Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perihal ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa yang dilakukan seorang Notaris/PPAT untuk membantu agar harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh si Pewaris. Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

---

This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his position with a legitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers."

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas bagian multak atau legitieme portie terhadap segala pemberian warisan. Undang-undang memberikan waktu selama tiga puluh tahun kepada para ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan sejak warisan terbuka. Akan tetapi, jika pengurusan warisan tidak dilakukan sesegera mungkin sejak warisan terbuka, maka akan dimungkinkan terjadi perselisihan mengenai warisan tersebut sebab akan terjadinya pergantian ahli waris dan objek warisan mungkin sudah berpindah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak bagian anak-anak dari perkawinan pertama dan akibat hukum dari pembatalan sertipikat tanah yang telah dihibah yang mana tanah tersebut masih merupakan objek warisan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian adalah untuk melindungi anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, maka istri atau suami yang kedua hanya mendapatkan maksimal 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak-anak tersebut juga tidak boleh dirugikan sekalipun dengan menggunakan wasiat. Dengan dibatalkannya sertipikat tanah akibat hibah, maka perbuatan hukum yang dilakukan setelah hibah tersebut dianggap tidak pernah dan akan kembali pada keadaan semula sebelum hibah tersebut dilaksanakan. Masyarakat terutama para ahli waris diharapkan sesegera mungkin mengurus hal mengenai warisan sejak warisan terbuka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

---

This research discusses the distribution of inheritance to children from the first marriage in the event that the assets have not been divided but was bequeathed to spouse and children from second marriage. The law basically protects the heirs. The law gives the heirs the right to bring legal charges in order to fight for their inheritance rights and protects the heirs by giving the right to claim their portion of all inheritance. Furthermore, the law gives the heirs thirty years to administer the inheritance after the death. However, if the management of the inheritance is not carried out promptly after the death, a dispute regarding the inheritance is most likely to occur because there is a possibility to a change of heirs and objects of inheritance may have been transferred. The issues that will be raised in this research are the legal protection of the rights of children from the first marriage and the legal consequences of the cancellation of the certificate of land that has been granted where the land is still an object of inheritance. To answer this problem, a normative legal research method is used that uses secondary data as the main data. The results of the research are to protect children from the first marriage of the heir, according to the law, the second wife or husband will only get a maximum of 1/4 (one-quarter) of the inheritance's estate. Children from the first marriage also may not be aggrieved even by means of a will. With the cancellation of the land certificate as a result of the grant, the legal action taken after the grant is considered never happened and will return to its original state before the grant was implemented. Heirs are expected to manage the deceased’s inheritance as soon as possible to avoid disputes in the future."

"Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian harta perkawinan pasca perceraian dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kawin, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 29 serta Pasal 35. Tulisan ini mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan Tidak didaftarkannya suatu perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berakibat tidak berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, lebih dari itu terdapat pakar yang menyatakan apabila tidak didaftarkan perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut batal, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 menyatakan suatu perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dinyatakan tidak sah karena memuat pengaturan dalam Pasal 1 nya yang melanggar ketentuan dalam asas keseimbangan dalam perjanjian. Pembagian harta perkawinan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA JS seharusnya dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Jis Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Saran yang dapat disampaikan adalah Pembuatan Perjanjian Perkawinan harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta isi dari perjanjian perkawinan harus berdasarkan asas-asas umum perjanjian dan peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan.

---

The registration of marital agreement at the office of religion affairs or the office of civil registry is required to provide legal certainty and ensure the validity of the marital agreement for the parties involved and third parties outside of the parties, especially in terms of the division of marital assets when the marriage ended by divorce. It is intended that the division of marital assets after divorce can be divided in accordance with the provisions stipulated in the marital agreement, Article 29 and Article 35 Law No. 1 year 1974 on Marriage. The object of this research is a case study of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/PDT.G/2013/PA JS. The method used in this research is normative juridical research using secondary data.

This research concluded that any registration of a marital agreement after the marriage resulting invalidity of the marital agreement for the third parties, beyond that there are experts who claim that if the marital agreement has not been registered, the marital agreement become void,given the requirment of law No. 1 of 1974 on marriage Article 29, that states a marriage settlement must be approved by the office regilion affairs officer, after has it registration, it will "apply" to the third party.The marital agreement contained in the case of South Jakarta Religion Court Decision No. 0502/ PDT.G/ 2013/ PA JS should be declared invalid due to the Article 1 of its agreement which is violate the provisions of the balance principle in the agreement. The division of marital assets in the case of South Jakarta Religion Court Decision Nomor 0502/PDT.G/2013/PA JS should be shared based on Article 35 of the Marriage Act Jis Article 96 and Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Suggestions for this case are the prosces of establishing a marital agreement must comply with the provisions on Law No. 1 of 1974 on Marriage Article 29 and also The Indonesian Book of the Civil Law and the contents in the marital agreement should be based on the general principles of agreement and regulation concerning the marital agreement."

"Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly yang sudah dicatatkan, kemudian Tergugat adalah anak sah yang lahir sebelum perkawinan antara Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly dicatatkan, namun setelah para Tergugat lahir, Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly sudah mencatatkan kelahiran para Tergugat di Catatan Sipil karena mereka sudah menikah sesuai dengan hukum adat Tionghoa. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ingin mendapatkan hak waris mereka, karena mereka semua adalah anak sah dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Penggugat menggugat para Tergugat karena telah membuat Akta Keterangan Hak Mewaris tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat membuat akta tersebut untuk kepentingan anak-anak yang menjadi ahli waris dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Maka, pada penelitian ini ingin mengetahui apakah para tergugat adalah anak sah dan kedudukan hak waris mereka. Penelitian ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

---

Plaintiffs and Co-defendant is a legitimate child of the marriage Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly has been recorded, then the Defendant is a legitimate child born before the marriage of Mr.. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly listed, but after the Defendants birth, Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly has recorded births in the Civil Defendants because they were married according to Chinese customary law. Plaintiff, Defendant and Co-defendant wants to get their inheritance, because they are all legitimate son of Mr. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly. Plaintiff sued the Defendants for having made ​​the right heir Information Act unbeknownst to Plaintiff, but Defendant makes the act for the benefit of children who become heirs of Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly. Thus, in this study wanted to determine whether the defendant is a legitimate child and seat of their inheritance. The research was based on the laws and regulations in Indonesia, the Civil Code and the Law. 1/1974 on Marriage."

"Skripsi ini membahas mengenai Hibah terhadap Hak Atas Tanah milik Anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai Hibah, Waris, sistem kebendaan dalam hukum perdata, mengenai usia dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian, konsep Hukum tanah nasional di Indonesia misalnya cara untuk memperoleh Hak Atas Tanah, pembuatan sertipikat tanah, dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Agraria di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera-Selatan yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengenai Harta Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus diwakili oleh kedua orang tuanya dalam hal melakukan perbuatan hukum, setelah itu tanah yang telah dihibahkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Selain itu, kondisi sosiologis masyarakat juga akan dijelaskan dalam hal pemilihan arena Hukum (forum shopping) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

---

This thesis discusses the Grant of land belonging to the Minors in Civil Law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer the discussion of Grant, Inheritance, material in Civil Law systems, the age of consents, parental authority and guardianship, draft national land law in Indonesia such as how to obtain land rights, making land certificate, and land registration in accordance with regulation Indonesian land. In addition, this paper also analysis the case against Verdict No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Lubuklinggau City South Sumatera associated with the theory. Results of this study suggest that the treasury grant given to minors must be represented by both parents in the case of legal actions, after the land had been granted must be registered with the land office. In addition, the sociological conditions will also be explained in terms of election law arena (forum shopping) to resolve disputes that occur."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Tesis ini membahas pembagian waris terhadap istri dari perkawinan kedua yang perkawinannya baru dicatatkan setelah pewaris meninggal dunia. Latar belakangnya yaitu tidak semua masyarakat mengerti betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang berdampak pada pewarisan atas objek peninggalan pewaris. Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada waris barat. Penulis mengangkat (dua) permasalahan yaitu yang pertama analisa pembagian waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1522 K/PDT/2003 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Hukum Waris di Indonesia, dan permasalahan yang kedua yaitu bagaimanakah status Akta Jual Beli yang sudah berpindah tangan. Analisa yang Penulis dapatkan bahwa perkawinan antara pewaris dengan istri kedua tidak sah, maka seharusnya istri kedua tersebut tidak berhak mendapatkan warisan, yang seharusnya berhak adalah ahli sah dari pewaris, sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kepemilikan objek peninggalan pewaris berupa tanah yang sudah berpindah tangan tidak dapat dibatalkan, namun anak sah dapat menggugat istri kedua untuk penggantian ganti rugi, bukan pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli.

---

This thesis discusses about the division of inheritance to wife from second marriage who registered her marriage after the testator dies. The background is not all people understand the importance of registration of marriages that have impact the object of inheritance. In this thesis, the author focuses on western inheritance. Author lifting 2 (two) problems in this thesis, the first problem is analysis of the division of inheritance based on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1522 K / PDT / 2003 in terms of the Book of the Law of Civil Law and Jurisprudence Inheritance Law in Indonesia, and the second problem is how the status of Sale and Purchase Agreements that are already changing hands.

