"Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia terkadang melupakan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan. Kegiatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini banyak yang mengabaikan arti penting lingkungan dalam menunjang kehidupan mereka. Kegiatan masyarakat yang sangat merugikan lingkungan yang sedang marak berkembang di Kalimantan Barat adaiah pertambangan emas. Pertambangan emas yang dilakukan ini secara ilegal karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Aktivitas pertambangan ini dikenal dengan sebulan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) bahan galian emas. PETI berkembang dari pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional yang semakin lama semakin berkembang menjadi pertambangan emas yang menggunakan peralatan semi mekanis dan pelakuknya juga tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga para pendatang terutama berperan sebagai pemodal.
Kegiatan PETI ini sangat merugikan baik bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan dampak lingkungan yang diakibatkannya sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Dampak lingkungan akibat aktivitas PETI ini antara lain: kegiatan PETI dilakukan dengan membongkar lahan puluhan hektar sehingga mengubah keseimbangan ekosistem yang berpengaruh secara signiiikan terhadap terjadinya kerusakan jenis, spesies dan habitat flora dan fauna Proses pemisahan bijih emas dari batuannya menggunakan logam berat merkuri atau air rakya yang limbahnya langsung di buang ke tanah dan aliran sungai di sekitar lokasi PETI , selain itu juga berdampak pada lingkungan sosial bempa konflik sosial yang pelik seperti berkembangnya prostitusi, perjudian dan perkelahian antar kelompok serta kriminalitas lainnya.
Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh PETI, maka PETI harus diatasi minimal menguranginya dan bahkan menghilangkannya. Untuk melaksanakan penertiban terhadap PETI peranan Pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga lingkungan, sangat diperlukan sehingga perkembangan PETI dapat dicegah dan kelestarian fungsi lingkungan tetap terpelihara. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya lembaga-lembaga lingkungan yang berada di Kalimantan Barat belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka peranan lembaga yang berkaitan dengan pengendalian dampak Iingkungan sebagai akibat dari aktivitas PETI yang ada di Kalimantan Barat perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut peran dan efektivitasnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan lingkungan dalam menangani dampak lingkungan akibat aktivitas PETI emas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan yang dilihat dari hasil kerja Tim Penertiban PETI emas dan kendala atau hambatan dalam penertibannya.
3. Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat terutama dilihat dan keadaan tingkat pendapatan dan pola perilaku masyarakat di sekitar lokasi PETI.
Penelitian bersifat diskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, observasi serta dan wawancara kepada informan yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggungjawab terhadap PETI. Penanganan PETI dilakukan oleh Tim Penertiban PETI yang keanggotaannya terdiri atas unsur pejabat pemerintah yang terkait. Tim Penertiban PETI kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan penertiban PETI yang dilakukan selama tahun 1996 - 2000, tidak kontinyu dan tidak merata di semua lokasi PETI. Selain itu tidak dapat menghilangkan PETI dan mencegah kerusakan Iingkungan akibat PETI, justru perkembangan PETI dan kerusakan lingkungan cenderung terus meningkat setiap tahunnya.
Jumlah PETI selama tahun 1996-2000 rata-rata setiap tahun yaitu 1.781 kelompok, dengan tingkat perkembangannya meningkat 3,1 % per tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap rata-rata setiap tahun 16.391 orang setiap tahun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja PETI meningkat 27,6 % per tahun. Volume kerusakan tanah dan pasir yang tergali setiap tahun rata-rata 3.359.687 m3 dengan tingkat kerusakannya meningkat 10,8 % per tahun. Luas areal lokasi penambangan yang rusak setiap tahun rata-rata 1.378,4 Ha dengan tingkat kerusakannya meningkat 8,3 % per tahun, dan penggunaan Air Raksa (Hg) dalam kegiatan PETI yang tersebar dan mencemari lingkungan berjumlah 4,1 ton per tahun dengan tingkat penggunaannya meningkat 6,2 % per tahun.
Keadan sosial ekonomi masyarakat, terutama mengenai pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI, yaitu rata-rata pendapatan pekerja atau buruh PETI Rp. 25.000,- sampai Rp.35.000,- per hari kerja. Pendapatan masyarakat bukan pekerja PETI di sekitar lokasi PETI rata-rata Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari kerja. Pcndapatan bersih mandor PETI rata-rata Rp. 35.000, sampai Rp 50.000,- per hari kerja. Kurang efektifnya Tim Penetiban PETI dalam menangani PETI dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 2 Iokasi PETI, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan, dan kegiatan Kontak Karya atau Kuasa Pertambangan.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas kelembagaan lingkungan dalam penanganan PETI di Kalimaman Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya perkembangan PETI dan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PETI. Belum efektifnya lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan penerliban PETI disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lokasi, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan dan faktor kegiatan KK dan KP. Meningkatnya perkembangan PETI berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI. Selain itu, dampak sosial budaya yang ditimbulkan PETI adalah meningkatnya kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perjudian, minuman keras dan prostitusi di sekitar lokasi PETI.
Accompanying industrial development and rising demands for the peoples needs have evenrually caused neglect in environmental protection. In pursuing their daily needs, the community easily forget the importance of theliving environment in supporting their living existence. Illegal gold mining activities undertaken by the local people in the traditional and primitive way (PETI) are at present spreading in large areas of West Kalimantan, due to lack of effective control by local authorities. It has been noted that such activities that are now using semi mechanical tools are not merely undertaken by the local populations, but also undertaken by people coming &om outside the region, especially by those who are also attracted to provide financial backups to these activities. The illegal gold mining uncontrolled activities are evidently very harmful both to the national and regional interests as well, and might leave for the next generation living in the region a completely ruined areas. Extensive areas of land which once were rich in various kinds of plants and wild life. A devastated in search of some gold and natural habitat of various flora and fatma are wasted, left unfit for any use. What is particularly distratrous is the use of mercury to extract the gold, which alter having been used is disposed into the surrounding lands or in to the nearby rivers, resulting in pollution, affecting the flora and fauna. These gold mining activities are also the root of several social disturbances like prostitutions, gambling, fights between community groups, and any other kinds of criminality. lt is obvious, that the undersirable effects of the gold mining must be minimized as much as possible. The responsible authorities should by all means undertake possible actions to overcome the problems. Government environmental protection agencies should be particularly called upon to take direct control to preserve the environment. However, it was noted that in the execution of their tasks, local environment agencies were perceived as not being effective enough. Within this framework of thinking the roles of existing local agencies related to the environmental impact control of illegal gold mining should be reviewed and evaluated in terms of their roles and effectiveness. A more effective method of control must be deviced for West Kalimantan to obtain actual results, particularly in connection with the continuing and still increasing activities ofthe people in their search for gold. The objective of the study is:1. To review the function, task and power of existing local environmental protection authorities to elliminate the adverse results of illegal gold. 2. To review and identify factors that inhibit effective perfomance of the gold environmental agencies to reduce adverse effect of illegal gold mining upon the environment under the existing regulations. 3. To study social and economic condition of the population in the affected areas in terms in term of their income. The study is of descriptive nature and adopts a qualitative approach while being undertaken in West Kalimantan. Reliable sources of information include observation, partipatory observation and interview with competent respondents by way of purposive sampling. The results reveals that so far competent and accountable agencies for the control of illegal gold mining activities were not effectively in function. Control is being carried out by PETI special task force officials in the affected areas.The rather poor control results are revealed by less sufficient extension services, guidelines, supervisions and mining control during 1996 until 2000, due to the absence of regular and on-the-spot control in all PETI areas. Illegal gold mining activities continued to grow in number every year. During 1996-2000, there were 1,781 groups of people actively involved in illegal gold mining operations, showing an increase of 3,1 % each year.A total of 16,391 men were absorbed each year at average, with an annual ancrease of 27,6%.Annual average volume of earth exvacated amounted to 3,359,683 m3,thus damaged areas increased 10,8 % each year. About 1,378.4 hectares of mining location were damaged each year, increasing by 8,3% annually. Extensive pollution by mercury used in mining opertaions amounted to 4.1 tons per year, increasing by 6,2% annually. The socio-economical conditions of the population, particularly those near the mining locations working as field labourers, earn daily wages of Rp.25,000- Rp.35,000, whereas those involved in other activities earn average daily wages of Rp.25,000-Rp.50,000. A mining foreman may earn Rp.35,000-Rp.50,000 per day. Less effective mining control results are mainly due to the spreaded and distant locations, lack of control and of good lincesing systems, weak law enforcement, insufficient financing and the statuss of Contract of Work and Mining Authorization activities. The following conclusion may be drawn from the result of the study; The control of mining acttivities in West Kalimantan by the authorized agencies remains less effective, as indicated by continuing increase of illegal gold mining activities by the local communities in several areas, and the expanding environmental damage caused by the activities. Failure of the local authorities of enforce effective control is due to the absence of well-planned rules and regulations, licensing systems, insufficient fluids, and widespreads mining locations, which generated criminal activities, gambling, use of alcoholics drinks, prostitutions and disorder, reprensting social pathology as negative social impact of illegal gold mining activities."
