Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode penelitian tahun 2007-2009. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien belanja per kapita untuk ketiga belanja tersebut sebagai variabel bebas yang bertanda negatif terhadap masing-masing indikator kemiskinan sebagai variabel dependennya. Belanja per kapita urusan pendidikan memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi persentase penduduk miskin (P0), diikuti oleh belanja kesehatan dan belanja pekerjaan umum. Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (P1) dan indeks kedalaman kemiskinan (P2) paling besar dipengaruhi oleh belanja per kapita urusan kesehatan, diikuti oleh belanja pendidikan dan belanja pekerjaan umum. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam ketiga model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

This study analyzes the effect of local expenditures on poverty reduction at the regencies/cities in Central Java Province. The study uses a quantitative approach with Panel Data Regression with fixed effects methods. The results show that expenditures for education, health, and public works have a significant effect in reducing poverty in the regencies/cities in Central Java in period 2007-2009. This is indicated by the coefficient of expenditure per capita expenditure for all three as independent variables that have negative sign to each of the poverty indicators as the dependent variable. Expenditure per capita for educational affairs has the most impact in reducing the percentage of poor population (P0), followed by expenditure for health and public works affairs. As for the poverty gap index (P1) and the poverty severity index (P2) most affected by the expenditure per capita for health affairs, followed by expenditure on education and public works affairs. The existence of intercepts variation between regencies/cities in the three equation model used indicates that the respective regency/city in Central Java Province has different characteristics of poverty."

"Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

---

Poverty is multidimention problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and inftastructure in East Java.

The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don?t have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don?t have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don?t have relationship with distributionally sensitive index."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota periode tahun 2011-2013 dengan sampel 813 pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan, laman Badan Pusat Statitisk, dan website pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja urusan pendidikan dan urusan kesehatan yang semakin meningkat akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ada juga pemerintah yang mampu melakukan efisiensi dapat memperoleh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi dengan biaya paling minimum. Pemerintah daerah tersebut diantaranya melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan perbaikan sistem kerja.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of educational expenditure and health expenditure to the performance of local government.The object of this research is the local government of the cities and the municipalities from 2011 2013 with a sample of 813 cities and municipalities. This research is using secondary data gained from Ministry of Internal Affairs, Directorate General of Fiscal Balance, Financial Statement of the local government, the Resume of the Examination Result, Central Bureau of Statistic website, and local government website. This research is using multiple regression analysis.

The result of this research shows that the educational expenditure and health expenditure have positive effect on the performance of local government. Increase in educational expenditure and health expenditure can stimulate the performance of local government. There are local government achieving better performance using minimum expenditures by improving procedures and educating better human resources."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari data anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasis sebanyak 69 LKPD. Dengan mnggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh"

"Tesis ini bertujuan untuk melacak pengaruh alokasi belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2012. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bahwa alokasi belanja pendidikan, kesehatan, alokasi raskin, jamkesmas dan BLM PNPM Mandiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan(P0). Belanja-belanja perlindungan sosial berturut-turut alokasi raskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas mempunyai pengaruh paling signifikan menurunkan indeks kemiskinan, disusul belanja daerah bidang pendidikan dan belanja daerah bidang kesehatan. Setiap kenaikan 1 persen belanja pendidikan menurunkan 0,014 persen tingkat kemiskinan pada signifikansi α=0,01dan setiap kenaikan 1 persen belanja kesehatan menurunkan 0,050 tingkat kemiskinan pada signifikasi α =0,1. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias memiliki karakteristik kemiskinan yang tinggi sehingga memerlukan peningkatan anggaran pemerintah yang lebih besar untuk menurunkan indeks kemiskinannya.

---

This study aims to find the enfluence of local government expenditures on health and education to poverty index in North Sumatera Province during period 2010-2012. By quantitative Panel Data Regression model, results show that expenditures on health, education, poor rice subsidi (raskin), public health care insurance (jamkesmas) and PNPM Mandiri empowerment program have significant effect in reducing poverty index (P0). Poor rice subsidi, PNPM Mandiri empowerment program and public health care insurance (jamkesmas) were most significant to reduce poverty followed by local expenditure on education and health. Increasingly 1 persen local expenditure on education reduce 0,014 poverty index and increasingly 1 persen local expenditure on health reduce 0,050 poverty index. There are 8 region with high poverty characteristic, most of them in Nias Island need increasing government spending to reduce their cronic poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa.

---

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"In 2013, the Indonesian government launched the UCT (called Bantuan Langsung Sementara Masyarakat or BLSM) to protect the purchasing power of vulnerable households from rising fuel prices. This study aims to examine the impact of UCT on household monthly consumption expenditure per capita across three categories: food, non-food, and temptation goods. Using longitudinal data from the fourth and fifth waves of the Indonesian Family Life Survey (IFLS), the Propensity Score Matching with Difference in Differences (PSM-DiD) method is employed. The findings show that UCT significantly decreases food and non-food consumption but is insignificant in rice consumption. The studies also show a similar negative effect from temptation goods; however, it is not statistically significant for alcohol consumption expenditure. UCT recipients reduce their share of household budget to food, while non-food expenditures show varied effects. This paper addresses the knowledge gap regarding consumer expenditures in Indonesia across various items.

---

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia meluncurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk melindungi daya beli rumah tangga rentan dari kenaikan harga bahan bakar. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak BLSM terhadap pengeluaran konsumsi bulanan per kapita rumah tangga dalam tiga kategori: makanan, non-makanan, dan barang-barang godaan. Menggunakan data longitudinal dari gelombang keempat dan kelima Indonesian Family Life Survey (IFLS), metode Propensity Score Matching dengan Difference in Differences (PSM-DiD) diterapkan. Studi menunjukkan bahwa BLSM secara signifikan menurunkan konsumsi makanan dan non-makanan tetapi tidak signifikan dalam konsumsi beras. Studi juga menunjukkan efek negatif yang serupa dari barang-barang godaan; namun, hal ini tidak signifikan secara statistik untuk pengeluaran konsumsi alkohol. Penerima BLSM mengurangi porsi anggaran rumah tangga untuk makanan, sementara pengeluaran non-makanan menunjukkan efek yang bervariasi. Makalah ini mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai pengeluaran konsumen di Indonesia dalam berbagai item."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitaskesehatan, serta beberapa faktor lain seperti PDRB dan infrastruktur jalan sebagaivariabel kontrol, terhadap kemiskinan di 25 Kabupaten/Kota di Provinsi JawaBarat pada tahun 2006-2010. Metodologi yang digunakan adalah regresi datapanel dengan metode fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwajumlah SD, jumlah SMP, jumlah Puskesmas, infrastruktur jalan dengan lag 2tahun, dan PDRB atas dasar harga konstan dengan lag 2 tahun berpengaruhsignifikan terhadap pengurangan penduduk miskin di Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of the availability of education and healthfacilities, as well as several other factors such as GDP Regional and roadinfrastructure as a control variable, to the poverty in 25 Districts/Cities in WestJava Province in 2006 until 2010. The methodology used is a panel dataregression with fixed effect model method. The result shows that the availabilityof elementary school, secondary school, health centers, the addition of road withtime lag 2 years, and an increase in real GRDP with time lag 2 years significantlyreduce the poor in West Java."