Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yang dihimpun adalah putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai saksi korban sehingga memiliki hak untuk mengajukan perpohonan praperadilan. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukum acara pidan yang tidak memiliki multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on pretrial filed by Anggodo Wijojo on the issuance of Termination Case Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah. The other purpose of this thesis is to find out whether Anggodo Widjojo has the right to claim himself as a the third person who has legal standing in the lawcase. This research is based on qualitative, descriptive dan interpretative research method. The data were collected from verdicts that have concern with that lawcase. The research finds out that Anggodo Widjojo can be categorized the third party, as a victim witness who has the right to propose pre-trial in thas case. The researcher suggests that the Government should produce a better Criminal Procedure Code which is not multi interpretative of the term of the third party who has interest."

"Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah mengakibatkan kerugian ratusan miliyar rupiah dan dengan jumlah korban yang sangat banyak, oleh sebab itu perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan bagi korban, terutama perlindungan hak ganti kerugian bagi korban, karena seperti yang kita ketahui selama ini tuntutan pidana penjara bagi pelaku tidak memenuhi hak ganti kerugian pada korban. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah serta aparat hukum di Indonesia untuk melindungi hak ganti kerugian kepada korban.Serta diperlukan peran pemerintah dalam upaya mencegah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah umrah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data skunder dengan bahan hukum primer yaitu peraturan kementrian agama, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum skunder meliputi artikel, makalah, dan berita online yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah ini terdapat didalam KUHP pasal 372 dan 378, serta Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memang tidak diatur tentang pengembalian hak ganti kerugian secara penuh kepada korban, oleh sebab itu para korban dapat menempun jalur penggabungan perkara pidana dan perdata untuk mendapatkan hak ganti kerugian secara penuh.

---

The crime of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency resulted in losses of hundreds of billions of rupiah and with a very large number of victims, therefore legal protection for victims was very much needed, especially protection of compensation rights for victims, because as we know during this demands a prison sentence for the offender not fulfilling the right to compensate the victim. Therefore, the role of the government and the legal apparatus in Indonesia is needed to protect compensation rights to victims. And the role of the government is needed in an effort to prevent fraud and embezzlement carried out by the Umrah pilgrimage travel agency. The method used in this study uses a normative juridical approach, by using secondary data types with primary legal material, namely the regulations of the Ministry of Religion, legislation, and secondary legal materials including articles, papers, and journals. The results of this study conclude that in legal protection for victims of criminal acts of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency contained in the Criminal Code article 372 and 378, and Article 64 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the implementation of the Hajj, but indeed it is not regulated about returning full compensation rights to victims, therefore victims can establish a path of combining criminal and civil cases to obtain full compensation rights."

"Viktimisasi Sekunder merupakan suatu proses dimana korban mengalami kembali proses menjadi korban ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana (formal) dan masyarakat (informal). Penulisan ini bertujuan untuk melihat pengalaman viktimisasi sekunder perempuan korban perkosaan, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana viktimisasi sekunder tersebut bisa terjadi, yang direpresentasikan dalam serial Netflix Unbelievable. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan metode analisis isi kualitatif dalam menganalisis serial tersebut yang terdiri dari 8 episode. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan korban perkosaan telah mengalami pengalaman buruk seperti dieksklusikan dari hukum, diragukan dan dipertanyakan kredibilitasnya, tidak dipercaya, direndahkan, diintimidasi, diancam, dan dipaksa mengakui bahwa ia berbohong. Pengalaman tersebut merupakan bentuk dari viktimisasi sekunder yang kemudian membuat korban mengalami berbagai dampak negatif dalam hal psikologis, relasional, dan finansial. Viktimisasi sekunder yang dialami korban terjadi karena adanya penerimaan rape myth yang menganggap perempuan berbohong terkait perkosaan yang dialaminya (she lied). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa serial ini telah mematahkan rape myth lainnya yang meliputi perempuan ingin diperkosa dan menikmatinya (she enjoy rape); dan perempuan memprovokasi perkosaan melalui pakaian dan perilaku mereka (she asked to be raped). Pada akhirnya, analisis juga menunjukkan bahwa akar dari segala penderitaan perempuan korban perkosaan adalah patriarki yang sudah melembaga dalam setiap aspek kehidupan.

---

Secondary Victimization is a process where victims experience the process of being victims again when they come into contact with the criminal justice system (formal) and society (informal). This writing aims to look at the experience of secondary victimization of rape victims, their impact on victims, and how this secondary victimization can occur, which is represented in the Netflix series Unbelievable. This writing uses radical feminist theory and qualitative content analysis methods in analyzing the series which consists of 8 episodes. The results of the analysis show that women victims of rape have experienced bad experiences such as being excluded from the law, doubting and having their credibility questioned, distrusted, humiliated, intimidated, threatened, and forced to admit that they lied. This experience is a form of secondary victimization which then makes the victim experience various negative impacts in terms of psychological, relational, and financial. The secondary victimization experienced by the victim occurs because of the acceptance of the rape myth which assumes that women lied about the rape they experienced. The results of the analysis also show that this series has broken other rape myths which include women enjoying rape; and women asked to be raped. In the end, the analysis also shows that the root of all the suffering of women victims of rape is patriarchy which has been institutionalized in every aspect of life."

