Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas pemerintah Kabinet Kerja Jilid II. Penentuan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintah bukan tanpa alasan, pasalnya kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong kurang baik karena angka pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMK dan diploma atau pendidikan vokasi serta masih adanya miss match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Dalam upaya untuk menggandeng banyak pihak terutama private sectors dalam upaya pengembangan SDM, Pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan insentif pajak super tax deduction yang tercantum dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian super tax deduction atas pendidikan vokasi adalah postpositivisme dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan super tax deduction sudah didasarkan dan dapat meminimalkan permasalahan yang sedang berkembang, kebijakan jelas dan cukup mudah untuk dipahami klausul pemberitahuan diimplementasikan sesuai dengan kebijakannya. Namun, pada tahun 2019, sistem OSS sebagai pendukung tidak berjalan secara optimal sehingga belum dapat digunakan. Implementasi kebijakan super tax deduction sudah cukup sesuai dengan batasan yang ada dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019, selain itu super tax deduction dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah, industri, dan pendidikan vokasi. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada saat penyampaian realisasi biaya, kekecewaan dari sektor perbankan dan retail, dan tanggapan kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan. Sepanjang 2019 terdapat 3 wajib pajak yang memanfaatkan insentif super tax deduction, dan sampai Desember 2020 sudah terdapat 25 WP. Kebijakan super tax deduction atas penyelenggaraan pendidikan vokasi memperhatikan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Kabinet Kerja II yaitu SDM Unggul dan mendukung kebijakan link and match.

---

Improving the quality of human resources is a priority of the Government's “Kabinet Kerja” Volume II. Determination of human resource development is the government's focus, not without reason, the quality of Indonesian human resources is still classified as low, because the open unemployment rate is dominated by SMK graduates and diploma or vocational education graduates and also there is still a miss match between vocational education and the needs of the industrial world. In an effort to collaborate with many parties, especially private sectors in efforts to develop human resources, the Government issued a super tax deduction tax incentive policy listed in PMK Number 128 of 2019.The approach used in super tax deduction research on vocational education is postpositivism with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the super tax deduction policy has been based on and can minimize developing problems, is clear and easy enough to understand, “pemberitahuan” clause are implemented in accordance with the policy. However, in 2019, the OSS system as a support did not run optimally so it could not be used. The implementation of the super tax deduction policy is sufficient in accordance with the limits in PMK Number 128 of 2019, super tax deduction policy also can increase synergy between the government, industry, and vocational education. However, there were problems that occurred, namely during the submission of cost realization, disappointment from the banking and retail sectors, and responses to concerns that an examination would be carried out. Throughout 2019 there were 3 taxpayers who took advantage of the super tax deduction incentive, and until December 2020 there were already 25 taxpayers. The super tax deduction policy on the implementation of vocational education takes into account the priority policies carried out by the Kabinet Kerja II, namely “SDM Unggul” and supports the link and match policy."

"Penelitian ini membahas penggunaan metode presumptive tax atas penghasilan dari profesi youtuber ditinjau dari asas pemungutan pajak, yaitu ease of administration. Penggunaan metode presumptive tax merupakan salah satu alternatif pemajakan atas penghasilan dari profesi youtuber, khususnya youtuber yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu pajak. Terdapat dua metode presumptive tax yang ada di Indonesia, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan PP 23 Tahun 2018, namun dalam penerapannya belum terdapat pengategorian. Akibatnya terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai pekerja bebas sehingga menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai kegiatan usaha sehingga menggunakan PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari penerapan metode presumptive tax atas profesi youtuber secara umum masih belum terpenuhi. Dari segi kepastian hukum, belum ada penegasan yang mengatur megenai metode presumptive tax yang dapat digunakan oleh profesi youtuber sehingga perlu dikaji secara lebih lanjut. Dari segi efisiensi, terdapat potensi yang dapat menimbulkan administrative cost bagi DJP dan compliance cost bagi Wajib Pajak yang diakibatkan dari belum adanya kepastian hukum. Dari segi kenyamanan, kedua metode tersebut secara umum memenuhi asas kenyamanan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya. Dari segi kesederhanaan, kedua metode tersebut memenuhi asas kesederhanaan karena menyederhanakan penghitungan pajak serta mengurangi beban Wajib Pajak. Kemudian terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan pemajakan atas penghasilan, yaitu kurangnya informasi mengenai data diri dari youtuber serta jumlah penghasilan yang diterima oleh youtuber.

