Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yang mengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kenja Wanita di Malaysia yang dalam hal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga ingin meneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yang berwajib dalam hal penanganan Tenaga Kenja Indonesia khususnya Tenaga Ke1jaWanita.

---

AbstractIn this thesis author will discuss and develop in detail about how the protection of Women Workers in Malaysia are in this now-now this happens a lot in hispolemic. The authors also wish to examine whether the Act No. 39 of 2004 which contains about the protection of Indonesian migrant workers abroad are properly applied by the authorities in the case of Indonesia, particularly the handling of Manpower Employment for Women."

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yangmengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalamhal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga inginmeneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadapTenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yangberwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga KerjaWanita."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara pengirim Tenaga Kerja Wanita ke luar negeriterbesar dan mampu menghasilkan devisa lebih dari 20 (dua puluh) trilyun rupiah.Sangat jelas bahwa TKI Khususnya TKW Indonesia telah menyokomg devisayang tidak sedikit bagi negara.Pelaksanaan perlindungan hak konstitusional TKW Indonesia di luar negeri oelhPemerintah sangatlah lemah dan terkesan setengah hati. Konsep perlindungan danimplementasi perlindungan TKI di luar negeri dibuat dalam bentuk peraturanperundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku. Pelaksanaanperaturan perundang-undangan tentang perlindungan TKI dan perjanjianinternasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan hakkonstitusionalnya sebagai warga negara para TKW Indonesia yang bekerja diiluarnegeri justru memperlihatkan lemahnya negara di mata dunia dalam melindungiharkat dan martabatnya."

"Seperti nama yang telah diuraikan dalam bab I, pengertian kebudayaan yang digunakan di sini adalah sebagai suatu sistim ide yang dianut bersama oleh para buruh wanita dalam pabrik. Sistim ide ini adalah dipelajari dan dienut bersana oleh para buruh wanita; dengan catatan, bahwa belum tentu sistim ide satu orang adalah sama dengan orang lain. kecuali itu, tiap orang ada batasnya untuk mengetahui seluruh sistim ide yang ada dalam pabrik. Dalam skripsi ini, sistim ide para buruh wanita dipereleh berdasarkan aturan yang ada talam pabrik, karena menyangkut kedudukan dan peranan wanita ini sebagai buruh."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan, yaitu peralihan dari satu kondisi kepada kondisi lainnya yang dianggap lebih baik secara terencana atau disengaja. Melalui pembangunan, gagasan-gagasan, metode-metode, teknik-teknik tertentu diintroduksi dan dikomunikasikan ke dalam kehidupan suatu masyarakat agar berbagai segi kehidupan dapat meningkat. Konsepsi diatas rasanya relevan apabila diterapkan kepada situasi di negara Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun. Sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, titik berat pembangunan terutama pada PJPT I, diberikan pada bidang ekonomi yang dinilai oleh sementara pihak dapat menjadi titik tolak bagi peningkatan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam pelaksanaan PJPT I tersebut, keberhasilan pembangunan memang telah dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, ditandai dengan adanya peningkatan berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Dewasa ini pembangunan memasuki tahap PJPT II dengan titik tekan pada pembangunan sumber daya manusia, yakni upaya menciptakan dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia. Guna mencapai tujuan tersebut, sektor pendidikan memperoleh prioritas utama sebagai wahana strategis pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Satu hal yang perlu digaris bawahi, selama pelaksanaan pembangunan dalam PJPT I masyarakat Indonesia mengalami laju perubahan yang cukup pesat. Disektor kependudukan, khususnya bidang ketenaga kerjaan proses pembangunan turut memacu minat wanita untuk memasuki pasar kerja, baik diwilayah perkotaan maupun pedesaan, di sektor formal maupun sektor informal. Sebagai dampak pembangunan, citra wanita telah bergeser dan dituntut untuk mewujudkan peran ganda. Banyak kaum wanita tidak lagi hanya menyandang status atau predikat ibu rumah tangga, tetapi sekaligus sebagai pekerja yang memperoleh penghasilan tertentu. Kaum wanita, sejalan dengan upaya pelaksanaan pembangunan yang dapat mengisi dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara historis, keterlibatan wanita kedalam pekerjaan keluarga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam masyarakat pedesaan yang hidup dari sektor pertanian tampak, bahwa wanita memiliki andil yang besar dalam mendukung pekerjaan tersebut. Mulai dari menabur benih, penanaman, penyiangan, pemeliharaan sampai dengan pemetikan hasil panen dan pasca panen bahkan pemasaran, tidak terlepas dari keterlibatan peran wanita dalam mendukung pekerjaan itu."

