Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia FISP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas, dan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan membahas Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikutPeranan manajerial Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses penyusunan proposal peminjaman modal usaha dan penyaluran pinjaman modal usaha, dan jugs berperan sebagai motivator dan pemandu dalam proses pengembalian pinjaman modal usaha tersebut. Peran manajerial yang demikian itu merupakan penjabaran peran pokok BKM sebagaimana yang diatur dalam Manual P2KP, yakni menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan. Kelemahan peran manajerial BKM ini adalah bahwa BKM kurang pandai dalam membantu KSM-menyusun perencanaan dan penentuan tujuan peminjaman modal; mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan; dan mengembangkan manajemen sumberdaya, terutama sumber daya KSM.Peran teknis Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai pemantau kegiatan usaha KSM. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya. Kelemahan peran teknis BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu dalam melakukan koordinasi yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan KSM; melakukan pemantauan kegiatan KSM; serta membantu menyusun dan menetapkan kegiatan KSM yang diprioritaskan.Peran sosiabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai motivator, fasilitator dan koordinator kegiatan usaha KSM. Kelemahan peran sosiabilitas BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu membantu KSM dengan kegiatan-kegiatan manajemen konflik, manajemen sumber daya, koordinasi dan pemantauan kegiatan KSM untuk mensosialisasikan kebijakan P2KP; penyediaan kotak saran dan menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan kedalam kotak saran sebagai media komunikasi dan motivasi.Faktor pendukung peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah kemampuan dan pengalaman berorganisasi para pengurus BKM, insentif untuk para pengurus BKM yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas administrasi BKM kebijakan P2KP yang menyatakan BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya, dan pengakuan terhadap eksistensi BKM, karena BKM dibentuk dari unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat setempat.Faktor penghambat peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah keterbatasan sumber daya manusia di kalangan anggota-anggota KSM, mentalitas KSM dan tradisi lokal yang kurang mendukung rasionalisasi, praduktivitas dan efisiensi peminjaman modal bergulir dari P2KP, keterbatasan alokasi dana taktis operasional yang diperlukan untuk memperlancar dan memperluas aktivitas BKM, dan keterbatasan waktu di kalangan pengurus BKM, karena para pengurus BKM mempunyai pekerjaan pokok, dan eksistensinya sebagai pengurus BKM masih dipandang sebagai partisipasi sosial."

"A preliminary research on the roles of information can communication technology for property alleviation has been done.The research based on analysis of secondary data on ICT avveess and proverty data during the year 200-2006

---

.."

"This paper explores linkages between governance and poverty in Indonesia for the period 2001 to 2008. The dimensions of poverty reduction policy, which include poverty, inequality, and growth, demonstrate that the poor do not benefit proportionately from economic growth. It also shows clearly comparing with inequality, in which the result of the study shown that a strong link exists between governance indicators and poverty reduction. It is concluded that the improvement of voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, and rule of law can control corruption and the pro-poor policies, which ultimately reduce poverty in the long run. Facing the challenging of good governance toward poverty reduction, Indonesia needs to formulate and implement effectively its governance policies to encourage the good governance, including both of region and time dimensions. "

"[Skripsi ini membahas bagaimana peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sehingga muncul kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis local wisdom mendayagunakan potensi sosial melalui kegiatan Bela Beli Kulon Progo dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo yang cukup signifikan pada tahun 2013. Teori yang digunakan adalah Teori Peran Pemimpin menurut Henry Mintzberg. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist. Dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen peneliti memperoleh hasil bahwa peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo secara umum sudah memenuhi ketiga peranan yaitu peran dalam hubungan antar individu peran sebagai pemroses informasi dan peran sebagai pengambil keputusan. Peran Kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo yang mendominasi dalam upaya menanggulangi kemiskinan adalah peran penghubung antar individu dan peran sebagai pengambilan keputusan Namun kelemahan dari peran kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo adalah pada peran pengatur gangguan dalam hal ketidakseimbangan perhatian antara ke masyarakat dan pegawai.

---

This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013. The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg. The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees.;This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013 The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees , This thesis discusses about how Hasto Wardoyo Regent leadership role in tackling poverty in Kulon Progo that appear based poverty reduction policies of local wisdom utilizing social potential through the Bela Beli Kulon Progo and were able to reduce poverty in Kulon Progo significant in 2013 The theory used is the Leadership Role Theory by Henry Mintzberg The research is done by post positivist approach By using in depth interviews and document study researchers obtained results that leadership role Hasto Wardoyo Regent generally already meet all three roles the interpersonal role the informational role and the decisional role Leadership role Hasto Wardoyo Regent who dominated in efforts to overcome poverty is the interpersonal role and the decisional role But the weakness of the leadership role Hasto Wardoyo Regent is the distrubance handler role in terms of the imbalance of attention disorders among all public and employees ]"

"makalah ini disampaikan pada seminar tentang cyber crime dan cyber porn dalam perspektif hukum teknologi dan hukum pidana diselenggarakan BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Jawa Tengah tanggal 6-7 juni 2007 "

"Tesis ini mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebuah kelembagaan bentukan masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas kota Depok yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya. Metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja adalah melalui Balance Scorecard, sebuah alat pengukuran kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasarkan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif Balanced Scorecard BKM Bina Budi Mulya berdasarkan perhitungan tabel Balanced Scorecard menunjukkan hasil cukup baik namun masih kurang memuaskan. Ketidakoptimalan ini terutama disebabkan karena pencapaian target yang kecil pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dari ketidakmampuan BKM Bina Budi Mulya dalam menciptakan agen-agen baru yang lebih segar untuk menjadi anggotaBKM di periode mendatang. Atas dasar penilaian tersebut kemudian disusun suatu rekomendasi rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi BKM Bina Budi Mulya.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on Poverty Eradication Program in Urban Area at Kelurahan Pancoran Mas, Depok that is called BKM Bina Budi Mulya. The method is using Balance Scorecard, a tool to measure performance which is able to reflect vision, mission, and organizational strategy to organization strategic acts, based on measurement information. The whole performance from each Balance Scorecard?s perspective shows a significant result however, there are still some displeased that are caused by a little achievement in learning and growing perspective, which is measured by the incapability of BKM to recreate a new agent to be a new member of BKM in the future. Based on the evaluation, the next step is making a recommendation of action plan which can be used to optimize the role of BKM Bina Budi Mulya."

"Development has been done for more than six decades in Indesia.Netherlands,it is important to underline thst the development process could not solve some basic problems of human being....."