---

This undergraduate thesis discusses the use of the presumptive tax method for income from the YouTuber profession in terms of the principle of tax collection, namely ease of administration. The use of the presumptive tax method is an alternative taxation on income from the YouTuber profession, especially YouTubers who have an income below Rp. 4,800,000,000.00 in one tax year. There are two presumptive tax methods available in Indonesia, namely Net Income Calculation Norms and PP 23 of 2018, but in their application there is no categorization. As a result, there are Primary Tax Officers who consider free labor using NPPN and there are Primary Tax Officers who consider business activities to use PP 23 of 2018. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the principle of ease of administration from the application of the presumptive tax method for the YouTuber profession in general is still unfulfilled. In terms of legal certainty, there has been no affirmation that governs the presumptive tax method that can be used by the YouTuber profession so it needs to be studied further. In terms of efficiency, there is potential that can lead to administrative costs for the DGT and compliance costs for taxpayers resulting from the absence of legal certainty. In terms of convenience, the two methods generally meet the principle of convenience, making it easier for taxpayers to do their tax reporting. In terms of simplicity, both methods meet the principle of simplicity because they simplify tax calculations and reduce the burden of taxpayers. Then there are limitations faced by DGT in taxing income, namely the lack of information about the personal data of the YouTuber and the amount of income received by the YouTuber."

"Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

---

The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum"

"Penghindaran pajak khususnya pelarian dana secara tidak resmi ke luar negeri menjadi masalah utama negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Negara yang menjadi tempat Wajib Pajak Indonesia melakukan skema tersebut yaitu negara Singapura sebagai negara yang memiliki tarif pajak rendah. Solusi yang dicetuskan oleh OECD dan negara G20 sebagai upaya mencegah penghindaran pajak melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Awal tahun 2020 Indonesia dan Singapura melakukan renegosiasi P3B kedua negara dan salah satu perubahannya pada Article 26 Exchange of Information. Penelitian ini akan menganalisis Exchange of Information (EoI) terutama AEoI dan EoI on request pada renegosiasi P3B Indonesia- Singapura dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EoI khususnya AEoI dan EoI on request dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Apabila pada praktiknya dilakukan sesuai dengan teori perubahan inovasi untuk kepatuhan pajak, dengan aspek enforcement, facilitation, dan trust yang sudah terakomodasi dalam peraturan internasional yaitu P3B renegosiasi Indonesia- Singapura dan peraturan domestik Undang- Undang No. 9 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya.

---

Tax evasion especially illicit financial flow become a major problem in developing countries, including Indonesia. The country where Indonesian taxpayers carry out the scheme is Singapore as a country that has a low tax rate. A solution initiated by the OECD dan G20 countries as an effort to prevent tax evasion through the Automatic Exchange of Information (AEoI). In early 2020, Indonesia and Singapore renegotiate Tax Treaty between the two countries and one of the amendments is in the Article 26 Exchange of Information. This study will analyze the Exchange of Information (EoI), especially AEoI and EoI on request to renegotiate the Indonesia-Singapore Tax Treaty in order to improve tax reporting compliance. This study used a qualitative approach with interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that EoI, especially AEoI and EoI on request, has a positive effect on tax reporting compliance in the term of increasing tax reporting compliance. If in practice it is carried out in accordance with theory of change for innovation in tax compliance, with enforcement, facilitation, and trust variables that have been accommodated in international regulations, renegotiation of Indonesia- Singapore Tax Treaty and domestic regulation Law No. 9 of 2017 and its derivative regulations."

"Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan.

---

Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak.

---

The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections"

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Sampel dipilih dengan menggunakan metode puposive sampling dan diperoleh 126 perusahaan yang menjadi sampel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tidak menemukan adanya bukti bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga bukan merupakan variabel pemoderasi antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

---

The aims of this research are empirically to find out the influence of tax avoidance on the firm's value and the influence of institutional ownership and family ownership on the relation between tax avoidance and firm’s value. The population of this research are all non financial companies on the Indonesian Stock Exchange from 2006 until 2010 period. Samples are gathering using the method purposive sampling constituting 126 companies. Hypothesis is tested by the use of multiple regressions. The research is not reveals there are result that tax avoidance has not influence on firm value. Institutional ownership and family ownership are not among those moderating variables applied for tax avoidance and firm value."