Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha film impor di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1950an mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pembangunan infrastruktur perfilman yang terpusat menyebabkan terjadinya dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang terjadi silih berganti. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, kelompok pemerintah asing, dan kelompok pemodal asing. Selama 54 tahun (1950-2004), dominasi di bidang film impor bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman agen-agen dalam usaha perfilman impor di Indonesia berusaha untuk menempatkan dominasi dan posisi dalam struktur perfilman impor di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan asing dalam kebijakan film impor, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (Historical Method of Communication) dengan pendekatan kritis. Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Hubungan antara Indonesia dan Amerika pun menjadi penting untuk dijadikan latar belakang. Dan untuk menganalisa basil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, konsep strukturasi Giddens serta konsep imperialisme budaya Schiller. Penelitian yang menjadikan sumber pustaka dan wawancara sebagai basis terbesarnya ini menemukan bahwa selama 54 tahun (1950-2004), dominasi kebijakan impor film bergeser dari dominasi pemerintah (1950-1978), dominasi pemodal (1978-1989), dominasi pemodal dan pihak asing (1989- 1998), dan penguatan dominasi masyarakat di tengah dominasi pemodal (1998-2004). Akhirnya bisa dikatakan bahwa penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen dalam industri film impor membentuk struktur industri film impor di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa latar belakang sosial, ekonomi dan politik sangat kuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan film impor di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara asing."

"Sejak didirikannya televisi di Indonesia pada tahun 1962, isu kepentingan daerah selalu muncul dan menjadi ajang konflik. Berbagai kelompok berusaha memasukkan agenda dan kepentingannya dalam regulasi penyiaran. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud akan dibagi tiga, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, dan kelompok masyarakat. Selama 40 tahun (1962-2002), dominasi di bidang penyiaran bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana agen-agen penyiaran televisi di Indonesia berjuang menempatkan dominasi dan posisinya dalam struktur penyiaran televisi di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan daerah, terutama dalam kesempatan dan legitimasi pendirian televisi swasta di daerah (lokal) dalam regulasi penyiaran, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (historical method of Communicationi) dengan pendekatan kritis. Model sejarah yang digunakan adalah model sistematis yang lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang terjadi selama periode sejarah dibandingkan pada data-data dan detail-detail sejarah yang berkaitan dengan orang, waktu, dan tempat secara spesifik. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Dan untuk menganalisis hasil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, dan konsep strukturasi Giddens. Penelitian yang menjadikan cumber pustaka dan wawancara sebagai basis data terbesarnya ini menemukan bahwa selama 40 tahun (1962-2002) dominasi penyiaran televisi bergeser dari sentralisme pemerintah (1962-1987) menuju sentralisme pemodal (1987-1997) dan menuju kepada desentralisme dengan penguatan dominasi masyarakat (1997-2002). Penelitian ini menemukan bahwa pada masa sentralisme pemerintah, isu kepentingan daerah diakomodasi tidak lebih dari upaya untuk menjaga hegemoni pemerintah. Di masa dominasi pemodal, isu ini hanya muncul di awal untuk memudahkan pihak pemodal terjun ke dalam dunia penyiaran. Di masa penguatan dominasi masyarakat, isu ini muncul untuk menempatkan kembali kepentingan daerah dan masyarakat dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia. Akhirnya bisa dikatakan, penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen penyiaran televisi membentuk struktur penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa kepentingan daerah selalu ada dan mempengaruhi kebijakan penyiaran televisi di Indonesia."

""

