Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas proses pra akuisisi dalam penyusunan strategi oleh calon pembeli dan pemegang saham dalam memperoleh efiesiensi pajak capitol gain yang efektif. Dengan menyusun strategi strategi efektif untuk meminimalisasi pembebanan pajak capital gain tersebut maka para pihak bertransaksi dapat menikmati secara maksimal nilai transaksi dari akuisisi, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriftif. Efiesiensi pajak atas proses akuisisi harus dilaksanakan dengan menghindari munculnya capital gain atas jual beli saham yang terjadi di Indonesia dan menciptakan restrukturisasi peruahaan melalui pendirian beberapa perusahaan di negara tax haven sebagagai alat perantara aliran dana transaksi akuisisi melalui instrumen pengalihan saham dengan penerbitan canvertible bond

---

AbstractThis thesis is focusing on the pre-aquisition process for the strategic plan between the prospective buyer and the shareholder to obtain the effective capital gain tax efficiency. The implementation of effective strategy for capital gain tax minimization, might benefit the transaction party to enjoy the maximum transaction value of this aquisition. This research is qualitative descriptive interpretive. The tax efficiency on the acquisition process should be implemented by avoiding the capital gain on the shares sale and purchase conducted in Indonesia and creates a company restructurization by establishing couple of companies in the tax haven country as the acquisition transaction fund flow intermediatery through the shares transfer instrument by the issuance of convertible bond. "

"

Emas (gold) adalah komoditas berharga yang digunakan di banyak industri. Di Indonesia berdasarkan terdapat 15 Produsen Emas. Salah satu produsen terbesar yaitu PT Antam, Tbk. (“ANTAM”) dengan unit bisnis UBPP LM. Proses produksi Logam Mulia emas masih manual, salah satunya didalam bisnis proses manufacturing di UBPP LM mulai weighing sampai dengan engraving terdapat beberapa aktifitas non value added, belum adanya standarisasi cycle time dan digitalisasi yang menyebabkan loss time serta operator memerankan peranan penting didalam proses produksi sehingga apabila terjadi kesalahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian produk yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisa rekayasa ulang Proses dengan usulan improvement dan target terdapat standarisasi cycle time dan diharapkan terdapat peningkatan produksi dalam proses Produksi Logam Mulia Emas. Mengidentifikasi waste yang ada didalam tahapan proses dengan pendekatan Value Stream Mapping (VSM). serta Optimasi tata letak (relayout) demi memenuhi kapasitas produksi Logam Mulia Emas ANTAM.

---

Gold is a valuable commodity used in many industries. In Indonesia, there are 15 gold producers based on records. One of the largest producers is PT Antam, Tbk. ('ANTAM') with its business unit UBPP LM. The production process of precious gold metal is still manual, and one of the businesses process that involves the manufacturing process at UBPP LM, from weighing to engraving, has several non-value added activities due to the lack of cycle time standardization and digitalization, which causes loss of time. Operators play an important role in the production process, and errors on their part can result in product non-conformity. The purpose of this research is to perform a process reengineering analysis with proposed improvements and target of achieving cycle time standardization and an increase in production in the production process of precious gold metal. This involves identifying waste in the process stages using a Value Stream Mapping (VSM) approach and optimizing the layout to meet the production capacity of Antam.

 

"

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP BEL terhadap proses akuisisi yang dilakukan oleh PT XYZ terhadapPT ABC pada tahun 2014, yang terdiri dari yang terdiri dari: (i) mengevaluasipemenuhan kriteria kombinasi bisnis pada akuisisi PT ABC; (ii) menentukanpihak pembeli (acquirer) dan tanggal akuisisi (acquisition date);(iii) mengevaluasi alokasi harga pembelian akuisisi (purchase price allocation);dan (iv) menilai dan memverifikasi akurasi (accuracy) dan kelayakan(appropriateness) jurnal akuisisi dan pengungkapan informasi atas transaksiakuisisi oleh manajemen. Berdasarkan hasil prosedur audit yang dilakukanKAP BEL, diketahui bahwa tidak mendapatkan adanya perbedaan yang materialantara perhitungan klien dengan rekalkulasi KAP BEL. Oleh karena itu, secarakeseluruhan, perlakuan akuntansi oleh klien atas transaksi akuisisi ini dinilai sudah tepat (appropriate) dan akurat (accurate) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report discusses the KAP BEL?s audit procedures on the acquisition of PT ABC in 2014, which includes: (i) evaluates whether the acquisition ofPT ABC meet the criteria of business combination; (ii) identifies the acquirer andthe acquisition date; (iii) evaluates the purchase price allocation; and (iv) verifiesaccuracy and appropriateness of accounting records and disclosed informationsrelated to the acquisition. Based on the result of the audit procedures, there is nomaterial difference between the calculation of the client and KAP BELrecalculations. Thus, the overall accounting treatments used by client are accurate and appropriate and have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). , This report discusses the KAP BEL’s audit procedures on the acquisition of PT ABC in 2014, which includes: (i) evaluates whether the acquisition ofPT ABC meet the criteria of business combination; (ii) identifies the acquirer andthe acquisition date; (iii) evaluates the purchase price allocation; and (iv) verifiesaccuracy and appropriateness of accounting records and disclosed informationsrelated to the acquisition. Based on the result of the audit procedures, there is nomaterial difference between the calculation of the client and KAP BELrecalculations. Thus, the overall accounting treatments used by client are accurate and appropriate and have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). ]"

"Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas Tanah milik Perusahaan lain.Cara ini dimaksud untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT X dan PT SG. Pada dasarnya cara ini dapat ditempuh oleh Perusahaan manapun karena tidak bertentangan dengan syarat formil pemindahan hak yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini ternyata patut untuk diteliti lebih dalam berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak atas tanah.Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menganalisa perbuatan hukum akuisisi perseroan sebagai cara memperoleh hak atas Tanah untuk menghindari Pajak dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan terbatas, Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Perpajakan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah.Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan peraturan lain yang berlaku dalam melakukan pemindahan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan.

---

The acquisition is a legal act performed by the legal entity or natural person to take over the shares of the Company which resulted in the shift of control of the Company. "In the case of transfer of land rights by PT X and PT SG this acquisition serve as one way to obtain Rights to Land owned by another company.This method is intended to avoid a tax liability that must be paid by PT X and PT SG. Basically how this can be done by any company because it does not conflict with the formal requirements of transfer of rights in force in Indonesia. But it turns out deserves to be studied more in accordance with the provisions governing the transfer of land rights.In writing this thesis, the author analyzes the legal act of acquisition the company as a way of acquiring the land to avoid tax be seen from some of the relevant regulations, namely: Law on Basic Agrarian Law limited liability, regulation Land Registration and Tax Law which regulates the transfer of land rights.The results showed the importance of considering other applicable regulations in the transfer of land rights to justice."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya. Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan.

---

Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international. Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work applied. Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing regulation. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh KAP APH & Rekan terhadap akun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan PPN Keluaran dari PT A yang bergerak di bidang industri kelapa sawit, untuk periode laporan keuangan per 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020. Selain itu, laporan magang ini juga bertujuan sebagai bentuk evaluasi refleksi diri dari mahasiswa selama menjalani program magang sebagai auditor junior. Dalam melaksanakan proses audit terhadap akun PPN dari PT A, auditor menggunakan prosedur pengujian substantif terkait saldo akun dan prosedur analitis untuk mendapatkan keyakinan bahwa akun PPN telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Berdasarkan hasil dari proses audit yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian yang material atas akun PPN Masukan dan PPN Keluaran dari PT A.

---

This internship report aims to evaluate the audit process carried out by KAP APH & Rekan for Value Added Tax (VAT) accounts, comprised of VAT In and VAT Out, of PT A for the period starts from 1 April 2019 until 31 March 2020. This report also aims to be an evaluation of self reflection of student during the internship program. In conducting the audit process for VAT accounts of PT A, auditors use substantive test of detail balance procedure and analytical procedure to gain assurance that the VAT accounts have been fairly presented and free from material misstatements. The audit result for VAT accounts indicates that there is no material misstatement on VAT accounts, both for VAT In and VAT Out, of PT A."

"Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya

---

This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year."

"ABSTRAKPengembangan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi asing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk investasi asing tersebut adalah berupa jual beli saham dalam proses pengambilalihan. Akusisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan berikut kendalinya. Pengambilalihan yang dilakukan tentunya disetujui oleh para pihak lewat pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, maka aturan apa saja yang harus berlaku bagi transaksi tersebut. Kemudian jika para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang akan berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan hukum yang berbeda. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.

---

ABSTRACT

Economic development in Indonesia has made major contribution to the increase of foreign investments made to companies in Indonesia. One of the form that is done as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal action carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects."