Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam alam bisnis yang semakin kompetitif dimana perusahaan perusahaan menawarkan produk dan jasa yang tidak jauh berbeda, maka citra produk dan perusahaan yang terbentuk sebagai persepsi masyarakat perlu menjadi perhatian utama humas. Humas tidak mungkin berhasil baik mengembangkan citra yang ingin diproyeksikan pada masyarakat tanpa bantuan pers, karena pers merupakan sarana yang memungkinkan pesan-pesan yang ingin disampaikan humas menjangkau masyarakat luas secara efisien dan efektif. Maka antara humas dan pers haruslah tercipta suatu hubungan mitra kerja yang berdasarkan pada saling menghormati, bertanggung jawab dan menghargai etika profesi masing-masing. Keduanya, humas dan pers, saling tergantung dan saling membutuhkan. Tanpa bantuan dan dukungan pers, sulit bagi humas untuk menjalankan kegiatannya secara ideal. Untuk mendapatkan bantuan dan dukungan pers tersebut, perlu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. penulis tertarik untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan humas hubungan harmonis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta persepsi pers terhadap kegiatan humas Hotel Indonesia maka humas Berdasarkan situasi di atas, membahas Hotel Indonesia untuk membina pers, kalangan dalam membina hubungan dengan pers tersebut. Guna menunjang terpenuhinya informasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, penulis mengadakan penelitian dengan mengadakan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari Hotel Indonesia yaitu Manajer Humas, Asisten Manajer Humas dan Analis Pemasaran. Penulis juga mewawancarai sepuluh wartawan dan editor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas Hotel Indonesia dalam membina hubungan dengan pers terutama penulis teliti melalui kegiatan-kegiatan Pemberian Penerangan, Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Pembinaan Hubungan Antar Pribadi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya penulis teliti melalui kedudukan humas dalam struktur organisasi, kebijaksanaan manajemen humas menghadapi pers, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki humas serta sistem informasi pada Hotel Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa humas Hotel Indonesia belum melaksanakan kegiatan kegiatan kalangan pers secara optimal harmonis antara perusahaan dengan pembinaan hubungan dengan sehingga hubungan yang kalangan pers belum sepenuhnya tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan Hotel Indonesia serta humasnya adalah : Divisi Humas Hotel Indonesia sebaiknya dirubah menjadi suatu Corporate PR yang kedudukannya sejajar dengan fungsi fungsi lini di Hotel Indonesia sehingga humas dapat lebih mengoptimalkan fungsi stafnya dan kegiatan-kegiatan kehumasannya, termasuk yang berkaitan dengan pers. Sebaiknya Hotel Indonesia mulai menerapkan desentralisasi. - Sebaiknya Hotel Indonesia mulai menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga mempermudah pengolahan data dan pengambilan keputusan serta menunjang fungsi humas sebagai suatu pusat informasi. Sebaiknya humas meningkatkan kemampuan diri dan stafnya di bidang kehumasan, termasuk kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membina hubungan dengan pers."

