Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibentuknya charter untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai operating arm dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini membahas pula mengenai tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham perusahaan induk dan anak perusahaan dengan adanya charter tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakan PT X, yang merupakan badan usaha yan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Dalam charter PT X tersebut, disebutkan bahwa pemberlakukan charter ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing anak perusahaan hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka charter tersebut belum memiliki kekuatan mengikat bagi anak perusahaan hulu.

---

This thesis is concerning the application of charter of corporate relation between and inter-subsidiary company. The purpose of this charter is to regulate the distribution of duties, authorities, synergy, coordination, and communication between the holding company as the responsible party/caretaker and business/activities supervisor with subsidiary company as the operating arm of holding company in strategy performance and operational implementation in order to achieve the best interest of the holding company.

This thesis also concerning the responsibilities of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of holding company and its subsidiaries by the existence of such charter. In this matter, writer takes an example, the charter that used by PT X, is a business entity in oil and gas sector, in conducting the control against its subsidiaries. In such charter of PT X stated that the enforceability of this charter is conducted through the mechanism of General Meeting of Shareholders of each of subsidiaries. In consequence of the General Meeting of Shareholders is not conducted, such charter has not had a binding effect to its subsidiaries."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya.

---

This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it."

"Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law."

"ABSTRAKSetiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhikebutuhan hidupnya pasti akan berhubungan dan menggunakan hukum perjanjian.Namun, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaan perjanjian, tidak menutupkemungkinan timbulnya perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satudengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma hukumagar di dalam proses pergaulan hidup antar manusia terdapat kedamaian danketertiban.Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalahmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. B dan Bapak Cterhadap PT. A. Pada kasus tersebut terdapat hubungan kontraktual yang terjadiantara pihak PT. A dengan pihak PT. B. Namun, menjelang berakhirnyaperjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilikasli dari kapal (tongkang) yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah perbuatan pihak PT. B dengan Bapak C dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana akibat hukumyang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan,sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah dantipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakanpencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang dilakukan oleh Bapak C dantidak adanya upaya pencegahan dari pihak PT. B akan tindakan yang dilakukanoleh Bapak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumyang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawanhukum pihak PT. B dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitupasal 1338 jo 1555 KUH Perdata karena tindakan pencegahan penyandaraan kapal(tongkang) yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pacta sunt servanda.Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. B dan Bapak C tersebut menimbulkankerugian terhadap pihak PT. A, sehingga mewajibkan para pihak yangmenimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita olehpihak PT. A. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Aadalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365KUH Perdata.

---

ABSTRACTIn every human activity is certainly using the laws of the agreement tofulfill their needs. But, in a workmanship or execution of the agreement, it canappear the dispute or conflict between other human as a parties. As the result, weneeds law norm, so that in social human intercourse is created the peacefulnessand correct conduct.In this research, the focus in the study is about the onrechtmatigedaad byPT. B and Mr. C to PT. A. In that case, there is a contractual relationship betweenPT. A and PT. B. However, when the implementation would be over, Mr. C cameout and claimed him self as the owner of the cargo ship. The objective of thisresearch is knowing whether the deed done by PT. B and Mr. C can becategorized as onrechtmatigedaad and how the consequence of the action is. Thisresearch uses method of document's research, therefore we need secondary datacollected by document's study. The type of this research is problem identificationand problem focus. In conclusion, the prohibition to tie up the cargo ship by Mr. Cand no action carried out by PT. B to prevent Mr. C, not only can be categorizedas onrechtmatigedaad, but also incompatible with etiquette and morality. Besides,the deed is also incompatible with ordinance, especially article 1338 jo 1555article of civil code because the prohibition to tie up the cargo ship chartered isbreaking the basis of pacta sunt servanda. The action excecuted by PT. B and Mr.C caused a financial loss for PT. A as well, so the parties causing the loss have toreplace it. Thus, the legal remedy claimed by PT. A is regarded asonrechtmatigedaad. This matter is based on article 1365 of Civil Code."