The analysis of the writer that marriage between the heir with the second wife is not valid, then it should be the second wife is not entitled with the inheritance, so the daughter who is entitled with the all inheritance, which is the judge's ruling is not in accordance with the legislation Indonesia. The ownership of inheritance objects such as land that have changed hand can not be canceled, but the daughter can sue to the second wife for reimbursement of damages, not the cancellation of Certificate of Ownership and Sale and Purchase Agreements."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal pengalihan harta warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Fokus penelitian adalah mengetahui harta warisan sebagai suatu hak milik bersama yang terikat dan melihat apakah perbuatan tergugat sebagai istri dari pewaris yang mengalihkan lima bangunan rumah tanpa persetujuan ahli waris lain adalah perbuatan melawan hukum, dan kemudian mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tergugat yang megalihkan hak milik bersama yang terikay merupakan perbuatan melawan hukum, namun mengenai jumlah pemberian ganti rugi yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat kurang tepat karena apabila tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat, tergugat seolah kehilangan haknya terhadap lima bangunan atau rumah tersebut.

---

This research discusses about the tortious act on the transfer of the inheritance which have not been divided without the consent of the other beneficiaries. The focus of this research is to conversant with inheritance as the property of several persons which bonded and to conclude whether that the defendant act as the beneficiary which transferring five houses without any consent of the other beneficiaries is a tortious act, and then elaborate the two focuses above to look upon the Judge Decision is correct from the existed law regulation and the law theories. Juridical normative is used as the method of the research. This essay, written with literature research with secondary data as the resources of the data. The results of the research shows that the Defendant?s act which transferring the inheritance of several persons which bonded is a tortious act. However, regarding the amount of compensation which has to be given by the Defendant to the Plaintiff is inappropriate since if the Defendant paid the compensation to the Plaintiff, the Defendant make as if the Defendant looses the rights of the five houses."

"Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata seorang Anak Luar Kawin harus diakui lebih dahulu untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak dan ibu yang melahirkannya. Namun setelah UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat 1 harus dibaca, ldquo;anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. rdquo; Makna hubungan hukum yang diberikan antara anak luar kawin dengan keluarga ibunya menyebabkan banyak interpretasi, apakah kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah atau sama dengan anak luar kawin yang diakui sah tanpa perlu pengakuan sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Apakah kemudian anak luar kawin khususnya golongan Tionghoa Non Muslim memiliki hak untuk mewaris secara penggantian terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibu? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Menerapkan asas hukum Lex Specialist Derogat Legi Generali, ketentuan dalam KUHPerdata merupakan ketentuan khusus mengenai hukum waris, sedangkan UU Perkawinan merupakan ketentuan umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 842 KUHPerdata, dalam hal mewaris secara penggantian tempat hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. Jika kedudukan Anak Luar Kawin ingin diperbaiki dengan memberikan hak-hak waris yang lebih baik, perlu dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di bidang hukum waris yang baru agar berlaku asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori terhadap KUHPerdata.

---

This thesis is about the inheritance rights of Children Born out of Wedlock in Place Fulfillment to his her mother rsquo s family inheritance for Non Muslims Chinese Ethnic after the enacted of Article 43 paragraph 1 Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010. The Law of Inheritance applied for Non Muslims Chinese ethnic is in Indonesian Civil Code. According to Civil Code, a child born out of wedlock must be recognized to create legal relationship between the child and his her mother. But after the enacted of Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010, Article 43 paragraph 1 must be read, ldquo a child born out of wedlock has legal relations with his her mother and the mother rsquo s family, and with a man as his her father who can be proven on the science basis and technology and or other evidence according to the law has blood relations, including legal relationships with his her father rsquo s family rdquo . The meaning of lsquo legal relationship rsquo given between the child born out of wedlock and the family of the mother raise more than one interpretations, whether child born out of wedlock after the Marriage Law has equal rights with the legitimate child or even without recognition from the mother born out of wedlock has the same position as the recognized child as mention in inheritance law in Civil Code. Do child born out of wedlock have the right of place fulfilllment in inheritance from his her mother and mother rsquo s family especially for Non Muslims Chinese Ethnic according to Article 43 1 Marriage Law This research was conducted by normative juridical research method with descriptive analytical and qualitative approach. In accordance to legal principle Lex Specialist Derogat Legi Generali, Civil Code is the special law concerning the inheritance law, whereas the Marriage Law is the general provision. Consequently Article 842 Civil Code, that stated inheritance by place fulfillment can only done by legitimate descendant, is applied to child born out of wedlock. If we are willing to give child born out of wedlock a better inheritance rights, it is necessary to enact legislation at the Law level in order to apply Lex Posterior Derogat Legi Priori principle to Civil Code."