"ABSTRAKUniversitas Indonesia sebagai lembaga perguruan tinggi publik di melalui pers. negeri berkepentingan untuk berhubungan dengan luarnya, salah Hubungan tersebut dilakukan semata-mata dalam hubungan yang satunya adalah dengan dan bergantungan, karena hidup dalam suatu lingkungan, tak mau kegiatannya akan saling bersinggungan. saling yang mau Bagian Hubungan Masyarakat-lah yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berhubungan secara resmi Bagian Humas UI memiliki tugas dan fungsi sebagai layaknya Humas organisasi lainnya, yaitu untuk dalam dengan pers. mengkomunikasikan segala aktivitas UI kepada masyarakat luar, guna terciptanya citra yang baik. Sehingga konsep Hubungan Media (Media Relations) pada kebanyakan organisasi lainnya, juga bisa diterapkan secara praktis pada Humas UI. Pada tahap operasionalisasinya, antara teori Media Relations yang ideal dengan prakteknya di lapangan sering tidak sejajar secara sempurna. Walaupun tugas dan fungsi Humas UI secara struktural maupun gambaran kerjanya tegas dan rinci menunjuk pada kegiatan Media Relations, namun pada prakteknya kurang memberi hasil maksimal. Hasil maksimal dari sebuah hubungan media dapat terlacak dari respon pers terhadap kegiatan-kegiatan Humas UI tidaklah berbeda UI. Komentar pers yang mengkritik Humas mencolok dengan kritikan pers Humas-humas di departemen pemerintah. kental serta kurang memberikan informasi secara cepat, tepat dan terus terang, sebagai beberapa hal yang dianggap secara terhadap kegiatan Kesan birokratisnya yang kurang memuaskan pers. fungsi antara Humas dan Pers mengakibatkan keduanya menjadi kompleks. Di satu pihak Humas UI ingin bertangung jawab sebaik-baiknya terhadap organisasi berada di atasnya; di lain pihak pers mempunyai kepentingan tersendiri dengan informasi yang dicari dan diterimanya dari Humas sesuai dengan nilai berita, visi, dan misi medianya. Perbedaan hubungan yang Dari wawancara mendalam dapat diketahui, ketidaksempurnaan kegiatan Media Relations dari Humas UI ini tidaklah I mengganggu secara mendasar bagi kelanjutan hubungannya dengan pers. Karena pers itu sendiri pada isyu-isyu tertensudah cukup puas sensitifv politis, Humas UI tidak bisa diandalkan sebagai lembaga resmi yang menjadi sumber berita yang rapkan tampil. Ini menguatkan fenomena dominan yang seragam dengan Humas pemerintah lainnya. misalnya kegiatan akademis ilmiah, layanan Humas UI. Namun, pada isyu yang tu, dengan terutama masalah diha- Peningkatan kualitas hubungan media memiliki dua syarat pokok, yakni pemberian otoritas yang lebih besar kepada Humas UI dalam berhubungan dengan pers, serta peningkatan sumber daya stafnya agar lebih menguasai praktek hubungan media secara profesional."

"Humas pada Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kebijakan. UAN yang merupakan kebijakan yang masih terbilang Baru dikeluarkan oleh Diknas, menjadi berita yang cukup kontroversial di media massa. Dengan tugasnya untuk sosialisasi kebijakan UAN maka Humas Diknas mempunyai strategi dengan menggunakan berbagai jenis media dalam sosialisasi.Media massa yang dipilih oleh Humas Diknas daiam mensosialisasikan Kebijakan UAN kepada masyarakat. Perlu adanya kegiatan Humas yang berhubungan dengan media massa dan wartawan di Diknas. Strategi apa yang digunakan Humas dan kegiatannya dengan press relations dalam sosialisasi kebijakan UAN.Tesis ini akan membahas mengenai kegiatan Humas Diknas dalam Sosialisasi Kebijakan UAN. Strategi apa yang digunakan Humas Diknas; Hambatan-hambatan yang dihadapi Humas; Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sosialisasi kebijakan UAN; Dan Hubungan Humas dengan media massa terutama wartawan. Penelitian ini mengambil kasus sosialisasi kebijakan UAN pada Humas Diknas.Peneliti dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dari Jefkins dan lainnya. Konsep yang digunakan adalah konsep-konsep humas dan hubungan pers. Humas Frank Jefkins ( Jefkins, 2003 :10) dalam bukunya Public Relations : humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Hubungan pars (Press Relations) menurut Frank Jefkins (2003 :113) adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka : menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini merupakan penelitian yang kualitatif yang hasilnya akan dituangkan secara naratif deskriptif.Dari penelitian ini maka akan dibuat kesimpulan dan saran. Humas Dinas telah melakukan kegiatan press relations yang dijalankan oleh bagian penerangan. Sosialisasi kebijakan UAN dengan melibatkan wartawan. walaupun peran Humas pad Diknas tidak maksimal namun Humas berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perannya."

