Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif bea masuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk pada PT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dan kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

---

The concentration of the research is relating to the implementation of Import duty dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using descriptive approach method.

The results suggest that the applicant should appeal to apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax Court as a place to seek justice."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif beamasuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaituBagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk padaPT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PemohonBanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luarbiasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaranBea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dankemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal iniagar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dankepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajaksebagai tempat mencari keadilan.

---

ABSTRACTThe concentration of the research is relating to the implementation of Import duty

dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in

this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute

import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using

descriptive approach method. The results suggest that the applicant should appeal to

apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax

Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has

been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of

judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a

sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax

Court as a place to seek justice."

"Semua barang impor wajib dikenakan pajak berupa Bea Masuk dan pungutan lainnya dalam rangka impor yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai pabean merupakan dasar perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor. Sistem penetapan nilai pabean terdiri dari enam metode (Metode I, Metode II, Metode III, Metode IV, Metode V, dan Metode VI) yang digunakan secara hierarki. Penetapan nilai pabean sering menimbulkan sengketa antara wajib pajak (importir) dengan Pejabat Bea dan Cukai yang disebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Banyaknya sengketa pabean dapat merugikan semua pihak, baik wajib pajak, masyarakat maupun pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Wajib pajak yang merasa dirugikan atas penetapan tarif, nilai pabean ataupun sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabila wajib pajak masih belum menerima putusan atas keberatan maka wajib pajak dapat menempuh upaya banding hanya ke Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila ada pihak yang bersengketa tetap tidak puas dengan putusan banding, maka upaya yang dapat ditempuh adalah upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang bersengketa."