Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112398 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewika Shafira
"Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi.
Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan.
Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement.
Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand.
In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21817
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alvianty Dwi Puspita
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjian
kredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasi
yang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turut
dibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baik
dan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antara
BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbukti
telah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upaya
penanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan Bank
Indonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of contract law on credit
agreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach of
contract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts on
handling the non-performing loans were based on good and right procedures and
ways. The method used in this research was qualitative with descriptive
interpretive. The results of this research revealed that credit agreement between
BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven in
doing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performing
loans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and Credit
Policy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."
2014
S56080
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Hazniel Harun
Jakarta: Tritura''66, 1989
332.1 HAZ h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Abisha Ramaditya
"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Sophia Fitri
"Skripsi ini membahas pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan dan penerapan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mekanisme Internal Dispute Resolution dan External Dispute Resolution. Penerapan gugatan sederhana dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit antara bank dengan nasabah debiturnya. Sebanyak 70 dari keseluruhan perkara gugatan sederhana diajukan oleh bank. Saran dari penelitian ini yaitu agar Mahkamah Agung membuat petunjuk teknis pelaksanaan gugatan sederhana, menaikkan ketentuan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00, serta memasukkan aturan eksekusi gugatan sederhana.

This thesis discusses about the regulations of banking credit dispute settlement and the small claim court implementation in settling banking credit disputes in the South Jakarta District Court. This research is a normative juridical research. The regulations of banking credit dispute settlement are set forth in Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations governing the mechanism of Internal Dispute Resolution and External Dispute Resolution. The implementation of small claim court under the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in the South Jakarta District Court was used by banks to settle credit disputes between banks and debtor customers. As many as 70 of all small claim court cases were filed by banks. The suggestion from this study is that the Supreme Court should make technical instructions for the implementation of a small claim court, increase the provisions for the value of material claims from Rp200.000.000,00 to Rp500.000.000,00, and make small claim court execution rules.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Villiantari
"ABSTRAK
Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.
Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.
Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.
Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.
PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja
untuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.
Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untuk
pengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.
Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikan
Sarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.
Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik baru
sangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.
Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,
sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.
Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukan
keuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapat
meningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuat
perhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).
Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupa
penurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensi
peningkatan impor lebih lanjut.
Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.
Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkan
perusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala.
"
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cita Pelangi Putri Sulistyoadi
"Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang baru diterapkan di Indonesia sebagai variabel moderasi terhadap kinerja sektor perbanlan. Dengan menggunakan analisis regresi data panel pada sampel 105 bank dari tahun 2017 hingga 2022, penelitian ini menguji hubungan antma non-performing loans (NPL), cadangan kerugian penumnan nilai (CKPN), beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan return on assets (ROA) dengan moderasi kebijakan relaksasi restrukturisasi kedit. Penelitian menunjukkan bahwa ROA cenderung menurun selama penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit. Selain itu terdapat penurunan NPL selama penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang menunjukkan perbaikan kualitas kredit, namun disisi lain CKPN meningkat menunjukkan bank lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri terhadap potensi kerugian. Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ditemukan memperkuat dampak negatif CKPN terhadap ROA, menunjukkan penundaan pengakuan kerugian memperburuk profitabilitas bank. Terakhir, kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ditemukan dapat membantu meredam dampak negatif BOPO terhadap ROA, menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi operasional bank selama penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dinamika regulasi keuangan dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan lembaga perbankan dalam menghadapi kompleksitas pasar.

This study investigates the impact of newly implemented credit restructuring relaxation policies in Indonesia as a moderating variable on the performance of the banking sector. Using panel data regression analysis on a sample of 105 banks from 2017 to 2022, this study examines the relationships between non-performing loans (NPL), loan loss provisions (LLP), operating expenses to operating income ratio, and return on assets (ROA) moderated by the credit restructuring relaxation policy. The findings indicate that ROA tends to decrease during the implementation of the credit restructuring relaxation policy. Furthermore, there is a decrease in NPL during the implementation of the restructuring policy, indicating an improvement in credit quality; however, LLP increases, suggesting banks are more cautious and prepared for potential losses. The policy of credit restructuring relaxation is found to strengthen the negative impact of LLP on ROA, indicating that delaying the recognition of losses worsens bank profitability. Lastly, the credit restructuring relaxation policy is found to help mitigate the negative impact of operating expenses to operating income ratio on ROA, indicating improvements in bank operational efficiency during the policy implementation. This study contributes to understanding the dynamics of financial regulation and provides insights for policymakers and banking institutions in addressing market complexities."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman Ahmad Idrus Salam
"ABSTRAK

Laporan ini membahas proses validasi atau pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dilakukan oleh PT LT. Pemrosesan SKBDN yang dimulai dari penerimaan SKBDN hingga pencairan SKBDN dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan Standar serta Instruksi Kerja PT LT. Dalam penerimaan SKBDN, ada tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu tahap Penerimaan SKBDN. PT LT seharusnya hanya menerima SKBDN dari Bank Negosiasi, namun pada praktiknya PT LT juga menerima SKBDN dari konsumen. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas SP&GC, terdapat perbedaan alur kerja serta tindakan-tindakan yang tidak diinstruksikan dalam Instruksi Kerja perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses penandatanganan SKBDN oleh Kepala Dinas SP&GC dan pendistribusian Tanda Terima Jaminan Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi Dinas SP&GC, maupun PT LT secara keseluruhan.


ABSTRACT
This report discusses the process of validating or examining Domestic Letter of Credit (SKBDN) conducted by PT LT. SKBDN processing starting from SKBDN receipts until SKBDN disbursement is conducted based on Bank Indonesia Regulation Number 5/6/PBI/2003 and PT LT Standards and Work Instruction. In receiving SKBDN, there is a stage that is not in accordance with Bank Indonesia Regulations, that is the stage of SKBDN Receipt. PT LT should only receive SKBDN from the Negotiation Bank, but in practice PT LT also receives SKBDN from consumers. During the inspection process carried out by the SP&GC Service, there are differences in workflows and actions that are not instructed in the company's Work Instructions. The difference is found in the process of signing the SKBDN by the Head of the SP&GC Service and the distribution of Guarantee Receipts. This has the potential to cause problems for the SP&GC Service, as well as PT LT as a whole.

"
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Namira Adelia
"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” sebagai bentuk relaksasi akibat dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), yang dikaitkan dengan teori-teori hukum perjanjian, khususnya perjanjian kredit pada perbankan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang melandasi keberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai dokumen dalam rangka menelaah norma hukum tertulis terkait, serta didukung oleh sumber tambahan berupa hasil wawancara dengan informan terkait. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum perdata. Implementasi kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan oleh Bank Umum Konvensional “X” merupakan respons atas kondisi penyebaran COVID-19 sebagai keadaan memaksa, memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh KUHPerdata, dan merupakan bentuk perjanjian elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk mengurangi kontak fisik di kantor bank dan mencegah penyebaran COVID-19.

This thesis discusses a credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" as a form of relaxation due to the impact of the spread of Coronavirus Disease (“COVID-19”), related to legal theories on contract law, specifically credit agreements on banks, as well as Indonesian regulations that lead to the enactment of the credit restructuring policy. The research method used on this thesis is juridical normative, by analyzing various documents in order to further explain related legal norms, supported with additional sources obtained through interviews with related informants. Credit restructuring policy imposed by Conventional Commercial Bank "X" in this case can be viewed from various private law perspectives. The implementation of the credit restructuring policy imposed by the Conventional Commercial Bank "X" is a response to the spread of COVID-19 as a force majeure, comply to the legal requirements of an agreement as regulated with Indonesian Civil Code, and is a form of electronic agreement by utilizing information technology to reduce physical contacts at bank offices as well as to prevent the more spread of COVID-19."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nino Watranto
"ABSTRAK
Tesis ini berupaya untuk menjelaskan tinggi dan inelasticity-nya suku bunga kartu
kredit di pasar kartu kredit Indonesia. Dalam menjelaskan tingkat suku bunga kartu
kredit di Pasar Indonesia ini digunakan variabel yang menjadi cost of fund seperti
suku bunga acuannya (BI Rate) dan deliquency rate (NPL rate). Dengan estimasi data
time series untuk berbagai biaya yang terkait dengan pinjaman kartu kredit dan
penentuan suku bunga kartu kredit diharapkan dapat menjawab inelastisitas dari suku
bunga kartu kredit. Hasilnya menunjukkan bahwa cost of fund dari bank penerbit
kartu kredit tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan suku bunga kartu kredit
sehingga bisa dikatakan terdapat efek yang signifikan dan kuat dari variabel
persaingan non-harga (non-price competition) yang mempengaruhi bank dalam
menentukan suku bunga kartu kreditnya.

ABSTRAK
This thesis seeks to explain inelasticity and high credit card interest rates in the
Indonesia credit card market. In explaining the stickiness interest rate on the credit
card are used cost of funds as the independent variables. Cost of funds are represent
by BI Rate and deliquency rate (NPL rate). With time series data for estimation of
various costs associated with credit card loans and determination of credit card
interest rates are expected to answer inelasticity of credit card interest rates. The
results showed that the cost of funds of the issuer credit card did not significantly
affect credit card interest rate changes so that it can be said there is a significant and
robust effects of non-price competition variables that affect banks in determining
interest rate credit cards"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T41536
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>