Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Pasal 23 UUJN seorang Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dengan terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Namum ketentuan tersebut tidak menyebutkan tentang wadah organisasi Notaris mana yang dimaksud. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif maka diketahui bahwa parameter organisasi Notaris adalah telah berbadan hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah berbadan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah mengakui keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi tersebut.

---

Under Article 23 UUJN a Notary can apply a request to move the office by meeting several requirements, one of which is the recommendation of Notary organization. Yet, the provision does not mention about the umbrella organization with rights to publish such recommendations. This study discovers that such organizations are required to have a legal position, thus in Indonesia, the only organization that fits the requirement is Indonesia Notary Public (INI). Based on the fact that the Government acknowledges the existence of Indonesia Notary Public (INI) that is authorized to give such recommendations."

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengajuan permohonan cuti bagi Notaris yang belum menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun dan pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima atau menolak permohonan cuti Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan normatif. Hasil dari penelitian ini pengajuan cuti bagi Notaris RE yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun dianggap sah, Notaris RE mengajukan cuti dikarenakan harus melahirkan meskipun belum memenuhi satu syarat cuti, serta pertimbangan bagi Majelis Pengawas Notaris adalah melindungi hak perempuan untuk melahirkan dan keadaan mendesak yang dialaminya. Pihak yang berwenang menyusun UU khususnya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai cuti sebaiknya meninjau kembali pengaturan yang mengatur cuti Notaris melahirkan dan cuti yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun, dan kepada Notaris yang belum menjalankan masa jabatan dua tahun namun mengalami keadaan mendesak tetap harus mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan waktu kebutuhan cuti.

---

Notaries are public officials who have rights, one of which is the right to leave. One of the conditions that must be met by a Notary in order to obtain the right to leave is that he has served a term of office of 2 (two) years according to Article 25 UUJN. The party authorized to accept or reject requests for leave is the Notary Supervisory Board. The problem in this study is regarding the submission of requests for leave for Notaries who have not served a term of 2 (two) years and the considerations of the Notary Supervisory Board in accepting or rejecting requests for Notary leave. To answer these problems used normative writing method. The results of this study are that submitting leave for Notary RE who has not served a two-year term of office is considered valid, Notary RE applying for leave because they have to give birth even though they have not fulfilled a leave requirement, and the consideration for the Notary Supervisory Board is to protect women's rights to give birth and the urgent situation they are experiencing. The party authorized to draw up laws, especially ministerial regulations governing leave, should review the arrangements governing maternity leave and leave for notaries who have not served a two-year term, and notaries who have not served a two-year term but are in an urgent situation must still apply for leave. addressed to the Notary Supervisory Board in accordance with the time of need for leave."

"Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan informan dan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian memperoleh bahwa sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan jabatan mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan tidak ada yang dilakukan oleh Notaris X sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai Notaris, sehingga akan kehilangan jabatannya melalui proses pemeriksaan. Pengawasan kurang efektif karena tidak adanya tindak lanjut dengan tidak hadirnya Notaris X dalam pemeriksaan secara berkala oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, dalam peraturan yang mengatur dikatakan bahwa seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hanya dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat.

---

This thesis primarily focuses and discusses a case where a Notary who left his office area For more than 7 (seven) working days without applying for any absence leave request to the Assembly Regional Supervisor of Badung Regency.  The problems that were discussed are the implementation of position and supervision for a Notary who leaves the area of the office. In preparation for writing this thesis, the author uses juridical research methods Normative way, research typology uses analytical descriptive, and the type of data that were used by the author is secondary data, the method of data analysis in this study uses a qualitative method, and in data collection supported by interviews with informants and several related speakers.

The results of the study, that were obtained that in connection with reporting the implementation of positions starting from daily, monthly, and yearly, There is nothing done by Notary X (in this case the notary stated above) in connection with their responsibility for carrying out duties and positions as a Notary, so that will be resulting in them lose his position through the inspection process. Supervision is less effective because there was no follow-up with the absence of Notary X during the examination periodically by the Regional Oversight Board. Also, in that regulation, the regulates said that a Notary who commits a violation could only processed if there are reports from the public."

"Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris. Peranan MPD sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran jabatan Notaris secara khusus pada Kota Depok. Sehingga perlu diteliti mengenai peran MPD dalam menghadapi pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok berdasarkan ketentuan yang berlaku serta implikasi penanganan jenis laporan aduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada kinerja MPD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan data empiris yang kualitatif dengan metode wawancara dan didukung oleh data sekunder. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja pengawasan MPD di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan peraturan serta teori terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) peranan MPD Kota Depok dalam menghadapi permasalahan pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok, yaitu melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan protokoler dan pengaduan masyarakat serta pemeriksaan secara mendadak bagi Notaris yang dikategorikan sering melakukan pelanggaran di Kota Depok; (2) MPD Kota Depok telah berusaha menangani setiap laporan pengaduan yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024, namun masih terdapat hal yang perlu dievaluasi terkait ketertiban dalam administrasi, pengolahan data laporan aduan setiap tahunnya serta transparansi terhadap data laporan aduan yang ada di MPD Kota Depok.

