Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ini membahas mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi dan akibat hukum yang mungkin timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah adanya kesalahan baik dari pihak koperasi maupun Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan tidak diperolehnya pengesahan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Selain itu, hasil penelitian ini menjelaskan akibat hukum terhadap koperasi yang tidak memperoleh pengesahan Menteri seperti eksistensi badan hukum koperasi tersebut, permohonan izin usaha, dan permohonan fasilitas kredit.

---

Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives stipulates that any changes to the articles of association of cooperatives that contain changes in business fields must be approved by the Minister through the Legal Entity Administration System (SABH). In practice, the ignorance of the cooperatives and the notary's inaccuracy regarding these provisions resulted in one of the cooperatives in Bogor Regency not being approved by the Minister for changes to its articles of association, even though the changes to the budget included changes in business fields. This research discusses the mechanism for changing the articles of association of cooperatives after the enactment of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 14 of 2019 concerning Legalization of Cooperatives and the legal consequences that may arise as a result of non-compliance with the provisions of Article 16. The research method used is normative research with a prescriptive research type and uses secondary data sources. The results of the research in this thesis are that there was an error on the part of both the cooperative and the Notary in the process of amending the articles of association which resulted in not obtaining Ministerial approval as stipulated in Article 16 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2019 concerning Ratification of Cooperatives. In addition, the results of this study explain the legal consequences for cooperatives that do not obtain approval from the Minister, such as the existence of the cooperative's legal entity, applications for business licenses, and applications for credit facilities.

"

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister."

"Tesis ini mengkaji tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran Pemerintah dalam hal pendanaan dan penjaminan yang mendasarkan perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dalam pembangunan Jalan Tol tersebut. Dalam penelitian ini, Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol, yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai investor dan disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan investor yang tertulis dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selanjutnya, investor diberikan hak pengusahaan Jalan Tol untuk pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Masa konsesi yang diberikan Pemerintah kepada investor adalah selama 40 (empat puluh) tahun. Setelah masa konsesi berakhir, investor harus menyerahkan kembali Ruas Jalan Tol tersebut kepada Pemerintah. Hal baru di dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas ini bahwa Pemerintah berperan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada bagian ekuitas PT Hutama Karya (Persero) selaku investor, serta memberikan jaminan penggantian kerugian kepada investor apabila pendapatan atas tol tidak mencukupi nilai investasi yang telah dikeluarkan.

---

This Thesis examines the suitability of stages on implementing the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road with the applicable regulations and the role of the Government in terms of funding and guarantees based on the cooperative agreement of Build Operate Transfer contract model of the Toll Road. In this research, Government acts as the holder of the land's right represented by the Toll Road Regulatory Agency, which appoints PT Hutama Karya (Persero) as an investor and is referres to as the Toll Road Business Entity. This Thesis is prepared using the normative legal research to result descriptive qualitative datas. The results of the research concluded that all stages of the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road have been in accordance with applicable regulations, began with an agreement between Government and PT Hutama Karya (Persero) as an investor, that is written in the Concession Agreement for the Trans Sumatera Toll Road of Bakauheni-Terbanggi Besar Section. Furthermore, investors are given concession rights for Toll Road for funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with Government Regulations Number 15 of 2005 concerning Toll Road. The concession period granted by the Government to investor for about 40 (forty) years. After the concession period is over, investors must return the Toll Road section to the Government. New things found in this construction, that is the Government has the role of providing additional State Capital Participation to the equity section of PT Hutama Karya (Persero). The Government also guarantees investor compensation if the revenues from the Toll Road are insufficient to the investment values that has been spent."

"ABSTRACTPerizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu mekanisme kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun banyak keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan izin berusaha di Indonesia terbilang cukup rumit dan lama karena dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, termasuk di dalamnya perizinan dalam sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pada tanggal 21 Juni 2018 diundangkanlah PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan sistem OSS (Online Single Submission), dimana sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi termasuk kedalam sektor usaha yang diatur dalam PP tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah pengaturan dan mekanisme sistem perizinan di sektor Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebelum dan setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 beserta kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem OSS pada perizinan di sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya sistem OSS ini, mengurus perizinan akan lebih mudah karena hanya menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Birokrasi perizinan pun menjadi lebih sederhana karena para pihak saling terhubung dalam sistem OSS.  Namun pada praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti sistem PTSP di daerah-daerah masih belum bisa terhubung dengan sistem OSS dan tidak adanya penomoran khusus pada izin usaha simpan pinjam beserta tidak adanya keterangan alamat kantor cabang dari KSP atau USP Koperasi pada izin operasional. Saran dari penulis adalah bahwasanya Lembaga Terkait dari penyelenggaraan OSS dalam perizinan di usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan system developer yang kompeten untuk menanggulangi masalah tersebut dan Lembaga terkait ada baiknya memanfaatkan media internet dalam mensosialisasikan OSS agar dapat lebih terjangkau masyarakat umum.

---

ABSTRACTBusiness license is one of the important instruments in a mechanism for savings and loan business activities by cooperatives. However, many complaints from businessman stating that requesting business license in Indonesia are quite complicated and it takes a long-time because they are faced with a complicated bureaucracy and the costs incurred are quite expensive, including licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. To overcome that problems, on June 21, 2018, Government Regulation Number 24 of 2018 was issued regarding licensing services that integrated electronically with the OSS (Online Single Submission) system, which the savings and loan business sector by cooperatives is included in the business sector regulated by that Government Regulation. This thesis discussed about regulations and licensing systems in the Cooperative Savings and Loans sector before and after the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 relating to the advantages and disadvantages of the OSS system in licensing in the savings and loan business sector by cooperatives. This research is using normative law research method. The results of this study found that with this OSS system, managing permissions would be easier because it only uses electronic devices and internet connections. Licensing bureaucracy becomes simpler because the parties are connected to each other in the OSS system. But in practice there are still technical constraints such as the PTSP system in some regions are still unable to connect with the OSS system and there is no special numbering on savings and loan business licenses along with the absence of address information from branch offices of savings and loan cooperatives on operational permits. As an advice, Institution Related to the implementation of OSS in licensing in the savings and loan business by the Cooperative can act quickly in resolving these problems in ways such as cooperating with competent system developer companies to overcome these problems and also Related institutions have a good use of internet media in socializing OSS to be more affordable to the general public."