Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desain industri merupakan terjemahan dari industrial design yang dalam bahasa sehari-hari istilah "desain" dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri timbulnya hak desain industri didasarkan pada permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan kepada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan tntelektual sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif.Pendaftaran Desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan-aturan yang ada seperti penentuan mengenai lisensi, royalti, dan hal-hal lain yang masih belum jelas diatur.Belum adanya aturan yang menjadi pedoman untuk pemeriksaan substantif terkait hal kebaruan merupakan menjadi mesalah lain dalam desain industri karena tidak jelas cara penentuannya. Disamping itu tidak ada kejelasan dalam konsep desain industri suatu kebaruan apakah mencakup secara internasional atau hanya cukup secara regional saja."

"ABSTRAKSebelum disahkan Undang-undang Desain Industri banyak ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta adalah ciptaan yang sebenarnya digolongkan sebagai desain industri. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan mendaftarkan ciptaan yang sudah terdaftar berdasarkan ketentuan desain industri kemudian ciptaan tersebut didaftarkan sebagai suatu desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri.Tesis ini berisi analisis mengenai kemungkinan adanya pendaftaran atas suatu objek karya cipta berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Desain Industri serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap pihak ketiga yang telah mendaftarkan ciptaannya yang sudah terdaftar sebagai ciptaan berdasarkan ketentuan Hak Cipta, kemudian didaftarkan sebagai desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri. Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai peraturan Hak Cipta dan Desain Industri yang berlaku serta persamaan persepsi terhadap kedua peraturan tersebut, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang kongkrit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan yang berlaku. Lebih daripada itu diperlukan pula para pelaksana hukum yang mengerti akan efektifitas pelaksanaan suatu undang-undang sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak birokrasi dan distorsi atas peraturan yang ada.

---

ABSTRACTPrior to the promulgation of Industrial Design Laws, Directorate General of Intellectual Property (Dirjen HaKi) often accepted the application for the registration of copy rights towards the creations which should be considered as industrial design. This situation had triggered third party to take advantage by registering a creation which previously had been registered under the laws of Copy Rights to be registered as a design product under Industrial Design's laws.This thesis consists of the analysis with respect to (i) the possibility of a registration toward a creation pursuant to the regulation of Copy Rights and Industrial Design (ii) legal proceedings to be taken by a creator who already registered its creation under the regulation of Copy Rights towards third party who registered the same creation as design product under the regulation of Industrial Design. This Thesis is prepared based on a descriptive research and using the method of literature study.This analysis concludes that a socialization on the regulations of Copy Rights and Industrial Design must be properly done therefore the same perception and clear understanding on the respective regulation including the legal proceedings to be taken by the parties, could be reached. Furthermore, it is also important that the law executors must fully understand about the effectiveness of law enforcement therefore the distortion of the laws could be avoided."