Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat persepsi masyarakat daerah kumuh terhadap salah satu film seri yang pernah di tayangkan TVRI, yaitu The A-Team. Persepsi di sini ditekankan pada usaha dari para pemirsa untuk memberikan 1 penilaian maupun penggambaran kekerasan dalam film tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penggambaran kekerasan, adalah adegan atraktif di dalam film tersebut seperti tembak menembak, perkelahian, kebut-kebutan kendaraan bermotor dan peledakan-peledakan kendaraan maupun bangunan, sebagai perwujud cara , membasmi musuh, dalam mana adegan atraktif ini merupakan unsur utama film action. Penulis merasa perlu menelaah hal tersebut di atas, dikarenakan oleh adanya kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, terutama dari kalangan akademisi, yang menyatakan bahwa film tersebut sarat dengan pesan kekerasan yang dapat mempengaruhi pemirsa. Pengaruh yang dikhawatirkan adalah pengaruh buruk, yakni pemirsa dapatmenampilkan kekerasan sebagai hasil pencerapan pesan kekerasan film tersebut. Di sini penulis ingin melihat hasil penerimaan khalayak golongan ini terhadap, film The A-Team dengan membahas pada persepsi yaitu faktor umur, pendidikan, frekuensi menonton film sejenis dan media uang dipilih untuk menonton film tersebut. Adapun lokasi dari penelitian ini ialah di kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah Matraman Dalam. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa bila ditinjau dari jenis film, maka The A-Team ditanggapi sebagai film kekerasan, namun oleh pemirsa tidak dipandang sebagai film yang menyampaikan pesan kekerasan. Kekerasan oleh pemirsa dilihat sebagai hal yang biasa (sebagai bumbu) dalam film action. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan film tersebut. Namun penyebab utama bukan dari filmnya, melainkan dari pemirsa itu sendiri. Dengan kata lain, kecenderungan bertindak kekerasan berasal dari faktor personal maupun sosial. Sedangkan film pengaruhnya masih sangat perlu dikaji lebih dalam lagi."

"Film Battle Royale produksi Taal Studios yang disutradarai oleh Fukasaku Kinji banyak menimbulkan kontroversi karena adegan-adegan kekerasan yang ditampilkan di dalamnya. Protes bermunculan dari berbagai pihak terutama karena karena pelaku kekerasan dalam film tersebut adalah remaja usia SMP, dan pada saat produksi sampai waktu tiba film tersebut, masalah kekerasan remaja di Jepang sedang menjadi sorotan publik.Hubungan film dengan masyarakat dapat bertolak dari kedudukan film sebagai institusi sosial, kalau tidak dapat dikatakan bahwa film adalah ungkapan perasaan masyarakat.Film sebagai institusi sosial berkaitan dengan konteks sosial masyarakat perfilman, khususnya pembuat film sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, konteks film sebagai cermin masyarakat dalam skala kemampuan para pembuatnya dan dengan segala pengaruh yang ada. Dan ketiga adalah konteks fungsi sosial film, yaitu sampai seberapa jauh nilai sebuah film berkaitan dengan nilai sosial, sampai seberapa jauh nilai sebuah film dipengaruhi oleh nilai sosial, dan sampai seberapa jauh film dapat berfungsi sebagai alat penghibur sekaligus alat pendidikan bagi masyarakat (penonton).Film Battle Royale dalam penceritaannya mengambil apa yang ada dalam masyarakat. Kritik sosial demikian tidak selalu mendapat tanggapan positif, namun terlepas dari itu, dapat menjadi cerminan keadaan sosial masyarakat pada suatu waktu tertentu. Dalam hal ini masyarakat Jepang dan khususnya permasalahan yang dihadapi oleh remaja di Jepang yang dapat menjadi pemicu tindak kekerasan pada remaja. Juga reaksi masyarakat yang umumnya diberikan terhadap kekerasan tersebut."

