Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemulihan krisis ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi di Kabupaten Manggarai mendapat peluang yang sangat baik, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah (menurut UU.No.22 dan UU.NO.29 Tabun 1999). Karena daerah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi menyangkut kebijkan pembangunan, terutama berkaitan dengan pegelolaan potensi dan sumber daya daerah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Selanjumya untuk menjamin agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahuli oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kabupaten Manggarai yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, transformasi struktu ekonorni, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Manggarai terhadap perekonomian Propinsi Nusa tenggara Timur, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan proyeksi perkembangan nilai tambah (value added) sektor basis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sektor/sub sektor basis dalam perekonomian adalah : sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, penggalian, air minum, bangunan perhotelan dan jasa swasta. Sektor-sektor yang paling potensial amok dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai, yaitu : sektor perkebunan, perikanan dan penggalian.Selanjutnya kebijakan perencanaan strategi pembangunan ekonomi yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kantor Bataan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu : untuk strategi jangka pendek "memanfaatkan luasnya pangsa pasar komoditas sektor pertanian khusunya sub sektor perkebunan dan perikanan melalui jaringan keija lama (net working) antar pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan swasta pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional dibidang ekonorni dan perdagangan." Dan untuk strategi jangka panjang " meningkatkan sumber daya manusia (pegawai) pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Manggarai, agar berkemampuan professional di bidang teknis maupun manajerial untuk memanfaatkan luas lahan dan potensi sumber daya kelautan bagi pengembangan sektor perkebunan, perikanan dan penggalian di Kabupaten Manggarai.""

"Analisis perbandingan likuiditas dan profitabilitas perusahaan industri sebelum dan sesudah perubahan undang -undang perpajakan 1994 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah perubahan undang undang pajak 1994.Dengan adanya perubahan undang- undang pajak tahun 1994, pemerintah telah melakukan perubahan antara lain tarif dan lapisan tarif, penegasan obyek pajak, pembatasan bukan obyek pajak, perluasan withholding, metode penghitungan penyusutan maupun pemberian fasilitas perpajakan serta pengembangan Iptek, SDM dan pelestarian lingkungan.Sebagaimana diketahui bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair. Di satu sisi pemerintah tetap berusaha meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi disisi lain juga mendorong perekonomian khususnya dunia usaha. Bagi dunia usaha, banyak cara untuk mengukur keberhasilannya, dan salah satu caranya dapat dilihat dari analisis keuangannya.Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di BEJ,sebanyak 41 sampel yang datanya diperoleh di Indonesian Capital Market Directory. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, cash ratio, gross profit margin , net profit ratio dan Return on Investment (ROI) untuk tahun 1994 sampai dengan 1996.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :- Tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1995 tidak signifikan, kecuali untuk variabel net profit rasio ( tahun 1993 dibandingkan 1995).- Tingkat likuiditas dan profitabilite perusahaan dalam tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1996 juga tidak signifikan, kecuali untuk variabel gross profit margin dan ROl.Dari penelitian ini walaupun pengaruh perubahan undang- undang perpajakan 1994 terhadap keberhasilan dunia usaha relatif kecil, namun setidak tidaknya memberikan angin segar bagi dunia usaha, antara lain ketentuan mengenai penurunan tarif dan lapisan tarif, kemudahan penggunaan metode penyususutan serta ketentuan pembebanan biaya dalam rangka pengembangan Iptek, SDM serta kelestarian lingkungan."

"Pembangunan nasional telah menunjukkan suatu prestasi sebagai basil dari proses evolusi yang berawal dari pembangunan nasional jangka panjang pertama sampai dengan pembangunan nasional jangka panjang kedua. Prestasi tersebut mencakup dimensi ekonomi, politik, maupun sosio-kultural dengan akar historisnya keadaan negara menjelang dan pada awal pemerintahan Orde Baru. Prestasi pembangunan nasional pada dimensi ekonomi terefleksikan dalam gejala transformasi struktural masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada dimensi politik, prestasi ini terwujud dalam pelembagaan struktur politik berdasar atas Pancasila dan UUD 1945, penyederhanaan sistem kepartaian melalui fusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemilihan umum, diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta diletakkannya premise wawasan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memberi ruang gerak bagi pemefintah untuk memberi interpretasi pada Demokrasi Pancasila dalam konteks pemecahan masalah situasional. Upaya ini sedikit banyak telah menghasilkan tidak saja terefleksikan melalui pengembangan delivery mechanism yang menjangkau rakyat banyak, tetapi juga mengejawantah pada pelembagaan norma dan nilai baru, seperti norma keluarga kecil, kesadaran lingkungan dan sanitasi, serta orientasi pasar di kalangan petani, dan sebagainya. "

