Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi. Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai. Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar. "

"ABSTRAKBank sentral dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat atau social welfare sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945, secara kelembagaan disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagai welfare state, yaitu tugas dan wewenang di bidang moneter tereduksi dan terkendala dengan pengalihan wewenang memperoleh data dan informasi dari bank melalui kewajiban menyampaikan laporan bank kepada Bank Indonesia melalui pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji mengenai mengapa data dan informasi bank diperlukan dalam pelaksanaan wewenang Bank Indonesia di bidang moneter dan bagaimana Bank Indonesia melaksanakan kewenangan di bidang moneter pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (welfare state), serta kewenangan lembaga publik menjadi dasar dalam penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang terkait dengan bank sentral.Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan melalui pembuatan keputusan bersama tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya yang diperlukan antara lain dalam rangka memenuhi data dan informasi bank yang diperlukan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang moneter. Dalam penerapan keputusan bersama tersebut masih terdapat isu yang perlu diselesaikan antara kedua lembaga. Jaminan atas pelaksanaan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang secara kelembagaan disebutkan dalam konstitusi dan Undang-Undang memerlukan dukungan dan komitmen dari negara untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang moneter untuk mendukung pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

---

ABSTRACT

Central bank in the state administration of Indonesia is a state institution which supports the nation to achieve community's social welfare as defined in the Constitution of Indonesia, namely The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, mentioned institutionally in the Constitution and regulated further in Act Number 11 Year 1999 on Bank Indonesia which had been amended several times with the latest being Act Number 6 Year 2009. One of the tasks and authorities of Bank Indonesia as the central bank in supporting the nation to achieve the purpose of the State as a welfare state, namely the duties and authorities in monetary sector, have been reduced and constrained with the transfer of authority to obtain banks' data and information - through the obligation of banks to submit report to Bank Indonesia - through the enactment of Section 69 of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority.

In line with this, research needs to be done in order to investigate as to why banks' data and information are needed in the enforcement of the authority of Bank of Indonesia in the monetary sector and how Bank Indonesia carry out its authority after the enactment of the Act Number 21 Year 2011 on The Financial Service Authority. The concept of a State of law and welfare state as well as the authority of public institution form the basis of this study using the doctrinaire approach method by analyzing the regulations, legal decisions, opinions of scholars and research results related to the position, authority, and duties related to the central bank.

The research results show that coordination between Bank Indonesia and The Financial Service Authority which has been accomplished through the reaching of a joint decision on cooperation and coordination in order to support the implementation of the tasks of Bank Indonesia and the Financial Service Authority is an effort that is required among other things in order to satisfy the banks' data and information required by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities in the monetary sector. In the implementation of the joint decision there are still issues that need to be resolved between the two institutions. To warrant the enforcement of the authority of Bank Indonesia as the central bank mentioned institutionally in the Constitution and the legislation requires the support and commitment of the State to provide certainty for the enforcement of Bank Indonesia's authorities in order to implement the monetary authority and furthermore to support the nation to achieve the purpose of the State as set forth in the Constitution."

"Perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin kompleks, telah menciptakan permintaan akan layanan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah layanan publik tidak bisa lagi menggunakan metode lama dan cara yang biasa. Organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, dituntut mencari solusi kreatif dengan memaksimalkan sumber dayanya dan ini dilakukan melalui inovasi. Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan antar jemput izin bermotor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ini masih rendah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian post positivis dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menjawab faktor faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan antar jemput bermotor (AJIB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dimensi lingkungan dan organisasi. Pisau analisis menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, yang dikemukakan oleh De Vries, et.al (2018) spesifik pada dimensi lingkungan dan organisasi. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi inovasi AJIB dari dimensi lingkungan dan organisasi yaitu tidak dilibatnya stake holders lain seperti masyarakat dan pihak swasta dalam proses pembuatan AJIB, munculnya regulasi terkait penerapan e government dalam proses perizinan, kurangnya pelatihan bagi petugas AJIB, serta sulitnya akses pemesanan AJIB melalui aplikasi AJIB pada playstore oleh masyarakat.

---

The development of technology and an increasingly complex society, has created a demand for better public services. In order to solve problems related to public services, innovation and unconventional method needed. The government required to find creative solutions by maximizing its resources and this is done through innovation. The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of a motorized permit pickup service (AJIB) from the Capital Investment and Integrated Services Office of the DKI Jakarta Province is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers licensing. However, in its implementation, the level of public adoption of the innovation of the Motorized Vehicle Shuttle Service (AJIB) is still low. By using a post positivist research approach and qualitative data collection methods, this study answers what factors influence the adoption of motorized shuttle service innovation (AJIB) of the One Stop Investment and Integrated Services Office on environmental and organizational dimensions. Analysis using factor that influences the adoption of innovations by De Vries, et.al (2018) spesifically on environtmental and organization dimension. From the results of the study, there are several factors that influence the low adoption of AJIB innovations in the environmental and organizational dimensions, which is no involvement of other stakeholders such as the public and private parties in the process of making AJIB, the emergence of regulations related to the implementation of e-government in the licensing process, lack of training for AJIB officers, and the difficulty of accessing AJIB reservations through the AJIB application on the public playstore."