"Isu hangat yang terus diperdebatkan saat ini adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi karena tidak meratanya kesempatan berusaha dan makin melebarnya kesenjangan pendapatan. Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang dihadapi oleh sebagian lapisan masyarakat dan sebagai antisipasi munculnya masalah yang sama di masa mendatang, kemitraan usaha merupakan solusi untuk mengurangi masalah ketimpangan tersebut.
Dalam hal ini peran pemerlntah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana permodalan, manajemen, teknologi, dan rekayasa rancang bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan. Berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mewujudkan kemitraan antara lain dengan lahirnya Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 yang khusus mengatur tentang Kemitraan.
Kegagalan yang terjadi pada kemitraan usaha sering disebabkan oleh fondasi kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dmr paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Hasil survey Yayasan Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) menyebutkan bahwa program kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha kecil menengah selama ini dinilai belum berjalan secara memadai.
Peraturan pemerintah tentang kemitraan dikeluarkan tahun 1997 dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba menggali apakah PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha diimplementasikan dengan baik oleh Yayasan Dharma Bakti Astra.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan populasi usaha kecil dan menengah yang bemmitra dengan Astra Group. Dalam penelitian ini digunakan Analisis Rentang Kriteria untuk melihat kondisi dari variabel atau indikator-indikator dari variabel bebas maupun tak bebas sehingga dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian.
Dari kuesioner yang telah disebarkan, diketahui bahwa implementasi kebijakan kemitraan dengan studi kasus kemitraan pada Yayasan Dharma Bakti Astra sudah berjalan ?Cukup Baik?. Kemitraan yang terjadi pada Astra adalah kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Variabel sumberdaya dan komunikasi cukup baikdalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan., sementara itu variabel kepatuhan sudah baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan antara UKM dengan YDBA. Hal yang kelihatannya klasik bagi kita adalah masalah koordinasi antar instansi terkait. Selama ini, kemitraan berjalan tanpa adanya lembaga koordinasi yang rnenangani masalah kemitraan.
Kebijakan pemerintah tentang kemitraan usaha perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah melalui departemen-departemen terkait dengan masalah kemitraan usaha, seharusnya menetapkan kemitraan usaha sebagai suatu program nasional bukan hanya sekedar proyek pemerintah. Menteri Negara Koperasi dan UKM seharusnya merealisasikan terbentuknya Lembaga Kemitraan Nasional sebagai lembaga yang melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kemitraan usaha.
Current news that is discussed continuously today is the economic imbalance which is getting wider because there is no opportunity to make effort in doing business as well as the income imbalance which becomes wider.
In this matter, the role of government becomes very important especially in creating the conducive enviromnent, atmosphere, condition and nuance to form a harmonious partnership by making the regulation and deregulation, providing means and infrastructures, capital, management, technology, and partnership invention so that they can be made use and utilized to establish and realize the partnership. Many efforts have done by various parties to create partnership, among others through the Law No. 9 Year 1995 concerning the Small-scale Business and Regulation No. 44 Year 1997 which particularly regulates the Partnership.
Failure in establishing the business partnership is frequently caused by the weak foundation of partnership and the partnership is merely based on the pity or under the other party?s pressure, not because of the need to make progress and develop together with parties in the partnership. Result of the survey toward Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) shows that partnership program between the big-scale and the small-scale businessman so far is considered insufficient.
The government regulation concerning the partnership is issued in 1997 and the evaluation of its implementation in the field hasn?t been carried out yet. Basing on the matters mentioned above, the writer tries to discover whether the Regulation No. 44 Year 1997 concerning the Business Partnership is well implemented by Dharma Bakti Astra Foundation.
Method that is utilized in this research is a survey with the population of small-scale and middle-scale business having partnership with Astra Group. This research uses Criteria Range Analysis to see the condition of variables or indicators of the independent or dependent variables to be able to answer the questions of the research.
From the questionnaire distributed it is known that implementation of the partnership policy with the case study of the partnership at Dharma Bakti Astra Foundation has well enough done. Partnership carried out in Astra is the partnership with symbiosis mutualism principle. The variable of resource and communication are well enough support the success of partnership policy implementation between Small-scale and Middle-scale Business and Dharma Bakti Astra Foundation.
Something that we consider classical is the coordination between the relevant institutions. So far, the partnership runs without any coordination of the institution which handles the partnership matter.
Govemrnent policy concerning the business partnership needs to be supported by the government. The government through its departments related to the business partnership matter has to detemtine the business partnership as a national program not merely a government project. The State Minister of Cooperative and Middle-small scale Business has to realize the establishment of a National Partnership Institution as an institution that coordinates with the implementation of the business pannership."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
