Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMaksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum yang setengah hati menyebabkan hanya pelaku lapangan yang mendapat hukuman, sedangkan pemain kelas kakap dari bisnis illegal logging belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang korup. Simbiosis antara korupsi dan illegal logging mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi asas kekhususan sistematis dalam hal terjadi benturan penyidikan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perpajakan. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tolok ukur penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan, dan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dalam kasus Mobile-8. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Data-data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan. Selain itu, ada beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menentukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan, yakni subjek hukum, sifat perbuatan, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada, Ada tidaknya unsur ldquo;kerugian keuangan negara atau perekonomian negara rdquo; sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, dan ada tidaknya penundukan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam kasus Mobile-8, oleh karena merupakan tindak pidana perpajakan, maka kewenangan penyidikan ada pada Penyidik PPNS Dirjen Pajak, bukan pada Kejaksaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the principle of systematic specificity Lex Systematiche Specialiteit in the event of a clash of investigations between the criminal act of corruption and the criminal act of taxation. The scope of this Thesis is how the relationship between the Corruption Act and the Law of General Provisions and Procedures of Taxation, the benchmark of corruption criminal investigation and the criminal act of taxation, and the authority of the investigation of corruption in the field of taxation in Mobile 8 case. The research method used is normative juridical, using legislation approach, analytical approach, and case approach. The data obtained are processed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that the Corruption Act is special in the case of corruption, whereas the Law on General Provisions and Tax Procedures is special in the case of tax crime. In addition, there are several benchmarks that can be used as a basis for investigators to determine the criminal acts of corruption or criminal acts of taxation, namely the subject of law, the nature of deeds criminal acts , evidence obtained, the environment and delicti areas are located, whether or not there is an elements of state financial loss or national economic loss as element of the criminal act of corruption, and whether or not there is any submission to Article 14 of the Corruption Act. In addition, in Mobile 8 case, since it is a criminal act of taxation, the authority of investigation is on the PPNS Investigator of the Director General of Taxes, not the Attorney General 39 s Office."

"Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi memiliki unsur-unsur yang cukup mirip dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus dimana terjadi dilema penentuan undang-undang khusus yang berlaku, apakah termasuk ke dalam lingkup undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau undang-undang minyak dan gas bumi. Adapun hal tersebut dapat dimengerti mengingat bahwa dalam BBM Bersubsidi, terdapat keuangan negara yang teralokasikan di dalamnya sehingga banyak pihak yang menafsirkan penyalahgunaanya akan berdampak pada adanya kerugian negara. Selain itu, umumnya pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM Bersubsidi juga memiliki motif untuk mencari keuntungan dimana hal tersebut juga merupakan salah satu unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Untuk mengatasi persoalan dilema penentuan undang-undang khusus tersebut, diperlukan sebuah pedoman penerapan asas lex systematische specialiteit.

---

Article 55 of the Oil and Gas Law regarding the Subsidized Fossil Fuel misused crime have quite similar elements with Article 2 and Article 3 of the Anticorruption Law. In some cases, there is a dilemma on determining the special regulation that should be applied whether it should fall under the category of the anticorruption law or the oil and gas law. Such thing can be understood considering there were State’s Budget allocation within Subsidized Fossil Fuel, hence some parties conclude that the misused of Subsidized Fossil Fuel could have also resulted into a State Loss. Other than that, most people who committed the misused of Subsidized Fossil Fuel crime were also planning to gain personal advantages in which ‘gaining personal advantages’ is also one of the elements of the corruption clauses as regulated in Article 2 and Article 3 of the Anticorruption Law. To solve those kinds of dilemmas, a special guideline for the lex systematische specialiteit principle implementation will be necessary. "

"Tesis ini membahas bagaimana peraturan hukum yang ada di Indonesia dalam melindungi hak-hak anak. Walaupun hak-hak anak telah ada dan dijamin di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi masih saja angka penelantaran anak tetap tinggi bahkan cenderung terjadi peningkatan. Penegakan hukum diperlukan untuk melaksanakan perlindungan terhadap hakhak anak tersebut. Dalam hukum di Indonesia sanksi pidana terhadap penelantaran anak telah diatur di dalam dua undang-undang yang berbeda yaitu Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undangundang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan doktrin Kekhususan yang Sistematis, maka dapat diketahui aturan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku penelantaran anak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagimana penerapan aturan hukum terhadap pelaku penelantaran anak. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa ternyata dalam penerapan aturan hukum terhadap para pelaku penelantaran anak masih terdapat perbedaan aturan hukumnya, yaitu ada yang menggunakan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ada yang menggunakan Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

This thesis discusses how existing laws in Indonesia in protecting the rights of children. Although the rights of children have been there and enshrined in legislation in Indonesia but still neglect rate remains high even tended to an increase. Law enforcement is required to carry out the protection of the rights of the child. In Indonesian law criminal sanctions against the neglect of the child has been arranged in two different laws, namely Law No. 23 of 2002 on Child Protection and the Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Specificity using a systematic doctrine, it is known, the appropriate legal rules to be applied to the neglect of the child actors. The purpose of this paper is to determine how the application of the rule of law against perpetrators of child neglect. This research using the normative method then presented descriptively analytical. The results turned out in the application that the rule of law against the perpetrators of neglect there are differences in the rules of law, that there is a use of Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and some use of Law No. 23 of 2004 Elimination of Domestic Violence."

"Tindak Pidana Kehutanan Terkait dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) di atas menimbulkan masalah dalam hukum Kehutanan, hukum perbankan dan hukum perdagangan internasional.Pokok-pokok permasalahan dalam Penerapan UU TPPU atas tindak pidana Kehutanan adalah:1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan (forestry crime) ?2. Bagaimanakah hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kehutanan sebagai predicate of crime ?3. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap tindak pidana kehutanan ?Penelitian dengan tema Tindak Pidana Kehutanan Terkait Dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :1. Mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan (forestry crime).2. Mengetahui hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kehutanan sebagai predicate of crime.3. Mengetahui penerapan Undang-Undang Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap tindak pidana kehutanan."