Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services.

Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations.

In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions.

Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia. "

"Tesis ini membahas tentang adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam penyiaran yang dikaitkan dengan perkembangan platform digital di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memodernisasi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kekosongan hukum yang terjadi ini menyebabkan adanya kelemahan dalam pengawasan konten dalam penyiaran di platform digital. Karena platform digital ini tidak dikategorikan sebagai pelaksana penyiaran dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berwenang dalam mengawasi konten pada platform digital. Walaupun pengawasan pada konten platform digital ini bisa menggunakan peraturan – peraturan lain, seperti contohnya bisa dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terdapat isi konten yang mengandung pornografi dan SARA. Tetapi hal ini tidak cukup karena tidak adanya pengawasan yang pasti dari negara. Perlunya merombak Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini dikarenakan sudah banyak konten – konten pada platform digital ini yang terkesan lebih bebas dari siaran di televisi dan radio. Bahkan tidak sedikit juga lembaga penyiaran yang ikut membuat akun dalam platform digital tersebut agar dapat menyiarkan siaran – siaran yang kurang memenuhi kaidah – kaidah penyiaran yang diatur dalam Undang – Undang

---

This thesis discusses the existence of a legal vacuum that occurs in broadcasting, which is associated with the development of digital platforms in Indonesia. This happened because the government did not modernize Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in accordance with existing technological developments. This legal vacuum has led to a weakness in content supervision in broadcasting on digital platforms. Since this digital platform is not categorized as a broadcasting operator in Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission and the Ministry of Communication and Information Technology are not authorized to supervise content on digital platforms. Although the supervision of the content of this digital platform can use other regulations, for example, it can be related to the regulations in the Law on Information and Electronic Transactions if there is content that contains pornography and SARA. But this is not enough because there is no definite supervision from the state. The need to overhaul Act Number 32 of 2002 concerning broadcasting is because there is already a lot of content on this digital platform, which seems to be freer than broadcasts on television and radio. In fact, quite a few broadcasters are even involved in creating accounts on the digital platform in order to be able to broadcast that do not meet the broadcasting rules regulated in the Act."

"The requirements of the community for information presently have become the major requirements in the daily living.

The existing information media, both newspapers and radio broadcast like the television broadcast must be able to meet the requirements on information in accordance with the era. With the sophisticated technology, satellites for broadcast relays, both radio and television broadcast have been developed. Furthermore, telecommunication technology and computer (digital technology) have set up an internet information media.

The competition has occurred between the television broadcasting industries, since the establishment of the television station RCTI in 1989, and later followed by SCTV, Indosiar and so forth. Until 2004, there are already 15 national private television stations.

The development of business industries on television broadcasting conducted competitively among these television broadcasts, had brought forth the issuance of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting.

With the validity of the constitution, there has occurred a number of responses both pro and contra, due to the impact on the private television industries.

From the results of research, this had motivated the writer to further know the impact of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting towards the business industries on television broadcast. The writer had carried out a Field Research through the distribution of questionnaires on 30 respondents in the program and technical divisions, and HRD of PT, RCTI.

In order to know the impact on the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, some articles were considered very crucial, and the questionnaire data showed an independent variable, i.e. the crucial articles that influence the dependent variables (Broadcasting Program) having 15 articles. These articles will influence the development of the broadcasting stations and working outlines (DPK) of RCTI as the National Television.

With the issuance of the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, this will influence the performance of RCTI, particularly in obtaining the competition of the market segments on advertisements already available. Conversely, Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, will protect the local programs and become a information and entertainment media adjusting with the Indonesian culture in supporting the Regional Autonomy Constitution."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."