"Bagi sebagian besar TKI , Malaysia merupakan negara tujuan utama dikarenakankedekatan kondisi geografis, sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.Tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga (Pekerja sektor domestik) diMalaysia menjadikan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan rendahdi Indonesia bermigrasi ke Malaysia . Namun sayangnya TKI sektor domestik diMalaysia rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, hal inidapat dilihat dari banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa para TKIsektor domestik di Malaysia, Tesis ini membahas sejauhmana ketentuaninternasional, ketentuan nasional Indonesia dan Malaysia serta ketentuan dalamperjanjian bilateral kedua negara tersebut dalam melindungi TKI sektor domestikdi Malaysia.

---

AbstractMalaysia is the main destination for most of Indonesian domestic workers, due toa close connection of geographical proximity, historical and cultural betweenIndonesia and Malaysia. The high demand for domestic workers in Malaysiamakes low skilled and low educated workers in Indonesia migrate to Malaysia.Unfortunately, domestic workers in Malaysia are vulnerable to exploitation andviolations of human rights, which can be observed from number of cases andissues that affect the domestic workers in Malaysia. This research discusses howinternational law, the national law of Indonesia and Malaysia and also the bilateralagreement between the two countries governs the protection of Indonesiandomestic sector workers in Malaysia"

"Gap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan cenderung stagnan dalam 3 dekade terakhir, berbeda dengan kondisi banyak negara lain yang semakin mengecil. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pembangunan ekonomi terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 1986- 2018. Berbeda dengan penelitian yang ada di Indonesia sebelumnya yang banyak melihat kondisi mikro yang mempengaruhi perempuan untuk masuk dalam angkatan kerja, penelitian ini melihat kondisi makro yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan metode balanced panel data. Penelitian dilakukan di 26 provinsi yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1986.Hasil penelitian menunjukkan pembangunan ekonomi berpengaruh pada TPAK perempuan dengan membentuk pola U. Partisipasi perempuan tinggi saat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sangat rendah, selanjutnya peningkatan share lapangan usaha primer dalam PDRB akan menurunkan partisipasi perempuan, namun saat share lapangan usaha sekunder dan tersier meningkat perempuan akan kembali masuk dalam pasar kerja meskipun hasilnya tidak signifikan. Kondisi tersubut disebabkan banyak provinsi di Indonesia langsung langsung berpindah ke lapangan usaha tersier dari lapangan usaha primer. Peningkatan penduduk perkotaan akan menurunkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Sedangkan meningkatnya TFR, persentase perempuan berpendidikan tinggi, dan rata-rata upah mendorong perempuan untuk masuk dalam angkatan kerja.

---

Gender gap between female and male labor force participation rate tend to stagnant in the past three decades, contrary to many other countries which just narrowed the gap. This study attempts to identify the effects of economic development to female labor force participation in 1986-2018 in Indonesia. Vice versa to other previous research in Indonesia that use micro analysis to find condition that affects female join the labor force, this study use macro conditions by using balanced panel data method. The research focus in 26 provinces have existed in indonesia since 1986.The results show economic development has significant effect on female labor force participation and form a UShaped pattern. Female labor force participation is high when the gross regional domestic product (GRDP) is low. Increasing share of primary sector in the GRDP will decrease female participation, but when the share of secondary and tertiary sector are advance, women will re-enter the labor market, though it is insignificant. It could be caused by directly moved from primary to tertiary sector in many provinces. An increase of urban dwellers will reduce female LFPR. While increase in Total Fertility Rate (TFR), percentage of female with high educated and wage rate encourage female into the labor force."