Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTiongkok merupakan salah satu negara yang merupakan Great Power. Tiongkok saat ini sedang mempopulerkan One Belt One Road, yang merupakan sebuah rencana pembangunan ambisius yang melibatkan banyak kawasan. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa motif dari One Belt One Road ini adalah ekonomi. Akan tetapi, ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa Tiongkok ternyata pernah memiliki motif geopolitik lewat proyek infrastruktur yang pernah mereka canangkan. Apalagi, proyek ini dijalankan di saat sistem dunia semakin mengarah ke kondisi multipolar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara lebih dalam, apakah yang menjadi motif utama Tiongkok dalam mencanangkan One Belt One Road. Dengan menggunakan teori commercial liberalism, offensive realism dan mode kekuasaan kapitalisme serta territorialisme, penelitian ini mencoba untuk menganalisis motif dari proyek OBOR. Salah satu yang menjadi bagian dari OBOR tersebut adalah proyek rel kereta api Kunming-Singapura. Proyek ini adalah proyek ambisius. Penelitian ini menjadikan proyek rel kereta api Kunming-Singapura sebagai studi kasus. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan rel kereta api Kunming-Singapura memiliki faktor ekonomi dan geopolitik yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi mendominasi keputusan Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek ini disebabkan karenaperubahan struktur ekonomi domestik dan internasional serta berupaya untuk memaksimalkan kekayaan agar dapat menjadi Great Power.

---

ABSTRACTChina is one of the Great Powers. Now, China is promoting One Belt One Road, which is a huge development initiative that spawns across many regional areas. In academic discourse, there is a debate of whether One Belt One Road, initiated by China, is mainly driven by economic motives or geopolitical motives. Moreover, the infrastructure project is being realized in the world system which is moving toward multipolar condition. This research will try to figure out the main motive of China`s One Belt One Road using commercial liberalism, offensive realism, and capitalism territoralism power mode as analytical tools. Kunming Singapore railway is an ambitious infrastructure development. It is part of OBOR`s project and it will be used as a study case for this paper. The result of this research is that both economic and geopolitical motive are the main causes of China`s decision to invest for the construction of Singapore Kunming railway. However, economic factor is the dominant cause of China`s decision citing her adaptation toward structural change in international and domestic economy and her aspiration to maximize her wealth for becoming Great Power. "

"ABSTRAKTujuan utama humas politik adalah menggunakan media untuk mengkomunikasikan interpretasi politik tertentu dari isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan harapan dapat mengumpulkan dukungan publik terhadap kebijakan politik. Artikel ini berisi tentang bagaimana cara humas politik membawa perspektif khusus ke dalam media. Hal tersebut menggunakan konsep strategi framing yang dimanfaatkan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan khusus kepada publik dan masyarakat Indonesia untuk memperbaiki citra positif pemerintah dan Presiden Jokowi yang sempat mengalami masalah komunikasi politik.

---

ABSTRACT

The main goal of political Public Relations is to use the media to communicate specific political interpretations of issues in hope of gather public support for political policies. This article describes how political Public Relations brings a special perspective to the media. It uses the concept of strategic framing utilized by supporters of the President Joko Widodo to convey a special message to the public and the people of Indonesia to improve the positive image of the government and President Joko Widodo who had experienced problems of political communication."

"Artikel ini memberikan peta tantangan yang dihadapi Amerika Serikat untuk mencari cara yang efektif dalam menyelenggarakan dialog global tentang peradaban dunia dan sekaligus pula menggambarkan kesempatan yang terbuka bag Indonesia dalam memainkan peranan meng 'engage' Amerika Serikat agar lebih menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tingkat global seraya mempertahankan komitmen mereka terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, wabah penyakit, dan secara aktif mendukung prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."