Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjualan Sepeda Motor yang dibeli secara angsuran pada prakteknya terkadang terjadi pertentangan di mana Kreditur menerapkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perjanjiannya, sedangkan Debitur yang juga bertindak selaku konsumen yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika kedua Peraturan perundang-undangan tersebut berbenturan, permasalahan yang timbul adalah Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjian kreditnya?, Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Arbritrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara sengketa antara pelaku usaha dan konsumen?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. No. 117PK/ Pdt.Sus/2009?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif. Lembaga Jaminan Fidusia dapat berlaku efektif pada penjualan sepeda motor secara angsuran apabila memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam putusannya Nomor 03/P3K/2007. Hakim Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009 seharusnya menyatakan menolak alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur) berdasarkan pada Perjanjian yang dibuat oleh Debitur dan Kreditur tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bukan berdasarkan pertimbangan itikad baik Debitur. Perusahaan Pembiayaan harus menggandeng Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang relatif mahal dapat dilakukan secara kolektif. Debitur juga harus membaca klausula asuransi agar ia benar-benar menjaga Objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata harus ada dalam perjanjian agar tidak terjadi tindakan sepihak. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit, maka para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan dalammelaksanakan hasil perdamaiannya tersebut.

---

Motorcycle sales are purchased in installments, in practice sometimes there is a contradiction in which the creditor to apply the provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty to the pact, while the Debtor also act as consumers are protected by the provisions of Law No. 8 1999 on Consumer Protection. When both laws and regulations are in conflict, the problems that arise are Law No. Is. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty can be effectively applied to regulate the sale of goods on installment using fiduciary institution in the loan agreement?, How Arbritrase Advisory Council Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) decide in disputes between business and consumers?, How to judge the consideration of the Award No Supreme Court. No. 117PK / Pdt.Sus/2009?.

The research method used is the method of juridical normative research is a study of secondary data using primary legal materials. Analysis of the data obtained is done by qualitative methods. Institute for Fiduciary Warranty to be effective in motorcycle sales in installments if they meet the provisions in the Act Fiduciary Warranty those providing legal certainty for creditors and debtors. Foreclosure actions by lenders is not a tort and not breach the Consumer Protection Act as the Dispute Settlement Body ruling in its decision No. 03/P3K/2007 consumers.

Judges Review by Supreme Court Number 117PK/Pdt.Sus/2009 should reject the reasons stated Applicant Review (Creditors) based on the agreement made by the debtor and creditors have no power eksekutorial, not based on good faith consideration of the Debtor. Funding must be notary public holding company in the manufacture of fiduciary deed, registration fees are relatively expensive fiduciary who can do collectively. Debtors must also read the insurance clause that he actually keep Attraction fiduciary. The provisions of Article 1266 Civil Code must exist in the agreement to avoid unilateral action. To avoid complicated dispute settlement, the parties have good faith in implementing non-litigation dispute resolution and in implementing the peace."

"ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan jalan litigasi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 48 UUPK. Putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan suatu pertentangan dari sudut masing-masing pihak, dalam putusan yang dihasilkan ada pihak yang merasa dirugikan dan ada juga pihak yang merasa diuntungkan akibat putusan Arbitrase ini. Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana kekuatan dan keabsahaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dibawahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memberikan saran kepada BPSK untuk mengadopsi ketentuan Arbitrase yang berlaku di Indonesia, sehingga BPSK hadir sebagai pilihan penyelesain sengketa diluar pengadilan dapat berjalan maksimal.

---

ABSTRACT Current dispute resolution, can be resolved through judicial channels or outside the court. Law No. 8 of 1999 established the Consumer Legal Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). (BPSK) has the duties and authority in essence is a variety of resolutions can be seen in UUPK namely Settlement by way of litigation can be seen in the provisions of Article 48 UUPK. The decisions produced by BPSK with this arbitration will provide contradictions from the point of view of each party, in the resulting decision there are parties who are disadvantaged and there are also parties that are profitable in this Arbitration award. The Arbitration Award issued by BPSK raises questions, about the strength and validity of the Decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, and how to process the law from the Supreme Court Decision that returns the BPSK Decision and the District Court below. This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using a data converter tool used in this study is the study of documents or library materials and interviews. The results of this study provide advice to BPSK to implement the provisions of Arbitration that apply in Indonesia, so BPSK is present as a resolution option."

"The Act No. 8 Year 1999 regarding Costumer Protection has brought a new perspective in private law, where the relation between costumer and businessmen is generally under the law of contract. The Customer Protection Act as the element of reinforcement has adapted criminalization, which has not common to be applied on such relation. The main objective to impose punishment as a premium sanction is to protect the society as a whole and particularly customer, from the practice of unfair trade and transactions that are made by businessmen. The practice of unfair trade and transactions are not only inflicting financial lost, but also immaterial lost. Unfortunately, from time to time recovery of financial lost does not compel appropriately. It does not make businessmen cautious. In fact, the same violation occurs repeatedly. The thesis discussed on how the implementation of criminal sanction in The Customer Protection Act is applied to Bukit Sentul case. In this case customer reported Bukit Sentul based on the presume fraud, whereas the relation between customer and Bukit Sentul was based on agreement. It has become obvious that not all of contractual relations under agreement are free from criminal sanction. The Customer Protection Act proved that breach of contract can also be reported as a criminal case if there is enough evidence to support the offense."

"Skripsi ini membahas pengaturan peredaran kosmetik impor serta perlindungan konsumen produk kosmetik impor. Skripsi ini juga membahas pengawasan peredaran kosmetik impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam peredaran produk Meei Yung Whitening Day Cream, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsumen dalam membeli produk kosmetik sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan POM dengan pihak Kepabeanan dalam pengawasan produk kosmetik impor;diadakan sosialisasi, edukasi mengenai kosmetik yang memenuhi standar kosmetik yang baik kepada masyarakat; penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen; pelaku usaha menerapkan standar baku produk kosmetik yang baik.

---

The focus of this study is a concern about the regulation of imported cosmetics and consumer protection toward imported cosmetics. This study, also analysis the control of imported cosmetics distribution, the violation made by producer in the distribution of Meei Yung Whitening Day Cream, and consumer?s efforts against those violation. This research is a normative law research.

The researcher suggest consumers to using carefulness principal before they buy any of cosmetic product; Bilateral cooperation between Badan POM and Pabean Authority for the imported cosmetics control; socialization, education program about Standard of Good Cosmetics product; socialization about consumer protection law in Indonesia; importer, distributor, producer of cosmetic products should be enforce by the law of consumer protection."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam bidang peredaran produk pangan, khususnya produk permen impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Dengan alasan mencari keuntungan, terhadap pengaturan peredaran produk permen impor kerap kali dilakukan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan konsumen. Untuk mencegah pelanggaran hukum ini terus terjadi diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai serta pelaksanaan yang optimal dari peraturan perundang-undangan tersebut di samping tentunya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat.The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of food products, particularly imported candy products. This study is a normative study. The data used for this study are being collected through documents and interviews. For the purpose of economical gain, the laws and regulations governing the distribution of imported candy products are often being violated, specifically the ones relating to consumer protection. To avoid such violation, the enactment of better laws and regulations and the maximalization of their enforcement are needed and of course the community act on this matter is also needed."

"Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Jasa Automated Teller Machine dalam kasus card traping antara Muhajidin Taher dengan Bank Mandiri. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Dalam form pembukaan rekening pribadi nasabah, diketahui bahwa bank telah memasukkan klausul eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha dalam hal ini bank tidak boleh memasukkan klausul eksonerasi dalam perjanjian dengan nasabah. Namun nasabah telah melanggar kewajibannya yaitu untuk menjaga nomor PIN yang dimilikinya.

---

In this thesis, the author adresses the protection against the customer that used Automatic Teller Machine in card traping cases between Muhajidin Taher with Bank Mandiri. In drafting this thesis, author use normative research metodology with the data gathered by literatur study. In application for opening individual account form, bank use the exoneration clauses to transfer its liability to the customer. Based on Article 18 Paragraph (1) Law No.8 Of 1999 on Consumer Protection bank should not exoneration clauses in any agreement with customer. However the customer has violate his obligation to keep secret his own pin."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg terkait tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni pada tahun 2009. Tabung-tabung LPG 3 kg tersebut diduga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila konsumen LPG tabung 3 kg dirugikan oleh produsen LPG, maka konsumen dapat menggugat produsen tabung LPG 3 kg melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

---

The focus of this study is the consumer law protection of 3-kg LPG cylinder due to 3-kg LPG cylinders, which have been manufactured by PT. Tabung Mas Murni in 2009. These 3-kg LPG cylinders allegedly don?t accord with the required standard. The research method used in this study is a normative juridical research, using secondary data.

This study concludes that PT. Tabung Mas Murni is suspected of violating the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and may be subject to criminal penalty. If the consumer of 3-kg LPG cylinder has suffered damages caused by LPG manufacturing company, consumer may file charges the LPG manufacturing company through a court or outside the court."

"Di antara berbagai Hak atas Kekayaan Intelektual, merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat terkait dengan perlindungan konsumen, pelanggaran hak merek akan berdampak secara luas terhadap konsumen, karena merek meliputi segala kebutuhan konsumen. Hal tersebut disebabkan karena konsumen merupakan penggunan suatu produk, dimana suatu produk sangat erat kaitannya dengan merek. Sehingga konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan produk dengan merek tertentu, di mana dalam prakteknya sering terjadi pemalsuan dan menimpa konsumen maka sudah pasti konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi secara keliru produk tertentu yang kualitasnya berbeda dengan produk yang biasa ia konsumsi. Sehinga di dalam penulisan tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana Undang-Undang Merek memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya dan langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila kepentingannya dirugikan serta bagaimana putusan pengadilan niaga dalam hal perlindungan terhadap konsumen.Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen maka di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dirumuskan mengenai tanggung jawab produk yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sanksi bagi pelanggar tindak pidana di bidang merek yang tentunya pasti akan merugikan pihak konsumen sebagai pengguna ataupun pemakai suatu produk atau barang, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tercantum dalam Pasal 90, 91, 92 ayat (1), 92 ayat (2), 92 ayat (3), 93, 94 ayat (I), 94 ayat (2), dan Pasal 95.Sebagai akibat penegakan hukum yang lemah maka hasil dari kebijakan hukum merek untuk menanggulangi pelanggaran merek yang merugikan konsumen juga tidak akan mencapai hasil yang memadai. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang kuat atas merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang merek yang akan merugikan konsumen dan juga dibutuhkan tanggung jawab yang kuat dari kalangan pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang."