Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ada atau tidaknya perlindungan terhadap hak penghuni satuan rumah susun dalam menggunakan jaringan-jaringan listrik. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh PPRS dan/atau Badan Pengelola yang secara sepihak memutuskan listrik di unit satuan rumah susun dan menghaki bagian bersama sehingga penghuni satuan rumah susun yang menggunakan jaringan-jaringan listrik sebagai bagian bersama dapat dilaporkan pada pihak kepolisian atas delik pencurian. Kesimpulan dari tesis ini adalah berdasarkan analisa terhadap UURS No. 16 tahun 1985 dan juga terhadap UURS No. 20 Tahun 2011, maka hak penghuni satuan rumah susun belum sepenuhnya terlindungi. Belum ada ketentuan yang melindungi penghuni satuan rumah susun minoritas.

---

This thesis discusses about the presence or absence of protection of rights residents of apartment units in the use of electricity networks. This relates to actions taken by the PPRS and / or Management Board unilaterally decided that electricity in units of apartment units and take the right parts together so that residents of apartement unit that use electrical networks as part of the joint can be reported to the police for theft offenses.

The conclusion of this thesis is based on the analysis of UURS No. 16 in 1985 and also against the new UURS No. 20 in 2011, then the right of residents of apartement unit have not been fully protected. There are no provisions that protect minority residents of apartement unit."

"Undang-undang Rumah Susun mengakomodir perkembangan Rumah Susun Campuran dengan adanya konsep Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 24 Undang-undang Rumah Susun dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun maka tujuan utama peruntukan Rumah Susun adalah untuk hunian dan pemukiman sehingga eksistensi Rumah Susun Campuran jangan sampai menempatkan penghuni dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah posisi tawarnya terhadap Pengembang (Developer) sebagai pihak yang dominan karena berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) memiliki suara mayoritas dalam Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Kenyataan ini yang perlu menjadi perhatian bersama dan dicari solusinya agar aspirasi serta kepentingan Penghuni sebagai pihak yang seyogianya diutamakan tidak terpinggirkan. Tidak selamanya masalah Rumah Susun Campuran dapat diatasi dengan peraturan yang ada/berlaku mengingat perkembangan masalah-masalah/konflik yang timbul. PPRS Rumah Susun Campuran sebagai badan hukum memiliki peran yang vital sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Penghuni [Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Rumah Susun] didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRS. Otonomisasi Sistem Organisasi PPRS dilaksanakan dalam rangka menerapkan azas keseimbangan dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Kelompok Satuan Rumah Susun. Dalam hal ini Koordinasi dan musyawarah menjadi esensi dari PPRS sebagai wadah permufakatan yang dapat dilihat dari contoh Rumah Susun Campuran sebagai studi kasus adalah PPRS One Pacific Place di mana pembentukan Badan Otonomi berupa Kelompok Satuan Rumah Susun telah menyelesaikan permasalahan antara penghuni dan Developer yang telah berlarut-larut selama 2 (dua) tahun.

---

Strata Title Law accommodates the development of Combination Strata Title with the presence of concept of Residential and Non Residential Strata Title as stipulated in the Provision of Elucidation of Article 1 in conjunction of Article 24 of the Strata Title Law and Article 54 Paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of the Year 1988. The main objective of allocation of Strata Title is for residential and housing purposes. Therefore the existence of Combination Strata Title should not put the residents in a marginalized position and in a weak bargaining position against the Developer as the dominant party, because based on the Proportional Ratio (NPP), the Developer has the majority votes in the Association of Residents of Strata Title (PPRS). Problems/conflicts of life in Strata Title cannot always be overcome by means of the existing/prevailing regulations because sometimes they are not clear or insufficiently stipulate such issues; there are sometimes non existence of regulation considering the development of the arising problems/conflicts.

PPRS of Combination Strata Title as a Legal Entity has a vital role as the means to fight for the interest and aspiration of Residents since, legally [Provision of Article 19 Paragraph (2) of Strata Title Law] based on the Articles of Association and By-Laws (AD/ART) of PPRS. Automation of Organizational System of PPRS is carried out in the framework of applying the principle of fair and balance in the fulfillment of rights and obligations of each Strata Title Unit Group.

In this case the Coordination and deliberation become the essences of PPRS as the media of consensus which can be observed from the sample of Combined Strata Title as the case study, i.e., PPRS One Pacific Place, in which the establishment of the Autonomous Body in the form of Strata Title Unit Group has settled long protracted issues between the residents and Developer that have been ongoing for 2 (two) years."

"Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part"

"Tesis ini membahas tentang Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Pengelolaan Rumah Susun dalam Masa Transisi di Rumah Susun Kelapa Gading Square Jakarta Utara. Pertama, belum adanya peraturan pelaksanaan dari pengaturan mengenai masa transisi. Kedua, tidak adanya sanksi bagi pelaku pembangunan yang melewati jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Ketiga, belum adanya ketentuan yang mengatur kapan pelaku pembangunan berkedudukan sebagai pemilik sarusun yang belum terjual.