---

The Regional Supervisory Council (MPD) functions to oversee and provide guidance on the Notary profession. The role of MPD is crucial in minimizing violations related to the Notary profession, particularly in Depok City. Therefore, it is necessary to examine the role of MPD in addressing violations of the Notary profession in Depok City, based on applicable regulations, as well as the implications of handling various types of violation reports submitted by the public on the performance of MPD in Depok City. This study uses a non-doctrinal method with qualitative empirical data, gathered through interviews and supported by secondary data. The research examines the performance of MPD's supervision in Depok City and its alignment with relevant regulations and theories. The findings of the study conclude that: (1) the role of MPD in addressing issues related to Notary violations in Depok City includes conducting investigations on the Notary in question based on violations found during protocol checks, public complaints, and unannounced inspections for Notaries who are frequently found to have committed violations in Depok City; (2) MPD Depok has made efforts to address each complaint report submitted between 2022 and 2024. However, there are still aspects that need evaluation, particularly regarding administrative order, the management of annual complaint data, and the transparency of the complaint data held by MPD Depok."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah yang disingkat PPAT adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menjelaskan peranan Pembina dan Pengawas PPAT yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam membina dan mengawasi kinerja PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam kasus ini sebenarnya tidak dapat melakukan penyidikan dan mengeluarkan putusan terhadap kasus ini, dikarenakan telah melampaui kewenangan nya, namun karena PPAT ini juga merangkap sebagai Notaris, hanya moralitas nya saja yang dapat dilakukan pemeriksaan, meski demikian kasus ini lebih menitik beratkan kepada jabatan nya sebagai PPAT. Secara teoritis, PPAT tersebut memang telah terbukti melanggar sumpah jabatan nya, dan Majelis Pengawas PPAT dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPAT tersebut, namun Majelis Pengawas PPAT tersebut dapat melakukan pemeriksaan apabila ada pengaduan dari si pelapor tersebut, tetapi sampai saat ini pula, pelapor tidak melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas PPAT ini, karena ketidaktahuan nya.

---

The notary is the Public Officials authorized to make an authentic act of authenticity in all acts, agreements, and determinations required by a general rule or by the interested parties to be specified in an authentic act. In addition to the Notary, the other official who has the authority to make an authentic act is the Land Commissioner abbreviated as PPAT is the Office authorized to make authentic acts regarding certain acts of law relating to land or property rights in a Unit of Units. The purpose of the writing of this thesis is to understand the abuse of office by the Office of Land Claims Officers and to explain the role of PPAT Builders and Supervisors played by the National Land Agency in building and monitoring PPAT performance. The method of research used is the normative jurisprudence which is the research conducted on the basis of the main law by examining the theories, concepts, principles of law and the laws and regulations relating to this research. The approach used is descriptive analytics using primary and secondary data. According to the research results, the Notary Supervisory Council in this case was actually unable to investigate and issue a verdict on this case, as it had gone beyond its authority, but as the PPAT also came under the notice of Notary, only his morality could be examined, in any case This is more of a concern for his position as PPAT. Theoretically, the PPAT has indeed been found to have violated his oath of office, and the PPAT Supervisory Council may conduct investigations into the PPAT, but the PPAT Supervisory Council may conduct investigations in the wake of the complainant, to this PPAT Supervisory Council, for his ignorance."

"Notaris membutuhkan asuransi dalam melaksanakan jabatannya sebab jika notaris melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain, maka notaris dapat dimintai ganti rugi, biaya dan bunga yang mungkin dapat memberatkan notaris. Asuransi tersebut dapat menanggung konsekuensi finansial dari tanggung jawab perdata yang dialami oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari tindakan, kesalahan, atau kelalaiannya, atau tindakan, kesalahan, atau kelalaian karyawannya. Namun di Indonesia belum Asuransi tersebut belum diwajibkan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaturan mengenai Asuransi Indemnitas Profesi Notaris dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama yaitu Prancis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian eksplanatoris. Tesis ini menganalisis perkembangan kebutuhan notaris atas asuransi indemnitas di indonesia dan asuransi indemnitas di Prancis. Serta menganalisis pengaturan asuransi indemnitas di Indonesia kedepannya apabila mengacu pada peraturan asuransi indemnitas di Prancis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melaksanakan asuransi indemnitas sebagaimana di Prancis adalah ide yang baik dan diharapkan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang. Namun untuk saat ini hal tersebut sulit dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan.