"Pemberitaan mengenai kejahatan sekarang ini sudah mengalami mistifikasi dalam konten beritanya. Berita kejahatan yang terlalu membesar-besarkan keadaan korban ini memicu terjadinya vikitmisasi berganda terhadap korban perempuan. Viktimisasi berganda yang merupakan suatu bentuk pendefinisian kembali konsep dari viktmisasi atas suatu kejahatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Tujuan dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dimensi waktu cross sectional. Penelitian ini menggunakan konsep newsmaking criminology yang dikaji menggunakam metode analisis isi dari pemberitaan untuk melihat proposionalitas pemberitaan pada kejahatan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pos Kota telah melakukan viktimisasi pada perempuan dalam menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan nya.News about crime initials are experiencing now in the mystification, the news content. The crime news exaggerate circumstances triggered the initial victim of double victimization against Women Victims. The multiple victimization is a form of defining the concept of victimization which reported From a crime That happened for the second time. The purpose of this research is a descriptive study of New Media at the time of cross-sectional dimensions. This research is using the concept of criminology newsmaking which The assessed is using content analysis method analyzes Language From news reports to see proportionality funds crime. Result The Language of Pos Kota has done a study of victimization funds Victim In, making Women as object preaching."

"Topik bahasan dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan, dengan fokus pada pole pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meng u.nakan studi kasus. Teknik nengumpulan data didasarkan pada pengamatan dan wawancara.Tesis ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern keluarga. Pole pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VIIRPK Pokes Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cars. Pertama, dengan menerima Iaporan pengaduan. Kedua, melakukan pernyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat jelas tindak pidana. Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain proses penyidikan juga dilakukan konseling bagi korban KDRT. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan memberikan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan rnelakukan analisis, apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika sekiranya membrukan penanganan yang lebih khusus, Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan menindak lan_iuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharia atau LKBH Peke.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya memberikan bekaI keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK; (2) Perlunya dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup Criminal Justice System (CJS); (3) Perlunya dibuat sistem pelayanan satu atap; (4) Perlunya menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rurnah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat.

---

The thesis discusses about domestic violent cases handled by Special Service Room (RPK) Unit of Criminal Investigation Department (CU)) of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The focus of the thesis is the service patterns delivered by the investigators of RPK Unit of CID of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The writer employs qualitative approach with case study. Data is collected by using several methods such as observation and interview.The results of thesis reveal that Law No. 23/2004 regarding Domestic Violent has given great influence in uncovering domestic violent cases that have been long considered as internal problems of families. The service patterns of RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police comprises: First, accepting reports or complaints. Second, doing investigation if the domestic violent cases reported are criminal cases. In this case, RPK Unit investigators collect evidence in order to prove the criminal act. Then they enforce the laws based on the result of the investigation and in accordance with the Criminal Law Procedure (KUHAP). In addition to the investigation, the police also give counseling to the victims. Third, processing the case in order to be forwarded to the prosecution. While giving counseling to the victims, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will analyze whether the case will be forwarded to the prosecution or not. If they think the case needs a special attention, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will follow up the case by sending the victims to PKT Melati Mintoharjo Hospital or LKBH (Law Aid Institution) Peka.Based on the result of the research, the author recommends that, (1) it is necessary to give special skills and knowledge to the members of RPK Unit; (2) it needs to establish an active cooperation among the agencies belong to Criminal Justice System (CJS); (3) it is necessary to establish an integrated service system; and (4) it needs to move peoples' conscience about the elimination of domestic violent by establishing a community communication network."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in

an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,

in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The

Government to protect the balancing of right and obligation between a

businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing

system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new

colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a

writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been

hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a

writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has

occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation

of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,

contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a

consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an

expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment

or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been

writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component

for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for

prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a

result, a regulation of employment that equipped with the structural component

(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national

administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural

victimitation to an outsourcing worker is happening."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini bertujuan untuk memperluas kajian mengenai pemberitaan media atas korban dengan menggunakan konsep victim worthiness sebagai konsep yang menjelaskan adanya nilai korban di mata media yang disebabkan oleh faktor di luar atribut korban itu sendiri. Teori Pengaruh Ekstramedia dalam tulisan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konten media dapat dipengaruhi dan berimbas pada victim worthiness dalam pemberitaan. Penulis menemukan adanya disporporsional pemberitaan media terhadap dua kasus yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kasus pekerja anak pada media online selama tahun 2016. Meskipun pada dasarnya anak merupakan bagian dari kelompok rentan, dalam kaca mata media masih terdapat nilai korban yang membuat anak korban kekerasan seksual berbeda dengan pekerja anak. Penulis menyimpulkan adanya faktor nilai berita, konteks sosial dan kepentingan bisnis yang menyebabkan adanya victim worthiness dalam pemberitaan media terhadap dua kasus tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa masih terdapat perbedaan nilai dan kepentingan dalam pemberitaan kasus anak sebagai korban yang terjadi di media massa sehingga berdampak pada timpangnya reaksi masyarakat dan atensi pemegang kebijakan.

---

ABSTRACT<>br>This paper aims to broaden the study about media coverage of victims by using victim worthiness as a concept that explains the value of victims on media perspective which is caused by external factor outside the attributes of the victim itself. Extramedia influence theory is used to explain how media content can be affected and has impact to victim worthiness on news coverage. The author finds a disproportionate media coverage of two cases child sexual abuse and child labor. Although children are basically a part of vulnerable groups, in the media perspective there is still a victim value that makes child victims of sexual violence different from child labor. The author concludes that the existence of news value, social context and business interests cause victim worthiness in media coverage of the two cases. This paper finds that there are differences in the value and interest on reporting the cases of children as victims that occurred in the mass media that impact on the lame reaction of the community and policy maker rsquo s attention. "