Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang kesebatan, yang berawal dari paradigma sakit menekankan pada aspek kuratif menjadi paradigma sehat dengan titik berat pada pelayanan promotif dan preventif. Unit Uji Kesehatan sebagai salah satu unit yang ada dalam Pelayanan Kesebatan St. Carolus adalah unit yang juga dipersiapkan untuk perubaban paradigma yang ada. Pelayanan Kesehatan St. Carolus (PKSC) yang telah lama berkecimpung di sektor jasa juga merasakan pengaruh tingkat kompetisi dalam melayani pasar pelayanan kesehatan. Hal ini mengbaruskan PKSC untuk jeli melibat pasar yang ada dengan tujuan menjawab situasi pasar. Salah satunya melaknkan analisis segmen, target dan positioning dari unit ujikes sehingga bisa diketabui segmen, target dan positioning deri unit Ujikes PKSC. Penelitian dilakukan terhadap responden yang berasal dari poli spesialis PKSC dengan asumsi behwa dari gamharan pelanggan poli spesialis bisa diketahui segmen yang menggunakan PKSC dan mrget pasar yang akan dibidik oleh unit Ujikes. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner pada tahapan segmentasi dan kualitatif dengan wawancara mendalam dalam menentukan target dan positioning dari Ujikes.

---

There has been changing in paradigm of health, beganwith sick paradigm which curative aspects as focus, to health paradigm with promotion and preventive as focus.Medical check up is one of units in Pelayanan Kesehatan St. Carolus (PKSC) that bad been prepared to health paradigm. PKSC which has serve community health from long time ago, get the impact of high competition in health services.PKSC must aware of the market to answer this situation. One of the answer by doing analysis of segmentation, targeting and positioning private customer of PKSC medical check up unit to know the segment, target and positioning of this unit. This research takes respondent from visitors of PKSC specialist policlinics, with assume by knowing the segment of this unit we can have target of medical check unit. The research is quantitative by using questioner in segmentation and qualitative by doing depth interview to decide target and positioning of medical check up unit. From this research, we got segment of this uoit, by analysis demography, socioeconomic and psicography variables, are upper low and middle class of society. The positioning of PKSC medical unit is to give satisfaction by quality and good services. Advices for this unit are to make a product that focus to martenity and geriartri with competitive price, more active in promotion that can be doing by media such make consultation space in news paper. In the future} medical check up unit and the other support facility will focus in one service area to give easy access and comfortable for costumer."

"The paradigm of Evidence Based Medicine (EBM) is new in the world of medicine and is used in practice praxis and medical research through a systematic observation, standardized, and objective. The article brings to light whether EBM and the supportive apparatus are able to defend the theory of decision-making concept of Pellegrino and Thomasma and how it affects the attitude of the practitioners in making a well-thought decision to administer a rational, objective, and effective treatment for the patients."

"Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menguraikan permasalahan mengenai kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum, dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sampai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari sisi materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pelaksanaan asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

---

The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013 (Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were inconsistencies of norms in the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three laws. This law has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction."

"Apabila pihak merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ataupun melapor kepada polisi untuk diproses secara hukum pidana. Selain itu, dapat pula perbuatan dokter tersebut diadukan kepada MKDKI. Skripsi ini membahas mengenai peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran terutama dalam halnya kewenangan MKDKI untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin, serta mengenai kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI sebelum mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa ranah MKDKI adalah pada disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dimana apabila seorang dokter dinyatakan salah secara disiplin, tidak berarti secara langsung salah secara hukum pula. Saran yang diberikan adalah untuk lebih mencermati peraturan terkait MKDKI agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman akan kewenangan MKDKI.

---

If a party suffers from loss over the actions of a doctor in doing medical practice, they can file a lawsuit against the doctor or report to the police to be processed in criminal law. In addition, they can also report the doctor to Indonesian Medical Disciplinary Board. This thesis discusses the role and legal status of MKDKI in enforcing medical discipline mainly in MKDKI rsquo s authority to examine alleged disciplinary violation, as well as on the obligation to make a complaint to MKDKI before filing a lawsuit. This research uses literature research method that is juridical normative. This study concludes that there is no obligation to make a complaint to MKDKI first before filing a lawsuit. MKDKI rsquo s authority is in the disciplinary of doctors and dentists, whereas if a doctor is declared in violation of discipline, it does not immediately mean that the doctor also violates the law. Both of it are different things and should be examined respectively according to each provisions. The suggestion given is to examine the regulation regarding MKDKI more thoroughly in order to avoid mistakes in understanding the authority of MKDKI."

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan dan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia dengan mengamati apa yang terjadi di klinik Indonesia Sports Medicine Centre. Antusiasme masyarakat akan olahraga sangat besar akan tetapi karena ketidaktahuan akan olahraga memunculkan potensi terjadinya cedera, sehingga muncul dokter spesialis kedokteran olahraga sebagai jawaban. Karena dokter spesialis kedokteran olahraga masih baru mengakibatkan masyarakat termasuk peneliti sebagai mahasiswa hukum mempertanyakan bagaimana kewenangan dan kompetensi dari dokter spesialis kedokteran olahraga. Kesimpulan dari skripsi ini kewenangan dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kompetensi utamanya adalah mengobati orang yang sakit karena aktifitas olahraga dan mengobati orang yang sakit dengan metodeolahraga. Dokter dan Klinik bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul kepada pasien hal ini dapat dilihat pada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah pihak Konsil KedokteranIndonesia bersama Kolegium Kedokteran Olahraga sesegera mungkin mengesahkan rancangan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga agar dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia memiliki legalitas yang jelas terhadap Standar Profesi Medik yang dokter spesialis kedokteran olahraga gunakan guna melindungi kepentingan para dokter juga jika sewaktu-waktu ada tuntutan atau gugatan hukum.

---

This thesis examines the authority and competence of sports medicine specialists in Indonesia by observing what is happening at the Indonesia Sports Medicine Center.”The enthusiasm of the community for sports is very large, but because of their ignorance of sports, there is potential

for injury, so that sports medicine specialist appears as the answer. Because sports medicine specialists are still new, people, including researchers as law students, question the authority and competence of sports medicine specialists. The conclusion of this thesis is that the

authority of sports medicine specialists in Indonesia is based on Article 35 of the Medical Practice Law and their main competences are to treat people who are sick due to sports activities and treat people who are sick with sports methods. Doctors and Clinics are responsible if there is a loss incurred to patients, this can be seen in article 58 paragraph (1) of the Health Law that everyone has the right to claim compensation for someone, health workers, and / or health providers who cause losses due to errors. or negligence in the health services it receives. The suggestion from this thesis is that the Indonesian Medical Council together with the Sports Medicine College as soon as possible ratify the draft standard of competency for sports medicine specialists so that sports medicine specialists in Indonesia have clear legality

against the Medical Professional Standards that sports medicine specialists use to protect the interests of doctors as well. if at any time there is a lawsuit."