Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTAs administrative and territorial units Indonesian villages and hamlets have, for the last decade or so, increasingly come within the sphere of interest of both national and regional planners for the simple reason that a balanced and effective development strategy has to account for the rural hinterland where the majority of approximately 130 million people live. There seems to be a growing consciousness among both planners and other less professional policy makers that sustained economic development of the country would only be possible if villages and hamlets are successful in skillfully exploiting their resources and potencies, and thus becoming growth centres themselves. Therefore, in order that hamlets and villages be enabled to deploy and accelerate the pace of development appropriate measures will continue to be taken by the government. Its interference, having been a long accepted principle, is not the problem. However, where the shoe pinges is in the relative ignorance and lack of data about a good many aspects of rural life, in national and regional level planning boards, encompassing specific patterns of interacting social categories, e.g. institutions and more formal groupings as associations or corporate organizations. There is, moreover a lack of knowledge"

"Pokok masalah dalam skripsi ini adalah perubahan ni_lai tanah karena pembangunan. Yang ingin ditunjukkan ialah, keadaan di mana tanah menjadi lebih bernilai dan dihargai seinakin tinggi oleh para warga nasyarakat yang bersangku_tan, akibat pengaruh perkembangan pembangunan yang ada di sekitar lingkungannya. Keadaan sebelum ada pembangunan, ialah: bahwa tanah dianggap sebagai benda tidak produktif dan benda produktif, tidak produktif karena tak dapat di_manfaatkannya sama sekali, dan produktif karena dapat di_manfaatkannya bagi sektor pertanian; harga tanah yang nam_aaknya cukup stabil, namun jika dijual jarang laku. Sedangkan keadaan-keadaan atau gejala-gejala setelah ada pemba_ngunan, yaitu: bahwa tanah selain dianggap sebagai benda loduktif pun sebagai benda komoditif; harga tanah yang lambat menjadi terus semakin meningkat; pemanfaatan tanah yang nampak lebih efektif bagi sektor pertanian, mau pun sektor perdagangan dan jasa yang secara langsung atau pun tidak iangaung menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan"

"ABSTRAKStudi ini berfokus pada pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Studi kasus ini menceritakan tentang Yayasan Nurani Dunia di Purwakarta yang berupaya menjadi daerah percontohan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa LSM akan lebih baik jika mereka fokus pada mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian lain mengatakan bahwa LSM harus meningkatkan jejaring sosial. Studi ini mencoba memperkaya beberapa studi sebelumnya dengan menyatakan bahwa LSM perlu memperhatikan perkembangan dari aspek kerangka program, manajemen organisasi, dan keterlibatan organisasi lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta wawancara dan observasi mendalam untuk mengumpulkan data.

---

ABSTRACTThis study focuses on developing community empowerment programs carried out by non-governmental organizations. This case study tells the story of the World Conscience Foundation in Purwakarta which seeks to become a real pilot area in the field of community empowerment. Several previous studies have suggested that NGOs would be better off if they focused on encouraging community participation. Meanwhile, other research says that NGOs must improve social networking. This study tries to enrich some of the previous studies by stating that NGOs need to pay attention to developments in aspects of the program framework, organizational management, and involvement of local organizations. This study uses qualitative methods as well as in-depth interviews and observations to collect data."

"Studi tentang pengambilan keputusan menyangkut suatu 1 masalah yang rumit. Dari apa yang sudah saya uraikan pada bab-bab yang terdahulu, terlihat bahwa pengambilan keputus_an bertransmigrasi terjadi karena adanya perubahan inter pretasi d para pengambil keputusan terhadap lingkungan yang dihadapi di daerah asal ketika mereka beradaptasi de_ngan lingkungannya. Perubahan-perubahan lingkungan yang dalam penelitian ini diperlihatkan karena pengaruh kegiat_an gunung Merapi, menekan penduduknya dan menimbulkan ada_nya ketegangan dalam diri para penduduk serta menimbulkan kesulitan pengetahuan kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menginterpretasikan lingkungan. Dalam usaha_usaha mengatasi kesulitan tersebut, masuknya kategori-ka_tegori baru tentang suatu daerah pilihan mempengaruhi in-terpretasi mereka terhadap lingkungan daerah asalnya. De_ngan demikian daerah asal tidak lagi diinterpretasikan sebagai satu-satunya tempat pilihan yang dapat menjamin kelangsungan hidup para transmigran potensial. Karena itu"

"Tulisan ini merupakan karya ilmiah agar bisa merupakan sumbangan pikiran yang fungsional, akan pokok penuilisan yang kami pilih ialah mengenai masalah nilai-budaya. Dalam dunia ilmiah nilai-budaya ini dikenal dengan istilah value dan seringkali ditegaskan budayanya dengan culture value untuk membedakannya dengan konsep value dari cabang-cabang ilmu lain..."