"Peranan hubungan masyarakat atau public relations (PR) semakin dirasakan penting dalam menunjang keberhasilan program komunikasi perusahaan secara umum, maupun secara khusus dalam lingkup kegiatan pemasaran, baik pemasaran produk maupun jasa. Kegiatan ini umum dikenal sebagai marketing public relations. Sejalan dengan semakin dirasakan pentingnya dukungan PR, maka humas internal ataupun konsultan PR semakin pula diperlukan. Tesis ini menelaah kekuatan, kelebihan serta kekurangan dan kelemahan humas internal dan konsultan PR, dalam menjalankan peranannya ditinjau dari evaluasi kegiatan media relations dalam konteks marketing public relations. Industri yang menjadi bahan telaah adalah penerbangan, khususnya pembukaan jalur penerbangan baru Jakarta-Melbourne. Pemilihan industri penerbangan adalah karena sifatnya yang rentan terhadap krisis sehingga dukungan PR mutlak diperlukan. Tujuan penelitian adalah memberi masukan dan penimbangan dalam penetapan pilihan untuk mengelola secara internal divisi humas, atau memanfaatkan jasa konsultan, atau memakai kombinasi ke duanya. Dan bagaimana mengevaluasi kegiatan media relations sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan kualitas hubungan yang ada. Evaluasi dilakukan atas tahap persiapan dan implementasi program media relations, yaitu isi dan format materi informasi ke media massa, analisis isi liputan, dan wawancara dengan lima media massa berjangkauan nasional. Analisis isi liputan mengacu pada sistim skoring Quentin Bell. Metode penelitian adalah deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan sistim skoring Bell bermanfaat untuk menganalisa isi liputan secara sederhana namun meliput hampir semua aspek yang mewakili karakteristik yang dianggap panting oleh media. Hasil lainnya adalah kriteria keberhasilan media relations bukan kuantitas tapi kualitas liputan. Merpati Nusantara Airlines memperoleh liputan secara luas tapi dari sisi kualitas memiliki nilai skor lebih rendah dibandingkan Ansett Australia Airlines, sehingga kegiatan media relations Ansett Australia dikatakan lebih berhasil. Penerapan evaluasi dalam jangka panjang akan memungkinkan proyeksi hasil analisis kualitas kegiatan media relations secara lebih tepat. Data yang ada akan bermanfaat untuk memahami kelemahan dan kekuatan program PR dan karakteristik media secara lebih akurat, sehingga upaya perbaikan dan perencanaan dapat dilakukan lebih efektif. Sesuai tujuan dan karakteristik perusahaan, maka pilihan Merpati Nusantara Airlines untuk rnengelola humas secara internal sudah tepat, demikian pula Ansett Australia Airlines dalam memanfaatkan konsultan PR. Namun dalam melaksanakan peranan dalam media relations, hasil wawancara menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas masing-masing. Guna meningkatkan kinerja praktisi PR, penulis menyampaikan saran: diterapkannya analisis isi liputan secara intensif, ditingkatkannya upaya mendukung citra perusahaan bagi humas internal, dan pemahaman produk lebih mendalam oleh konsultan PR. Praktisi PR perlu lebih proaktif menjalankan peranannya dalam media relations. Evaluasi kegiatan PR secara berkala dan berkesinambungan perlu dilakukan, baik melalui analisis isi liputan maupun dengan membuka forum komunikasi dengan media massa sebagai mitra utama."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

---

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

"

"Tesis ini bertujuan membahas tentang persiapan, pelaksanaan penyusunan. dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Mencngah sebagai Unit Akuntansi Pcmbantu Pengguna Anggaran Eselon-l(UAPPA-El) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara!Lembaga yang beikewajiban menyelenggarak:an akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarnn dengan menyusun lapota.n keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan desk:riptif kualitati£ Hasil peneiitian ini diharapkan agar Direktornt Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggarnn Eselon-l(UAPPA-El)dapat dengan 1ebih trnnsparansi dan akuntabe1 dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon 1 berupa Lapornn Realisasi Anggaran, Nernca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diarnanatkan dalam tata kelola yang balk (good governance).

---

This thesis aim to study about preparation, execution of compilation, and resistance happened in compilation of Financial statement at Management Directorate General of Elementary Education and Menengah as Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-I(UAPPA-El) that is one of accountancy entity below (under Kementerian Negara!Lembaga whlch fs obliged to carry out accountancy and execution responsibility of budget by compiling financial statement in the form of Realisasi Anggaran and Neraca is accompanied by Note to Financial statement level ofEselon-1. This research is research with qualitative descriptive approach. Result of this research expected that Management Directorate General of Elementary Education and Mencngah as Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggar.m Eselon·l(UAPPA-El) with interest transparency and akuntabel in compiling and &1lbmits financial statement F..selon 1 in the form of Laporan Realisasi Anggaran, Balance and Note to Financial statement as commended in ammging good management {good governance)."

"Tesis ini bertujuan membahas tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Peudidikan Dasar dan Menengab sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catalan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) dapat dengan lebih transparansi dan akuntabel dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Leporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance)."