Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Medda Heptriasti Suharno, 0586220348, Hal-hal yang Memungkinkan Fihak Ketiga Dapat Menuntut Secara Perdata Akuntan Publik yang Memberikan Pendapat atas Laporan Keuangan, + 124 hal (1992), Kepustakaan (1979 - 1991) .Pemakai laporan keuangan di luar perusahaan (external users) yang rasional menggunakan laporan keuangan yang diaudit dan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan untuk membuat keputusan keuangan, seperti membeli/menjual saham dan memberi kredit.Karena bukan para fihak dalam perjanjian auditing antara akuntan publik dengan kliennya, (perusahaan yang laporan keuangannya diaudit), external users adalah fihak ketiga yang tidak berhubungan hukum dengan akuntan publik. Sesuai doktrin "privity of contract" dan pasal 1315 serta 1340 KUHPer, hanya klien yang dapat menuntut akuntan publik. Namun kasus-kasus yang terjadi di USA sejak awal abad ke-19 menunjukkan doktrin ini tak lagi dipegang ketat. Mengingat external users hanya dapat memperoleh informasi keuangan berupa laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen, dan sangat bergantung pada akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, sepatutnya external users Juga dapat menuntut secara perdata akuntan publik, bila mereka menderita kerugian karena membuat keputusan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan. Di Indonesia belum ada UU maupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal ini. Penafsiran atas pasal 1366 KUHPer memungkinkan external users menuntut akuntan publik, bila atas “perbuatan, kelalaian, kurang hati-hatinya'', akuntan publik telah menyebabkan kerugian pada external users. Pasal 214 Keputusan Menteri Keuangan No1548/KMK.013/1990 menegaskan akuntan publik sebagai profesi penunjang pasar modal wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya sehubungan dengan pendapat yang diberikannya. Tanggung jawab itu hanya sebatas pendapat yang diberikannya, sedang isi laporan keuangan adalah tetap tanggung jawab manajemen perusahaan. "Perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya" yang dimaksud oleh pasal 1366 KUHPer dapat ditafsirkan sebagai kesalahan akuntan publik yang dapat dituntut, yaitu "fraud, gross negligence dan ordinary negligence". Fraud adalah secara sengaja tidak mengungkapkan atau menutupi fakta atau informasi yang penting dan relevan dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Gross negligence adalah kecerobohan dan pengabaian sebagian atau seluruh auditing standards. Ordinary negligence dilakukan dengan tidak sengaja dan bersifat kesilapan. External users harus membuktikan telah mengalami kerugian karena telah berpedoman pada laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan dalam membuat keputusan keuangan. Sedang akuntan publik harus membuktikan telah bekerja sesuai dengan standar profesinya."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property."

"Contents : Konsep dasar akuntansi keuangan syariah -- Konsep operasional bank dan Lembaga Keuangan Syariah -- Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) -- Penyajian laporan keuangan syariah -- Akuntansi transaksi murabahah -- Akuntansi transaksi salam -- Akuntansi transaksi istishna -- Akuntansi transaksi mudharabah -- Akuntansi transaksi musyarakah -- Akuntansi transaksi ijarah dan IMBT -- Akuntansi penghimpunan dana dan jasa lain -- Akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implikasi dari peraturan revaluasi aset tetap yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu PMK 233/PMK.03/2015.Penelitian ini membahas penyajian dan pengungkapan revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan merevaluasi aset.Penelitian ini menggunakan 325 laporan keuangan perusahaan teraudit yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2015.Hasil penelitian menunjukkan 128 perusahaan tercatat melakukan revaluasi dan mayoritas revaluasi yang dilakukan berupa aset tetap tanah dan bangunan. 37.5% dari perusahaan yang melakukan revaluasi memilih melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi. Penelitian ini membuktikan bahwa fixed asset intensity dan firm size mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the implications of regulatory revaluation issued in 2015, PMK 233/PMK.03/2015. This study discusses the presentation and disclosure of revaluation of fixed assets in the financial statements and analyze the factors that affect the company's decision to revalue assets. This study uses 325 companies audited financial statements that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015. The results showed 128 companies are recorded for doing the asset revaluation and the most of them do the revaluation of fixed assets for land and buildings. Companies do the revaluation for accounting purposes are 37.5%. This study proves that the fixed asset intensity and firm size has a significant influence over company?s decision to do the revaluation."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai yang diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai, menganalisis dasar acuan yang dilakukan Dirjen Pajak atas penentuan besarnya dasar pengenaan pajak atas penghasilan bukan pegawai sebesar 50%, serta menggambarkan dampak yang timbul karena peraturan ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa latar belakang disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan bukan pegawai dikarenakan permasalahan yang sama di lapangan antara tenaga ahli dengan non-tenaga ahli. Disamakannya tarif dasar pengenaan atas penghasilan wajib pajak menimbulkan kesederhanaan administrasi pemotongan tanpa mengurangi penerimaan negara.

---

This paper discusses the tax base on rather non-employee’s income. This study aims to analyze the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee, reference is made to analyze the basis for determining the tax amount on income tax base is non-employee by 50%, as well as describe the impacts that arise because of this rule.

The results showed that the background of equalling the basic rate on income rather than the imposition of an employee due to similar problems in the field between experts and non-experts. The equalization of the basic rate income tax payers imposition of administrative simplicity lead to cuts without reducing state revenues"

"Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiap bulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalam pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengan sistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajiban perpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimana implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPT mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatanhambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huurf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusi penerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurang proposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masih kurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha, sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya law inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisian pada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

---

Income Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25 uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huurf c is still lacking, as well as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7) letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law inforcement, while the barriers faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year, taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP)."