"Munculnya televisi swasta pertama, yang diawali RCTI, merupakan "trobosan" kebijakan pemerintah dalam mengakhiri monopoli siaran TVRI, disusul kemudian oleh SCTV, TN, ANTV dan INDOSIAR, kemudian, juga merupakan alternatif yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi medianya.Kehadiran televisi swasta tidak lepas dari "kecurigaan" apakah benar, merupakan jawaban atas era keterbukaan, yang sifatnya memberi ruang bebas kepada publik, atau justru menjadi bentuk baru dari "kendali" kebijakan pemerintah/negara atas media. Fenomena pemberian ijin secara eksklusif kepada pihak yang memilik hubungan erat dengan penguasa dan elit politik pada waktu tersebut adalah indikasi yang penting kendali tersebut.Studi mengenai televisi swasta di Indonesia memiliki relevansi penting terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan media televisi swasta di Indonesia, dalam interaksi kepentingan antara negara, pasar dan publik, khususnya pada periode 1999 - 2002 yang merupakan kurun transisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bermaksud untuk menggambarkan atas suatu televisi swasta di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kajian ekonomi politik yang menurut Mosco kepada studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya tentang hubungan-hubungan kekuasaan, yang secara bersama bermuara pada produksi, distribusi dan konsumsi dari sumber-sumber. Kajian ekonomi politik melibatan tiga konsep penting yaitu komoditikasi, spasialisasi, dan strukturasi.Televisi sudah dipahami sebagai alat kapitalis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas yang berkuasa. Beberapa faktor menjelaskannya antara lain, pertama pendirian televisi swasta lebih banyak didorong oleh kepentingan ekonomi politik domestik - internasional, daripada inisiatif dari publik. Kedua, dengan sendirinya isi - muatan dari televisi tersebut dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi politik penggagas dari pemilik. Ketiga, industri televisi muncul tanpa dilandasi oleh wacana publik dan tidak memiliki landasan hukum - dan filosofi pendiriannya. Kemudian keempat, industri televisi swasta muncul dengan membangun segmen-segmen khalayak melalui pemrograman acaranya, lebih untuk kepentingan ekonomis yaitu iklan daripada kepentingan yang bersifat mendasar yaitu pengembangan masyarakat/publik.Kehadiran industri televisi swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan top down lebih daripada kebutuhan dari masyarakat atau publik. Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi tersebut lebih mengarah ke kepentingan ekonomi politik elit penguasa, dan oleh karenanya kepentingan dan kebutuhan publik untuk membangun ruang diskusi publik sekaligus melakukan perkembangan "peradabannya" belum menjadi kebutuhan yang signifikan.Kemunculan televisi tersebut dapat dihubungkan karateristik modal/ pendukungnya, yaitu pertama kapitalis yang memiliki industri berbagai industri hulu hilir. Kedua basis industri media (terutama cetak). Ketiga dukungan dari kekerabatan elit penguasa, aliansi politik, nepotisme, Katagori keempat merupakan gabungan secara integratif berbagai kepentingan ekonomi politik. Struktur yang dibangun kemudian adalah bergeser dari penguasaan ijin (orba) menjadi kepemilikan media (masa reformasi).Bagaimana fenomena baru pengendalian publik terjadi, nampak tidak cukup dengan penjelasan melalui faktor-faktor yang berlaku dalam teori-teori/paradigma politik dan termasuk dinamika struktur-struktur yang lain (ekonomi, social, budaya, komunikasi). Faktor tersebut tenggelam oleh kuatnya pecan aktor-aktor yang memiliki kendali ekonomi politik di Indonesia termasuk pengendalian publik melalui industri televisi.Ancaman nyata mengenai hegemoni oleh industri televisi belum bisa diimbangi oleh struktur baru di masyarakat yaitu televisi alternatif yang berbasis kepentingan publik. Ancaman baru yang dihadapi oleh publik adalah tekanan atas proses demokratisasi, terutama dalam pengendalian makna atas realitas dan pengendalian opini publik oleh televisi.Kajian ekonomi politik atas fenomena televisi swasta di Indonesia ini nampak menggambarkan proses kekuatan elit ekonomi politik, lebih dari partisipasi dan kepentingan publik, namun demikian belum bisa menjelaskan bagaimana perjuangan (kelas), pergulatannya untuk membangun basis komunikasi dan informasi untuk kepentingan publik tersebut. Penyadaran atas kepentingan publik terhadap media televisi cenderung kepada pihak semisal LSM media, universitas dan para jurnalis, yang dianggap mampu dan representatif mewakili publik - bukan publik itu sendiri."

"Tulisan ini merupakan studi terhadap industri perfilman nasional dalam menghadapi masuknya impor film Hollywood di Indonesia. Kondisi ini kemudian dianalisis melalu sudut pandang regulasi dengan mengidentifikasi sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengetahui apakah kebijakan perfilman yang diterapkan saat ini apakah sudah melindungi kepentingan perfilman nasional; yaitu menciptakan industri perfilman nasional yang memiliki daya saing dalam menghadapi masuknya film impor Hollywood di Indonesia. Sehingga pembahasan dari penelitian ini mencakup; kebijakan tarif bea masuk film impor, kuota film impor, pajak film impor, subsidi terhadap produksi film domestik, persyaratan ijin untuk mengimpor film asing, dan ketentuan minimum jam tayang film lokal sebanyak 60%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah regulasi perfilman yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukannya regulasi yang melindungi perfilman nasional namun terdapat juga kebijakan yang justru melemahkan industri perfilman nasional.

---

This paper is talking about Indonesia national film industry studies in facing to Hollywood film imported in Indonesia. This situation were analyzed through the implementation of film industry regulation which officialy decided by government of Indonesia according to protecting national film industry needs. This paper will tell us more about tax regulation for imported film, imported film quota, how government subsidized local film production, and screen-time quota for local film in cinema. Furthermore, this paper is literature review methods analysis. Finally, we could conclude that there are some of regulation which support to national film industry protection. In other hand, we found that there also any regulation which potential to make our film industry weakly."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pengalihan penguasaan pengelolaan komoditas tepung terigu dari negara kepada swasta pascaliberalisasi pangan, yaitu dari Bulog kepada Bogasari Flour Mills. Saat ini, komoditas tepung terigu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas politik (political goods), dimana harga dan ketersediaannya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Negara Birokratik Otoriter dari Guillermo O?Donnel, teori Persekutuan Segitiga (Triple Alliance Theory) antara Negara, Burjuasi Nasional dan Modal Asing dari Peter Evans. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analitis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen resmi negara seperti Undang-Undang No. 5 tentang 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keppres No. 19 Tahun 1998 tentang Liberalisasi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan dan wawancara mendalam dengan anggota KPPU.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pascaliberalisasi pangan, terjadi konflik dan tarik-menarik kepentingan antarlembaga negara, yaitu antara Bappenas dengan Depperindag menyangkut penetapan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bagi tepung terigu impor. Bappenas berargumen bahwa penetapan BMAD hanya akan menguntungkan produsen dominan yaitu Bogasari Flour Mills. Sedangkan menurut pihak Depperindag, penetapan BMAD dilakukan untuk melindungi produsen beskala kecil. Selanjutnya terjadi konflik kepentingan terjadi antara KPPU dengan Depperindag menyangkut penerapan SNI Secara Wajib Tepung Terigu. KPPU berpendapat penetapan SNI secara wajib merupakan bentuk hambatan masuk (barrier to entry) bagi tepung terigu impor. Sedangkan menurut Depperindag, kebijakan SNI wajib pada tepung terigu ditujukan untuk menjaga kualitas tepung terigu sebagai bahan pangan.Implikasi teoritis menujukkan bahwa teori persekutuan segitiga antara negara dan burjuasi nasional dari Peter Evans masih berlaku dan relevan dalam pengelolaan industri tepung terigu pada era reformasi di Indonesia. Persekutuan antara Departemen Perindustrian dengan APTINDO, atau Persekutuan antara Departemen Perdagangan dengan Bogasari Flour Mills, terjadi dalam pengelolaan industri tepung terigu di Indonesia, meskipun melalui negosiasi politik dan konflik kepentingan. Intervensi negara melalui kebijakan penerapan SNI dan BMAD, maupun penanggungan PPN impor gandum oleh Departemen Keuangan, ditujukan untuk melindungi industri tepung terigu nasional dan memperkuat program ketahanan pangan nasional. Intervensi negara dalam stabilisasi harga empat bahan pangan pokok termasuk tepung terigu, dapat dijadikan sebagai alat politik APTINDO dan Bogasari Flour Mills dalam menekan pemerintah.

---

This research of background by transfer of power of managing wheat flour commodities from state to corporate, from Bulog to Bogasari Flour Mills after food liberalitation. Now, wheat flour commodities just not food commodities, but as a political goods, where rate of its prices and supplies can pressure the government. As theoretical stepping, this research use Authoritarian Bureaucratic State from Guillermo O?Donnel and Triple Alliance Theory between State, Local Capitalist and International Capitalist from Peter Evans. Research use the qualitative methode, is while technique analysis the data use analytical descriptive. Technique data collecting by library studies, searching document of states like Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 about Antimonopoly or Competition Policy, Keppres No. 19 Tahun 1998 about Food Liberalitation, Regulation from Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Finance and interdepth interview with members of KPPU. Research result indicate that after food liberalitation, there were conflicts of interest on state institution, the conflict between Bappenas with Depperindag about BMAD for wheat flour imported. Bappenas argue that BMAD just give a privilege for dominant firm like Bogasari Flour Mills. But Depperindag claimed that BMAD would protect the fringe firms. The next conflict between KPPU with Depperindag about SNI policy for wheat flour mills industries. KPPU argued SNI as a barrier to entry for wheat flour imported. But Depperindag claimed that SNI policy to wheat flour mills industries made to protect quality of wheat flour as food commodities.Theory implication show that Triple Alliance Theory especially between State and Local Capitalist is relevan in managing wheat flour mills industry in Indonesia. Cooporation between Departement of Industry with APTINDO, or cooporation between Departement of Trade with Bogasari Flour Mills is a real fenomena in wheat flour industry in Indonesia, although with political negotiation dan conflict of interests. State intervention with SNI and BMAD policies, or handle of Value Added Tax policies for wheat imported by Departemen of Finance indicated to protect national wheat flour industries and support food security programe. State intervention on price stabilitation of four food commodities include wheat flour, can used as political tools by APTINDO and Bogasari Flour Mills to pressure the government."