Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi dualisme hukum tanah di Indonesia. Dalam arti diakuinya Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat dan peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada Hukum Barat. Setelah berlakunya UUPA maka berakhirlah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi. Hukum Tanah Nasional. Dalam Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat mempunyai peranan sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan juga sebagai pelengkap dari ketentuan-ketentuan. Hukum Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi kekosongan hukum karena hukumnya belum diatur. Peralihan hak milik khususnya jual beli tanah tidak secara tegas dan khusus diatur dalam UUPA, namun dengan menggunakan penafsiran yang berdasarkan konsideran UUPA dan Pasal 5 UUPA maka pengertian jual beli tanah hak milik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli tanah hak milik menurut Hukum Adat. Hanya saja Hukum Adat disini merupakan Hukum Adat yang sudah di saneer yang disempurnakan dan dihilangkan sifat-sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional. Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa, asas, dan tafsiran UUPA sendiri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara."

"ABSTRAKDalam masyarakat sering terjadi perbedaan antara yang diinginkan dengankenyataan. Perbedaan tersebut yang merupakan sumber sengketa. Akta Hibahyang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan aktaotentik dan merupakan alat bukti yang sempurna dan merupakan alas hak untukmembalik nama atau peralihan hak atas tanah. Dari ketentuan Pasal 852 KitabUndang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa anak kandung adalah ahliwaris dari Pewaris. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/Pdt/2007 mengenai Akta Hibah oleh Alm. Noto Budi Mulio terhadap istri yangterikat dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dilarang adanya penghibahanantara suami dan istri selama perkawinan. Dengan demikian, Akta Hibah tersebutmemenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaituunsur kesengajaan tanpa kelalaian sehingga merupakan Perbuatan MelawanHukum. Kantor Pertanahan telah membuatkan peralihan hak atas tanah sehinggamenimbulkan sengketa dari para ahli waris. Berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/ Pdt/2007,Akta Hibah Nomor 117/Kelapa Gading/ 1998 dinyatakan batal demi hukumsehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan dan obyek tanah tersebut merupakan buedelwarisan sehingga obyek gugatan merupakan hak bersama ahli waris. PejabatPembuat Akta Tanah yang membuat Akta Hibah tersebut dalam menjalankanfungsinya yang kurang memiliki kehati-hatian sehingga produknya tidak memilikikepastian hukum dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTBetween in a society often the difference between the desired reality. The grantdeed made by a Deed Of Land Officer is an authentic act and the evidence baseand is a perfect right to reverse the name or the transfer of land right. The Book ofthe provisions of Article 852 of Civil Law Act stipulated that the biologicalchildren are heirs of the Heir. In this thesis the author discusses The SupremeCourt of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000 / K/ Pdt / 2007the Grant Deed by Alm. Noto Budi Mulia bound to a wife in a marriage. Underthe provisions of Section 1678 of Act Book of the Civil Code which provides thatprohibited the bequest between husband and wife during marriage. Thus, the Actgrants to meet the elements contained in the Deeds Against the Law, namely thatthe element of intent without an act of negligence against the law. Land Officeshas made the transfer of land rights, giving rise to the dispute of the heirs. Basedon the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000/ K / Pdt / 2007, Deed of Grant No. 117/Kelapa Gading/ 1998 declared null andvoid so that the certificate Broking No. 919 otherwise has no legal force andshould be canceled and the land object is a legacy so that the object a lawsuitbuedel a joint right heirs. Land Deed Officer who made the Deed of Grant incarrying out its functions with little caution so that the product does not have legalcertainty and can be canceled."

"Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukinan dapat menjual kaveling tanah matang ukuran.Kemungkinan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemungkinan batal atau dapat dibatalkan Surat Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dengan pembeli yang telah lewat waktu tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang dibeli. Demikian juga mengenai perlindungan hukum bagi pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftarannya belum dilaksanakan.Sehubungan dengan permasalahan di atas telah dilakukan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-fact finding menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dengan analisis metode kualitatif sehingga hasil penelitian bersifat eksplanatoris-analitis.Pada saat terjadinya pengikatan jual beli kavling tanah matang berlangsung atas adanya kebutuhan yang sama antara badan usaha pengembang perumahan dan permukiman sebagai penjual yang membutuhkan dana dengan menjual kavling tanah matang kepada masyarakat dan pembeli yang menginginkankan memiliki kavling tanah matang. Hal itu melahirkan kewajiban untuk melindungi kepentingan pembeli sebagai calon pemegang hak atas tanah yang baru. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dibelinya belum dilaksanakan, mengingat proses penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum terlaksana, pembeli belum dapat menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan masa"

"PPAT mempunyai peranan yang besar berkenaan dengan peralihan hak atas tanah, turut membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah berkenaan dengan peraturan mengenai tugas jabatan PPAT, peranan PPAT dalam peralihan hak atas tanah dan tanggung jawabnya atas akta yang dibuat, kemungkinan PPAT dituntut di muka hukum, peranan organisasi profesi PPAT terhadap PPAT serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPAT dalam praktek. Untuk itu diperlukan metode penelitian hukum normatif atau data sekunder dan data primer. Dari penelitian yang dilakukan maka jawaban dari permasalahan pokok adalah Peraturan mengenai jabatan PPAT sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan tata cara pembuatan akta PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam menjalankan jabatannya, PPAT harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi. Jika ketentuan yang ada dilanggar sehingga merugikan pihak ketiga, maka PPAT dapat dituntut di muka hukum. Sebagai jabatan professional, PPAT selayaknya dihimpun dalam suatu perkumpulan yang dapat menciptakan terbentuknya seorang PPAT yang taat peraturan dan Kode Etik Profesi. Selain itu, PPAT juga mempunyai peran penting membantu pemerintah menjelaskan kepada pihak yang mengalihkan tanah dan bangunan mengenai kewajiban membayar pajak penghasilan dari perolehan tanah dan bangunan serta dari pihak yang menerima pengalihan tanah dan bangunan mengenai Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). "