Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan Wa?ad pada fasilitas pembiayaan plafon di perbankan syariah Indonesia dengan dasar Fatwa DSN tentang Line facility. Namun demikian penerapan dan pemahamannya masih tumpang tindih dengan akad, sehingga dapat menyebabkan suatu akad menjadi tidak efektif bahkan cacat hukum. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif dan problem solution untuk memperoleh perbedaan mendasar dari wa?ad dan akad, diberikan alternatif bentuk surat wa?ad dan akta wa?ad yang dapat digunakan perbankan syariah dan selanjutnya diharapkan agar pihak konsultan hukum, Notaris dan pebankan akan lebih memperhatikan esensi perbedaan diantara wa?ad dan akad.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of Wa?ad in Islamic banking in Indonesia on the basis of Fatwa DSN about Line facility. However, the implementation and understanding are still overlapping with Aqad, which can result in an aqad to be ineffective even legally flawed. Through normative research methods with the type of evaluative research and problem-solution to obtain a fundamental difference between wa'ad and aqad, given an alternative form of a letter and deed of wa'ad that can be used in Islamic banking and further expected that the legal consultant, notary and bankers to be more attention to the essence of the difference between wa'ad and aqad."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"Perbankan syariah di Indonesia sebagaimana perbankan syariah dinegara lain mengenal dua tipe hukum, hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua tipe hukum ini dari substansi hukumnya memiliki kedudukan yang sejajar dan tentu saja harus berjalan seiiring dalam mengawal perjalanan perbankan syariah di Indoesia.Yang dimaksud hukum Islam dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah dan dalam hal ini dikhususkan pada masalah perbankan, dan dikeluarkan oleh dewan Syariah Nasional. Fatwa bagaimanapun ia diputuskan hanyalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian saja. Fatwa sebagai basil ijtihad bukanlah suatu produk yang harus dipatuhi.Akan tetapi didalarn SK DIR BI No.32/34/Kep./Dir/ 1999, fatwa yang semula hanya sebagai alternatif penyelesaian masalah yang timbul, telah diroduksi menjadi aturan-aturan yang harus diikuli oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan demikian muncul pertanyaan pokok didalam proposal ini, bagaimanakah kedudukan fatwa dafam tara hukum perbankan Indonesia?Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan data-data kualitatif, dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-undangtan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini juga dipakai metode evaluasi. Metode evaluasi ini, digunakan untuk mengkaji produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (berbagai peraturan yang bernuansakan ekonomi syariah), yang telah dihasilkan sebagai upaya mengadopsi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya."

"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

---

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.

This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.

The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.

Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.

This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank."