Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe aim of this research is to analyse the legal framework in Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, and its conformity to international instnunents regarding general elections, particularly on settlement of election offences for the conduct of democratic general elections. To achieve the purpose of this study, there will be aneed to examine (i) The extent the legal framework in Indonesia, Malaysia, Singapore and the Philippines incorporated international standards on election to protect election process fiom election offences; (ii) The extent the election offences are settled through the process and through the process of election petition.It is highly important to conduct a more comprehensive research, either 'globally or regionally, to identify some problems related to settlementof election offences, either through the criminal process or through the election petition process. By means of this research, the differences and similarities ofthe legal framework as well as their strengths and weaknesses can be fotmd and some recommendations could be proposed to strengthen the system of election offence settlement.This study is a comparative study. The methodology applied in this thesis is related to the objective, namely, to analyse the legal framework of Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines in solving election offences problems. This thesis analyses the extent to which the legal framework incorporates several intemational standards concerning elections.The primary data of this thesis are documents in the form of laws, legislation and court decisions. It is supported by other literature, such as reports, academic journals, magazines, newspapers, and books. Additionally, interviews were also conducted with several resource persons having expertise in this field. The data are analysed using a qualitative approach.The study results demonstrate that in order to prevent unwanted political influence on the election process , every country needs a legal iamework that protect general elections from all kinds of election offences, provide the right of all aggrieved parties to challenge the elections result before an independent and competent judicial body and set out the scope of available review, establish provisions conceming the effect of irregularities on the outcome of elections and provide effective and fair redress mechanism.The existing legal framework of the respective countries generally cover elements of international human right standars of election, however different on some issues, especially the coverage of election offences, the model of regulation, the effect of cellection offences on the election result, the ground of ellection petitions and the settlement procedure (in criminal process and in election petition). Some aspects of the legal framework of settlement of election offences, particulary in Indonesia, need to be improved to ensure more democratic general elections. It is extremely important for democratic country to protec its political process and protec political rights of every citizen and partics from election offerences. Without an effective and fair system, it will be very difficult tho achieve the protections as provided in International standads. The international standards provide a minimum benchmark to which all countries should aspire."

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

"HASIL-hasil pemilihan umum memperlihatkan bahwa multipartai di Indonesia telah menghasilkan parlemen yang terfragmentasi tinggi, komposisi dukungan eksekutif yang lemah di parlemen (minority president) dan bentukan koalisi yang rentan perubahan. Situasi ini sejajar dengan skenario instabilitas sistem presidensial yang membuat pemerintahan terjebak dalam situasi divided government. Hasil pemilu serentak diharapkan menghasilkan ukuran komposisi parlemen yang sejajar dengan komposisi politik di eksekutif, sehingga dapat lebih efektif menjalankan pemerintahan. Namun, pelaksanaan pemilu serentak digabungkan dengan sistem pemilihan presiden dua putaran (majority run off) menyimpan masalah yang dapat menjadi ancaman gagalnya pencapaian tujuan pemilu serentak. Hal demikian akan membuat partai-partai politik masuk ke pemilihan umum dengan memiliki calon presidennya masing-masing karena menganggap pemenang pemilihan presiden tidak akan didapat di putaran pertama. Putaran pertama digunakan oleh partai-partai untuk mendapatkan coattail effect yang diharapkan memperbesar peluang partai politik untuk dapat mendudukkan sebanyak mungkin wakilnya di parlemen. Jika hal itu yang terjadi, kemungkinannya adalah terbentuk parlemen yang terfragmentasi tinggi, tidak ada kekuatan mayoritas dan memperbesar potensi terjadinya minority president. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) merupakan jalan yang efektif dapat terukur untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui presidential threshold dipastikan calon presiden akan terbatas jumlahnya. Dalam kondisi calon presiden terbatas diharapkan kebaikan-kebaikan pemilu serentak dapat dinikmati"

"Demografi pemilih Indonesia pada Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Selain menjadi kelompok usia yang akan mendominasi pemilu, kelompok usia ini juga menjadi kelompok yang rentan terpapar disinformasi dan misinformasi terkait pemilu yang disebarkan melalui internet, khususnya media sosial. Di Indonesia telah dikembangkan sebuah strategi untuk memerangi dampak informasi palsu. Koalisi Cekfakta.com yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Mafindo tengah mengadaptasi strategi prebunking dalam kampanye memerangi informasi palsu di Indonesia. Namun, masalah yang umumnya terjadi dalam menyelenggarakan suatu strategi adalah kurangnya perencanaan yang baik. Padahal, dalam merencanakan suatu kampanye, strategi merupakan faktor keberhasilan utama. Untuk memastikan perencanaan kampanye telah dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan penelitian evaluasi pada tahap formatif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com untuk meliterasi pemilih muda dalam melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan perencanaan yang dikemukakan pada indikator penelitian. Secara umum, hampir semua syarat dalam perencanaan strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com dalam kampanye melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 telah dipenuhi. Namun dalam perencanaannya, strategi prebunking ini tidak secara khusus diperuntukan kepada pemilih muda. Syarat yang dipenuhi hanya pada perencanaan saluran.

---

The demographics of Indonesian voters in the 2024 election will be dominated by young voters. Apart from being the age group that will dominate elections, this age group is also a group that is vulnerable to exposure to election-related disinformation and misinformation that is spread especially via social media. In Indonesia a strategy has been developed to fight the impact of false information. The Cekfakta.com coalition consisting of Asosiasi Media Siber Indoensia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), and Mafindo is adapting the prebunking strategy in the campaign against false information in Indonesia. However, the problem that is generally faced in managing a strategy is the lack of good planning. In fact, in planning an activity, strategy is the main success factor. To ensure that the campaign has been carried out properly, it is necessary to evaluate research at the formative stage. Using a qualitative approach with a case study research method, this study found that the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com to literate young voters in campaign against false information towards the 2024 Election is not fully in accordance with the planning stages stated in the research indicators. In general, almost all the requirements in planning the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com have been fulfilled in fighting false information campaign towards the 2024 Election. However, the planning of this prebunking strategy is not specifically aimed to young voters. The conditions that are met are only in the channel planning.

"

"Sebagai partai nasional dengan ideologi hindu garis keras dan lemah pada wilayah di luar India Utara, diperlukan strategi khusus bagi partai Bharatiya Janata Party (BJP) untuk meningkatkan eksistensinya pada negara bagian yang bukan basis tradisionalnya. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya BJP mampu meningkatkan perolehan suaranya secara signifikan di negara bagian Benggala Barat menjadi 18 kursi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan oleh BJP pada Pemilu tahun 2019 di negara bagian Benggala Barat menggunakan model political marketing yang dikemukakan oleh Bruce I. Newman. Melalui tiga elemen kunci dari model tersebut, yaitu voter segmentation, candidate positioning dan strategy formulation and implementation, penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BJP dan timnya memiliki pengaruh penting pada perluasan basis kekuasannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga elemen ini sejalan dengan strategi yang digunakan BJP dalam meraih suara pemilih Hindu masyarakat Benggala Barat sehingga mempengaruhi hasil akhir pemilu. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa dalam meraih kemenangannya BJP pertama-tama mencoba memahami wawasan para pemilihnya dan isu yang berkembang di wilayah Benggala Barat, di mana menghasilkan bahwa segmen masyarakat yang dominan dan sejalan dengan ideologi BJP adalah masyarakat Hindu Bengal yang sedang mengalami peningkatan masalah komunal. Selanjutnya BJP memposisikan dirinya dengan membentk citra sebagai pelindung umat hindu dan satu-satunya alternatif bagi masyarakat. Kemudian untuk semakin menempatkan BJP di benak pemilih, BJP membentuk platform kampanye yaitu menekankan pada isu identitas agama, dan menjangkau pemilih dengan jaringan akar rumputnya dan media sosialnya.

---

As a national party with a hardline and weak Hindu ideology in areas outside North India, a special strategy is needed for the Bharatiya Janata Party (BJP) to increase its existence in states that are not its traditional base. In 2019, for the first time the BJP was able to significantly increase its vote share in the state of West Bengal to 18 seats. Through a qualitative approach, this study discusses the strategy used by the BJP in the 2019 elections in the state of West Bengal using the political marketing model proposed by Bruce I. Newman. Through the three key elements of the model, namely voter segmentation, candidate positioning and strategy formulation and implementation, this study explains how the strategy undertaken by BJP and its team has an important influence on the expansion of its power base. The results of this study prove that these three elements are in line with the strategy used by the BJP in gaining the votes of the Hindu voters of the West Bengal community so that it affects the final election results. This study concludes that in achieving its victory the BJP first tried to understand the insights of its voters and the issues developing in the West Bengal region, which resulted in that the dominant segment of society and in line with the BJP's ideology was the Bengal Hindu community which was experiencing increasing communal problems. Furthermore, BJP positioned itself by forming an image as the protector of Hindus and the only alternative for the community. Then to further place the BJP in the minds of voters, the BJP formed a campaign platform that emphasizes on the issue of religious identity, and reaches out to voters with its grassroots network and social media."

"Salah satu aturan main yang harus dirumuskan didalam proses pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah perumusan terkait mekanisme sistem pemilu beserta instrument- instrumen kepemiluannya. Sistem pemilu adalah instrument teknis pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk menentukan keterpilihan suatu partai politik atau calon anggota legislatif didalam proses transisi kekuasaan. Di Indonesia, dari masa ke-masa terkait mekanisme sistem pemilu menjadi perdebatan didalam proses perumusan Undang- Undang Pemilu. Peristiwa ini-pun terjadi didalam proses pembahasan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait empat isu krusial yani sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold), alokasi kursi ke dapil dan metode konversi suara menjadi kursi. Sikap PDI Perjuangan mengenai pembahasan sistem pemilu merupakan kepentingan dari keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu didalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional dan berdasar atas pengalaman dan sejarah kepesertaannya didalam proses pemilu di Indonesia.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori sistem pemilu Arend Lijphart, teori model kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori ideologi Terrence Ball, teori elit dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian in menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, Fraksi PDI Perjuangan memiliki alasan atas kepentingan politik terkait empat isu krusial didalam pembahasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu. Kepentingan politik yang dioperasionalkan dari pemahaman ideologis partai dalam proses tarik menarik kepentingan politik (political-interplay) didalam proses pembuatan undang-undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang moderat untuk diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan model kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis, pendekatan elit dan konsensus politik telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

---

Among the rules that must be formulated in the process of a democratic election is one involving the mechanisms of an electoral system and its associated instruments. The electoral system is implemented as a technical instrument to determine the desirability of a political party or legislative candidate in the process of their transition to power. In the Republic of Indonesia, from time to time there has been considerable debate over the mechanisms of an electoral system during the process of formulating its Election Laws. Such a debate had then ensued during the discussion of Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD, involving four crucial issues: the election system, parliamentary threshold, the allocation of seats to the constituencies and conversion methods of votes into seats. On that, the Indonesian Democratic Party of Struggle made a political stance that had been within the interest of political parties in their constitutional struggle for power, based on contesting history and experience in the election process of Indonesia.

The fundamental theories used in this study include Arend Lijphart's theory on the electoral system, Hans Deiter Klingeman's theory on the policy models of political parties, Terrence Ball's theory on ideology and Maswadi Rauf & Maurice Duverger's theories on the elite, consensus and conflicts. This study utilized qualitiative methods of research in its two techniques of data collection. Data obtained from interviews were used as the primary source, while literature references were used as the secondary source.

This study concluded that as a political process, factions in the Indonesian Democratic Party of Struggle had reasons within their political interest involving the four crucial issues in the discusssion of Law No 8/2012 on Elections. In the political process, Indonesia Democratic Party of Struggle implied the ideological platform. Although a decision was ultimately reached based on compromise, it had been moderacy taken from the various differences between factions of the political parties.

Theoretical implications show that in the procedures of a democratic country, the approaches of policy models of political parties, elite and political consensus gave positive implications for the decision making process in the discussion of Law No. 8 of 2012 on DPR, DPD and DPRD Elections."

"Artikel ini menyorot system penegakan hukum pemilu yang merupakan salah satu hal penting bagi suksesnya pemilu .Mendekati Pemilu 2009, kita perlu mengkaji dengan serius bagaiman sistem penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan...."

"Pemilu yang demokratis tercermin dalam electoral laws dan electoral process-nya dan MK mempunyai peranan penting untuk menentukan apakah suatu ketentuan mengenai electoral laws demokratis atau tidak melalui uji konstitusi UU pemilu terhadap UUD 1945, sedangkan mengenai electoral process MK berperan melalui peradilan perselisihan hasil pemilu."