Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini mengenai kesultanan Bima dengan fokus kajian pada dinamika politik antar elite dan fragmentasi kekuasaan dalam mempertahankan kedaulatan di tengah ancaman dan tantangan dari luar dan dalam. Studi mempersoalkan bagaimana kesultanan Bima dapat bertahan di saat elite terfragmentasi dalam penguasaan sumberdaya, dan dampaknya pada integrasi dan perubahan secara struktural. Fokus kajian dimulai dari tahun 1905 saat penetrasi kekuasaan kolonial melalui kekuatan militer, yang menunjukkan melemahnya kontrol Sultan atas politik dan ekonomi di Bima. Adapun masa akhir kajian tahun 1957, yakni sejak diberlakukannya UU No.1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menjadi awal berdirinya Kabupaten Bima sebagai daerah otonom baru, menggantikan sistem birokrasi kesultanan Bima.Secara struktural, kekuasaan di Bima dijalankan oleh dua kelompok elite, yaitu Mawa?a Bilmana (?yang membawa kebijaksanaan?) dan Manggampo Donggo (?yang menghimpun?). Konvensi antar kelompok menggariskan bahwa tureli nggampo atau raja bicara (perdana menteri) diambil dari kelompok Mawa?a Bilmana, sedangkan Sultan dari kelompok Manggapo Donggo. Pada dasarnya, kedua kelompok elite ini berpandangan sama dalam memperjuangkan kepentingan dou (rakyat) dan dana (negara), meski berbeda dalam cara dan visi politik dalam mengelola kekuasaan. Temuan studi menunjukkan bahwa konvensi menyangkut distribusi kekuasaan tersebut dilanggar sultan.Pendorong utamanya adalah melemahnya dukungan bangsawan Mawaa Bilmana,sementara di sisi lain sultan semakin lemah dalam menggalang kekuatan internal pendukung otoritasnya. Kondisi inilah yang melahirkan kebutuhan sultan akan perlunya dukungan eksternal guna mempertahankan kekuasaannya. Hal ini tercermin dari keputusan sultan untuk beraliansi dengan kekuatan luar demi mempertahankan kekuasaannya dari tekanan bangsawan lokal. Keputusan Sultan ini ditentang bangsawan Mawa?a Bilmana yang berpandangan bahwa persekutuan dengan kekuatan luar akan dapat merusak tatanan tradisional dan mengancam kedaultan negara. Langkah sultan tersebut juga menimbulkan perlawanan dari para elite baru, yakni kaum terpelajar. Bahkan, kelompok ini menuntut agar tatanan ?feudal? diubah dengan sistem baru yang menghargai dan mengakomodasi perbedaan dalam format ?negara berdaulat?, yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.Menariknya, meski atmosfer perubahan menggema, para elite baru ini justru tetap mengharap kehadiran figur bangsawan untuk memimpin dan mempersatukan rakyat yang terpolarisasi berdasarkan kepentingan dan politik aliran. Harapan ini terkabul dengan tampilnya Putra Muh. Salahudin bernama Abdul Kahir menjadi pemimpin daerah (1954-1959, 1960- 1964). Bahkan, di era demokratisasi ini, hadirnya Ferry Zulkarnaen anak Abdul Kahir menjadi Bupati Bima (2005-2010, 2010-2015) menunjukkan bahwa kelompok bangsawan Manggampo Donggo masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Sultan dianggap mampu menjadi hawo ro ninu (?menaungi dan melindungi?) rakyat untuk menciptakan keteraturan sosial guna mewujudkan kepentingan rakyat dan negara.

---

ABSTRACTThis study of Bima?s Kingdom is focused on political dynamic at elite level which?s reflected a kind of fragmentation of powers for supporting principles of ?kedaulatan/democracy?. Problem statement of this study is how was Bima?s kingdom able to survive facing the challenge waves, internally and externally. Moreover, how were the impacts of power struggle on social integration as well as structural change. Period of study is started in 1905 when the colonial power had started to penetrate by military/army force. The significant of 1957 was related to the changing system of beuracracy from feodal (Kesultanan Bima) to legal-rational (Kabupaten Bima as an autonomy district) due to implementing UU no.1/1957 on Local Government Principles.Structurally, regarding the history of Bima, there were two dominant ruler groups: (1) Mawa?a Bilmana (the Wisdom givers) and (2) Manggampo Donggo (the pollers). Their roles had been based on a political concensus that a Lord of Speech (Prime Minister) would be from Mawa?a Bilmana group, Soultan (the King) would be from Manggampo Donggo. This convention had been ruled for inter-generations. Basically, both of elite groups had similar point of views for fulfilling people?s (dou) interests as well as country/state (dana). In fact, they had different visions in a matters of managing economic resources and politic of government which was stimulated the broken of Elite?s convention. Finding study has shown that the main cause factor was related to the Soultan?s basis of power at local level has been corrupted. Therefore, He tried to allie with external forces, such us: Ducth, Japan, NICA, NIT. Lord of Speech perceived its negatively which could treat Bima?s traditional structure, and also the freedom of Bima.The friction between Soultan and Lord of Speech reflected the disability of government for managing economic as well as security matters. Moreover, it also shown the different interests of both. Actually, it could be understandable if there was an assumption that the power of Soultan should be maintained by hand in hand with alliens forces, particularly for handling internal challenges. Soulthan policy was also critised by new elites (such us: educated peoples) who asked the changing of the feodal structure into a new system, a kind of ?demokratic state? which recognized and democratic values as well as people?s power. Interestingly, eventhough the authority of Lords/Manggampo Donggo was going down and down by time even the political climates was changed, but peoples (including new elite group) still dreamed for having a figure (Soultan) who would not be only capable to lead them, but also able to integrate Bima?s peoples which had been fragmented in order of interests.The dream was come true by promoted a son of Muhammad Salahudin which named Abdul Kahir was lead Bima as major (1954-1959, 1960- 1964). Moreover, during democratizaion era, the lords is still playing significant roles which proved by Ferry Zulkarnaen (son of Abdul Kahir). Ferry has been elected as Major of Bima District (2005-2010, 2010-2015). This fact has reflected that Manggampo Donggo has still strong and significant roles in society, particularly at grassroots level. Peoples have perceived that Soutan has able to create hawo ro ninu or ?to accomodate and protect? peoples (dou)."

"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."

"Politic is not a simple word. Aristotle identifies it with human togetherness. In line with this identification, Hannah Arendt suggests that politics is not a kind of dominating actions, but the way in which the human beings promote freedom of actions in the public sectur. The essence of politics, then is communication. In this line of thought, power can be understood as one' ability to act/behave with and within others / in togetherness with others on base of a given mandate."

"The anlysis of implicatures made by the legislative candidates in the campaign billboards and banners shows that these two media are basically used for their political struggles...."

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"Pasca reformasi 1998, terjadi pertambahan jumlah partai politik yang signifikan di Indonesia, diikuti juga dengan pertambahan jumlah gerakan underbow nya. Termasuk disini Kelompok Pergerakan Mahasiswa UI yang meliputi ; Kelompok Tarbiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang cukup dominan. Tahun 2012, terjadi fenomena calon tunggal dalam Pemira IKM UI 2012 yang mengindikasikan terjadinya dominasi oleh salah satu kelompok dalam persaingan politik yang terjadi. Penelitian ini membahas perubahan teritorial persaingan politik antar kelompok pergerakan mahasiswa di UI yang terjadi pada Tahun 2012. Dengan menggunakan pendekatan territoality (upaya menguasai wilayah) dan teritorial yang meliputi Heartland (Wilayah jantung pergerakan) dan Rimland (Wilayah gerak pergerakan) tiap-tiap kelompok. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis isi, meaning, dan life history dari perspektif spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teritorial persaingan politik didominasi oleh kelompok yang berhasil memiliki territoality lebih besar sehingga mampu menguasai teritorial heartland dan rimland lebih luas. Territoality lebih besar dapat dicapai dengan menguasai organisasi intra kampus. Teritorial persaingan politik terkuat berada di wilayah yang heartland antar kelompoknya berada di area yang sama, hal ini terjadi di wilayah Fakultas Hukum (FH). Pemira 2012 menghasilkan fakta bahwa kemenangannya masih didominasi oleh salah satu kelompok sehingga membuat perubahan teritorial persaingan yang terjadi tergolong rendah. Hal ini berdampak terhadap dua kelompok lainnya yang mengalami stagnasi sehingga menyebabkan pola keruangan heartland-rimland mereka tidak berubah sama sekali.

---

After The Reform of 1998, there was added a significant number of political parties in Indonesia, followed by the increase of its underbow movement. Included here, Group of UI Student Movement; Tarbiyah Group, The Muslim Students Association, and The Indonesian Islamic Students Movement, which is quite dominant. In 2012, there was a phenomenon of single candidates in The Student Election of UI in 2012, which indicates domination by one group in a political competition going on. This study discusses the territotial change of political competition among a group of UI students movement that occurred in 2012. By using the approach territoality (effort control of the territory) and territories that include Heartland (area of main movement) and Rimland (regional motion movement) of each group. This study use qualitative method whose content, meaning, and life history analysis with a spatial perspective. The results showed that the territorial of political competition is dominated by the groups which have a greater territoality so as to master the wider territorial heartland and rimland. Greater territoality can be achieved with master intra-campus organization. The territorial of strongest political competition is located in region whose each of group's heartland areas are in the same area, this is the case in the Faculty of Law (FH). UI Student Election 2012 resulted in the fact that the victory is still dominated by one group, it makes the territotial change of political competition is going low. This has implications for the other two groups that have stagnated, causing spatial patterns of their heartland-Rimland have not changed at all."

"Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politikbisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Majelis Tahkim ke-40 yang dilakukan oleh Syarikat Islam pada tahun 2015. Dalam Majelis Tahkim tersebut, paling tidak menghasilkan tiga keputusan. Pertama, mengukuhkan Hamdan Zoelva sebagai ketua umum Lajnah Tanfidziyah SI. Kedua, SI menetapkan untuk melakukan reorientasi organisasi dengan mengembalikan perannya sebagai organisasi dagang khittah 1905 . Ketiga, SI juga berketetapan untuk tidak lagi berkecimpung dalam politik praktis maupun berafiliasi pada partai politik manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengapa SI melakukan reorientasi dan bagaimana peran SI pasca reorientasi khittah 1905 . Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam, mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Teori dalam penelitian ini menggunakan konflik Maurice Duverger juga teori elit Pareto dan Mosca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab SI melakukan reorientasi dengan kembali ke khittah 1905, yakni: Pertama, Adanya konflik internal kepemimpinan. Kedua, Terjadinya kegagalan kaderisasi dan pengembangan organisasi. Ketiga, Ketiadaan tokoh dalam SI hingga memunculkan tokoh baru Hamdan Zoelva. Keempat, Adanya kemunduran dalam bidang perekonomian khususnya pada umat Islam. Sedangkan peran SI pasca melakukan reorientasi adalah dengan melakukan sinkronisasi program kerja yang termaktub dalam Catur Program SI. Di dalamnya terdapat program-program yang menitiberatkan pada bidang ekonomi. Implikasi teoritisnya adalah bahwa konflik internal yang terjadi pada SI berawal dari konflik individu yang ditimbulkan oleh sebab psikologis yakni rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan ini mengakibatkan konflik politik yang berkepanjangan. Dalam konteks tersebut relevan dengan yang dikatakan Maurice Duverger mengenai teori konflik. Selain itu, terpilihnya Hamdan Zoelva menjadi ketua umum sesuai dengan pengertian elit menurut Pareto dan Mosca, keduanya mengatakan bahwa elit mampu menduduki jabatan dan memiliki kewenangan dalam mengurus lembaga maupun organisasi dibawah kepimimpinannya.

---

The background of this research is the desicion of the 40th Judicial Assembly conducted by Syarikat Islam in 2015. In the 40th Judicial Assembly, at least produce three decisions. First, establishing Hamdan Zoelva as chairman of Lajnah Tanfidziyah SI. Second, the SI set to reorient the organization by returning from its role as a trade organization khittah 1905. Third, the SI is also determined not to engage in practical politics or affiliated with any political party.

This study aims to find answers to why SI reorientation and how the role of post reorientation of SI khittah 1905 . The method used is a qualitative method with the in depth interview, describe and exploration from the result of an analysis. The theories in this study use Maurice Duverger 39 s conflict and elite theory of Pareto and Mosca.

The results showed that there are four factors that cause the SI reorientation by returning to khittah 1905 First, The existence of internal conflict leadership. Second, the occurrence of the failure of regeneration and organization development. Third, the absence of figures in the SI to bring up a new character Hamdan Zoelva. Fourthly, there is a deterioration in the field of economy, especially for Muslims. While the role of post re orientation is to synchronize the work program contained in the Catur Program SI. In it, there are programs that focus on the economic field.

The theoretical implication is that the internal conflicts that occur in the SI originate from individual conflicts caused by psychological causes of disappointment. This sense of disappointment resulted in a prolonged political conflict. In that context, it is relevant to what Maurice Duverger said about conflict theory. In addition, the election of Hamdan Zoelva became chairman in accordance with the elite 39 s notion according to Pareto and Mosca, both of which said that the elite was able to hold office and have authority in organizing institutions and organizations under its leadership. "

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."