Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkansetelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitianini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagaisalah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas.Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif didugamengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009terancam berlarut-larut.Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwaformasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majoritycoalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapanAPBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif diparlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lamadelay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januaritahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahandaerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum bataswaktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lainadalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam.Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyatamempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasilpenelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktorpolitik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rentseeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukuprelevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

---

AbstractWhy is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for anew budget? Is it because of political factor? The research would like to highlightthe economic and political perspectives of divided government as one of thefactors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of theGeneral Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of theyears 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government.Consequently, the interest competition between the executives and the legislativesis assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009is threatened to be delayed.By using logit regression equation model, a result obtained shows thatgovernment formations, such as single minority party, minority coalition, majoritycoalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of theyear 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament,the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delayoccuring is not influenced by the 4 government formations shown through thepanel data model estimation.The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of thenew fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regionalgovernment formations and the total amount of APBD expenditure. After theregion fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit,the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, thetotal amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. Onthe other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD(Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD.Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing thatindiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing thebudget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a formof regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBDdiscussion delay."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD."

"Latar Belakang MasalahKrisis sosial politik yang terjadi sejak tahun 1997 telah berdampak di segala sektor kehidupan. Krisis ini kemudian diikuti dengan gejolak moneter yang berkepanjangan sehingga memporak- porandakan sendi-sendi kehidupan yang dibangun selama masa Orde Baru. Pengaruh krisis yang melanda Indonesia saat ini sangat berpengaruh dalam menentukan RAPBN tahun 1999/2000. Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Januari 1999, menyebutkan bahwa RAPBN tahun 1999/2000 lebih kecil daripada RAPBN tahun 1998/1999, yaitu sebesar Rp 218,2 Trilyun, atau merosot sebesar 17,31 persen dari volume APBN tahun 1998/1999 yang sekarang sedang berjalan yakni Rp 263,9 Trilyun. Penurunan RAPBN ini diakui Pemerintah sebagai pencerminan dari situasi dan kondisi ekonomi yang sedang prihatin untuk periode tahun 1999/2000. Perhitungan tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan penerimaan Pemerintah RI dalam Rupiah dari bantuan luar negeri. Selain itu,juga berkenaan dengan penurunan penerimaan negara dari ekspor minyak mentah sebesar 62,2 persen, hanya 11 Dollar AS per barrel. Di samping itu juga adanya adanya pengeluaran atas subsidi BBM, dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Penurunan penerimaan dalam negeri bukan Migas terjadi pada penerimaan bea masuk sebesar 46,3 pesen, penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 4,8 persen, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 3,2 persen. Demikian juga penerimaan negara dari bantuan luar negeri juga mengalami penurunan yaitu untuk pinjaman program sebesar 36 persen, dan untuk pinjaman proyek sebesar 26 persen. Namun Pemerintah masih berharapkan bantuan luar negeri ini dapat dicapai sebesar 10,3 Milyar Dollar, hampir sama dengan target bantuan yang dicapai pada bantuan luar negeri tahun lalu. Peningkatan penerimaan negara terjadi di bidang Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan sebesar 57,2 persen, PPn dan PPnBM sebesar 19,9 persen, Cukai sebesar 20,7 persen, Pajak Ekspor sebesar. 175,2 persen, dan pajak lainnya sebesar 4,5 persen.2 Usaha untuk meningkatkan Pajak Ekspor ini tidaklah mudah, karena dalam situasi gejolak moneter yang belum rnenentu seperti sekarang ini cenderung akan mendorong kenaikanbahan bakur apalagi bahan baku tersebut masih harus diimpor."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahunanggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Studi ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomipolitik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Denganmenggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan dari PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2005, 2006, serta 2007 berupa single minorityparty, minority coalition, majority coalition, dan single majority party memengaruhi keterlambatanpenetapan APBD sepanjang tahun 2008{2009."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."

"Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Isu-isu yang berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan keamanan di laut sangat berpotensi memengaruhi kepentingan Indonesia. Perlu upaya-upaya konkret dalam pemenuhan alat utama sistem terpadu yang ditunjang implementasi dari kebijakan gelar kekuatan laut yang tepat guna menciptakan jaminankeamanan maritim. Dalam Keamanan Maritim Indonesia perlu mengoptimalkan peran dan tugas Bakamla serta penyediaan anggaran yang memadai."