Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pers berada dalam sistem komunikasi. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi massa dan secara tradisional bidang ini salah satunya dicakup oleh disiplin akademis jurnalistik. Maka pers tidak terlepas dari masalah jurnalistik ini, bahkan seringkali orang mencampuradukkan pengertian jurnalistik dengan pers. Pers Islam atau pers yang bernafaskan Islam tentu harus mengupayakan jurnalistik yang unsur-unsur isi, etika media dan komitmennya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara pada umumnya, pers Islam identik dengan pers yang "marjinal", beroplah minim dengan isi liputan yang sempit dan ekslusif, serta berusia tidak panjang. Sehingga bisa dilihat di tengah semakin bertambahnya kelompokkelompok masyarakat yang semakin intens pendekatannya terhadap Islam, ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan pers Islam. Penelitian ini bertujuan melihat apa kendala-kendala jurnalistik yang dihadapi oleh pers Islam ketika menjalankan visi dan misinya. Untuk itu yang dilakukan adalah melihat kebijakan visi dan misi pers Islam tersebut dalam wilayah politik, wilayah ekonomi, wilayah budaya, wilayah agama, dan wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah itu baru dilihat kenyataannya dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu juga berusaha melihat faktor-faktor lain yang menghambat kemajuan pers Islam. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan diperoleh hasil bahwa visi dan misi itu sendiri definisinya seringkali masih diperdebatkan. Adanya phobi Islam dan benturan dengan pemerintah ketika menjalankan kritik sosial, menjadi kendala ketika menjalankan misi politik. Sedangkan tarikan bisnis dan idealis juga harus dihadapi. Ditambah lagi dalam menjalankan fungsi hiburan, sehubungan dengan misi budaya, hiburan yang islami adalah sesuatu yang terus diupayakan, selain juga terus diperdebatkan. Sedangkan dalam wilayah agama, pengemasan Islam yang substantif dan perimbangan antara berita umum dan berita keislaman menjadi hal yang dipertimbangkan juga. Menyusul kerumitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan pembaca. Sedangkan faktor-faktor lain yang terkait, yang menghambat perkembangan pers Islam adalah: adanya batasan dalam iklan, pemojokan dunia Islam oleh Barat, dan aspirasi umat yang beragam yang harus dipenuhi. Semua ini harus dihadapi oleh pers yang ingin menjadi suara hati umat mayoritas tersebut."

"Pembangunan sektor pariwisata dihadapkan pada situasi yang cukup dilematis. Disatu sisi pembangunan sektor ini telah menjadi suatu keharusan karena merupakan sektor yang cukup unggul dalam menghasilkan devisa negara dan mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain sektor pariwisata dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Irian Jaya pada umumnya dan masyarakat Manokwari pada khususnya.Konsekuensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari adalah kesiapan pemerintah dan lapisan masyarakat untuk dapat mempersiapkan mental, perilaku dan masyarakat sadar wisata sedini mungkin agar dalam menghadapi datangnya wisatawan mancanegara masyarakat siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dengan baik dan selektif. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mendatangkan penghasilan, maka perlu suatu penanganan yang sungguh-sungguh yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai.Pengembangan pariwisata menaruh perhatian besar terhadap beberapa obyek wisata yang potensial antara lain Pulau Mansinam dan Pasir Putih serta potensi-potensi yang lain yang dianggap memiliki daya tarik untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengganti sektor pendapatan lain yang telah dilakukan selama ini."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelayanan anak asuh pada Panti Sosial Asuhan Anak "Bayi Sehat" Muhammadiyah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran organisasi sosial yang menonjol dalam menangani permasalahan anak terlantar khususnya yang dilakukan oleh Yayasan Muhammadiyah. Berdasarkan konsistensi dan peran Muhammadiyah dalam ikut menangani permasalahan anak terlantar melalui pendirian panti-panti yang ada, maka penelitian mencoba mengkaji proses pelayanan yang dilakukan oleh salah satu panti yang bemaung dibawah Yayasan Muhammadiyah yaitu PSAA "Bayi Sehat " Bandung.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan yang dilakukan serta kendalakendalanya berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga maupun berdasarkan praktek terbaik menurut perspektif proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Data-data tersebut diperoleh melalui pars informan melalui teknik penarikan non random sampling secara purposive yang meliputi pimpinan/staf, para pengasuh dan anak asuh yang ada. Untuk mengumpulkan data dari para informan peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan terhadap anak asuh yang dilakukan dalam panti mengacu pada apa yang telah digariskan dalam kebijakan lembaga dalam hal ini pedoman yang dibuat oleh PP Muhammadiyah, walaupun dalam beberapa hal masih perlu adanya penyempurnaan-penyempumaan sehingga pelayanan yang dilakukan lebih optimal. Sedangkan berdasarkan standar praktek pekerjaan sosial, maka tahapan yang dilakukan maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya pada dasarnya sudah terpenuhi walaupun pada beberapa aspek masih perlu peningkatan serta pada pelaksanannya terlihat adanya penyesuaian dengan keadaan maupun karakteristik anak asuh yang ada. Karakteristik yang menonjoI dimana anak asuh yang ada sebagian besar merupakan anak asuh yang berada di panti sejak bayi sehingga proses pelayanan memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Keadaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pelayanan yang dilakukan. Hat ini terlihat dalam proses rujukan, pembinaan maupun pemutusan pelayanan yang dilakukan sehingga menyebabkan munculnya sebagian kendala-kendala yang disebabkan karakteristik anak asuh tersebut antara lain identitas anak yang tidak jelas dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap panti.Upaya proses pelayanan juga terlihat dari upaya pemenuhan kebutuhan anak asuh yang meliputi kebutuhan jasmani/kesehatan, pendidikan, mental keagamaan dan sosial yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga dapat hidup secara wajar sebagaimana layaknya anak-anak dalam keluarga normal. Pada pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan untuk balita lebih menekankan pada upaya perawatan jasmani dan kesehatan serta tumbuh kembang anak secara wajar. Kendala-kendala yang dihadapi menyangkut masalah internal yaitu berupa kondisi fisik, emosional dan intelektuaI anak serta masalah eksternal berupa kuantitas dan kualitas petugas.Walaupun pelayanan yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anak asuh tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan, maka beberapa upaya perlu dilakukan yaitu dengan pelaksanaan proses monitoring yang lebih optimal dan mengacu pads rencana pelayanan yang tidak hanya terbatas pada pedoman secara umum, tetapi hendaknya tujuan baik antara maupun akhir ditentukan ukuran yang secara spesifik guna memantau perkembangan klien secara sistematis berdasarkan tujuan pembinaan itu sendiri serta efek intervensi yang dilakukan, dan dalam proses pembinaan sebagai bagian pelaksanaan rencana pemecahan masalah diperlukan keterlibatan para profesional yang lebih intensif sehingga peran pengasuh lebih terbantu dalam proses pembinaan anak asuh. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga melalui pelatihan atau melibatkan tenaga profesional pemerintah untuk diperbantukan sehingga masalah kekurangan dana relatif bisa terpecahkan. Adapun dalam proses terminasi, terkait dengan kesiapan anak asuh maka pembinaan melalui pemberian keterampilan hendaknya diberi kesempatan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih luas sehingga memudahkan proses penyaluran dan terminasi. Dengan demikian maka tujuan proses pembinaan yang dilakukan dapat dicapai secara optimal."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Penelitian ini berfokus di Lembaga Pemasyarkatan Klas I Cipinang tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat, yaitu semenjak diusulkan clan Lembaga Pemasyarakatan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dart Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (orang) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 6 (enam) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 2 (dua) orang petugas di Kantor Wilayah DKI Jakarta, 5 (orang) petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1 (satu) orang staf pada Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) orang petugas di Kejaksaan Negeri, dan 2 (dua) orang penjamin narapidana. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para peneliti di bidang information literacy.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Proses pengusulan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat pada kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup Iama; 3) Hambalan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat sudah sangat kompleks, kendala yang dihadapi bukan saja pada permasalahan SDM petugas Pemasyarakatan, namun juga terkendala pada ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian pembebasan bersyarat; 4) Kendala lain yang menjadi penghambat dalam proses pemberian PB adalah kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan Lilmas awal bagi narapidana, mengingat Litmas awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat; perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fsik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat; melakukan pendekatan serta koordinasi kepada inslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian PB.

