merupakan sebuah upaya radikalisasi terhadap demokrasi modem, yang notabene demokrasi liberal yang pluralistis. Radikalisasi terhadap anasir demokratis dan pluralistis ini dilakukan dengan cara mcnambahkan dimensi sosialis untuk menyisihkan Liberalisme Ekonominya, menyadari paradoks idealitas-idealitasnya sebagai limit sekaligus potensi artikulatif tak berkesudahan, menyadari limit pluralismenya serta menerima keniscayaan dimensi antagonisme agonistis guna meradikalisasi kesediaannya untuk senantiasa bersusah-payah menerima perbedaan, keragaman, dan konflik kuasa sebagai kewajaran serta menyadari limit, keterputus¬putusan dan ketakterputuskan identitas dan makna politik. Lewat radikalisasi ini, demokrasi pluralistis menjadi lebih memadai sebagai alternatif progresif bagi stagnasi transformasi demokrasi akibat praksis politik global yang tanpa seteru tersebut. Penyingkiran logika kapitalistik lewat penambahan dimensi sosialis membuat hak-hak individu dalam kesetaraan warga mempunyai makna kolektif sehingga lebih memadai sebagai azas untuk merckonstruksi solusi radikal terhadap ketimpangan struktural sosial-ekonomi. Kesadaran paradoks dan limit serta penerimaan dimensi antagonisme agonistis membuka jalan bagi pluralisme yang radikal dalam menerima perbedaan, keragaman dan konflik sehingga bisa menyediakan iklim kondusif bagi penghidupan kembali ketegangan kreatif politikal. Penerimaan keniscayaan antagonisme agonistis ini juga membuat demokrasi pluralistis lebih menempatkan dirinya sebagai ajang artikulasi-artikulasi yang diskursif, sehingga memposisikan dirinya bak ruang kosong yang terbuka tempat titik-titik temu lintas waktu dan lintas artikulasi mengarus. Dengan demikian, sebagai..."