"Secara umum ada dua macam gerak (mobilitas) penduduk pedesaan. Pertama adalah gerak pindah penduduk dari daerah pedesaan kearah daerah perkotaan. Gerak semacam itu sering dikenal dengan istilah rbanisasil). Sedangkan gerak penduduk yang kedua adalah perpindah_an dari desa ke desa lain (Mc Nicoll, 1968: hlm.33).Adapun gerak penduduk itu - apakah berupa pindah sama sekali ataupun hanya melaju,biasanya disebabkan oleh dua faktor, yang dalam ilmu sosiologi disebut faktor pendorong (push-factors) dan faktor penarik (pull-factors). Faktor pendorong adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk meninggalkan tempat asal, sedangkan faktor penarik adalah kebalikannya, yaitu hal-hal yang menarik se_seorang untuk dating kesuatu tempat."

"ABSTRACTAdministrative and territorial units Indonesian villages and hamlets have, for the last decade or so increasingly come within the sphere of interest of both national and regional planners for the simple reason that a balanced and effective development strategy has to account for the rural hinterland where the majority of approximately 130 million people live. There seems to be a growing consciousness among both planners and other less professional policy makers that sustained economic development of the country would only be possible if villages and hamlets are successful in skillfully exploiting their resources and potencies, and thus becoming growth centers themselves. Therefore, in order that hamlets and villages be enabled to deploy and accelerate the pace of development appropriate measures will continue to be taken by the government. Its interference, having been a long accepted principle, is not the problem. However, where the shoe pinges is in the relative ignorance and lack of data about a good many aspects of rural life, in national and regional level planning boards, encompassing specific patterns of interacting social categories, e.g. institutions and more formal groupings as associations or corporate organizations. There is, moreover a lack of knowledge"

"Perlu dijelaskan, untuk menghindari adanya salah pengertian, bahwa penggolongan yang ada di dalam struktur masyara_kat-Cipayung seperti yang digambarkan penulis, yakni santri dan orang biasa atau orang kebanyakan, bukanlah suatu kategori yang absolut. Penggolongan itu dibuat berdasarkan adanya perbedaan pandangan hidup dari dua sistem kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat Cipayung; dan penulis gambar_kan dalam keadaan yang ideal atau dengan kata lain ditampil_kan di dalam perwujudannnya yang sempurna. Hal itu penulis lakukan karena, sejauh yang penulis ketahui, tidak ada jalan lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika dari kehidupan masyarakat Cipayung.Dinamika yang ada di dalam masyarakat Cipayung itu se_lalu berkisar antara masalah-masalah yang timbul karena ada_nya orang-orang yang menggunakan ajaran-ajaran moral dari kepercayaan setempat di satu pihak dan orang-orang yang menggunakan ajaran-ajaran moral dari agama Islam di dalam melihat dan menanggapi kehidupan ini di pihak lain. Oran--orang yang mengisi penggolongan dari struktur sosial itu mungkin saja untuk berubah-ubah, tetapi struktur sosial yang diwujudkannya selalu demikian. Konflik-konflik yang tim_bul dalam masyarakat Cipayung pada umumnya dapat dikembaliknn kepada masalah itu satu pihak menekankan konsepsi mereka_"

"Masalah kependudukan di Indonesia, khususnya di Jawa, dipandang cukup mengkhawatirkan bagi prospek pembangunan. Kekbawatiran itu pertama-tama tertuju pada kenaikan jumlah penduduk, yang untuk Indonesia sekitar 2,1 % per tahun dan thn 1.9 % per tahun untuk Jawa. Kedua, sebagai akibat7l.ya, makin bertambah padatnya Jawa sendiri yang pada tahun 1971 sudah mencapai 565/km2 (Nugroho,1975: hlm.462-475). Akhirnya dan yang ama,kekhawatiran itu terletak pada ma_salah kesempatan kerja penduduk yang makin menyempit pula (i,embaga Demogra..fi 1974: hlm.3). Bertambahnya jin1ah penduduk srperti di atas berarit pula menambah jumlah tenaga atau angkatan kerja. Padahal ada euatu gejala yang umum berlaku untuk negara-negara se-fang berkembang, termasuk Indonesia, pertambahan kesempatan kerja justru amat lambat sehingga tidak dapat mengimbanRi_nya, Secara sepadan. Pal ini akan mengakibatkan timbulnya masalah pengangguran 1)."