Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan internasional merupakan bidang yang sangat berkembang saat ini. Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam transaksi dagang internasional tersebut beraneka ragam, di mana salah satu aturan tersebut adalah Incoterms. Incoterms digunakan sebagai panduan khusus yang dijadikan standarisasi persyaratan kontrak perdagangan secara umum yang dapat diterapkan dalam suatu transaksi perdagangan di pasar internasional. Incoterms terakhir kali direvisi tahun 2010 dalam rangka mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang sering digunakan di dalam transaksi perdagangan internasional dalam penggunaan Incoterms adalah ketentuan Free On Board (FOB), yang mempunyai pengertian bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai objek transaksi sampai di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman barang yang ditentukan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang sudah diserahkan di atas kapal dan sejak saat itu pembeli menanggung semua biaya yang timbul. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli dalam ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010, implikasi yuridis ketentuan FOB menurut Incoterms 2000 dan Incoterms® 2010 terhadap pengalihan resiko, biaya dan kepemilikan barang, serta pandangan pengadilan terhadap ketentuan FOB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku, khususnya Incoterms 2000 dan Incoterms 2010. Hasil temuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menempatkan barang tersebut di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli yang berkewajiban menanggung segala resiko setelah barang tersebut diserahkan di atas kapal oleh penjual. Dengan demikian, pengalihan resiko terjadi pada saat barang telah diserahkan dan ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli. Pengadilan mempunyai pandangan yang sama terhadap ketentuan FOB yang diatur dalam Incoterms.

---

ABSTRACTInternational trade is a field that is evolving today. The rules are a reference in international trade transactions are also varied, in which one of these rules is the Incoterms. Incoterms are used as a guide the standardization of specialized terms used in general trade contract that can be applied in a trade transaction in the international market. Incoterms last revised in 2010 following the development of international trade. One provision that is often used is the provision of Free On Board (FOB), which has the sense that the seller to deliver the goods on board which is appointed by the buyer at the named port of shipment or held the goods delivered. Risk of loss or damage to goods when the goods have been placed switch on the ship and since then the buyer bears all costs. Issues to be discussed is the obligation of the seller and buyer in terms FOB according to Incoterms ® 2010, the juridical implications of the provisions of Incoterms ® 2010 FOB according to the transfer of risk, cost and ownership of the goods, as well as the courts view of the provisions of FOB. The research method used in the answer to these problems is the method of juridical normative, that is by researching library materials or resources in the form of written legal norms or the applicable positive law. The findings of these problems is the seller shall be responsible since delivery of the goods from the seller to place goods on board are appointed by the buyer, as well as the buyer is obliged to be responsible for everything after the goods are delivered on board the ship by the seller. This indicates that the transfer of risk and property rights occurs when the goods have been placed on the ship designated by the purchaser to pay the cost of each. The court also has the same view with regard Incoterms ® 2010 in terms FOB. "

"ABSTRAKDalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan letter of Credit (L/C) terdapat dua permasalah krusial. Pertama, pembayaran L/C hanya dapat dilakukan jika terdapat presentasi yang sesuai. Dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh L/C (discrepancies). Kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen tidak dengan barang sehingga pihak beneficiary dari L/C yang berkudukan di negara lain sangat berpeluang melakukan fraud, seperti mempresentasikan dokumen yang dipersyaratkan L/C tetapi tidak melakukan pengiriman barang (ekspor fiktif) ataupun mengirimkan barang, namun barang yang dikirim merupakan barang rongsok. Pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa perkara sengketa demikian dalam praktiknya memiliki pandangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipologi deskriptif, sumber-sumber hukum di bidang L/C seperti aturan, doktrin dan praktik-praktik perbankan di bidang L/C dianalisis bersama-sama dengan putusan pengadilan mengenai discrepancies dan fraud. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan antara pertimbangan dan putusan pengadilan dengan pengaturan-pengaturan maupun dengan teori-teori yang ada di bidang hukum L/C.

---

Letter of Credit (L/C) in international trade has two crusial issues. Firstly, the credit will only be honoured against complying presentation. In practice, presenting the documents to the bank seems like a hassle, there are a lot of discrepancies between the documents and L/C requirements. Secondly, banks only deal with documents and not with goods, therefore the beneficiary of L/C overseas have an advantageous opportunities to commit fraud, e.g. the beneficiary ships a non-existent cargo or the goods are in inferior quality or quantity. Court has judicial authority to hear and decide, they also have their own view when deciding such cases. This thesis uses qualitative research analytical and descriptive typological methods to address the issue. Thus the sources of L/C law, such as rules, doctrines and banking practices are analyzed together with the court verdict regarding discrepancies and fraud. The outcome of this study is to point out a contrast between the law of the L/C and the court verdict."

"Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan pentingdalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin pentingterutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkatsejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilaiekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kalilipat. Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internaldan eksternal. Salah satu faktor internal yang mendukung berkembangnyaperdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disampingadanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalamperdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahassecara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan perananTrading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdaganganLuar negeri kedua negara tersebut. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasusdipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia.Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT.Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayananjasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor. PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Tradìng House, peranannya masihrelatif kecil dalam menunjang perdagangan Luar negeri Indonesia. Hal ini terlihatdari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan imporIndonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996. Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidaksejalan dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yangdiberikan kepada kliennya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork,jasa pergudangan dan jasa distribusi. Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiahagar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalambentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu tradinghouse juga harus mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap danforward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasigejolak tersebut. Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdaganganluar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadappendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah.pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke ncgara-negara yangpotensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur. Selain dukungan pemerintah, perusahaan trading house sendiri juga harusmembangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaranyang handal terutama dalam mengumpulkan informasi mengenai peluang pasar,calon pembeli dan calon penjual tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasarinternasional. Perusahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yangkuat dengan perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agardapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaanmencapai skala ekonomi yang paling optimal."

"Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin penting terutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkatsejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilai ekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kali lipat.Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internal dan ekstemal. Salah satu faktor intemal yang mendukung berkembangnya perdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disampingadanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalam perdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahas secara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan perananTrading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdagangan luar negeri kedua negara tersebut.Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasus dipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT. Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor.PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Trading House, peranannya masih relatif kecil dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan impor Indonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996.Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidak sejaian dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yang diberikan kepada kliermya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork, jasa pergudangan dan jasa distribusi.Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiah agar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalam bentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu trading house juga hams mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap dan forward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasi gejolak tersebut.Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadap pendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke negara-negara yang potensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur .Selain dukungan pemerintah, pemsahaan trading house sendiri juga harus membangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaran yang handal terutama daiam mengumpuikan informasi mengenai peluang pasar,calon pembeli dan calon penjuai tidak hanya di dalam negeri tetapi Juga di pasar intemasional. Pemsahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yang kuat dengan pemsahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agar dapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaan mencapai skala ekonomi yang paling optimal."