"Risa Lisdiyanti Devi, 058900192.2, Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Charter Pesawat, Skripsi.Bersamaan dengan dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II dan memasuki era globalisasi dan komunikasi, maka pembangunan nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Salah satu sarana yang memiliki posisi penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah sarana transportasi udara. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta dengan meningkatnya permintaan a kan j asa angkutan udara maka bidang angkutan udara juga mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan angkutan udara yang pesat tersebut juga menimbulkan beberapa masalah hukum baru yang berkaitandengan penyelenggaraan angkutan melalui udara. Salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam Hukum Angkutan Udara adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan charter pesawat, karena dewasa ini banyak perusahaan angkutan udara yang menye lenggar akan angkutan udara dengan charter. Namun dalam praktek perundang-undangan yang berlaku sekarang belum banyak yang mengatur secara tegas mengenai aspek hukum dari charter pesawat ini. Walaupun angkutan udara menggunakan pesawat yang berteknologi tinggi namun dalam penyelenggaraan pengangkutan udara tidak terlepas dari beberapa resiko yang akan timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan pengangkut, misalnya dalam hal terjadi kecelakaan pesawat. Berkaitan dengan hal itu masih banyak maaalah mengenai penyelesaian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat yang berkaitan erat dengan tanggungjawabpengangkut. Miaalnya saja, siapa yang harus bertanggung-jawab jika terjadi suatu kecelakaan pesawat dan bagaimana penyelesaian klaim ganti ruginya bagi pihak penumpang atau pengirim barang. Jadi dalam Hukum Penerbangan atau Hukum angkutan melalui udara banyak masalah-masalah yang satu sama lain s aling oerkaitan erat dan semuanya penting diketahui oleh semua pihak terutama oleh kalangan pemakai jasa angkutan melalui udara, termasuk didalamnya masalah charter pesawat. ( Riea Lisdiyanti Devi/0589001922)"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan hukum perkawinan mengenai akibat hukum terjadinya perkawinan pada umumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Women?s Charter (Amendment) Act No. 2 Of 2011 Dan Administration Of Muslim Law Act. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Singapura memiliki ciri khas dalam masing-masing peraturan hukumnya dan terdapat perbedaan maupun persamaan dalam peraturan perkawinan mengenai akibat hukum terjadinya perkawinan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of marriage laws regarding the legal consequences of marriage, according to Marriage Act No. 1 of 1974, Women?s Charter (Amendment) Act No. 2 Of 2011 and Administration Of Muslim Law Act.With normative legal research methods and descriptive writing, the data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing. The result showed that both Indonesia and Singapore have their own distinctive characteristic and there are differences and similiarities in the regulation of marriage on the legal consequences of marriage."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara image perusahaan, CSR disclosure dan interaksi antara image perusahaan dan CSR disclosure dengan profitabilitas perusahaan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara CSR disclosure dengan image perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa image perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai profitabilitas perusahaan, CSR disclosure memberikan pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas perusahaan, interaksi antara image perusahaan dan CSR disclosure dengan profitabilitas perusahaan memberikan pengaruh positif, serta CSR disclosure tidak berpengaruh terhadap image perusahaan.

---

This research aims to know the relationship between corporate image, CSR disclosure and the interaction between corporate image and CSR disclosure towards corporate profitability. Besides, this research also aims to know the relationship between CSR disclosure and corporate image. Therefore, to answer the purpose of this research, multiple regession analysis is used.

The results indicate that corporate image is not influencing corporate profitability, CSR disclosure has negative effect towards corporate profitability, the interaction between corporate image and CSR disclosure give positive effect to corporate profitability, then CSR disclosure is not influencing corporate image."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"

"ABSTRAKKegiatan penambangan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) nasional adalah upaya besar untuk menghasilkan sumber energi penggerak kehidupan masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan eksplorasi guna pencarian cadangan baru. Jika berhasil menemukan cadangan yang ekonomis, kegiatan akan dilanjutkan ke tahap produksi yakni proses mengangkat migas ke permukaan bumi. Produk tersebut kemudian dialirkan ke separator dan selanjutnya ke tangki pengumpul atau, untuk gas, ke fasilitas yang akan memanfaatkannya. Tanker yang digunakan sebagai penampungan produksi minyak mentah untuk perusahaan minyak yang beroperasi dilepas pantai (offshore) disebut juga floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO merupakan adalah sebuah bangunan fasilitas terapung berbentuk kapal untuk kegiatan pengeboran dan penyimpanan minyak lepas pantai yang bersifat portable yang mempunyai kemampuan khusus yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mendistribusikan minyak ke kapal pengangkut minyak (shuttle tanker) serta kemampuan untuk memproduksi minyak. Masalah yang memicu kontroversi adalah tidak adanya kepastian mengenai penetapan besaran tarif pajak atas penyewaan FPSO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, meneliti, mengkritisi dan menganalisis implikasi pengenaan pajak penghasilan atas penyewaan tanker FPSO/FSO dalam industri migas di Indonesia.

---

ABSTRACT

National oil and gas mining activities is a huge effort to produce energy resources that will help the society to keep on moving. Numerous efforts were tried out, including exploration in order to find new resources to replace the old ones. If a new, economical replacement is found, the activity will be proceeded to the production phase, which is the phase when the oil and gas were raised to the earth?s surface. The product will be flowed to the separator and then proceeded to the collecting tank or, for gas, to the facility that will used it. The tanker that is used as a reservoir of crude oil production for oil company that operates offshore, which can be called as a floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO is a floating vessel building for drilling and offshore oil storage, FPSO is portable and has the ability to keep and to distribute oil to the shuttle tanker, plus an ability to produce oil. The problem that ignites controversy is that there is no certainty about the fixation of the amount of tax on the rental of FPSO. The purpose of this research is to know, assess, examine, scrutinize and analyze the implications of the imposition of income tax on charter tanker FPSO / FSO in the oil and gas industry in Indonesia."

"Transportasi dengan memberikan waktu tempuh yang lebih cepat jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Hal ini tentu memberikan keuntungan tetapi juga risiko karena bisnis ini membutuhkan investasi yang signifikan. Agar menguntungkan dalam bisnis penerbangan, perencanaan armada harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan pendekatan metodologi yang tepat dan bagian penting dari proses perencanaan adalah pemilihan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih pesawat untuk bisnis charter untuk keperluan kargo dengan menggunakan kriteria dan metode yang tepat. Metode Multiple Criteria Decision-Making (MCDM) digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, seperti pada penelitian ini yang memanfaatkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikombinasikan dengan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). AHP merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan hirarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan TOPSIS yang memaksimalkan kriteria manfaat sambil menawarkan solusi yang meminimalkan kriteria biaya. Penelitian ini mengambil studi kasus pada masalah yang dihadapi oleh perusahaan air charter di Indonesia yang berbisnis pada penyewaan pesawat untuk keperluan kargo. Masalah tersebut memiliki 3 alternatif untuk dipertimbangkan yang harus dievaluasi dengan menggunakan 3 kriteria utama: spesifikasi pesawat, indikator keuangan dan nilai tambah, serta 10 subkriteria. Tinjauan literatur sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan pesawat terutama dalam bisnis charter udara berorientasi kargo, serta untuk mengidentifikasi research gap dalam artikel yang relevan dengan pemilihan pesawat. Tiga ahli yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengidentifikasi kriteria yang sesuai dan menghasilkan 10 dari 45 subkriteria. Uji reliabilitas juga dilakukan dengan hasil yang positif. AHP digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dan melalui TOPSIS alternatif pesawat dievaluasi.

---

Transportation by airplane is one of the best choices because it offers a faster travel time when compared to other modes of transportation. This certainly generates benefits but also risks because this business requires significant investment. To be profitabel in the aviation business, fleet planning must be done carefully using the right methodological approach and a prominent part of the planning process is the selection of aircraft. This study intends to assist decision makers while choosing an aircraft for business charter for cargo purposes by applying the appropriate criteria and methods. The Multiple Criteria Decision-Making (MCDM) method is used as a decision making tool, as in this study which utilized the Analytic Hierarchy Process (AHP) method combined with the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). With the help of TOPSIS, which maximizes the benefits of criteria while providing solutions that minimizes cost criteria, and AHP, which assigns subjective values about the relative importance of each variable and determines which variable has the highest priority, it is possible to break down a complex and unstructured situation into several components in a hierarchical arrangement. This research takes a case study on the problem faced by air charter companies in Indonesia who do business in leasing aircraft for cargo purposes. The problem has 3 alternatives to choose from which must be evaluated using 3 main criteria: aircraft specifications, financial indicators and added value, and 10 sub-criteria. A Structured literature review was conducted to determine the criteria to be taken into account when choosing an aircraft, particularly for the cargo-oriented air charter industry, as well as to determine research gaps in articles that are pertinent to the decision to select an aircraft. Three experts who participated in this study identified the appropriate identifying features and came up with 10 out of 45 sub-criteria. Reliability test was also carried out with positive results. The criteria weights are obtained using AHP, and the aircraft alternatives are assessed using TOPSIS."