Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corruption and money laundering are two of many criminal acts conducted by state official. Realizing this, United Nations creates a convention that can handle such problem. The convention, UNCAC, took into action in the year of 2003. In Indonesia, the corruption conducted by Neloe, the director of a state owned bank, can't easily be solved. General attorney can hardly going back and forth to Switzerland where money put at, and bring the case to international criminal court in Denhaag. Indonesia has reformed its law system just like suggested by UNCAC, but there are so many domestic problems that cause the difficulties of bringing back the asset. The Indonesian law system seems doesn't support the effort, human resources are not so good, and Indonesian state official lack of technical skills. In the other side, there's no good coordination among Indonesian Law apparatus which also can be regarded as the main factor of the failure for taking back the asset."

"Pengaturan Asset Recovery mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003."

"Ketentuan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, implementasi yang efektif ketentuan tentang pengembalian atau perampasan aset tersebut akan membantu negara dalam upaya menagnggulangi dampak buruk kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausul tentang pengembalian atau perampasan aset hasil kejahatan korupsi merupakan pesan jelas bagi para pelaku korupsi, bahwa tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi, baik kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri maupun harta kekayaan luar negeri yang ada di Indonesia."

"Pengaturan mengenai Pengelolaan Aset sudah sangat mendesak untuk memberantas korupsi. Karena penghukuman terhadap pelaku saja tidak cukup. Untuk itu, dibutuhkan perangkap hukum dalam melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan pada negara serta mengelola aset. Selain itu, diperlukan juga suatu penelusuran hasil kejahatan dalam rangka penegakan pencucian uang. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan di atas perlu dilakukan Mutual Legal Assistance."