Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuratkabar daerah sebagai salah satu media komunikasi peran utama sebagai media penyebaran berita massa meini liki ke daerah dimana dia bersirkulasi. Penelitian ini memaparkan tentang profil berita dalam halaman pertama suratkabar daerah Waspada, Pikiran Rakyat, Januari, 7 pembangunan Bali Post dan Banjarmasin Pcst, tanggal 13 5 Maret, 24 April, i Mei, 9 Juni, 16 Juli, 24 Agustus, 1 September, 2 Oktober, 21 November, dan 15 Desember, semuanya Februari, dalam tahun 1990. Dalam analisis skripsi ini diteliti tentang profil berita pembangunan yang meliputi persoalan kualitas berdasarkan ukuran mutu kriteria peliputan berita pembangunan. Dan pada bagian lain dipaparkan penyelidikan trend pers daerah melalui kategorisasi isi berita menurut sektor pembangunan, sumber berita pembangunan, nara sumber berita pembangunan, dan lokasi event berita pembangunan. Dengan menggunakan metode analisis isi, diperoleh profil berita pembangunan empat suratkabar daerah yang diteliti di simpulkan: Pers Daerah dalam peliputan berita pembangunannya masih sangat lemah dari segi kualitas. Sektor pembangunan yang pembangunan ekonomi, kemudian disusul dengar, sektor diliput secara menonjol adalah sektor pembangunan politik/diplomasi dan lingkunqan hidup. Dan berdasarkan data yang diperoleh, tampak kantor berita Antara cukup besar dalam membantu suratkabar daerah diluar dari liputan wartawannya bahwa peranan menyediakan berita-beri tanyai, sendiri. Melalui analisis isi ini pula didapat bahwa nara sumber berita pembangunan masih dominan pada pejabat pemerintah. Sebagai pertanda bahwa state oriented masih tampak menonjol d i lingkungan pers daerah. Sekaligus memperkuat anggapan terhadap pers Indonesia yang umumnya bercirikan terlalu banyak mengacu pada pejabat pemerintah. Sedangkan lokasi event berita pembangunan yang menonjol adalah lokasi di wilayah Jakarta. Sehingga terjad.i konsentrasi peliputan hanya ada di pusat, bukan di daerah. Hasil penelitian ini mendukung berbagai pendapat atau pemikiran yang sering timbul pada diskusi-diskusi ihwal pers pembangunan dan pers daerah, yaitu mengenai kuahnya kualitas berita pembangunan, dominannya liputan sektor ekonomi, dominannya nara sumber pejabat pemerintah, dan kesenjangan antara lokasi event berita pembangunan antara pusat, dan daerah."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."