"ABSTRACTIn any government system, economic conditions can be separated from political conditions. Both of them are connected in complex way, where economic factors can affect political conditions and vice versa. What happened in Turkey since 2002 to 2012 when The Justice and Development Party took power, showed indications of political economy. Using the method of analysis and case study this research is concentrating on economic conditions in Turkey after the economic crisis in 2001 or in the last decade. The main unit of analysis of this research is the capability of the Justice and Development Party in overcoming the economic crisis that hit the state and bringing the country to safe condition. Policies and economic programs planned by the AKP and its implementation in the government is studied in depth in this research. The units of analysis are consist of AKP Party turkey society businessmen, IMF and Europe Union."

"KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di daerah melalui usaha peningkatan ekonomi makro, Kawasan yang telah dipilih sebagai KAPET tersebut adalah kawasan yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, memiliki beberapa sektor keunggulan, dan mempunyai peluang pengembalian investasi yang besar. Penetapan kawasan tersebut sebagai KAPET disertai dengan pemberian kemudahan dan fasilitas perpajakan dan non perpajakan yang dapat memberikan ketertarikan dan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan di kawasan tersebut. Adanya keunggulan geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oieh kawasan andalan Parepare, sehingga pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 164 tahun 1998 menetapkan kawasan andalan Parepare sebagai KAPET Parepare yang meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kota Parepare sebagai pusatnya.Dengan KAPET diharapkan beberapa permasalahan yang ada di daerah terutama di Kota Parepare dapat diatasi dan minimal dikurangi. Salah satu permasalahan di Kota Parepare adalah keterbatasan berbagai sumber yang di butuhkan untuk pembangunan, baik suprastruktur terlebih infrastrukturnya. Dilain pihak, daerah harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, sehingga untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pemberdayaan daerah yang terpadu disemua aspek. Dan keberadaan KAPET diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fmplementasi kebijakannya.Kurang optimalnya implementasi kebijakan KAPET Parepare yang dirasakan selama ini semakin membuat harapan untuk memberdayakan daerah dan memberikan manfaat terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan akan semakin jauh dari yang diinginkaji. Atas dasar kondisi tersebut, maka keberadaan KAPET diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET yang berhasil itulah yang menjadi suatu harapan yang berusaha untuk dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya memadukan hasil temuan yang berasal dari instrument penelitian studi dokumentasi, kuesioner (tabulasi prosentase) dan pedoman wawancara. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian "apa dan bagaimanakah faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KAPET".Pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu gambaran penelitian yang mendeskripsikan bahwa baik faktor komunikasi, faktor kualitas sumber daya manusia, faktor potensi sumber daya alam, faktor kemampuan dalam menerapkan kebijakan, dan faktor prosedur yang berlaku dalam struktur organisasi pada umumnya memiliki kondisi yang baik. Hanya saja terdapat beberapa faktor untuk diperhatikan secara seksama, yaitu faktor sumber daya manusia yang pada beberapa aspek perlu untuk ditingkatkan terutama aspek kesulitan yang sering dihadapi oleh pegawai dalam memahami pekerjaanya, aspek untuk menyelesaikan tugas-tugas yang seringkali dikerjakan oleh orang lain, termasuk aspek mengatasi hambatan yang dialami dalam bekerja yang kurang profesional. Perhatian terhadap faktor sumber daya manusia tersebut harus diikuti juga dengan perhatian terhadap potensi sumber daya alam yang ketersediaan dan pengelolaannya dianggap belum optimal.Mengingat pentingnya implementasi kebijakan KAPET untuk mendukung pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah, maka faktor yang juga mendukung keberhasilannya adalah kerjasama antara BP KAPET Parepare dengan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah dipilih yaitu kebijakan investasi, kebijakan penataan ruang, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan antisipatif kemajuan KAPET Parepare."

"Riset ini bertujuan membangun model ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) untuk dianalisis perilaku konsumsi, produksi, dan partisipasinya dalam pasar produk pertanian. Riset ini juga melakukan simulasi pengujian model kebijakan ekonomi guna mengurangi jumlah RTPM dengan mengaplikasikan pendekatan pemrograman matematis. Sejumlah temuan dihasilkan oleh riset ini. Pertama, model simulasi berhasil mengidentifikasi delapan komoditi makanan yang gagal dipenuhi RTPM. Kendati tingkat produksi RTPM maksimal, namun magnitude-nya masih belum memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, model simulasi memperlihatkan tiga jenis kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi jumlah RTPM, yaitu: pricing, peningkatan ukuran pertanian multi-aktivitas, dan peningkatan peran isteri petani dalam kegiatan di luar pertanian."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "