Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum Tulisan ini ingin melihat suatu fenomena politik yang terjadi di Kamboja pada periode 1993-1998. Di mana dalam periode tersebut, Kamboja yang memiliki sistem pemerintahan parlementer mengalami jatuh bangunnya pemerintahan koalisi. Kamboja memang dikenal sebagai negara yang penuh konflik. Mungkin hal ini pulalah yang menyulitkan setiap usaha rekonsiliasi yang terjadi di negeri itu, dan konflik ini pula yang kemudian menjadi salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan koalisi pertama di Kamboja, selain keterlibatan pihak ketiga yang cukup besar dalam pembentukan pemerintahan itu. Dengan mencerniati gejala di atas, maka dalam penulisan ini konflik antara FUNCIPEC dan CPP, serta keterlibatan UNTAC dan Sihanouk dalam proses negosiasi, dijadikan sebagai veriabel betas yang mengakitpatkan munculnya variabel terikat, yaitu jatuh bangunnya pemerintahan koalisi di Kamboja tahun 1993-1998. Untuk lebih memperjelas hubungan antara kedua variabel itu, tulisan ini juga menempatkan variabel antara, yaitu terjadinya suatu kompromi yang relatif tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan koalisi itu. Dan dalam membantu penganalisaan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemirkiran dari Lawrence Dodd mengenai koalisi di pemerintahan parlemen, sehingga menjadi lebih jelas terlihat kecenderungan hubungan kausal antara faktor penyebab dan akibat yang dinyatakan dalam suatu model analisa, yang kemudian membentuk suatu asumsi yang ingin diuji. Dengan pengujian asumsi tersebut, maka tujuan dari penulisan ini sendiri yang ingin menjelaskan bagaimana fenomena di atas sampai terjadi di Kamboja, diharapakan akan tercapai. Harapan lainnya juga bahwa skripsi ini nantinya akan bisa bermanfaat bagi pihakpihak lain yang juga tertarik pada masalah Kamboja, setidaknya dalam memberikan reverensi mengenai tulisan-tulisan yang memuat masalah politik di negara tersebut."

"Khmer Merah berhasil meraih kekuasaan di Kamboja dengan menggulingkan pemerintahan Lon Nol pada 17 April 1975. Pemerintahan Khmer Merah dipimpin oleh Pol Pot, seorang pemimpin yang bersikap diktaktor. Di bawah pimpinannya, kebijakan yang ekstrim diberlakukan dengan berdasar pada prinsip sosialisme, egalitarianisme, dan self¬sufficient. Kebijakan tersebut tidak membuat Kamboja menjadi lebih baik Banyak yang menentang kebijakan yang dibuat Pol Pot. Untuk mempertahankan kekuasaannya Khmer Merah tidak segan untuk membunuh orang yang menentangnya, termasuk kader dan tokoh Khmer Merah. Pol Pot juga merasa terancam oleh negara¬negara tetangga Kamboja. Vietnam adalah ancaman terbesar bagi Pol Pot. Keinginan Vietnam untuk mewujudkan terbentuknya Federasi Indocina dan memperluas wilayah perairan di Pulau Phu Quoc menjadi ancaman bagi kekuasaan Khmer Merah dan kedaulatan Kamboja. Sikap melawan Khmer Merah kepada Vietnam membuat Vietnam berupaya untuk menjatuhkan Khmer Merah dari pemerintahan Kamboja. Invasi yang dilakukan Khmer Merah ke wilayah Vietnam menciptakan kesempatan bagi Vietnam untuk menyerang Kamboja secara besar¬besaran untuk menjatuhkan Khmer Merah. Serangan tersebut melibatkan kader¬kader Khmer Merah yang bertentangan dengan Pol Pot yang berada di Vietnam. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan pemerintahan Khmer Merah pada 7 Januari 1979. "

"Realitas multipartai dan kepartaian yang terfragmentasi di parlemen merupakan sebab penting terbentuknya pemerintahan koalisi di hampir setiap pemerintahan yang terbentuk di Indonesia. Realitas ini dipahami oleh para pembentuk koalisi sehingga dapat dilihat UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi praktek koalisi di Indonesia. Namun pengaturan koalisi yang terdapat di konstitusi tersebut menyimpan masalah. Pengaturan tersebut nampak tidak sesu"

"Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat lokal di Ogoni, Nigeria. Konflik ini bermula dari aktivitas eksploitasi minyak dan dampaknya pada degradasi lingkungan di tanah Ogoni. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif.Penelitian ini memfokuskan pada gambaran akan konflik kepentingan diantara dua aktor tersebut, yang terjadi selama kurun waktu tahun 1993-1998, melalui perspektif ekologi politik. Ada kecenderungan, bahwa semua aksi dan strategi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dalam konflik ekologi politik ini juga diakibatkan dari adanya hubungan yang tidak sejajar (asimetris) antara negara dan masyarakat.Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara negara dan masyarakat, terkait dengan kepentingan mereka mengenai sumber daya alam dan lingkungan, yang menyangkut kepentingan ekonomi politik dan ekologi politik.

---

This research was explain about political-ecological conflict between state and grassroots actors in Ogoni, Nigeria. This conflict was beginning from the oil exploitation activities that caused impacts on environmental degradation in Ogoniland. This research was a qualitative research with explanative design.By using political ecology perspective, this research was focus on the illustration about conflict of interest between state and grassroots actors in Ogoni, during 1993-1998. There also a tendency, that all the action and strategy which done by these two actors in environmental conflict, was the impact of unequal (asymmetric) relations between state and society.The result of the research concluded that there are different basic interests between state and society about natural recourses and environmental, that related to economy politic and ecology politic."