---

This research is focused on the Cipinang Correctional Institution Class I, concerning to the obstacles of the policy implementation of parole granting, from first process until the prisoner received the verdict from the Authority. It is also include the qualitative research in description design.Five informants in this research are 5 (five) Cipinang Correctional officers, 2 (two) officers from Ministry of Law and Human Rights district office in DKI Jakarta, and 6 (six) prisoners, 5 (five) Directorate General of Correctional officers, I (one) Parole Board, I (one) prosecutor from Attorney General, and 2(two) bailsman. Data is collected by deep interview; the analysis is referred to standard and opinions from researcher in information literacy field.From analyzing of the interview results, it concludes: 1) The granting process of the parole for the prisoner is remain out of procedures and not follow the existing policy which are regulated in law; 2) The stage policy in processing the parole granted is need long term; 3) Obstacles is more complex, such as correctional human resources, it also faces inconsistency of policy implemented especially the technical mechanism and substantial problem; 4) Other obstacles is the lack of awareness of the other government authority who claim only their own policy. This research suggests that the correctional authority should emphasize on compulsory to the whole correctional institution to implement social research at the first time the prisoner enter the institution. The social research is the key for the development of the parole quality and quantity; Directorate General should make a policy in building program, particularly the prison officer knowledge and education for the Correctional Institution and Parole Board about integration treatment program, like parole granting; approaching and coordination to the other government authorities, which could be started from comprehensive discussion to solve the problem in terms of parole granting."

"Indonesia's motto (Bhinneka Tunggal Ika), like that of the United States (E pluribus unum), suggests a multicultural unity in diversity appropriate to such a large nation comprising hundreds of ethnic groups (suku bangsa). Not every ethnic group has been treated in the same way, however. Ethnic Chinese Indonesians have been classified as people of foreign descent (keturunan asing) rather than as a suku bangsa, although many peranakan Chinese families have been settled in Indonesia for centuries and have indigenous as well as Chinese ancestry. Why was itso difficult for peranakan Chinese to gain acceptance as Indonesians? Why were their counterparts, the mestizo Chinese, accepted so readily as Filipinos? The paper will consider the timing of the rise of the relevant national consciousnesses (Chinese, Filipino, Indonesian) and their interactions, as well as the policies of the relevant governments (colonial and Chinese) toward the ethnic Chinese population in the two countries. Partha Chatterjee has written about nationalist thought in the Third World as a derivative discourse. It will be argued that Indonesian nationalist thought, in its attitudes to the ethnic Chinese, has been heavily influenced by the policies and mentality of the Dutch colonial government."

"Tesis ini mencoba mengkaji masalah supremasi sipil yang terjadi di era reformasi politik. Seperti diketahui, politik supremasi sipil tidak saja ditandai oleh wewenang penuh Presiden sebagai Kepala Negara terhadap TNI sebagai cermin berlakunya nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dicerminkan oleh dinamika di tingkat parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Sebagai hasil Pemilu 1999 dan amandemen konstitusi, komposisi keanggotaan DPR sangat bersifat plural dan menunjukkan perpektif peranan pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap eksekutif menyangkut pengangkatan pejabat publik, termasuk dalam hal wewenang pemberian persetujuan bagi pengangkatan Panglima TNT oleh Presiden. Persoalannya adalah bagaimana supremasi sipil tercermin dalam salah satu aspek pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dimaksud?Secara teoritis, antara lain terdapat beberapa prasyarat berkaitan dengan kontrol demokrasi sipil atas tentara yaitu mengenai kejelasan pengaturannya dalam perangkat hukum konstitusi dan peraturan perundang-undangan, peranan parlemen menyangkut legislasi dan anggaran militer, posisi menteri pertahanan dalam struktur kenegaraan, dan keterlibatan publik dalam mendiskusikan masalah-masalah keamanan nasional.Hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dari tesis ini menunjukkan beberapa hal yang berperan sebagai dukungan dan kendala-kendala dalam menciptakan supremasi sipil di era reformasi. Khusus mengenai dukungan dalam menciptakan supremasi sipil, dilihat dari sudut peranan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Panglima TNI oleh Presiden, yaitu dinilai dari proses politik yang berkembang di Komisi dan Fraksi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung. Sedangkan hal-hal yang menjadi kendala dalam menciptakan supremasi sipil, meliputi persoalan kedudukan Dephan terhadap Panglima TNI dalam struktur kenegaraan, persepsi TNI menyangkut ancaman keamanan nasional, alokasi anggaran pertahanan yang masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal TNI, dan potensi instabilitas yang masih mudah terjadi terhadap pemerintah sipil hasil Pemilu 1999."