Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia dalam beberapa tahun terakhir intensif melakukan negosiasi perjanjian perdagangan yang tergolong komprehensif yang terlihat dari masuknya kesepakatan terkait investasi, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan kompetisi. Beberapa studi menyatakan bahwa kedalaman perjanjian perdagangan dapat meningkatkan partisipasi negara dalam rantai nilai global (GVC). Sepanjang tahun 1995-2020, Indonesia memiliki 12 perjanjian aktif yang seiring berjalannya waktu berkembang lebih komprehensif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap partisipasi GVC yang justru cenderung melemah sepanjang periode tersebut. Melemahnya GVC berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia untuk bisa meningkatkan kontribusi industri manufaktur dalam PDB serta meningkatkan nilai ekspor melalui produksi barang dengan nilai tambah yang tinggi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan partisipasi GVC bilateral Indonesia dengan negara partner perjanjian menggunakan model gravitasi dan PPML sebagai estimator. Secara umum, temuan menunjukkan jika pendalaman perjanjian perdagangan berkorelasi positif dengan naiknya nilai partisipasi GVC Indonesia. Manfaat positif tersebut dihasilkan dari pendalaman area kebijakan yang relevan dengan aktivitas perekonomian dibandingkan area lain kurang berkaitan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC guna mendorong perkembangan industri berbasis nilai tambah di Indonesia yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita

---

Indonesia in recent years has been intensively negotiating trade agreements that are classified as comprehensive, as evidenced by the inclusion of provisions related to investment, intellectual property rights, labor, and competition. Some studies suggest that the depth of trade agreements can increase a country's participation in global value chains (GVCs). During 1995-2020, Indonesia had 12 active agreements that over time became more comprehensive. However, this raises questions about its impact on GVC participation, which has tended to weaken over the period. The weakening of GVCs has the potential to reduce Indonesia's opportunity to increase the contribution of the manufacturing industry in GDP and increase the value of exports through the production of goods with high added value. Based on these issues, this study analyzes the relationship between the depth of trade agreements and Indonesia's bilateral GVC participation with agreement partner countries using gravity models and PPML as estimators. In general, the findings show that the deepening of trade agreements is positively correlated with an increase in the value of Indonesia's GVC participation. The positive benefits result from deepening policy areas that are relevant to economic activity compared to other areas that are less relevant. Based on these findings, the government can utilize trade agreements to increase participation in GVCs to encourage the development of value-added industries in Indonesia that can contribute to increased productivity and per capita income."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mempelajari efek perubahan nilai tukar yangmencakup efek depresiasi dan volatilitas nilai tukar terhadap ekspor Indonesiadengan enam negara mitra dagang utama. Penulis juga akan membandingkan efekdepresiasi dan volatilitas secara relatif terhadap peningkatan ekspor. Studi inimenggunakan data bilateral Indonesia dengan enam negara mitra dagang utamayang terdiri dari Amerika Serikat, China, Singapura, Malaysia, Jepang, dan KoreaSelatan dari tahun 1998 sampai 2015. Data panel diestimasi dengan menggunakanmetode efek acak (random effect model). Untuk membandingkan pengaruhdepresiasi dan volatilitas secara relatif, dilakukan estimasi koefisienterstandardisasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar danvolatilitas mempengaruhi ekspor secara signifikan. Kenaikan depresiasi dapatmeningkatkan ekspor, namun volatilitas nilai tukar yang berlebihan dapatmenurunkan ekspor. Depresiasi secara relatif lebih besar pengaruhnya terhadapekspor dibandingkan volatilitas. Pendapatan negara mitra dagang merupakanfaktor yang paling mempengaruhi ekspor. Studi ini mendukung argumen bahwadepresiasi dapat meningkatkan ekspor

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of exchange rate changes which consist ofthe effect of depreciation and exchange rate volatility on Indonesia?s export to sixof its main trading partners. The writer will also compare the relative effect ofdepreciation and exchange rate volatility on the increase of export. This study willuse bilateral data between Indonesia and six of its main trading partners whichare United States of America, China, Singapore, Malaysia, Japan, and SouthKorea from the year of 1998 to 2015. The panel data will be estimated usingrandom effect model. To compare the relative effects of depreciation andexchange rate volatility, this study will be using estimation on standardizedcoefficients. The result shows that depreciation and volatility both havesignificant effect on export. The increase of depreciation will increase export, butexcessive volatility of exchange rate will harm export. Depreciation has a biggerrelative effect in comparison to volatility. The income of trading partners is thebiggest factor in determining export. This study supports the argument thatdepreciation can promote export."

"ABSTRAKThis study contributes to estimating and analyzing the sectoral impact of exchangerate uncertainty in East Asia towards Indonesia?s trade and FDI Inflow after thecollapse of Bretton Woods system. Having samples of annual bilateral trade betweenthe year 1996-2010. The gravity model is used as a measure of bilateral trade and FDIinflow. Also, using panel data, the research reveals that exchange rate uncertainty inEast Asia has positive impact on five sectors of trade and four sectors of FDI Inflow.In parallel, it also discourages five sectors of trade and four sectors of FDI Inflowdepends on the elasticity of the sector which is affected by risk, reliant on naturalresources, trade in every sector and government exposure.

---

ABSTRACTPenelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkirakan dan menganalisa dampaksektoral ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur terhadap perdagangan dan arusmasuk investasi asing langsung di Indonesia setelah runtuhnya sistem BrettonWoods. Dengan sampel terdiri dari perdagangan bilateral tahunan antara tahun 1996-2010. Model gravitasi digunakan sebagai ukuran perdagangan bilateral dan arusmasuk FDI. Kemudian dengan menggunakan data panel, penelitian mendapatkanhasil bahwa ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur memiliki dampak positif padalima sektor perdagangan dan empat sektor investasi asing langsung. Di sisi lain, iajuga berpengaruh negatif terhadap lima sektor perdagangan dan empat sektorinvestasi asing langsung tergantung kepada elastisitas sektor yang dipengaruhi olehrisiko pada sektor, ketergantungan pada sumber daya alam, perdagangan di setiapsektor dan paparan pemerintah."

"Kegiatan pengangkutan barang melalui laut mengandung resiko cukup besar baik bagi pemilik barang maupun bagi pemilik kapal / pengangkut. Resiko yang mungkin dihadapi adalah penurunan nilai barang secara ekonomis, kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu Para pihak berupaya mengurangi resiko dengan membuat perjanjian pengangkutan,antara pemilik barang dan pengangkut. Yang penting dalam perjanjian adalah hubungan sebab - akibat antara timbulnya kerugian dengan kewajiban yang harus dipenuhi pengangkut. Ketentuan tentang ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut terhadap pemilik barang, di setiap negra berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan taraf perekonomian suatu negara. Indonesia memberikan ganti rugi sebesar Rp.600,-/potong barang atau Rp.500,-permeter kubik(PS470 & 474 KUHD) Eropa menggunakan The Hague Rules dengan ganti rugi 100.Poundsterling/koli, disempurnakan dengan The Hague Visby Rules sebesar 1000.F.F. , Hamburg Rules 835 Unit S.D.R. Perkembangan selanjutnya dikenal dengan sistem slices tonage/sesuai dengan bobot mati kapal, ketentuan yang mengaturnya adalah Brussel Convention 1957 sebesar 3100.Francs/tonasi untuk kapal dengan bobot mati 300 ton, London Convention 1976 333.000 SDR.Indonesia belum meratifikasi semua konvensi internasional, namun dalam praktek telah tunduk secara diam-diam kemungkinan alasannya adalah kondisi pelayaran nasional masih memprihatinkan, disamping sumber daya manusia, permodalan, peraturan, belum mendukung, dan kapal yang digunakan bukan kapal baru yang rentan terhadap kecelakaan. Jika konvensi tersebut tetap dilaksanakan apakah kita mampu?, di sisi lain Indonesia harus segera meratifikasi sebagai upaya harmonisasi ketentuan nasional terhadap ketentuan internasional dalam menghadapi kemajuan ekonomi, transportasi dimasa yang akan datang."

"Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, bidang hukum perikatan pun mengalami pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah adanya perjanjian distributor dalam bisnis perdagangan dengan sistem penjualan langsung atau lebih dikenal dengan istilah MLM (Multi level Marketing), oleh karenanya dalam tesis ini penulis mengambil judul "Perjanjian Distributor Dalam Sistem Penjualan Langsung Di PT Citra Nusa Insancemerlang".Perjanjian distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (Innominat) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme sehingga secara tidak langsung berlaku pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang muncul adalah (1) Bagamaimana bentuk perjanjian distributor tersebut dan (2) Dapatkah salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian evaluatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan mengadakan wawancara secara terarah yang terbuka.Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan pendekatan secara kualitatif dan disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analisis. Dari hasil permasalahan tersebut diatas setelah dilakukan analisa dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam membuat perjanjian distributor dengan anggotanya, PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) tidak membuat dalam bentuk akta khusus, namun berupa satu formulir permohonan keanggotaan yang isinya selain identitas pemohon juga surat pernyataan yang merupakan hal hal yang seharusnya dilakukan oleh distributor selama menjalankan aktivitasnya sebagai distributor CNI, (2) PT CNI dapat melakukan pemutusan keanggotaan secara sepihak manakala ada distributor yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan peraturan distributor tersebut. Pemutusan secara sepihak ini dilakukan oleh CNI semata mata untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dari gangguan anggotanya yang tidak bertanggungjawab."

"ABSTRAKPerdagangan Rumah Toko (Ruko) yang dikalangan usaha properti digolongkan sebagai bisnis rumah sekunder itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat. Dalam bertransaksi jual beli, Perjanjian jual beli sering dibuat sebelum Ruko dibangun. Resiko tinggi diambil pembeli karena harus membayar uang muka cukup besar dan berpotensi kehilangan uangnya apabila kemudian penjual ingkar janji untuk membangun Ruko dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang baru akan dibangun dan Putusan Pengadilan mengenai keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang tanahnya merupakan milik isteri penjual. Metode penelitian kepustakaan yuridis normatif digunakan untuk menghimpun data skunder yang kemudian diteliti melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriftif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Wanprestasi terhadap PPJB Ruko melahirkan akibat hukum dalam bentuk lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi itu. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 121Pdt.G/20011PN.PKP. yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang menyataian PPJB sah demi hukum telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian tetapi mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

ABSTRAK

Shop House which is among effort property classified as the house secunder business, in a few this the last year experience of fast growth. In transacting sales, Sales agreement often made before Shop house its develop, taken high risk for buyer for having give advance a lot of money drawn a potency to loss of money if later the seller break a promise to build Shop house and cannot deliver to buyer as according to agreement. Problems checked here is the legal consequences of arising out from denial to Cordage Agreement of Shop House males would be develop and Decision of Justice hit authenticity of Cordage Agreement of Sales of real property which its ground represent property of seller wife. This Research as bibliography of the normative law used to muster the secunder facts checked by study of document and analysed qualitative then presented by descriptive method. The conclusion having the character of descriptive analytical qualitative. Resalt of research has drawn the conclusion that denial to Cordage Agreement of Sales of Shop house bear legal consequences in the form of delivering the rights for party harmed so that can claim denial one to give indemnation, so that by law expected no one even also harmed for denial. Decision of District Court of Pangkal Pinang Number 12/Pdt.G/ 2001/PN.PKP. and confirmed by High Court of Palembang express valid Cordage Agreement of Sales of Shop house for the shake of law have as according to method of contractual law b zt disregarding rule hit community property in marriage according to Section 36 sentence (1) Code of Marital and rule of levering of land right according to Section 37 sentence (1) Gorvernnent Regulation Number 24 Year 2004 and its application regulation."