"ABSTRAKTimbulnya free trade menyebabkan produsen filter otomotif dunia mengembangkan pasarnya ke negara lain termasuk Indonesia. Sebaliknya hal ini menjadi peluang bagi perusahaan nasional berkompetisi di pasar luar negeri. Disisi lain, pasar lokal semakin ketat karena masuknya produk impor mendorong PT. Andhi Chandra Automotive Product Tbk. (AC) untuk meningkatkan penjualan ekspor.Apakah AC siap mengantisipasi ancaman dan peluang ini? Karena setelah menikmati Net Sales yang meningkat sejak tahun 1996 sampai tahun 200 I, pada tahun 2002 jumlah penjualan dan jumlah produksi menurun bahkan Net Sales turun drastis dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sebenarnya apa masalah yang menyebabkan profitabilitas dan Net Sales menurun? Apakah memang dipengaruhi oleh permintaan yang menurun? Berapa besar potensi yang hilang jika masalah tidak cepat diatasi?Strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas? Apa yang perlu disiapkan untuk mendukung strategi tersebut ?Tujuan karya tulis ini adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan mencoba merumuskan strategi bersaing yang tepat untuk mempertahankan diri di pasar lokal dan mengembangkan keunggulan bersaing di pasar ekspor serta merekomendasikan action steps yang perlu dan dapat dilakukan oleh perusahan. Dengan mengunakan landasan teori dari literatur dan buku ilmiah laiimya, kasus nyata ini coba dianalisis secara deskriptif melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif terhadap data mengenai kondisi perusahaan. dan melakukan pemecahan masalah yang ditemukan. Data primer dan sekunder diperoleh dari perusahaan, Gaikindo, InfoRDev. Indocommercial dan sumber lain. Data yang tidak kalah penting adalah hasil survei kepuasan pelanggan ekspor.Ketatnya persaingan pasar lokal dan memburuknya kine1:ja AC dapat dilihat clari indikasi sebagai berikut: kapasitas produsen lokal jauh lebih besar dari permintaan pasar lokal, tahun 2002 pangsa pasar dan total penjualan AC menurun, pertumbuhan penjualan AC turun sejak tahun 1999 sedangkan pertumbuhan pasar lokal meningkat. Disisi lain, terdapat peluang yaitu permintaan ekspor meningkat dan harga jual untuk segmen ekspor juga lebih tinggi dibanding segmen Replacement lokal.System thinking dapat menjelaskan kaitan masalah yang dialami AC dengan mudah. Kemampuan pengiriman yang buruk menyebabkan keterlambatan sehingga membuat pelanggan kecewa dan penjualan menjadi sulit serta Net Sales menurun, dan terjadi penumpukan order (backlog) sehingga sebagian order tidak terpenuhi (back order), semakin banyak back order membuat produksi tidak dapat memenuhi jadwalpengiriman dengan baik sehingga terjadi loop perlambatan. Disisi lain, karena Net Sales menurun, sebagai kompensasinya AC berusaha keras mencari dan memperbanyak order baru (standing order) agar mendapatkan peningkatan Net Sales, maka tetjadilah loop percepatan. Tumpukan order (backlog) yang semakin besar membutuhkan peningkatan kemampuan pengiriman, hal ini membutuhkan standar pengiriman yang lebih baik dan penambahan kapasitas atau perbaikan utilitas serta efisiensi produksi yang tidak dapat ditunda lagi, kemampuan produksi yang bertambah akan dapat melayani pengiriman lebih baik, sehingga terjadi loop percepatan.Jadi masalah yang dihadapi AC adalah kemampuan produksi yang kurang baik, sehingga pengiriman produk sering terlambat. Jika kemampuan proses produksi tidak diperbaiki maka peningkatan order bukan membuat Net Sales meningkat akan tetapi malah membuat keterlambatan pengiriman semakin sering, Sebaliknya jika cepat diatasi maka dapat meningkatkan hasil produksi dan penjualan.Untuk menciptakan competith1e advantage, maka strategi yang cocok adalah sebagai berikut: strategi Internasional tingkat korporasi adalah strategi global dengan entry mode menggunakan exporting, strategi lnternasional tingkat bisnis adalah strategi International cost leadership, strategi tingkat korporasi adalah integrasi vertikal dan horisontal, strategi tingkat bisnis adalah customer responsiveness, dan strategi fungsional adalah perbaikan customer response time. Oengan penerapan strategi tersebut maka perusahaan akan lebih fokus dalam menggarap pasar ekspor meskipun tidak harus melepas peluang yang ada di pasar lokal. Action steps yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kemampuan proses produksi yang ada dengan cara-cara: Menjalankan preventive maintenance lebih serius agar waktu terbuang karena mesin rusak dapat ditekan. Mengatur line balancing lebih baik dengan memperbesar utilitas satu unit ketjaagar unit ketja selanjutnya dapat optimal, seperti pada unit kerja dispencer pada bagian Spin on. Memperbaiki pasokan komponen (supply chain management) kepada line produksi agar tidak ada lagi waktu terbuang karena tunggu komponen dan perlu dibuatkan ketentuan pelaksanaan order ekspor.Seperti juga sebuah karya tulis pada umumnya, karya akhir ini juga mempunyai kelemahan, yaitu sulitnya mendapatkan data yang valid tentang harga jual filter kompetitor dipasar lokal dan pasar luar negeri. Sangat menarik jika ada kesempatan melakukan studi lanjutan untuk mengetahui perbandingan harga jual per segmen antara AC dan kompetitor, baik dipasar lokalmaupun pasar luar negeri."

"Dalam rangka pembiayaan PT. IKPP mengeluarkan surat utang global melalui SPV-nya yang berbadan hukum Belanda. SPV ini menerbitkan surat utang, dimana aset-aset PT. IKPP dijadikan jaminan. Dalam proses pembayaran surat utang tersebut, PT. IKPP menggugat kreditur di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam pertimbangannya Hakim melihat secara khusus keberadaan SPV ini dianggap mengesampingkan hukum Indonesia, dan juga dalam transaksi tersebut PT. IKPP memiliki posisi sebagai penjamin sekaligus debitur, sehingga Pengadilan memutuskan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembahasan kasus akan menitikberatkan pada penggunaan SPV dalam perjanjian dikaitkan dengan teoriteori modern badan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, dan konsep perusahaan transnasional.PT. IKPP issued ?Global Notes? through its Netherland-incorporation-SPV. This SPV issued the notes with PT. IKPP assets as the collateral. In the proccess of payment, PT. IKPP sued the creditors in Pengadilan Negeri Bengkalis. In the Court, Judges specifically saw that the existence of SPV in the agreement of global notes issuance is eluding Indonesian Law. Judges also opine that PT. IKPP possesing position as a Guarantor and a Debtor all at once, so the Court decided that the agreement is null and void. The focus of this study is the corporation modern theories in Private International Law and also Transnational Corporations aspect, in the uses of SPV in the agreement."

"Sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional Letter of Credit (L/C) memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. LIC dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal dan aran karena dengan L1C kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pembayaran dengan L/C adalah pembayaran bersyarat dimana penjual bare dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi LIC yang menunjukan bahwa penjual telah melaksanakan pengiriman atau penyerahan barang. Bank sebagai wakil atau kuasa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembeli bilamana dokumen-dokumen yang diterirna telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.Salah satu keterjaminan LIC sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya LIC secara hukum bagi pars pihak. L1C merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga yang mengikat secara hukum. L/C adalah perjanjian atau kontrak yang mandiri (independen) dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak lainnya. L/C sebagai perjanjian karena L/C berisi janji membayar dari bank penerbit kepada penerima Dengan diterbitkannya LIC bank penerbit terikat untuk membayar sejumlah uang senilai LIC kepada penjual selaku penerima. Bank penerbit juga terikat untuk membayar kembali kepada bank penerus yang diberi kuasa di dalam L1C untuk melakukan pembayaran kepada penerima. Bank penerus yang bertindak sebagai bank penegosiasi atau bank pengaksep maupun bank pengkonfirmasi terikat untuk membayar sejak L/C diberitahukan kepada penerima dan apabila bank-bank tersebut dengan pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas L1C dan mengambil alih serta menegosiasi dolcumen.Penjual selaku penerima terikat atas L/C sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam LIC. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam penerbitan L/C adalah menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C yang merupakan perjanjian yang mengikat antara pemohon dan bank penerbit. L/C sebagai perjanjian atau kontrak intemasional karena para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hokum nasional negara yang berbeda. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP maupun hukum nasional. Beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembayaran L/C antara lain adalah dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran LIC. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C adalah pihakpihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda.Sementara itu UCP sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP. UCP tidak mengatur mengenai pilihan hukum (governing law) dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C ini seringkali menjadi kasus hukum intemasional. Dalam praktek pengadilan-pengadilan intemasional ada yang mendasarkan din pada UCP maupun hokum kebiasaan intemasional tetapi ada juga yang mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyelesaikan perselishan atau sengketa tersebut. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud).UCP tidak mengatur mengenai penipuan (fraud) dalam transaksi L/C yang selain merupakan pengecualian terhadap prinsip independensi LJC juga dapat merugikan bank-bank pelaksana L1C. Dengan demikian penyelesaian masalah ini hares merujuk pada hukum nasional suatu negara. UCP juga tidak mengatur mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C. UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C sehingga ketentuan teknis pelaksanaan L/C ini diatur oleh hukum nasional suatu negara. Namun demikian UCP dan hukum nasional dapat digunakan secara bersamaan dalam pelaksanaan LIC. Di Indonesia ketentuan mengenai teknis pelaksanaan L1C diatur oleh ketentuan-ketentuan peraturan perbankan yang disesuaikan dengan praktek perbankan yang berlaku secara intemasional dan UCP. Mengingat UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C guna menghindari resiko yang mungkin timbul maka dalam melaksanakan transaksi LC bank hams memiliki pertimbangan-pertimbangan baik berdasarkan ketentuan peraturan perbankan nasional maupun praktek perbankan yang berlaku dalam transaksi L1C secara intemasional dan UCP. Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas dan bonafiditas bank yang bersangkutan dan perbankan nasional pada umumnya."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina dalam Impor Produk Pakaian Jadi dan Testil asal Cina. Konflik perdagangan AS dan Cina mengemuka sejak bergabungnya Cina dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.Jumlah ekspor produk Cina meningkat drastis dan berdampak hebat pada industri domestik AS sehingga AS menjatuhkan safeguard terhadap produk Cina. Kedua negara bersengketa dengan menggunakan peraturan WTO sebagai acuan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dagang antara AS-Cina berbeda dengan UE-Cina. Faktor domestik, sejarah, ekonomi politik dan bargaining power kedua negara menentukan lama dan alotnya perundingan AS-Cina.

---

The focus of this study is trade dispute settlement between United States (U.S) and China in clothing and textiles Import from China. Their conflict started when China joined World Trade Organization (WTO) in 2001.China's export increase rapidly and give huge damage to U.S industry, resulted in safeguard policy by U.S. government to China products. Both countries insisted their action based on WTO policy. This study uses descriptive analytical approach.The result of this research has shown that trade dispute settlement between AS-China is different compared to UE-China dispute settlement. Domestic, history and political economy factor, and bargaining power between two countries affected the time lead and complexity of AS-China negotiation process."