---

This thesis discuss about the implication of the implementation of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment in relation to the management of the apartment in the transition period at the Kelapa Gading Square Apartment, located at North Jakarta which covers firstly the non existence of implementation devices regarding to the provision of transition period. Secondly, there is no sanction for the developer which has exceeded limit of the period of transition for one year as stipulated in article 59 para 2 of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment. Thirdly, there is not any regulation which stipulates when does the developer become the owner of the apartment's unit which has not been sold."

"Tesis ini membahas mengenai apa dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Jembatan Multiguna Senen Jaya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bangunan yang tidak melekat di atas tanah. Juga dibahas mengenai hubungannya dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Multiguna Senen Jaya menggunakan pemanfaatan hak udara bebas sebagai dasar pembangunannya dan memenuhi unsur-unsur dalam pemberian Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.

---

This thesis is about what legal basis used in construction of Jembatan Multiguna Senen Jaya in the absence of regulation in the laws and regulations in Indonesia that are not attached to the ground. Also discussed about the relationship with the Building Ownership Certificates which are regulated in Law No. 20 of 2011 on the Flats. This research is juridical research. The results showed that the Jembatan Multiguna Senen Jaya was using the utilization of free air rights as the basis of development and meet the elements in the provision of Building Ownership Certificates."

"An Overview on The Returning of Payment Excess of Value Added Tax Arranged in Article 17C Law Number 16 The Year 2000 About Ordinary Implementation and Ethic of TaxationNowadays, the effort to increase tax acceptance is an urgent one. It is caused either by the uncertainty of oil and gas acceptance or the difficulty and the risk to get foreign loan. The tendency triggers the government to dig out and to maximize the acceptance from tax sector. One of them is done by the completion of regulation in the field of taxation while keeping in mind with the principles of fairness, Law assurance, legality and simplicity.The implementation of tax reform 2000 still undergoes many handicaps emerging both from the government. Who doesn't often have coordination in preparing the implementation regulation and lazy obliged taxpayers to implement or make use of taxation rules, which have been established smie they are often in a disadvantageous position. The handicap also takes place in the implementation of article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation especially in the completion process of restitution of value added tax since in one side the government is willing to give a quick service in the restitution process but in the implementation regulation which have been released.The goal of this thesis writing is to know factors which affect the effectives of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of value added tax as set in article 17C about Ordinary Implementation and Ethic of Taxation and further to analyze factors in order to be able to overcome the emerging problems.The research method done in this thesis writing is analytical descriptive method with data collecting technique is library research and field research through serious interview by using interview guideline to related persons and questionnaire distribution to 42 obedient obliged taxpayers which are listed in tax service offices in the area of Kanwil DJP Jakarta Khusus.From the discussion result we've got a conclusion that the handicap of the effectiveness of policy in giving the facility of returning the excess preliminary of valve added tax as established in article 17 C about Ordinary Provision and Taxation Procedure is primarily caused by the requirement or the criteria of obedient established is too heavy and the taxation section is too high if fiscal correction in post audit is found.To implement the facility policy of tax access preliminary returning well, the requirement or criteria in establishing obedient obliged taxpayers should be reoverwied and so should the regulation of administration section impalement in the form of 100% rise as established in article 17 C paragraph 5 about General Provision and Taxation Procedure.Bibliography = 40 references, 8 regulations, 4 scientific works 1 seminar papers (1971 - 2004)"

"ABSTRAKermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,

---

ABSTRACTIncreasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties."

"Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam rumah susun. Permasalahan tersebut bermula dari ketidakmampuan pihak PT. PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk memasok arus listrik sampai ke dalam bangunan rumah susun. Hal tersebu yang kemudian bermuara pada pengajuan laporan polisi dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang ditujukan kepada badan pengelola rumah susun terkait dugaan tindak pidana penyediaan listrik tanpa izin. Seiring dengan munculnya permasalahan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan mengenai ketenagalistrikan yang berlaku untuk rumah susun di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan terkait implikasi pengaturan mengenai ketenagalistrikan Indonesia terhadap pengelolaan iuran listrik rumah susun di Indonesia dan kekhawatiran akan keabsahan dan ketepatan penafsiran unsur tindak pidana yang diduga timbul dalam pengelolaan iuran listrik oleh badan pengelola rumah susun di Indonesia.

---

Housing are some of the most important basic needs of Indonesian society. Apartment was a housing concept created as an answer to the demand. But many problems arose as the concept grows. The management of the electricity in apartments is one of the problems we are facing today. The problem arose because Indonesia's state owned enterprise (PT. PLN), which managed electricity in Indonesia, was unable to transmit electricity to every unit in the apartments. The problem then brought us to a conflict between the residence and the manager of the apartment, which ended with a charge toward the apartment manager for an alleged criminal act for managing the electricity bills without any license. Moreover, along with the growth of the problem, many questions arose as to the legality and the fairness of the interpretation to the alleged criminal act."