---

Notaries need insurance in carrying out their duties because if the notary makes a mistake and harms another party, the notary can be asked for compensation, costs and interest that may be burdensome for the notary. The insurance can cover the financial consequences of civil liability experienced by the notary in carrying out its duties as a result of his actions, mistakes or negligence, or the actions, mistakes or negligence of his employees. However, in Indonesia, this insurance is not yet mandatory. Based on the background above, it is necessary to conduct research to examine the regulations regarding Notary Professional Indemnity Insurance compared to other countries that have the same legal system. This research is compiled using doctrinal research methods and explanatory research types. This thesis allows the development of notary needs for indemnity insurance in Indonesia and indemnity insurance in France. As well as analyzing the regulation of indemnity insurance in Indonesia in the future if referring to the indemnity insurance regulations in France. From this research, it can be concluded that implementing indemnity insurance as in France is a good idea and is expected to be implemented in the future. However, for now this is difficult to implement because there are several obstacles."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungan risiko terkait dengan bentuk pertanggungan risiko yang diberikan kepada notaris oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pada suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini berupa terdapat berbagai risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang profesional terutama berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada notaris atas kesalahan serta kelalaian yang dilakukannya. Kemudian atas risiko tersebut yang dimiilki oleh notaris terdapat suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi yang dapat mengalihkan risiko-risiko tersebut kepada penanggung. Dengan adanya pengalihan risiko yang dilakukan, terdapat suatu hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai bentuk pertanggungan atas risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pertanggungan tersebut melingkupi jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan teori hukum positif yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa terhadap risiko yang dimiliki oleh notaris yang sebagaimana terdapat pada beberapa putusan pengadilan dapat ditanggung oleh perusahaan asruansi sebagai penanggung pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Lebih lanjut bahwa penanggung memberikan suatu perlindungan hukum berupa dapat dipertanggungkannya risiko-risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Risiko tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris terhadap klien atau pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya saran yang dapat penulis berikan adalah dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris khususnya penggunaan serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris serta meningkatkan kesadaran notaris mengenai pentingnya penggunaan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris.

---

This tesis discusses about the risk coverage related to a form of risk coverage which given to a notary by an insurance company an a gurantor for an insurance product in the form of professional liability insurance for notary. The problem in this thesis formulated from various risks that notary has in carrying out on his profession as a professional, especially related to claims for compensation submitted to a notary for the mistakes or negligence that he has commited. Then for these risks owned by a notary there is an insurance product in the form of professional liability insurance that can transfer those risks to the insurer. With the transfer of risk carried out, there is one thing that must be considered, regarding the form of risk coverage provided by the insurance company as the insurer. The legal protection covers the types of several risks that insured by the insurance company in professional liability insurance for notary. The research method that used in this thesis is normative juridical by examining various phenomena and existing legal facts. This research is a descriptive analysis where research is carried out using various statutory regulations by relating them to positive law theory which will be examined based on the problems studied. The results of the research in this thesis are in the form of the risks that are owned by a notary which found in several court decisions, can be borne by insurance companies as guarantors for professional liability insurance for notary. Furthermore, the insurer provides legal protection in the form of being able to insure against the risks borne by a notary in carrying out his professional position. This risk is related to the legal responsibility of a notary against a client or other third party. Therefore, the advice that the author can give is the formation of a law and regulation relating to legal protection for notaries, especially the use and application of professional liability insurance for the notary profession and increasing awareness of notaries regarding the importance of using professional liability insurance for notary for the notary profession."

"Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami istri yang berinisial B dan BS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial BH yang berkedudukan di Kota Tangerang. Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Notaris yang diduga melakukan tindakan tidak profesional tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang karena menurut pelapor, Notaris BH telah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan tidak dilaksanakannya pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan UUJN dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS serta hakim yang mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian dalam akta tetap sah, namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

---

The Law on Notary Position (UUJN) had clearly set out the obligations of and prohibitions for Notaries; however, there are still Notaries who have ignored those obligations and prohibitions in carrying out their professional work. This is evident in the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018, where the reporting party, a husband and wife with the initials of B and BS respectively, felt aggrieved due to the actions of a Notary domiciled in Tangerang City with the initial of BH. According to the reporting party, Notary BH had committed a violation of the mandatory obligations of a Notary by not carrying out the reading and signing of the deed in accordance with the provisions of UUJN, therefore the reporting party submitted a complaint regarding the Notary's alleged unprofessional act to the Regional Supervisory Council of Notaries of Tangerang City. Therefore, the problems raised by the author in this thesis are regarding to the responsibilities of Notaries, as well as the legal consequences of deeds which are not read and signed in accordance with the UUJN. This study was conducted in a form of normative juridical research with explanatory research typology, had utilized secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection by document studies and interviews, had qualitative analysis method, and had resulted in the form of qualitative and systematic research. Notaries who do not read and sign deeds in accordance with the UUJN may be subject to civil sanction, administrative sanction, as well as other form of sanctions. As of the legal consequence of the deeds, such deed would still have evidentiary power as an authentic deed, but if any party filed a lawsuit to the court and the judge degrades the evidentiary power of the deed, then such deed shall only have evidentiary power as an underhand deed."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."