"Perkembangan teknologi semakin pesat di dunia modern seiring berjalannya waktu yang membuat inovasi menjadi hal yang sangat penting hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Teknologi modern mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, berbeda secara signifikan dengan cara hidup tradisional kelompok Amish yang menjadikannya sebagai kelompok minoritas di era modern. Kelompok Amish atau Kristen Anabaptis merupakan kelompok eksklusif di Amerika Serikat yang memiliki kepercayaan untuk tidak menggunakan teknologi modern dan hidup menyatu dengan alam. Dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes, penelitian ini menganalisis bagaimana film Rumspringa (2022) memperlihatkan kontras antara perspektif tokoh utama dengan orang-orang yang dijumpainya di Berlin mengenai kewajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari penelitian menunjukan adanya berbagai pandangan dan sikap yang diperlihatkan masyarakat Berlin terhadap kelompok minoritas Amish. Sebaliknya, tokoh utama memperlihatkan mengenai representasi kelompok Amish dalam perjalanan rumspringa. Penelitian ini menyimpulkan adanya perbedaan sesuatu yang asing bagi masyarakat memicu beragam reaksi mengenai cara pandang yang menimbulkan anggapan superior dan inferior.

---

Technology development is getting faster in the modern world as time goes by, making innovation very important in almost every aspect of human life. Modern technology affects the way we live, work and interact. However, it is significantly different from the traditional way of life of the Amish, which makes them a minority group in the modern era. The Amish or Anabaptist Christians are an exclusive group in the United States who believe in not using modern technology and living in harmony with nature. Using Roland Barthes' semiotic method, this research analyzes how the film Rumspringa (2022) shows the contrast between the main character's perspective and the people he meets in Berlin regarding the reasonableness of ordinary life. The research results show that Berliners have various views and attitudes towards the Amish minority group. In contrast, the main character represents the Amish group in Rumspringa's journey. This study concludes that differences foreign to society trigger various reactions regarding perspectives that lead to superior and inferior assumptions."

"Dalam menyampaikan narasi, sebuah film membutuhkan ruang sebagai latar tempat terjadinya peristiwa. Skripsi ini membahas tentang pengaruh teknik pengambilan gambar terhadap penggambaran ruang di dalam film, yang kemudian berpengaruh terhadap pengalaman ruang yang dialami penonton. Penonton mengalami ruang melalui sudut pandang narator atau tokoh di dalam film. Pengalaman ruang dalam film dapat menyampaikan informasi seperti kualitas fisik, letak geografis, konteks sejarah dan sosial-budaya sebuah tempat, suasana, serta penjelasan mengenai karakter tokoh dalam film. Pada studi kasus film Hugo, dilakukan analisis formal dari teknik pengambilan gambar yang digunakan, gambaran ruang yang dihasilkan, hingga pengalaman ruang yang ditimbulkan dan kaitannya dengan narasi film. Penggambaran dan pengalaman ruang dapat menekankan narasi yang disampaikan sehingga membuat penonton lebih memahami dan terhubung dengan film tersebut.

---

In presenting a narrative, a film needs space as the background setting of events. This thesis discusses the effects of shooting techniques to the depiction of space in the film, which then affects the audience?s experience of that space. Audience experience space through the perspective of the narrator or character in the film. Spatial experience in the film may convey information such as its physical qualities, geographical, historical, sosial and cultural context of a place, mood or atmosphere, as well as description of characters. In the case study of the film Hugo, I do a formal analysis of the shooting techniques, the resulting space imagery, to the spatial experience and its relation to the narrative. Representations and experiences of space in film can emphasize the narrative."

"Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 banyak menghadapi permasalahan.Secara umum, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan otonomi daerah meliputi: (1) penataan kewenangan, (2) penataan kelembagaan daerah, 3) .penataan sumber daya aparatur daerah, 4) pengelolaan sumbersumber keuangan daerah, (5) pengelolaan hubungan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (6) pengelolaan hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sudut pandang media cetak (Harian Umum Kompas, Riau Pas dan Riau Mandiri), dan mengetahui bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal media dalam mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya yang rnenyangkut: pengelolaan keuangan daerah, hubungan, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dan Hubzrngan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.Penelitian ini menggunakan teori Berger & Luckman tentang pembentukan realitas sosial (social reality), teori sosiologi media oleh Reese & Shoemaker, dan konsepsi otonomi daerah menurut Cheema & Rondinelli, B.C. Smith dan Ryant Nugroho Dwijowijoto. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka otonomi daerah sesungguhnya merupakan realitas atau tepatnya menjadi realitas sosial karena keberadaannya tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi kemudian berubah menjadi milik masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Selanjutnya, penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah telah mendapat perhatian khusus dari media massa sehingga makna yang terbentuk bersifat simbolis, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Hal ini disebabkan karena konstruksi media dipengaruhi oleh banyak faktor balk internal maupun eksternal.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis, sedangkan metodenya adalah kualitatif, dengan metode analisis framing dari William A. Gamson dan Andre Modigliani. Adapun metode pengolahan dan analisis datanya menggunakan Metode Norman Fairclough yang menekankan pada 3 (tiga) Ievel analisis, yakni pada level teks (text), wacana media (media discourse practice), dan wacana sosial-budaya (sociocultural discourse practice).Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing media berbeda-beda (positif, proporsional, dan negative) tergantung pada faktor-faktor yang melingkupinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ketiga media cetak tersebut mengkonstruksi permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah secara berbeda-beda Harian Umum Kompas mengkonstruksikan permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 secara proporsional. Yang dimaksud proporsional disini adalah sudut pandang. Isikap yang ditunjukkan mengarah pada dua hal, positif dan negatif Harlan Umum Riau Pos memberikan penilaian proporsional pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Riau Pos lebih banyak memberikan penilaian negatif terhadap permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah, terutama pada permasalahan hubungan kepala daerah dengan DPRD dan Hubungan Pemerintah Pusat . dengan Daerah, antar Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Daerah. Sementara itu, Harlan Umum Riau Mandiri memberikan penilaian negatif pada ketiga permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di atas. Bagi Riau Mandiri, penyelenggaraan otonomi daerah masih jauh dari harapan.Konstruksi media cetak yang bersifat positif, proporsionallnetral, dan negatif tersebut tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal medialteks. Faktor internal Kompas : ideologi (amanat hati nurani rakyat), organisasi media (koran nasional); Riau Pos : ideologi (bangun negeri bijakkan bangsa), pekerja media (sikap wartawan mencari keberimbangan narasumber), organisasi media (Grup Jawa Pos); dan Riau Mandiri: ideologi (kebebasan-suara hati masyarakat Riau), pekerja media (wartawan yang berusia muda dan berani). Faktor eksternal yang mempengaruhi, Kompas: kepemilikan modal, letak geografis di Ibukota Negara dan kedekatannya dengan pejabat Pusat; Riau Pos: kedekatan dengan pejabat pemerintahan di Riau dan "psikologi" sebagai sebuah usaha kelompok, dan Riau Mandiri: kepemimpinan (Basrizal Kota) dan pemanfaatan momentum reformasi.Dari uraian tersebut kemudian direkomendasikan hal-hat sebagai berikut: (1) Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman bahwa media massa merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu instansi penyelenggara kebijakan otonomi daerah (Departemen Dalam NegeriIDDN, Departemen Keuangan/DEPKEU, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/MENPAN, Badan Kepegawaian Negara/BKN, Lembaga Administrasi Negara/LAN, Pemerintah Provinsi, KabupatenfKota) hendaknya bersedia menjadikan media massa sebagai "partner" dalam mensukseskan implementasi kebijakan otonomi daerah, (2) Perlunya menciptakan pemahaman bahwa penggambaran permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah oleh media cetak sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan yang melingkupinya. Konstruksi media massa dipengaruhi oleh berbagai faktor, balk faktor internal (ideologi media, pekerja media, dan organisasi media), maupun eksternal (kepemilikan modal/ownership dan kondisi sosial budaya), dan (3) Perlunya berpikir positif (positive thinking) terhadap segala sesuatu yang dikonstruksikan oleh media massa, apakah konstruksi yang bersifat positif, proporsionallnetral maupun negatif, karena semua itu dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi bagi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah."