Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan kemajuan proyek di Indonesia berkembang semakin pesat. Dalam penyelenggaraan proyek, seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya tidak terlepas dari kontrak. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengerti dan memahami isi kontrak tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal-hal yang tidak memenuhi kewajiban dan hak salah satu pihak sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dapat menyebabkan timbulnya klaim. Berdasarkan 10 Putusan Pengadilan Negeri yang didapat, penyebab utama klaim adalah wanprestasi serta faktor alam dan administrasi. Klaim dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Arbitrase. Banyak perusahaan yang lebih memilih menyelesaikan klaim melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena sifat persidangannya yang tertutup diibandingkan melalui Pengadilan Negeri yang bersifat terbuka. Namun biaya yang harus dikeluarkan melalui BANI berkisar antara Rp 200.000.000,00 ? Rp 850.000.000,00, berbeda jauh dengan Pengadilan Negeri yang berkisar Rp 350.000,00 ? Rp 600.000,00. Klaim yang diputuskan melalui Arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, yaitu adanya dokumen palsu atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan, dan adanya tipu muslihat. Selain dari tiga hal di atas, maka alasan apapun tidak dapat dijadikan untuk membatalkan putusan BANI.

---

ABSTRACTThe progress of the project in Indonesia is growing more rapidly. In the operation of the project, all the activity that takes place in it can not be separated from the contract, therefore, we must thoroughly understand and comprehend the contents of the contract in order to avoid misunderstandings. Things that do not fulfill one of the obligations and rights of the parties as specified in the contract may lead to a claim. Based on the 10 District Court obtained, the main cause of the claim is in default as well and force major and administration. Claims can be settled by the District Court and Arbitration. Many companies prefer to resolve claims through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) due to the closed trial than using District Court because it is open trial. But the costs to be incurred through BANI ranges between Rp 200.000.000,00 - Rp 850.000.000,00, far with the District Court that ranges from Rp 350.000,00 - Rp. 600.000,00. Claims are decided through arbitration can be canceled by the District Court based to Article 70 of Law No. 30/1999, which is the existence of false documents or false otherwise, the decisive document is hidden, and the ruse. Apart from the three above, then any reason can not be used to overturn the decision of BANI"

"Klaim pada proyek rancang bangun memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja waktu dan biaya, khususnya klaim yang ditolak oleh owner karena dapat berlanjut menjadi perkara atau sengketa. Penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem pencegahan klaim yang ditinjau dari sisi kontraktor dengan mencegah klaim ditolak oleh owner. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai tindakan pencegahan atas faktor risiko dominan penyebab klaim yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sehingga terbentuk sebuah sistem pencegahan yang tercakup dalam bentuk checklist.

---

Claims on design build projects have a significant effect on time and cost performance, especially claims that are rejected by the owner as they may continue to be a legal case or dispute. This research is conduct to create a claims prevention system from the constructor perspective by preventing claims to be rejected by the owner. This is done by identifying the various precautions from the dominant risk factors that are causing the claims which affecting the time and cost performance to be further analyzed thus forming a prevention system that is included in the form of a checklist."

"Bidang Jasa konstruksi adalah suatu bidang jasa yang merupakan multi-disipliner ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, termasuk di dalamnya ilmu hukum konstruksi. Salah satu perkembangan hukum konstruksi di Indonesia adalah telah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Pengaturan Pelaksanaannya. Perkembangan dari hukum konstruksi sangat diperlukan mengingat suatu pekerjaan konstruksi selalu mempunyai resiko teknis pekerjaan yang berupa kegagalan (failure) serta dapat terjadi setiap saat. Suatu kegagalan (failure) tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak 'Yang terkait ataupun menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya, namun dapat pula menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya serta menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan umum. Dengan adanya resiko tersebut, maka perlu untuk mengetahui peranan hukum konstruksi dalam mengatasi dan menghadapi kegagalan (failure) tersebut. Agar dapat mengetahui peranan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memakai metode penelitian hukum normatif. Hukum konstruksi yang bersifat interdisipliner pacta penerapannya mempunyai beberapa sumber hukum. Tiga sumber hukum terpenting adalah KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konsruksi. Suatu Kontrak Kerja Konstruksi pada umumnya banyak mengacu pada kontrak yang telah dibuat oleh suatu lembaga/instansi tertentu yang telah dikenal reputasinya. Ketentuan KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian konstruksi sangat sumir, terutama mengenai kegagalan (failure). Ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi terutama mengenai hal kegagalan (failure) relatif memadai dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum, walaupun masih adanya kekurangan dalam menerapkannya. Agar dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan jasa konstruksi, maka akan lebih baik bila ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi lebih disempurnakan agar dapat mengikuti perkembangan dari perjanjian konstruksi, mudah untuk di terapkan serta sesuai dengan kemampuan para pihak."

"Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat sehingga banyak diselengarakan proyek konstruksi dengan skala besar, semakin besar suatu proyek maka akan semakin komplek pekerjaannya. Proyek konstruksi sangat erat dengan berbagai risiko perubahan yang memungkinan untuk terjadinya konflik. Untuk menghindari sengketa atas konflik yang terjadi karena adanya perubahan, sangat penting bagi kontraktor untuk mengajukan klaim dengan langkah-langkah yang ditentukan sesuai dengan kondisi kontrak. Proses improvisasi pelaksanaan klaim pada penelitian ini disini berupa pengembangan sistem administrasi dan dokumentasi klaim pada proyek konstruksi.Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kasus penanganan klaim proyek konstruksi di PT X dengan menganalisa faktor-faktor dominan pada klaim proyek konstruksi yang didapatkan dari penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal internasional. Faktor-faktor tersebut dianalisa lebih lanjut dengan metode Interpretive Structural Modeling (ISM) yang bertujuan untuk mendapatkan hubungan antara masing-masing faktor sehingga didapatkan suatu model proses setiap indikator klaim, hasil dari analisa ISM berupa diagram hubungan antara masing-masing variabel dari setiap indikator, antara lain: identifikasi klaim, perencanaan klaim, penyajian klaim, administrasi klaim dan dokumentasi klaim, yang dikembangkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Klaim di PT X yang berguna untuk membantu kontraktor/penyedia jasa dalam pengajuan klaim, agar klaim yang mereka ajukan bisa diterima oleh pengguna jasa/owner.

---

Along with Indonesia's economic growth increased in line which held by largescale construction projects , the bigger of scale of the project will increase the complexity of work, with the result of project construction loaded with a variety of risk changes that allow for conflict, to avoid disputes over the conflict because the change, it is important for contractors to make a claim under the measures determined in accordance with the conditions of the contract. The improvement claims process in this research is the development of administrative systems and documentations claim in construction project.

The method used is a case study of handling claims on construction projects at PT X by analyze domain factors claim on construction project which got from previous research and international journals. The factors will be analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) method to obtain the relationship between these factors, so the result is a proces model every claim indicator the results of the analysis ISM in the form of a flowchart between each of the variables of each indicator, among others: identification of claims, claims planning, presentation of claims, claims administration and claims documentation, developed into Standard Operating Procedure (SOP) Claims in PT X that help contractors in claims submission,in other their claim can be accepted by owner."